250 Warga Kemuning Ikuti Sidang Pembuatan Akta Kekahiran

akte kelahiranTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 250 warga Kecamatan Kemuning ikuti sidang pembuatan akta kelahiran. Sidang tersebut dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdukcapil Inhil, sekitar 1000 warga Kecamatan Kemuning, sudah mendaftarkan diri untuk mengkuti sidang pembuatan akta kelahiran bagi warga yang berumur diatas satu tahun. Namun karena masih banyak berkas yang belum lengkap, tahap awal ini tim hanya melayani sekitar 250 warga.

“Ini merupakan sidang keliling pembuatan akta kelahiran perdana. Kami berharap masyarakat yang berada dipelosok daerah dapat terbantu, baik dari sisi biaya hingga efisiensi waktu,” kata Kepala Disdukcapil Inhil, H Dianto Mampanini, Selasa (19/3) sambil mengatakan warga Kecamatan Kemuning yang sudah mendaftar ada sekitar 1000an tapi berkasnya belum semua lengkap.
Ini kesempatan bagi warga. Pihaknya menghimbau kepada camat dan UPTD Disdukcapil, agar menybarluaskan informasi ini kepada warganya.
Biasanya kata Dianto, untuk mengurus akte kelahiran, warga harus mengeluarakan biaya sedikitnya Rp 600.000. Semua sudah termasuk transpotasi dan akomodasi ke Tembilahan. Terkadang tak jarang, warga harus pulang dengan tangan hampa karena salah satu persyaratan administasi belum tepenuhi.(dro/*1)




Sekda Irup 17 Hari Bulan Di Kemuning

Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM
Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – ketua Korpri Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Alimuddin RM, Senin (18/3) menjadi Inspektur upacara  17 hari bulan  di Kecamatan Kemuning.

Itu merupakan kali pertama H Alimudin RM SH MP menjadi pembina upacara di daerah. Direncanakan, pada masa mendatang, kegiatan tersebut dilaksanakan merata pada 20 kecamatan di Inhil. Jika tidak ada aral melintang, upacara  bulan mendatang, mantan Kadistamben Inhil itu menjadi pembina upacara pada wilayah Inhil bagian Utara.

Selain menjadi pembina upacara, Alimuddin RM yang juga masih menjabat sebagai Sekdakab Inhil ini menggelar temu ramah bersama anggota Korpri Inhil yang bertugas di Kecamatan Kemuning. “Insya Allah, kita akan terus melaksanakan kegiatan ini pada kecamatan lainnya”tukas Alimuddin RM.

Dalam kesempatan itu Sekda meminta agar semua PNS menjaga kekompakan. Meningkatkan kedisiplinan dalam bertugas. Tetap menjaga prilaku baik di dalam bertugas maupun di tengah masyarakat serta menginstruksikan kepada semua anggota Korpri untuk turut mensosialisasikan berbagai program pembangunan agar warga menjadi mengerti dan turut berpartisipasi aktif mensukseskan pembangunan tersebut.(dro/*1)




Warga Harus Bersatu Bangun Daerah

indraTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Seluruh warga Indragiri Hilir harus tetap bersama dalam membangun daerah ini. Pembangunan yang sudah dirasakan diminta untuk terus ditingkatkan. Sebaliknya, pekerjaan yang masih harus dilanjutkan diminta juga untuk tetap didukung penuh.

Semua program pembangunan yang diluncurkan Pemkab Inhil, bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam implementasi di lapangan, program tersebut menurut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan memerlukan dukungan penuh warga.

“Pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan desa adalah program yang mutlak dilaksanakan. Itu semua muaranya demi meningkatkan kesejahteraan kita semua”jelas Bupati.

Lantas, jika dalam pelaksanaan di lapangan terkadang ada kendala. Hal itu, sebut Bupati merupakan tantangan. Kondisi itu pula yang harus diatasi agar program berjalan sesuai harapan. Pak Mok, sapaan Bupati, mencontohkan pembangunan jalan. Kadang kala tidak sesuai target dalam pelaksanaannya karena faktor cuaca, jarak tempuh dan hal lainnya.

Sering menurut Bupati, penyelesaian pekerjaan molor dari target karena hujan yang turun terus-menerus. Atau karena air pasang yang tinggi maupun karena faktor alam lainnya. “Jadi,  sebagai Bupati Inhil, saya   mohon maaf kalau selama saya memimpin daerah ini ada hal yang tidak sesuai dengan harapan”ungkap Bupati.

Menurut Bupati, upaya meningkatkan kesejahteraan warga tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan secepat kilat. Melainkan memerlukan proses karena program mesti berjalan.

Selama dua periode memimpin Inhil, Indra Muchlis Adnan menegaskan sangat menikmati pengabdiannya karena dukungan dari warga yang demikian tinggi. Dukungan itulah yang membuat Bupati mengaku bisa berkonsentrasi dalam menggagas banyak program vital yang sudah dirasakan warga manfaatnya.(dro/*1)




Bupati : Berjiwa Leadership dan Berduit Baru Boleh Pimpin KONI

Bupati Inhil, H Indra M Adnan saat menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka Musyawarah Olahraga KONI Inhil di Gedung Engku Kelana, TembilahanTembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Inhil, Dr. H Indra M Adnan berpesan, siapapun yang nantinya akan terpilih untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Haruslah sosok yang memiliki leadership yang baik dan kemampuan secara ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mantan Ketua DPD I Partai Golkar Riau ini saat memberikan kata sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Cabang KONI Kab Inhil bertempat di Gedung Engku Kelana, Jalan Baharudin Jusuf, Tembilahan, Sabtu (16/3). Menurutnya, dua hal itu merupakan persyaratan mutlak dan tidak boleh terpisah.

“Menjadi ketua KONI itu bukanlah tugas yang mudah karena berhasil atau tidaknya kepemimpinan ketua bisa diukur dengan kemampuan dirinya untuk memenuhi pencapaian target yang telah ditentukan. Artinya, untuk memperoleh pencapaian target, tentu seorang ketua  harus memiliki jiwa kepemimpinan agar seluruh sumberdaya organisasi mampu dikelola dengan baik dan saling mendukung guna mencapai apa yang menjadi sasaran”. Ujar Bupati

Keharusan untuk memiliki kemampuan secara ekonomi, ditambahkan Bupati, juga menjadi syarat mutlak yang tidak bisa terpisahkan dengan jiwa leadership. Punya jiwa kepemimpinan tetapi tidak memiliki kemampuan secara ekonomi juga bisa menjadi penyebab terhambatnya berbagai program organisasi.” Sekali lagi, kedua syarat itu sangatlah penting. Keduanya harus terpenuhi. Selamat bermusyawarah dan semoga sukses,” Harap Bupati.

Sebelumnya, dalam kata sambutan, Ketua KONI Provinsi Riau, Yuherman Yusuf berharap kedepannya pengcab KONI Inhil akan lebih maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kriteria calon Ketua KONI Inhil, ia menitipkan pesan agar memiliki jiwa yang mencintai olahraga.”Saya juga mengucapkan selamat bermusyawarah dan semoga berawal dari kegiatan hari ini, KONI Inhil kedepannya bisa lebih mampu meraih prestasi gemilang dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” Pesan Yuherman Yusuf.

Kegiatan Musyawarah Olahraga Kabupaten, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabuaten Indragiri Hilir, selain dihadiri oleh jajaran pengurus KONI baik Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil dan pengurus Cabang Olahraga (Cabor), juga tampak dihadiri oleh unsur Muspida dan beberapa pejabat dilingkungan Setdakab Inhil.(dro/*0)




Upaya Tertibkan Angkutan Umum, Dishubkominfo Inhil Benahi Terminal BLI

fahrolrozyTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka pemanfaatan Terminal penumpang dan barang (Penumbar) Bandar Laksmana Indragiri (BLI) Tembilahan, tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) segera membangun jalan dalam terminal tersebut.

Hal ini dikemukan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil, H Pahrolrozi. Menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil ini, selain jalan dalam lingkungan terminal pihaknya juga akan melakukan perbaikan beberapa bagian atap yang bocor.

“Tanpa adanya perbaikan ini, kita yakin armada angkutan dalam kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP) enggan masuk kedalam terminal. Untuk program ini, kita sudah siapkan anggaranya sekitar Rp 3 miliyar,” jelasnya, Jumat (15/3).

Jika pembangunan tersebut sudah rampung dikerjakan, Tambah  Fahrolrozy, seluruh armada angkutan penumpang dan barang wajib masuk dalam terminal. Tidak seperti saat ini yang masih banyak bebas berkeliran di dalam kota.

“Kita juga akan memfungsikan terminal ini untuk mobil angkutan barang. Karena kita sudah menyiapkan timbangan portable. Bagi kendaraan barang yang kapasitasnya lebih dari delapan ton maka tidak akan kita benarkan masuk kota. Semua harus dibongkar dalam terminal yang sudah kita siapkan,” jelasnya.

Upaya penertiban terhadap sejumlah armada angkutan umum, Dishibkominfo sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI dan pemerintah terkait lainnya. Tim nantinya akan bertugas melakukan pengawasan segala aktivitas kendaraan angkutan umum dan lokasi parkir yang tidak sesuai ketentuan.

Masih menurut yang bersangkutan, sebagai pendukung fasilitas dalam terminal, pemkab Inhil juga telah menyediakan satu unit sumur untuk cuci mobil. Dengan demikian, mobil-mobil itu tidak perlu lagi mencari tempat cuci hingga kedalam kota dan tempat-tempat lainya.

Dengan dioperasikannya terminal angkutan umum yang menelan biaya Rp 15 miliar lebih dan dibangun sejak sejak 2007 silam itu, ditargetkan  tidak akan ada lagi angkutan umum yang beroperasi liar dalam kota. Karena terminal Bandar Laksamana Indragiri ini n mampu menampung sebanyak 258 unit dari 30 agen PO yang ada di Inhil

“Nanti kita harap tidak ada alasan lagi bagi agen. Semua fasilitas sudah kita sediakan, tinggal dimanfaatkan saja,”tandasnya.(dro/*1)




Tingkatkan Pelayanan, RSUD PH Tidak Lagi Dijadikan Sumber PAD Inhil

rsudTEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan saat ini tidak lagi dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Sebab, dikatakan Direktur RSUD PH Tembilahan, dr Iriyanto, keberadaan rumah sakit adalah sebagai sebuah wadah pelayanan sosial untuk masyarakat. Meski demikian, setiap RS tetap harus memiliki sejumlah dasar hukum sebagai landasan menjalankan fungsinya.

“Banyak golongan masyarakat yang kita layani disini. Mulai dari tingkatan ekonomi rendah hingga golongan atas. Sebagai wadah pelayanan sosial, pelayanan sudah seharusnya untuk dapat terus ditingkatkan.” ungkap Irianto, menanggapi persoalan tersebut, Jumat (15/3).

Kalau rumah sakit tetap menjadi sumber perolehan PAD, maka kemungkinan akan berdampak kurang baik. Seperti ada upaya kejar target oleh managemen rumah sakit itu sendiri. Imbasnya, pelayanan yang diberikan akan terkesan asal-asalan dan ini jelas bisa merugikan pasien.

“Artinya, apapun yang didapatkan dari hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sepenuhnya harus dikembalikan ke RS dan dijadikan sumber dalam upayan peningkatan kualitas pelayanan,” pungkas Irianto.(dro/*1)