TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail, pimpin rapat pendelegasian sebagai kewenangan Bupati kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahaan daerah di Inhil di Balai Utama Kantor Bupati, Selasa (2/4).

Beberapa kewenangan Bupati yang dilimpahkan tersebut, yakni kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan kewenangan penyelenggaraan.

“Dalam menjalankan roda pemerintahan. sebahagian wewenang Bupati diberikan kepada camat. Hal itu merupakan salah satu ketentuan dari Departemen Kementrian Dalam Negeri (Depdagri) yang diberi nama Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten),” ujar Said Ismail, usai memimpin rapat.

Ada beberapa pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat diantaranya, meliputi bidang Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian untuk Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan, ada beberapa sub bidang yang akan diberikan pelimpahan kewenangan, yakni pemberian Izin Perkemahan, Pemberian Izin usaha dan pengawasan usaha gelanggang olah raga.

“Banyak hal yang kewenangan yang bisa diberikan. Semua bersipat memberikan pengawasan, pelayanan. Namun pada prinsip-prinsipnya semua sudah memiliki standar dari pemerintah,”katanya.

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat, dapat memperpendek pelayanan. Seperti yang dicontohkan Said Ismail, izin membangun rumah. Hal itu bisa langsung dilakukan camat tanpa harus melalui Bupati. Tetapi bangunanya hanya bersipat semi Permanen.

Tidak telepas pula didalamnya, lanjut Asisten I pembinaan sosial politik dan kemanan, kehidupan bermasarakat. Demikian pula dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). sehingga dia menegaskan pada tahun-tahun berjalan semua itu bisa diimplementasikan secara merata.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peran kecamatan itu ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai.

“Bagaimanapun, pemerintah kecamatan harus terus berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya,’’tukasnya.

Selain itu ada pula beberapa bidang yang juga akan dilimpahkan kewenangannya yakni untuk bidang perhubungan dan Lingkungan Hidup, Bidang Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga Sejahtera, Bidang Perpajakan, Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bidang Perkoperasian, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pemuda dan Olah Raga, Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi, Bidang Publik, Bidang Perimbangan Keuangan Daerah, Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Bidang Kearsipan, dan Bidang Penerangan serta Bidang Perdagangan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah desa (Pemdes) maupun pemerintah kelurahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri HIlir (Inhil) segera melakukan sosialisai program desa mandiri (DM) tahun 2013.

Program Desa Mandiri yang dipelopori Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang membantu masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sehingga hasil akhir dari kegiatan ini adalah adanya tingkat kemandirian desa.

Kepala Bidang (Kabit) Pengelolaan SDA Sarana dan Prasarana dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inhil, Suhardiman, menyebutkan paling lambat pertengahan April 2013 ini pihaknya telah melakukan sosialisasi program tersebut.

“Pertengahan April sudah kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum,”ungkap Suhardiman, Selasa (2/4).

Saat ditanya mengenai perubahan kegiatan program desa mandiri, dikatakan Suhardiman secara perinsip tidak ada yang berubah. Semua dilakukan seperti biasa dan sama pada tahun sebelumnya. Desa diberikan kebebasan untuk mengelola dana desa mandiri sesuai kebutuhan masyarakatnya.

“Sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menjadi kebutuhan ya itulah yang mereka perbuat,”katanya.

Dari tahun ke tahun Program Desa Mandiri terus mengalami kemajuan. Sebab, apa yang sudah diarahkan pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) melalui peranturan bupati dapat terpenuhi oleh masing-masing desa dan kelurahan pelaksana program tersebut.

Program unggulan pemerintah kabupaten (Pemkab) Inhil itu juga sudah menjadi titik perhatian pemerintah hingga ketingkat Nasional. Karena, meski APBD Inhil tidak tergolong besar, tetapi daerah ini berani mengalokasikan anggaran yang terbilang besar untuk setiap desa.

“Program ini harus menjadi motivasi kita semua agar selalu tekun dan serius menyukseskan program itu. Banyak perubahan yang lahir semenjak adanya program desa mandiri,”tukasnya.

BPMPD selaku instansi yang membidangi masalah program itu sipatnya hanya open menu. Segela sesuatunya dilaksanakan oleh desa dan kelurahan. Maka dari itu tujuan dan makna program ini benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh kalangan masyarakat dari perkotaan hingga kepelosok desa.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati  menyambut positif tujuan pembentukan Forum Komunikasi Kades dan Forum Sekretaris Desa se-Indragiri Hilir.

Pasalnya, kedua forum yang beranggotakan Kades dan Sekdes itu ingin meningkatkan kesejahteraan maupun SDM  anggotanya. Semua upaya itu menurut Dr H Indra Muchlis Adnan harus diperjuangkan. Persoalan kelak berhasil atau tidaknya mencapai tujuan, semua tergantung pada anggota maupun pimpinan forum dimaksud.

“Yang namanya organisasi, ya memang harus memiliki tujuan menciptakan sesuatu yang positif bagi semua anggotanya. Kalau tidak untuk berbuat bagi anggota, tentu saja bukan organisasi yang diharapkan nantinya”ujar Indra Muchlis Adnan. Forum Komunikasi Kades yang dikomandoi oleh Edi Yanto menyatakan juga bakal mengusahakan semua Kades berpendidikan S1.

Terhadap tujuan itu, Bupati menegaskan sangat bagus. Pemkab Inhil sebutnya senantiasa mengupayakan agar seluruh kualitas SDM warga di daerah ini baik dan mumpuni. Apatah lagi pada saat wisuda Unisi, akhir Maret lalu, juga terdapat Kades yang turut diwisuda. Hal itu menurut Pak Jenggot, sebutan Bupati, harus menjadi pelecut semangat bagi Kades lain yang belum menyelesaikan pendidikan S1.

“Mari kita  lihat bersama-sama nanti, apakah tujuan yang sudah ditetapkan itu berhasil atau tidak. Ini tentu saja membutuhkan kebersamaan bagi semua anggota”cetus Bupati. Lewat organisasi itu pula, Indra Muchlis Adnan meminta semua anggotanya saling berbagi informasi maupun pengalaman. Supaya semua persoalan yang timbul dalam membangun desa dapat diatasi dengan baik.

Apabila semua Kades mampu memanfaatkan organisasi itu dengan baik. Bukan hanya tujuan secara internal yang tercapai. Namun juga bakal meningkatkan kemampuan berorganisasi semua Kades dan Sekdes. Mereka yang sukses dalam berorganisasi itu, kelak bakal dapat dengan mudah menerapkannya di lapangan. Oleh sebab itu, Bupati menginstruksikan supaya Kades dan Sekdes aktif membina organisasi yang sudah mereka bentuk itu.(dro/*1)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Bupati Inhil yang diwakili oleh Sekda Kab. Inhil, H. Alimuddin, RM. menghadiri acara Musrenbang Provinsi Riau Tahun 2013, di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Selasa 2 April 2013. Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau ini turut dihadiri segenap Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau atau yang mewakili.

Pada foto terlihat Sekda Kab. Inhil, H. Alimuddin RM. menandatangani berita acara hasil Musrenbang Provinsi Riau Tahun 2013, disaksikan langsung oleh Gubernur Riau serta perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri.(Humas Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 yang semulanya direncanakan pada tanggal 26 Maret, diundur menjadi tanggal 9 April 2013 mendatang.

Diundurnya jadwal tersebut, dikarenakan majunya jadwal pra Musrembang tingkat Provinsi Riau pada pekan kemarin. Sehingga disesuaikan dengan jadwal yang ada. Hal ini dikatakan Kepala Badan Perenacanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie.

“Jadi kita harus menyesuaikan. Karena kita juga fokus menyiapkan usulan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat II,” ungkapnya saat dikomfirmasi melalui telepon gengamnya, Senin (1/4).

Berbagai usulan akan dipersiapakan dalam mengahadapi Musrembang Kabupaten Inhil nantinya. Setidaknya melalui Musrembang, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kongkrit terkait rencana kebijakan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

“Musrenbang merupakan wadah aspiratif masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara kolaboratif dengan melibatkan stake holder pembangunan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta,”katanya.

Lanjutnya, penyelenggaraan Musrenbang untuk penajaman terhadap isu-isu strategis pembangunan dan penyepakatan terhadap rancangan program yang telah dibahas sebelumnya oleh forum Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya dapat direalisaikan kegiatanya.

Seperti diketahui, Musrenbang merupakan tahapan dari proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan Nasional. Dimana kegiatan dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ketingkat paling atas yakni tingkat Nasional.

Sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka prioritas pembangunan sesuai keinginan tiga elemen, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Namun yang paling penting bagaimana dari Musrembang dapat meningkatkan pengembangan ekonomi, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan Publik.(dro/*1).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pada masa mendatang, diharapkan tidak ada lagi warga yang harus menjual kebun saat akan menyekolahkan putra dan putrinya.

Hadirnya Universitas Islam Indragiri (Unisi) diprogramkan memberi kemudahan kepada warga. Tidak  lagi harus jauh merantau untuk mengecap pendidikan tinggi. Pengalaman susahnya menempuh pendidikan itu  dialami sendiri oleh Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan. Saat harus menempuh pendidikan dulu, menurut dia, orang tuanya terpaksa harus menjual kebun.

“Dulu saat saya harus meneruskan pendidikan, orang tua harus menjual kebun kelapa di Air Hitam, GAS. Saya selalu ingat itu dan berharap tidak ada lagi warga Inhil yang harus jual kebun saat menyekolahkan anak-anak”ujar Bupati. Itu sebabnya menurut Bupati, dirinya sekuat tenaga mencurahkan perhatian membesarkan Unisi. Supaya warga tidak lagi mesti mengeluarkan biaya besar ketika putra dan putrinya akan kuliah.

Sebelum adanya Unisi, setiap tahun, jelas Bupati. Jumlah warga yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi tidak sampai dua bus. Itu karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sebab mesti pergi dari Inhil. “Jadi kita dendam dengan situasi itu. Kita harus berantas kemiskinan dengan peningkatan kualitas SDM. Semua ini saling berhubungan. Kita ingin semua warga mampu mencapai pendidikan tinggi”ujar Pak Mok, sapaan Bupati.

Upaya Pemkab Inhil meningkatkan kualitas SDM dengan cara pendirian Unisi dibarengi dengan pemberian beasiswa. Ini dimaksudkan supaya warga tidak mampu tetap bisa berkuliah. Beasiswa tersebut bersumber dari dana abadi yang disiapkan Pemkab Bumi Sri Gemilang. Deviden dari dana abadi itu yang dipergunakan memberi beasiswa demi mempermudah warga.

Sedangkan dana abadi yang berjumlah Rp 10 miliar tidak diambil dan tetap ditempatkan sebagai investasi. Sampai saat ini, Pemkab, tegas Indra Muchlis Adnan. Tetap meneruskan program beasiswa abadi tersebut. Dia berharap hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh warga.(dro/*1)