TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tema rapat Musayawarah Perencanaan dan Pembanguan (Musrembang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 tidak terlepas dari pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan Perekonomian Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie menyebutkan, untuk mengakomodir segala usulan rencana pembangunan, tim yang tergabung dalam rapat itu membahas secara teknis tentang skala prioritas.

“Segala aspirasi sudah kita tampung. Tampaknya pembangunan infrastruktur masih menjadi topik pembahasan yang kuat pada Musrembang tahun ini,” kata Kepala Bappeda Inhil, Rabu (9/4).

Pembangunan infrastruktur terdiri dari masalah pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dimana infrastruktur tersebut, kata Alvi merupakan sarana penunjang sebagai pembuka akses. Oleh sebab itu untuk memenuhi segala aspirasi pihaknya dengan segala upaya tetap berjuang dalam meraih dana baik dari Pemprov Riau maupun  yang bersumber dari APBN.

“Dukungan dan peran aktif seluruh stakeholder memang sangat diharapakan sebagai upaya meningkatkan kualitas output dan outcome dari musrembang sehingga dihasilkan perencanaan yang benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Prioritas daerah yang tercapai akan terus ditingkatkan, sementara yang belum tercapai akan dicarikan akar permasalahanya serta solusi dan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasinya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhil, H Muslimin juga membenarkan bahwa keinginan akan pembangunan infrastruktur sangat diinginkan masyarakat. Namun tentu tidak semua dapat diakomodir mengingat banyaknya kebutuhan yang lebih mendesak lainya.

“Mudah-mudah Musrenbang ini merupakan Musrembang terbaik. Lalu dapat menghasilkan sebuah pembangunan yang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat. Kami sangat mengharapkan, segala bentuk skala prioritas pembangunan bisa terealisasi sebagai mana mestinya,” ungkap Politisi PBR ini.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tahun Anggaran2013, Pemkab Inhil melalui Dinas Pekebunan kembali melakukan peremajaan sebanyak 800 Hektar perkebunan kelapa rakyat. Peremajaan difokuskan pada perkebunan kelapa yang dinilai memang sudah sangat tidak produktif.

Dari 800 hektar tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil hanya dibebani 100 hektar. 200 hentar diantaranya menggunakan APBD Provinsi Riau. Sedangkan  sisanya sebanyak 500 hektar didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Meski banyak masyarakat petani yang mengusulkan tentunya tidak semua bisa terakomodir. Kami harus benar-benar selektif dalam menerima usulan dari petani. artinya kita tidak mau dalam pelaksanaanya nanti malah tidak tepat sasaran,” kata Kepala Dinas Perkebuan (Kadisbun) Inhil, Kuswari.

Setiap usulan akan diinventarisir dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuktian kebenaran layak atau tidaknya permintaan peremajaan atas suatu areal perkebunan kelapa tersebut. Tindakan selektif ini juga untuk memastikan bahwa kegiatan peremajaan tersebut benar-benar skala prioritas mengingat luasnya perkebunan kelapa di Inhil dan keterbatasan kemampuan pendanaan.

”Program peremajaan selain ditujukan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat tentunya juga untuk tetap mempertahankan Inhil sebagai daerah penghasil kelapa,” pungkas Kuswari.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan  menyampaikan apresiasinya atas over prestasi pelaksanaan program desa mandiri di lapangan. Over prestasi tersebut bervariasi antar desa.

Partisipasi aktif  masyarakat dinilai menyebabkan hasil pembangunan melebihi target yang ditetapkan. Tingkat partisipasi warga  yang tinggi itu karena mereka dilibatkan. Semua sarana yang dibangun ditetapkan berdasarkan kesepakatan semua warganya

Sebelum pelaksanaan program, warga terlebih dahulu menggelar rembug desa. Pada saat itulah ditetapkan sarana apa saja yang akan dibangun. Sehingga apa yang dibangun tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan

“Beberapa desa bahkan ada mencapai over prestasi sangat tinggi. Semangat gotong royong warga pun kita harapkan kembali meningkat”ujar Bupati ketika melantik kalangan pengurus Forum Komunikasi Kades dan Lurah se-Inhil, beberapa waktu lalu. Bupati Inhil sempat menanyakan kepada semua Kades perihal kelanjutan program tersebut. Ketika itu seluruhnya menyatakan harus dilanjutkan.

Segenap Kades yang hadir  menegaskan tidak ingin program itu diubah. Pasalnya mereka menganggap itulah program yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. “Jadi kalaulah ada yang menyatakan ingin mengubah. Tentu saja bertentangan dengan keinginan warga kita”cetus Bupati.

Sejak adanya program desa mandiri.  Barulah desa merasakan perubahan yang mendasar. Mereka dialokasikan anggaran yang bisa dikelola sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kepada semua Kades, Bupati secara tegas menyebut dana yang dialokasikan itu adalah hak warga.

Apabila ada Kades yang menilap dan menyimpangkan, secara tidak langsung mengkhianati warganya. Di samping itu, Bupati pun menegaskan tidak akan pernah membela Kades yang terbukti menyelewengkan dana itu manakala bersangkutan dengan persoalan hukum.(dro/*1).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Seluruh warga Indragiri Hilir memiliki tanggungjawab membangun daerah. hanya warga yang menetap di Inhil semata. Warga asal Bumi Sri Gemilang yang menetap di Kabupaten dan Provinsi lain juga harus turut membangun daerah ini.

Pengalaman, pola hidup yang baik dan didapat selama menetap di daerah lain. Mesti bisa disampaikan kepada daerah asal, supaya Inhil dapat terus membangun. Bupati, Dr H Indra Muchlis Adnan menyebut, banyak warga asal Inhil yang sekarang sukses di perantauan. Oleh sebab itu, dia mengajak kepada warga tersebut turut bersama dengan Pemkab Negeri Seribu Jembatan membangun daerah.

“Inhil kampung kita. Karena itu, kita pula yang harus membangunnya. Kalau sudah sukses di rantau, jangan lupakan kampung kita ini”jelas Bupati. Itu sebabnya pula, Bupati Inhil selalu menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga asal daerah ini yang bermukim di daerah lain.

Pada tiap pertemuan, selalu disampaikan ajakan membangun kembali daerah asal. Tidak lupa juga orang nomor satu itu menyampaikan kepada semua warga perihal program pembangunan yang tengah dijalankan.

Apabila semua warga asal Inhil turut bersama menyumbangkan pikiran maupun semangatnya. Bupati sangat optimis daerah ini bakal semakin berkembang dengan baik. “Namun demikian, kepada semua warga asal Inhil, tentu saja harus ingat dengan pepatah, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”tukas Bupati.

Warga asal Inhil yang menetap didaerah lain dinyatakan Bupati harus turut menyukseskan program pembangunan di daerah dia menetap. Selain itu juga mesti pandai menyesuaikan diri dengan budaya dan adat setempat. Tidak kalah pentingnya, Bupati Inhil juga meminta kepada warga asal Bumi Sri Gemilang bisa menjaga marwah kampung halaman.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Alimuddin RM, secara rersmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 di Gedung Engku Kelana, jalan Baharuddin Yusuf, Selasa (9/4).

Setelah dilakukan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara teknis oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka mensingkronkan target yang akan capai. Semuanya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

“Minimal apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terealisai. Memang kalau secara keseluruhan belum bisa terpenuhi,” ungkap Sekda. Saat ditanya mengenai anggran yang dibutuhkan untuk membangun Negeri Seribu Jembatan kedepannya, Sekda mengaku belum bisa mengetahui. Karena baru akan memasuki tahapan pembahasan oleh masing-masing SKPD.

Berbagai usulan akan dipersiapakan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Inhil. Setidaknya melalui Musrembang, dikatakan Sekda, apa yang menjadi sekala prioritas bisa tergambarkan. Sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kongkrit terkait rencana kebijakan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

“Musrenbang merupakan wadah aspiratif masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara kolaboratif dengan melibatkan stake holder pembangunan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta,”katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie menambahkan jika merujuk pada data Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), dana yang dibutuhkan untuk membangun Inhil bisa mencapai Rp 4,25 T. namun saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan karena masih dalam tahap pembahasan.

“Saat ini kita masih melakukan pembahasan. Semua belum final, jadi belum dapat menyebutkan anggkanya,” kata Alvi.

Seperti diketahui Musrenbang merupakan tahapan dari proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan Nasional. Dimana kegiatan dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ketingkat paling atas yakni tingkat Nasional.

Sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka prioritas pembangunan sesuai keinginan tiga elemen, pemerintah, masyarakat dan pihak sewasta. Namun yang paling penting bagaimana dari Musrembang dapat meningkatkan pengembangan ekonomi, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan Publik.(dro/*1)

Kemuning — (www.detikriau.org)Minggu, 7 April 2013 yang lalu, bertempat di Desa Keritang Kecamatan Kemuning, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Inhil, Hj. Haryati Alimuddin, mengukuhkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kemuning Masa Bhakti 2012-2016.

Pada kesempatan ini, turut dilantik Pengurus Tim Penggerak PKK Kec. Kemuning Tahun 2013 yang dilantik oleh Camat Kecamatan Kemuning, R. Arliansyah, Pelantikan Pengurus Muslimat NU Kec. Kemuning Periode 2013-2018 yang dilantik oleh Hj. Sri Mulyani Eddy Syafwannur, serta Pengukuhan Pengurus BKMT Kec. Kemuning Masa Bhakti 2012-2015 oleh dr. Hj. Raihana Ara.(Humas Pemkab Inhil)