TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jangan pernah mengabaikan keberadaan kaum perempuan. Peran ibu sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peranan itu dapat dijalankan kalangan ibu sembari mengasuh putra dan putrinya.

Hal itu telah menjadi perhatian Pemkab Bumi Sri Gemilang. Tidak hanya memperhatikan dari segi kesehatan dan segi lainnya. Tetapi juga diberdayakan lewat lembaga majelis taklim tempat kalangan ibu beraktivitas. Pada majelis taklim itu, Pemkab Inhil menyalurkan bantuan.

Bantuan tersebut kemudian dikelola oleh seluruh anggotanya. Dari bantuan itulah kalangan ibu rumah tangga membantu suaminya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.”Pemberdayaan ekonomi melalui lembaga majelis taklim kita harapkan mampu memberdayakan kalangan ibu dalam membantu keluarga masing-masing,” harap Bupati Inhil H Indra Muchlis Adnan.

Nantinya tiap anggota majelis taklim itu menggunakan bantuan yang sudah diterima untuk memperkuat pondasi ekonomi mereka. Bagi yang memiliki usaha menjual penganan tradisional dapat menambah modalnya dari dana bantuan yang sudah diterima.

Selanjutnya bantuan yang sifatnya bergulir itu dikembalikan lagi ke kelompoknya secara cicilan. Kemudian digunakan oleh anggota yang lainnya untuk tujuan yang sama. “Jadi, kalangan ibu juga turut berperan membantu. Saat suami sibuk bekerja, ibu di rumah juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga” jelas Bupati.

Dari pengalaman berbagai pihak, angka kredit macet dari peminjam yang berasal dari kalangan perempuan ditegaskan sangat kecil. Karena kalangan ibu sangat teliti dan memiliki tanggung jawab tinggi. Oleh sebab itu, dengan pemberdayaan dari semua sisi, diharapkan angka kemiskinan di Inhil dapat ditekan seminimal mungkin.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) — pelaksanaan UN SMP sederajat di kabupaten indragiri hilir dikhawatirkan akan mendapatkan kendala. Pasalnya hingga H-1 pelaksanaan UN (Ahad 21/4) dari empat mata pelajaran UN, baru dua berkas soal yang tiba, yakni bahasa indonesia dan bahasa inggris yang akan di ujikan untuk hari pertama dan kedua. sementara itu untuk dua berkas soal lainnya, yakni matematika dan ipa belum tiba.

Ketua panitia UN Kab Inhil, Zulkifli berharap pihak Diknas dan Panitia UN Provinsi Riau untuk mendahulukan pendistribusian ke Kab Inhil mengingat tofografinyanya yang berbeda dengan Kabupaten lainnya di Riau. Pelaksanaan UN SMP sederajat secara serentak akan dilakukan pada tanggal 22 hingga 25 april dengan jumlah total peserta sebanyak 9.592 siswa.

Untuk pelaksanaan UN susulan tingkat SMA sederajat ditiadakan dikarenakan hingga batas akhir tidak ada laporan adanya siswa yang akan mengikuti ujian susulan. “semua perihal mengenai pelaksanaan UN sudah kita laporkan ke panitia UN di tingkat Provinsi”. Kata Zulkifli. (dro/*3)

Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo (ke-2 dari kanan) saat menghadiri Peringatan HUT Satpol PP ke-63 dan HUT Linmas ke-51 tingkat nasional yang diselenggarakan di Jln. Gajah Mada Pekanbaru, Jum’at 19 April 2013.

Devile Satpol PP Kab. Inhil saat Peringatan HUT Satpol PP ke-63 dan HUT Linmas ke-51 tingkat nasional yang diselenggarakan di Jln. Gajah Mada Pekanbaru, Jum’at 19 April 2013. (Humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (www.detikriau.org) — Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo menyerahkan piagam penghargaan kepada Purnabhakti yang telah mengakhiri masa tugasnya di lingkungan Pemkab Inhil Usai Upacara Bendera 17 Hari Bulan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil, Rabu 17 April 2013. Upacara ini diikuti oleh Unsur Muspida Kab. Inhil serta segenap PNS/TNI/POLRI se-Kab. Inhil.(Humas Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir memohon maaf kepada segenap warga manakala selama kepemimpinannya ada terdapat ruas jalan yang berlubang maupun tidak terbangunnya sarana lain yang juga dibutuhkan masyarakat.

Pihaknya, menurut Dr H Indra Muchlis Adnan senantiasa berupaya maksimal dalam memberikan perhatian. Akan tetapi, sangat tidak mungkin memenuhi semua harapan, karena terbatasnya anggaran daerah.

Setiap tahun, aspirasi warga baik untuk pembangunan terus meningkat. Pada sisi lain, anggaran daerah terbatas dan sangat tidak memadai. Oleh sebab itu, apabila ada jalan provinsi di Inhil yang rusak. Sangat tidak mungkin Pemkab Inhil melakukan perbaikan. Selain hal itu memang bukan kewenangan daerah ini. Anggaran yang ada juga tidak memadai untuk itu.

“Bayangkan saja, aspirasi warga sekitar Rp 4,2 triliun. Sedangkan anggaran yang bisa kita gunakan untuk pembangunan hanya Rp 700 miliar. Sangat jauh dari mencukupi. APBD kita bahkan sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain”ujar Bupati. Bupati pun mengajak kepada semua warga memahami persoalan yang dihadapi itu. Dia menyadari pula banyak warga yang tidak memahami terbatasnya anggaran daerah.

Daerah yang saling terpisah oleh perairan dan letak pemukiman warga yang saling berjauhan. Ditegaskan Indra Muchlis Adnan membutuhkan sarana fisik. “Kalau di daerah lain, kendati terpencil masih bisa dicapai lewat jalur darat. Wilayah kita, antar satu daerah terhalang oleh air. Masih cukup banyak daerah yang tidak memiliki akses darat. Ini membutuhkan sarana penunjang”tegas Bupati.

Oleh sebab itu persoalan isolasi dan pembangunan infrastruktur fisik,  tetap menjadi isu penting dalam pembangunan Inhil selama beberapa tahun mendatang. Mau tidak mau, apabila ingin memajukan daerah ini. Harus dibuka isolasi daerah dan memberdayakan warga yang tinggal di pedesaan. Pasalnya, mayoritas warga Inhil bermukim di pedesaan.

Jarak antar desa tersebut saling berjauhan. Mayoritas perhubungan warga dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi air. Bukan saja berbiaya mahal. Tetapi hal itu menurut Bupati juga sangat menghambat. Warga tidak dapat setiap saat berhubungan. Harus menunggu air pasang, supaya sampan, speed boat maupun motor pompong bisa dioperasikan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mengotimalkan pemanfaatkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pelabuhan Smudra Kuala Enok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) akan melakukan pembebasan lahan secara bertahap.

Berdasarkan aturan, sarat utama program MP3EI harus ada pembebasan lahan paling tidak 400 hektar untuk tahap awal. Sejauh ini sebanyak 300 hektar lahan kosong telah di inventarisir oleh Pemkab Inhil. secara total domainnya berada di Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwati Alwie mengatakan, pembebasan lahan bisa dilakukan dengan cara sharing budget. Sebab, didalam sebuah ketentuan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembebasan lahan untuk hal yang berhubungan dengan klaster program MP3EI.

“Dalam pelekasanaan pengelolaanya MP3EI tentu akan dibuatkan badan usaha oleh Pemrov. Sedangkan Inhil hanya melakukan inventarisir tahap awal pembebasan lahan,” ungkapnya kemaren

Terlebih dahulu, lanjut Kepala Bappeda Inhil ini, Pemrov akan membuatkan peraturan daerah (Perda) tentang kawasan industri seperti yang berada di Dumai dan Kuala Enok, Inhil. selanjutnya Inhil juga bisa membuatkan Perda penataan, sehingga benar-benar memberi nilai manfaat pada daerah.

“Saya rasa semuanya harus dipenuhi. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” tukas Alvi.

Pelabuhan Samudra Kuala Enok yang juga merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut, masih memerlukan peningkatan berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti jalan menuju kawasan pelabuhan. Alvi berharap akses jalan dari Simpang Geranit Inhu menuju Pelabuhan Samudra bisa dianggarkan oleh Pemprov melalui APBD Provinsi maupun pembiayaan melalui APBN.

“Jalan itukan jalan Provinsi dan jalan Negera. Sehingga penganggaranya juga memerlukan dana APBD Riau dan APBN,” tukasnya.(dro/*1)