Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan meresmikan peluncuran website Satpol PP Inhil dan aplikasi android ‘SIAP POL PP INHIL’ (Sistem Informasi Terpadu Satpol PP Indragiri Hilir), Rabu (1/7/2018), di aula Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

Peluncuran ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi seputar Satpol PP Inhil, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bagi masyarakat melalui inovasi digital yang telah menjadi tuntutan di era teknologi informasi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil, Saya mengapresiasi upaya meningatkan aktifitas penyampaian informasi terhadap kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati menilai, dengan kehadiran website dan aplikasi android ini, informasi seputar Satpol PP, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah akan lebih cepat diakses oleh masyarakat serta memudahkan jajaran Pemerintah Kabupaten merumuskan kebijakan berdasarkan pada informasi yang berkembang.

“Website dan aplikasi android ini berfungsi sebagai sarana memenuhi kebutuhan informasi dan sebagai wujud transparansi oleh Satpol PP Inhil,” ungkap Bupati.

Peluncuran website dan aplikasi android, menurut Bupati, juga merupakan bagian dari upaya Satpol PP Inhil mengantisipasi berita hoax yang marak beredar akhir – akhir ini.

“Keberadaan website dan aplikasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan diharapkan mampu mengantisipasi penyebaran hoax atau setidaknya meminimalisir,” pungkas Bupati.

*Arus Informasi Dua Arah*

Lahirnya website dan aplikasi android ‘SIAP POL PP INHIL’ ini, ternyata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi bagi Satpol PP Inhil, melainkan juga sebaliknya, dengan menerapkan pola penyampaian dua arah dari masyarakat.

Inovasi digital yang diluncurkan Satpol PP Inhil juga mengakomodasi penyampaian informasi dari masyarakat berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Menurut Kepala Satpol PP Inhil, TM Syaifullah, masyarakat dapat mengirimkan informasi dalam bentuk laporan atau berita kepada pihak Satpol PP Inhil untuk kemudian dipublikasikan melalui website resmi dan aplikasi android milik Satpol PP Inhil.

“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, sebab tujuan lain peluncuran website dan aplikasi ini juga adalah untuk memonitor kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda dan menciptakan ketertiban umum,” jelas TM Syaifullah sembari memberitahukan alamat website Satpol PP Inhil, yakni www.satpolppinhil.go.id.

Lebih lanjut, TM Syaifullah mengungkapkan, untuk dapat mengakses informasi seputar Satpol PP Inhil dan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi android ‘SIAP POL PP INHIL’ melalui penyedia aplikasi, seperti Playstore, Google Play dan lainnya.

Pada acara peluncuran ini, juga dilaksanakan serangkaian kegiatan lainnya, yakni sosialisasi program ‘SAPALAH’ atau Satpol PP Sapa Sekolah, sosialisasi program ‘KAMI CINTA TRANTIB’ atau Kader Muda Indonesia Cinta Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, sosialisasi Peraturan Bupati Inhil Nomor 19 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat serta Penandatanganan Komitmen Bersama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hadir dalam acara, siswa dari seluruh SMA sederajat se – Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan mahasiswa.

Disamping itu, hadir pula Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Darussalam, jajaran Satpol PP Inhil beserta Personel dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil./adv

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menghadiri pencanangan Measles Rubella (MR) yang digelar Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Kesehatan, Rabu (1/7/2018) pagi, di Venue Futsal, Tembilahan.

Pencanangan MR dalam bentuk imunisasi campak – Rubella ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun.

Dalam sambutannya, selain memaparkan tentang bahaya virus campak – Rubella, Bupati Inhil juga mengatakan pencapaian target Pemerintah Kabupaten Inhil untuk imunisasi campak rubella terhadap anak ialah sebesar 95 persen sampai saat ini.

“Saya mengimbau kepada para orang tua agar mengikutsertakan anak dalam imunisasi ini,” imbau Bupati.

Ihwal kontroversi imunisasi campak – Rubella, Bupati juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir, sebab persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebenarnya telah diterbitkan pada tahun 2017 lalu, namun kini tengah menunggu persetujuan untuk tahun 2018.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Zainal Abidin menjelaskan, imunisasi campak – Rubella akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan, mulai dari Agustus hingga September 2018.

Pada pencanangan ini, Bupati Inhil, HM Wardan bersama unsur Forkopimda Inhil lainnnya dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Zainal Abidin melakukan pemantauan langsung proses penyuntikan vaksin campak – rubella terhadap anak – anak peserta imunisasi yang terdiri dari para pelajar sekolah di Inhil./adv

“himpun data persoalan seputar harga jual kelapa dari tingkat petani”

Tembilahan, detikriau.org – Ditengah hujan gerimis, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menyempatkan meninjau tempat pengumpul kelapa di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Rabu (1/8/2018).

Peninjauan itu sebuah upaya Bupati untuk menghimpun persoalan seputar harga jual kelapa dari tingkat petani. Agar dapat dicarikan solusi terhadap fluktuasi harga jual kelapa di daerah itu.

“Kita ingin mengetahui secara langsung tentang perkembangan harga kelapa, “ungkap Bupati Inhil HM Wardan.

Menurut Bupati, ada dua pilihan bagi masyarakat untuk menjual kelapa. Pertama dijual dalam bentuk kelapa bulat dan dalam bentuk kopra mentah. Dua sistem penjualan ini terpaut selisih harga yang menjadi pilihan.

“Kami terus berupaya mencarikan solusi untuk mengatasi harga kelapa yang dirasakan masyarakat,”jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu.

Salah satu solusi yang ditawarkan Bupati, antara lain pengolahan turunan kelapa. Baik itu yang dikelola langsung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kelompok-kelompok masyarakat itulah nantinya yang akan diberikan pelatihan, terhadap pengolahan turunan kelapa. Jika ini berhasil maka dapat dikembangkan hingga keseluruh desa yang ada.

“Langkah ini, salah satu siasat jika suatu ketika nanti harga kelapa mengalami penurunan. Masyarakat juga harus mau memanfaatkan produk yang diolah dari turunan kelapa,”harapnya./adv

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan instruksikan agar Karang Taruna bentuk jaringan hingga ke tingkat Desa. Tujuan tidak lain yakni agar roda organisasi berjalan secara masif dan pada akhirnya diharapkan dapat membantu dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita meyakini dengan terbentuknya kepengurusan hingga ke tingkat Desa akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Pinta Bupati dalam suatu kesempatan di Tembilahan

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Inhil, Syahjuri menuturkan, arahan Bupati dinilai sejalan dengan tujuan umum dan prinsif pembentukan Karang Taruna, yakni sebagai wadah dan sarana pengembangan bagi setiap anggota masyarakat, oleh karenya intruksi itu memang harus disegerakan.

“Karang Taruna yang merupakan organisasi masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat,” jelas Syahjuri dalam sambutannya pada acara Temu Karya Karang Taruna Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kamis (26/7/2018) di aula Kantor Desa Pekan Kamis.

Khusus kepada Karang Taruna Desa Pekan Kamis, Syahjuri berharap agar dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, aktivitas, sarana dan prasarana serta berupaya mengembangkan mitra jejaring Karang Taruna sehingga kualitas kesejahteraan sosial anggota dan masyarakat meningkat.

Kepala Desa Pekan Kamis, Misman menjelaskan, keberadaan Karang Taruna sebagai sebuah organisasi sosial di desanya, akan menjadi wadah bagi generasi muda untuk melakukan aktifitas kepemudaan, serta membantu Pemerintah Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

“Karang Taruna diharapkan menjadi ujung tombak kegiatan kepemudaan, olahraga bahkan kegiatan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan masyarakat,” tutur Misman dalam acara yang juga dihadiri Bhabinkamtibmas dan Ketua BPD Desa Pekan Kamis./ADV

“Ada peluang untuk pejabat muda, syaratnya seperti ini”

Tembilahan, detikriau.org – Meski belum menunjuk waktu pasti, Bupati Inhil, HM Wardan mengisyaratkan pembenaran untuk melakukan perombakan posisi pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. Menurut Bupati Inhil yang kembali terpilih untuk periode kedua kalinya ini, seperti sebelumnya, mutasi kali ini, pastinya juga didasari dengan niat baik.

“Semua diawali dengan niat baik, yakni untuk melanjutkan proses pembangunan di Inhil hingga lima tahun kedepan. Kapan waktunya, kita tunggu saja saat yang mengejutkan itu,” Ujar HM Wardan

Menurut Bupati, kriteria pejabat yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program yang akan dijalankan kedepannya, tentulah harus cerdas, mau bekerja keras dan loyal. Kriteria ini, kata Bupati juga, tidak menuntup kemungkinan ia juga akan mendudukkan pejabat muda yang enerjik dan penuh inovasi.

“Ini kriteria pejabat yang kita cari. Bisa saja kriteria ini dipenuhi oleh pejabat muda yang enerjik dan penuh inovasi.” Sampaikan Ketua DPD Partai Golkar Inhil ini.

Sementara itu, orang dekat Bupati yang enggan namanya untuk dipublikasikan-pun membenarkan hal ini. Ia mengaku saat ini Bupati sedang meramu nama-nama pejabat yang akan dimutasi.

“Benar, bapak sepertinya lagi menggodok nama pejabat yang akan dimutasi,” Ujarnya.

Diakuinya, saat ini hampir setiap hari para pejabat yang merasa posisinya tidak aman datang untuk menemui Bupati. Baik datang ingin melaporkan tentang kegiatan, maupun yang hanya sekedar “stor wajah”. Akan tetapi, menurutnya upaya itusepertinya tidak ada arti lagi.

Penilaian tentang kinerja pejabat menurutnya juga sudah dilakukan sejak beberapa bulan, bahkan beberapa tahun lalu. Artinya Bupati, sudah mengantongi nama-nama sejumlah pejabat yang mendapat rapor merah. Isu mutasi juga tidak hanya bagi pejabat Eselon 2, tapi juga untuk eselon 3 dan 4.

“Apapun yang dilakukan pak Bupati nanti, termasuk melakukan perombakan total, itu semata-mata hanya karena beliau ingin adanya kinerja yang baik. Terlebih untuk kemajuan masyarakat dan daerah,”akhirnya.

Terkait hal ini juga, bahkan Sekda Inhil, H Said Syarifuddin sempat dimintai komfirmasi sebelumnya juga tidak menampik. Namun Kata Sekda, sebagai Ketua Baperjakat, keputusan mutasi tetap akan disampaikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah.

“Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, tentu agar para pejabat bisa lebih berprestasi,”kata Sekda.

Untuk sekedar diketahui, pasca Pilkada serentak 27 Juni 2018 yang kembali mempercayakan HM Wardan untuk memimpin Inhil periode kedua kali bersama wakil Bupati barunya, H Syamsuddin Uti, isu perombakan pejabat mulai santer terdengar.

Dikalangan masyarakat umum, isu mutasi disambut positif. Masyarakat menginginkan dibawah kepemimpin HM Wardan saat ini pembangunan Inhil akan jauh lebih maju dari pada sebelumnya. Artinya, masyarakat sangat mendukung hal tersebut.

“Pejabat-pejabat itu adalah pembantu Bupati. Jadi kalau Bupati merasa pejabat itu tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan wajar kalau beliau menggantinya. Kita sangat mendukung, “kata salah seorang warga Tembilahan, Sal./adv

Editor : Am

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir Said Syarifuddin  pimpin rapat Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Inhil Tahun 2018 bertempat Aula Kantor Lantai V kantor bupati  inhil, Kamis (26/07)

Rapat evaluasi ini juga diikuti oleh, Asisten II Setdakab Inhil H.Afrizal, Inspektur Daerah Hj. Iriyanti serta beberapa OPD dilingkungan Pemkab Inhil. Usai rapat di lakukan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam paparannya, Sekda mengatakan bahwa kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi ini wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh daerah, baik itu Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.

“Kita terus evaluasi dan alhamdulillah semester I sudah rampung dan di evaluasi lagi oleh pihak KPK. Untuk itu tentu kita harus serius mempersiapkan ini agar semua OPD mempunyai tanggung jawab apa-apa yang harus di persiapkan”Sampaikan Sekda

Sekda juga mengimbau agar seluruh OPD melaksanakan rencana aksi Koordinasi , Supervisi Pencegahan Korupsi di lingkungan pemkab inhil  agar kedepanya menjadi pedoman,  apa yang harus di kerjakan dalam rangka untuk pemberantasan korupsi di OPD masing-masing Terutama di lingkungan pemkab inhil sendiri.

“Mudah-Mudahan rencana aksi seperti perencanaan, keuangan, pelelangan, perizinan, pemerintahan desa,  pendidikan, kesehatan dan lainnya, termasuk keterbukaan informasi. SOP dan,system, kita wajib untuk menyusun dan melakukan evaluasi. ” Ingatkan Sekda

sementara itu , Inspektur Daerah Hj Iriyanti berharap kedepan administrasi penyelenggaraan pemerintahan  di Inhil lebih baik lagi, apalagi mengingat selama empat tahun terakhir Kabupaten inhil terus mendapatkan predikat WTP

“Alhamdulillah WTP Sudah,  Apip Sudah ,SPIP sudah dan kini kita kejar lagi penilaian mandiri penyelenggaraan birokrasi pemerintah”motifasinya

Sekedar memberitahukan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh pihak Koordinator Sub Bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta langkah dalam memberikan dukungan guna meyiapan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada Aplikasi Monitoring Centre for Prevention ( MCP) secara Tepat  waktu./ adv

Reporter: rul     Editor: Am