Tembilahan (detikriau.org) – Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan kegiatan rekonsiliasi asset dan pengenalan aplikasi Simda BMD bersama BPKP Perwakilan Riau. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Selasa (6/5/2014) kemaren

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Inhil sangat menyambut baik dengan diadakannya Rekonsiliasi Aset dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dilingkungan Pemkab Inhil. Kegiatan ini menurut Bupati dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Daerah.

Program SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu program SIMDA yang telah dikembangkan yakni SIMDA BMD yakni program aplikasi untuk membantu Pemda dalam Pengelolaan Barang Daerah.

“Barang Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hal ini tentunya harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel,” Sebut Bupati

Dikatakannya, Barang daerah haruslah dikelola dan didata dengan baik agar asset daerah itu tidak hilang begitu saja. Namun untuk melakukan pendataan yang akurat sangatlah berat jika dilakukan dengan sistem manual. Oleh karena itu perlu dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang canggih yakni SIMDA BMD guna menginventarisir asset Barang Milik Daerah secara lebih akurat.

Barang daerah baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak dalam pertanggungjawabannya mempunyai standar prosedur tersendiri. Yakni mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. Pengelolaan barang daerah tidak sekedar administratif saja, akan tetapi berfikir lebih maju dalam menangani barang milik daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaannya.

“Pengelolaan dan pendataan asset harus jelas, karena kondisi keuangan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu kita dituntut bekerja secara serius dengan sistem dan juga struktur membenahi pengelolaan barang milik pemerintah, sehingga nantinya dicapai kesesuaian standar akuntansi pemerintah.” Tandas Bupati. (dro/adv humas pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Bertempat di Gedung Wanita Propinsi Riau Jl.Ponegoro Kota Pekanbaru, Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) Cab. Inhil yang di Pimpin oleh Hj.Zulaikha Wardan yang di ikuti 7 orang pengurus melakukan Kunjungan kerja selama 1 hari ke PUSDATIN PUANRI Propinsi Riau yang dihadiri Ketua Umum PUSDTIN PUANRI Propinsi Riau Hj. Septina Primawati Ruzli, MM beserta pengurus. Pekanbaru (6/5/2014)kemaren

Pada Pertemuan tersebut Hj.Zulaikha wardan selaku Ketua Pusdatin Puandri Cab. Inhil menjelaskan beberapa program Kedepannya. Diantaranya akan mengadakan Milad PUSDATIN PUANRI yang pertama dengan di rangkai berbagai kegiatan seperti, Seminar Pencegahan Pelecehan terhadap anak-anak. Karena, PUSDATIN PUANRI Cab. Inhil Merupakan Cabang yang pertama di bentuk yang di resmikan pada tanggal 8 Desember 2013.

“tujuan dari Kunker ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menambah wawasan serta memberikan informasi mengenai kegiatan PUSDATIN PUANRI Cab. Inhil. Mengingat PUSDATIN PUANRI Cab.Inhil baru berusia 5 Bulan. Dimana, masih banyak memerlukan arahan dan petunjuk dari PUSDATIN PUANRI Propinsi Riau.” Kata ketua Pusdatin Puanri Inhil

Pada pertemuan tersebut Ketua Umum PUSDATIN PUANRI Propinsi . Riau Hj, Septina Primawati Rusli memberikan arahan agar program-program yang sudah di laksanakan oleh beliau, bisa menjadi contoh Pusdatin Puanri Cab. Inhil.(dro/adv humas pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM Wardan didampingi beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Inhil menghadiri peringatan Isra’ Mikraj Nabi Muhammad SAW 1435 h di Mesjid Darul Hikmah Jalan Telaga Biru Tembilahan. Kegiatan ini menghadirkan penceramah K.H. Muhammad Anshori .MS Pimpinan Ponpes Al-Husna Samarinda Kalimantan Timur. Senin (5/5/2014) malam

Atas nama Pemerintah, dalam sambutannya Bupati Inhil menyampaikan sambutan baik dan sangat mendukung upaya masyarakat dalam meningkatkan syi’ar Islam melalui pelaksanaan peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW, sebagaimana yang sedang berlangsung di Majelis Ta’lim sekarang ini. Karena Isra’ dan Mi’raj merupakan peristiwa yang amat penting dan monumental dalam sejarah Islam. Sebagai salah satu mukjizat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah wajah peradaban ummat manusia.

“Dari peristiwa Maha Agung itu, banyak hal yang dapat kita ambil makna dan hikmahnya yang dapat dijadikan bahan renungan dan pemikiran untuk diterapkan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Kata Bupati

Kesemuanya itu sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kita yang pada saat ini berusaha dan berjuang untuk memajukan kehidupan masyarakat dan daerah kabupaten Indragiri Hilir melalui pembangunan di segala bidang.

Melalui peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammmad SAW, Bupati juga mengajak semua pihak semakin meningkatkan amal ibadah dengan menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Yang paling penting dalam peringatan Isra’ Mi’raj ini adalah introspeksi dan koreksi diri, tentang sejauh mana kita telah melaksanakan perintah Allah SWT, terutama Ibadah Shalat, baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita.

Melalui peringatan Isra’ dan Mi’raj ini dapat pula dijadikan sebagai media untuk mencermati bagaimana kondisi ummat Islam saat sekarang ini dan bagaimana pengaruh Ibadah Shalat dalam membentuk kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah upaya pembangunan di segala bidang yang kita laksanakan pada saat ini.

Pada kesempatan itu Bupati juga mengharapkan kepada segenap masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, terutama warga Tembilahan Kota, untuk dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta selalu menjaga silaturahmi dan toleransi diantara umat beragama, agar kita semua tidak mudah diadu domba dan dipecah belah.

“Mari kita semua berikhtiar dengan segala daya upaya untuk membangun negeri ini, dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Utamakan sifat bergotong royong, bersatu padu, bahu-membahu, serta jauhkan diri dari syak wasangka. Insya Allah, negeri ini akan aman dan damai, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT dan Kegiatan keagamaan seperti ini, merupakan salah satu cara untuk mempererat ukhuwah diantara kita.” Kata Bupati lagi

Bupati juga mengatakan bahwa tahun 2014 ini Kabupaten Indragiri Hilir dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-33 tingkat Provinsi Riau. Untuk itu Bupati mengajak untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, sehingga jati diri Indragiri Hilir sebagai negeri yang agamis dalam keragaman suku dan budaya, dapat terus dijaga serta masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ tersebut.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyerahkan bantuan untuk pembanguan Mesjid Darul Hikmah.

Sementara itu K.H. Muhammad Anshori .MS dalam tausiyahnya mengajak untuk selalu menjaga ibadah shalat,karena orang yang selalu menjaga ibadah shalatnya akan dimudahkan segala urusan dan diperluas alam kuburnya.(dro/adv humas pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Bertempat di Aula kantor Bappeda, Bupati Inhil yang diwakili Asisten II, H. Fauzan Hamid membuka acara sosialisasi kegiatan infrastruktur pemukiman program RIS – PNPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab.Inhil. Selasa, 6/5/2014

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten II menyampaikan bahwa sejalan dengan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa se-Provinsi Riau (500 juta per desa dan pembangunan Rumah Layak Huni 3 Unit/Desa. red) yang telah dicanangkan pemerintah Provinsi Riau, dan Desa Maju Inhil Jaya oleh Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah kabupaten dalam peningkatan pembangunan di berbagai sektor dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan mendasar daerah dan merespon berbagai isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir.

Beberapa permasalahan mendasar di daerah Inhil dikatakan Bupati diantaranta masih adanya kesenjangan yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk miskin di mana dari hasil verifikasi pada tahun 2006 terdapat sebesar 36,43 %(54,659 KK) penduduk miskin. Hal lainnya, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Ini tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah. Menurunnya kualitas Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup. Keterbatasan ketersediaan dan pelayanan Infrastruktur serta masih belum maksimalnya pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena terbatasnya SDM aparatur dan belum Optimal kinerja.

Bertitik tolak dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi ini maka upaya untuk mengatasi persoalan RIS-PNPM, pengentasan kemiskinan, ketertinggalan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan infrastuktur menjadi fokus, prioritas dan agenda penting yang secara bertahap dan terus-menerus harus mendapat perhatian besar masyarakat serta Pemerintah Daerah.

Untuk pemerataan pembangunan dan mengejar ketertinggalan Kelurahan/Desa, khususnya di wilayah perdesaan, Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan ADB telah melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan melalui program (RIS-PNPM) yang pada saat ini akan dilaksanakan Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman kabupaten Indragiri Hilir.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan (RIS-PNPM) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “Gerakan Kemandirian Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

“Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir cukup mendesak untuk ditangani. khususnya di Wilayah perdesaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang mamadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu,” Kata Bupati

Ditambahkan Bupati, selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat pada tataran permukaan saja, padahal mencakup persoalan multi dimensi.

Dimensi itu diantaranya, Politik yaitu dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.

Kemudian, dimensi Sosial yaitu dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial.

Dimensi Lingkungan yaitu dalam bentuk sikap, prilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cendrung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman.

Dimensi Ekonomi dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak, dan

Dimensi Aset ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka termasuk aset kualitas Sumber Daya Manusia (Human Capital), Peralatan Kerja, Modal Dana, Hunian atau Perumahan dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat.

Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat, warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan’ dan ‘membudayakan’ kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di RIS-PNPM), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat.

“Melalui kelembagaan masyarakat dalam RIS-PNPM diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, dan juga dapat tercipta lingkungan desa dengan lingkungan permukiman yang lebih responsif dan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,”Ujar Bupati

Dana yang disalurkan melalui peraturan ADB dan APBN murni 250 juta per Desa/Kelurahan diharapkan dapat dikelola secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diputuskan melalui rembuk warga baik dalam bentuk gotong royong maupun dana swadaya untuk stimulan yang bermanfaaat langsung bagi masyarakat misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar infrastruktur Desa.

Bentuk tersebut diharapkan mampu memberikan konstribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial dan ekonomi serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat , yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap Desa/Kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat desa sasaran, RIS-PNPM diharapkan mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan, artinya program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “Gerakan Masyarakat”, yakni dari, oleh dan untuk masyarakat.

“kepada penerima Desa/Kelurahan bantuan langsung masyarakat program RIS-PNPM saya mengharapkan dapat menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan Riil dengan mengacu kepada ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam RIS-PNPM.” Tandas Bupati

Sementara itu panitia pelaksana H. Jamaludin mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah menyampaikan persepsi dalam melaksanakan program RIS-PNPM baik ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten, kecamatan dan Desa. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 75 0rang yang terdiri dari Camat, Kades/Lurah yang dialaksanakan selama satu hari.(dro/adv Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar, maka Posyandu harus bekerja secara maksimal. Tidak hanya bekerja satu kali dalam satu bulan, tetapi dapat mengoptimalkannya selama 30 hari.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Gaung belum lama ini.

Dikatakan Zulaikhah, ditemukannya kasus gizi buruk dan kurang gizi di berbagai daerah saat ini, hendaknya dapat menyadarkan dan mengingatkan semua pihak,bahwa suatu program tidak hanya selesai setelah waktu kegiatan berakhir tetapi semua kegiatan perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan dan pembinaan.

“Untuk mengatasi dan mencegah hal serupa terus terjadi, maka yang perlu diperhatikan adalah peningkatan ekonomi keluarga, melalui UP2K PKK, pemahaman tentang pangan yang beragam, bergizi dan berimbang, serta disebarluaskannya pengertian Hatinya PKK,” tutur Zulaikhah.

Dijelaskan Bunda PAUD Kabupaten Inhil ini, keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi dan lembaga terkait.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) — Bupati Inhil, HM. Wardan mninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SLTP sederajat. dalam peninjauannya, Bupati didampingi Kadis Pendidikan, Wakil Ketua DPRD dan anggota, Kakan Kemenag serta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhil.

Beberapa Sekolah yang dikunjungi antara lain SMP Negeri 01 Indra Praja Tembilahan, SMP Muhammadiyah Tembilahan serta SMP Negeri 02 Tembilahan.

Bupati menilai pelaksanaan ujian berlangsung baik tidak terdapat kekurangan soal dan panitia penyelenggara sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, keadaan seperti ini di harapkan dapat berlangsung hingga sampai waktu terakhir ujian.

Dalam kesempatan ini Bupati juga berpesan agar siswa yang sedang mengikuti Ujian Nasional diminta untuk tidak percaya dengan kunci jawaban soal karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak benar, siswa harus percaya dengan diri sendiri yakin dengan kemampuan yang dimiliki karena kunci jawaban soal ujian yang biasa beredar itu tidak dapat di pertanggung jawabkan.

“ terlepas dari semua itu pembuat soal ujian pasti sudah mengetahui batasan soal dan kemampuan siswa untuk mengisi jawaban jadi tidak mungkin ada soal yang tidak bisa di jawab,” Imbuh Bupati.(dro/adv humas)