Tembilahan (detikriau.org) – Wakil BUpati Inhil, H Rosman malomo membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di Aula kantor Bappeda, kamis (16/10/2014). Turut hadir dalam kegiatan itu kepala SKPD beserta undangan lainnya.

Dalam Sambutan Wakil Bupati menyampaikan bahwa menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional. Agenda tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supermasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat.

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance) adalah aparatur penyelengara birokrasi.

“Dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.” Ujar Wabup

Ditambahkan orang nomor dua di pemkab inhil ini, hasil evaluasi Pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang I 2008–2009, disebutkan kondisi kinerja birokrasi jauh dari harapan dan belum berjalan sesuai tuntutan masyarakat. Selanjutnya, reformasi birokrasi gelombang II membutuhkan suatu Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi baik di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya.

Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut 8 (delapan) aspek perubahan, yaitu aspek Organisasi, Tatalaksana, Sumberdaya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Aparatur.

“Secara umum dari ke delapan program area perubahan tersebut sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, hanya saja polanya belum sepenuhnya mengarah kepada format yang telah digariskan.” Disebutkan Wabup

Wabup menegaskan kepada seluruh stake holders dan lebih khusus lagi kepada Tim Reformasi Birokrasi yang sudah ditunjuk untuk bersungguh-sungguh mendukung dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang sudah digariskan oleh pemerintah tersebut, dan kepada tim yang ditunjuk, untuk segera menghimpun berbagai bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2014–2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. (rul/adv pemkab inhil)

Bogor (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menghadiri silaturrahmi nasional menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan tahun 2014, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (15/10).

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ini dihadiri Wakil Presiden, Boediono dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Turut mendampingi Bupati Inhil saat itu, Kapolres Inhil AKBP Suwoyo Sik, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol), Sirajuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), H Suhaidi dan Kepala Bagian Humas Setdakab Inhil, H Ramdani.

Terkait pertemuan tersebut, Pemkab Inhil menyatakan siap untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, guna mensukseskan seluruh kegiatan dan program pembangunan nasional, dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera.

“Kita siap memberikan dukungan, agar seluruh program pembangunan nasional dapat berjalan dengan sukses dan lancar, sehingga pembangunan di setiap daerah di Indonesia dapat terus berkembang di masa mendatang,” kata Bupati Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – TP.PKK Kab. Inhil melaksanakan Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Se-Dunia Tahun 2014 bertempat di halaman TK Pertiwi I Tembilahan. Pelaksanaan peringtaannya secara global ditetapkan oleh PBB pada tanggal 15 oktober setiap tahunnya.

Bupati Inhil dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II, Fauzan Hamid menyampaikan bahwa peringatan  HCTPS ini untuk menyerukan perlunya peningkatan praktek Higiene dan Sanitasi di seluruh dunia. Rabu (15/10/2014)

Peringatan HCTPS tahun 2014 yang mengambil tema “Melalui Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, Kita Tingkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sejak Usia Dini”. ini mengingatkan pentingnya untuk melibatkan anak-anak pada kelompok usia sekolah, bahkan anak usia pra sekolah yang merupakan generasi masa depan.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan perilaku sehat yang telah terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular, maka penting untuk menyampaikan pesan CTPS sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut lebih luas.

“saya merasa sangat bangga akan semangat kita semua untuk hadir ditempat ini, guna menggaungkan pentingnya perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun bagi Masyarakat Indragiri Hilir. Kita akan bersama-sama berjuang menyelamatkan hidup anak-anak generasi penerus kita agar terhindar dari berbagai penyakit.” Sampaikan Bupati

Bupati juga menyampaikan kepada semua yang hadir untuk dapat membawa keluarga dan masyarakat sekitar untuk ikut membiasakan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun yang sederhana dan dapat dilaksanakan dengan singkat di rumah sendiri, disekolah dan tempat-tempat umum lainnya, sekaligus menjadikannya sebagai perilaku hidup yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Acara ini disampaing dihadiri Asisten II, H.Fauzan Hamid juga tampak dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, Wakil Ketua TP.PKK Hj Haryati Alimuddin dan Hj . Raihana Ara,  pengurus PKK Kab.Inhil, pengurus Organisai Wanita Kepala Sekolah , Majelis Guru dan Murid-murid TK Pertiwi I Tembilahan.(dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Melaksanakan pembangunan dibidang pertanian, harus mengacu kepada empat Program Pokok Pembangunan Pertanian dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya berkaitan dengan potensi, kondisi agro-ekosistem dan latar belakang sosial-budaya masyarakat. 

Empat program pokok pembangunan pertanian, yang disebut dengan “Empat Sukses Pembangunan Pertanian”, yakni pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; kemudian peningkatan diversifikasi pangan; Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta peningkatan kesejahteraan petani.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo dalam amrannya saat membuka kegiatan pertemuan teknis penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan se kab Inhil. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BP2KP Inhil ini dilaksanakan di gedung Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, rabu (15/10/2014)

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki lembaga penyuluh tersendiri yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Melalui lembaga penyuluhan ini diharapkan akan dapat dilakukan revitalisasi penyuluhan yang mencakup revitalisasi bidang kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan di Kabupaten Indragiri Hilir

“saya minta dalam penyusunan Program Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dilakukan setiap tahun dapat dikoordinasi dan diintegritasi dengan baik sehingga seluruh kegiatan penyuluh yang direncanakan benar-benar secara efektif dapat menunjang menyukseskan pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir.”Pesan Wabup

Kepada para Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, serta seluruh peserta pertemuan ini Wabup eminta untuk terus meningkatkan semangat kerja, memahami dengan seksama tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing, serta harus mengenali juga tugas dan fungsi mitra kerja agar dapat mengkoordinasi tugas-tugas dengan pihak lain yang terkait sehingga pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat sukses.” Tandas Wabup. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Mewakili Bupati Inhil, Sekda, H Alimuddin RM membuka secara resmi sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Kegiatan tajaan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil yang dilaksanakan di Aula Gedung Puri Cendana Tembilahan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil. Rabu (15/10/2014)

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda menyampaikan bahwa lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro atau usaha skala kecil sangatlah penting dan mendesak. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro, dan Lembaga keuangan ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2013, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undang-undang tentang lembaga keuangan mikro untuk memberikan landasan hukum. Penyusunan Undang-undang ini bertujuan untuk, pertama mempermudah akses masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro, kemudian untu memberdayakan ekonomi dan peroduktifitas masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Rendahnya akses usaha kecil terhadap Perbankan dinilai Bupati dikarenakan sistem kredit perbankan diselenggarakan atas pertimbangan komersial. Hal ini menyebabkan usaha kecil sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama soal jaminan dan persyaratan administrasi lainnya.

”Karena peran lembaga keuangan mikro ditengah-tengah masyarakat sangat penting untuk memudahkan akses maka Pemerintah akan melakukan pengawasan agar peran LKM dapat tetap maju dan profesional dalam membantu perekonomian masyarakat.” Ujar Bupati

yang menjadi target lembaga keuangan mikro adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan penduduk daerah lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dengan kriteria pendapatannya maksimum setara dengan 320 kg beras perkapita pertahun.

“Oleh sebab itu Saya sangat menyambut baik diadakannya Sosialisasi Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro karena Sosialisasi ini sangat perlu dilaksanakan dan merupakan agenda yang cukup penting dalam upaya memberikan wawasan dan pengetahuan kepada aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.” Imbuh Bupati. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan menyebutkan bahwa program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah program prioritas dimasa kepemimpinannya. Agar DMIJ dapat berjalan sesuai harapan perlu adanya evaluasi secara berkelanjutan sehingga berbagai bentuk kekurangan dalam pelaksanaanya bisa segera diketahui dan dicarikan solusi kongritnya.

“Ini program prioritas dimassa kepemimpinan saya. Untuk itu perlu keseriusan dalam melakasanakanya,”ujar Bupati, saat membuka rapat evaluasi dan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan DMIJ, di Gedung Engku Kelana, Selasa (14/10).

Ketertlibatan Camat, Kepala Desa (Kades), Leader, Fasilitator dan Pendamping Desa menurut Bupati sangatlah besar. Semua pihak tersebut sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Khusus kepada Camat, mereka harus membentuk forum yang dapat membantu terlaksananya program ini. Selain itu Camat juga dituntut mensosialisasikannya kepada masyarakat. Saya tidak meninginkan program ini hanya menjadi tanggung jawab Dinas teknis,”Perintah Bupati.

Dalam kesempatan ini Bupati juga mewanti-wanti jangan sampai program ini dinilai gagal. Bupati mentargetkan capaian minimal 95 persen diakhir tahun nanti.

Bahkan agar progam ini tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari, Pemkab Inhil juga melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP_ perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru.” Tandas Bupati. (dro/*1/adv pemkab inhil)