Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, kembali mengingatkan semua bawahannya untuk teliti dan mentaati semua ketentuan dalam menjalankan keuangan daerah. Sekecil apapun penggunaanya haruslah dapat dipertanggung jawabkan.

“Namanya juga uang negara, tentu harus dikelola dengan baik. Sekecil apapun penggunaanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” Pinta Bupatid dalam sebuah kesempatan baru-baru ini di Tembilahan

Bagi mereka yang berani dan sengaja melanggar ketentuan pastinya dipandang sebagai bentuk tindakan yang mencoreng nama baik Pemerintah sekaligus sebagai bentuk pembangkangan terhadap amanah jabatan yang diberikan.

Berapa besarpun anggaran yang dikeluarkan. Harus jelas dasar dan pengeluarannya. Selain bertanggung jawab kepada Negara nantinya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

“Kalau memang tidak ada ketentuannya, ya jangan dicari-cari. Setiap kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan,”tegas Bupati.

Bupati Inhil yang terkenal agamis ini juga menegaskan tidak akan menolerir serta melindungi mereka yang sengaja ingin melanggar ketentuan. Bagi mereka ini diminta mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Mantan Sekko Pekanbaru ini juga memerintahkan pengawasan internal, baik inspektorat atau lembaga lainnya untuk serius dalam melakukan pengawasan.

“Kita ingin dalam melaksanakan tugas itu nyaman. Begitu juga saat purna tugas. Karena itu jangan lakukan tindakan yang melanggar ketentuan,” Amanah Bupati.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo membuka secara resmi kegiatan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat dan partai politik tajaan Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Riau bertempat di Aula Kantor Bupati Inhil lantai 5, selasa (9/12).

Turut hadir dalam kesempatan itu unsur Forkopimda Inhil, Kepala Badan Kesbangpolinmas Propinsi Riau, Kepala Badan Kesbangpol Inhil, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta Peserta Pelatihan.

Dalam sambutannya, Wabup menyatakan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik memiliki arti penting dan strategis agar dapat diketahui bagaimana sesungguhnya sistem politik Indonesia itu berjalan sesuai dengan mekanisme dan norma yang berlaku di negeri ini.

Oleh karena itu pemahaman tentang empat konsesus kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Konsepsi NKRI merupakan hal yang mutlak untuk terus kita kembangkan. NKRI adalan sebuah Negara Demokrasi. Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hakekat demokrasi adalah penghormatan terhadap Hak Azazi Manusia.

“Kendati demikian, hak azazi ini tidaklah bersifat mutlak karena ia akan berhenti manakala implementasi hak azazi kita telah menabrak hak azazi orang lain” Ujar Wabup.

Dalam kehidupan politik ditambahkan Wabup disadari bahwa politik itu identik dengan kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok atau masyarakat secara luas yang pada gilirannya bermuara pada kepentingan nasional.

Namun sebagai warga Negara yang baik maka harusnya menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan pendidikan politik ini diharapkan upaya pencapaian kepentingan itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan beradab.

Pendidikan politik tentunya merupakan bagian integral dari pembangunan politik yang meliputi struktur dan kultur politik. Oleh karena itu dalam pengembangan kehidupan politik nasional sebaiknya tidak melupakan sejarah dengan melihat dan menelaah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dianut, diyakini dan dikembangkan oleh nenek moyang kita.

“dengan demikian diharapkan dinamika kehidupan politik nasional dapat berjalan dalam suasana yang aman, damai dan harmonis dengan tetap mengedepankan tatacara yang sopan, santun dan beretika, yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kesamaan, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.”Pesan Wabup

Dipenghujung sambutannya Wabup menegaskan bahwa jika pendidikan politik mapan, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan stabilitas politik ditengah dinamika politik yang cenderung mengalami pasang surut. Stabilitas politik akan berpengaruh besar terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentunya ditujukan untuk kesjahteraan masyarakat sebagimana yang dicita-citakan.

Kegiatan Pendidikan Politik yang di laksanakan selama 1 hari ini menghadirkan narasumber dari Kesbangpol linmas Propinsi Riau, Drs.Tyas Tinov, M.Si dan Prof.Sudjianto, M.Si dengan diikuti 80 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat, Organisasi pemuda, Organisasi Wanita, Fungsionaris Parpol yang ada di Kabupaten Inhil. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Di era demokrasi dewasa ini, sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari seluruh masyarakat untuk memahami akan rasa kebangsaan yang benar, serta menjaga nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi identitas diri sebagai warga negara Indonesia.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Repulik Indonesia merupakan syarat utama dalam mewujudkan Nasionalisme.

“Dengan demikian, tidak pada tempatnya lagi untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya dan golongan.” Sampaikan Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibcakan staf ahli Bupati, Drs Sar’i saat membuka kegiatan sosialisasi penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa tajaan Badan Kesbangpol Kabupaten Inhil yang turut dihadiri Unsur Muspida, beberapa Pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan peserta sosialisasi, Selasa (9/12/2014).

Krisis yang dialami Bangsa Indonesia saat ini menurut Bupati kian menjadi sangat multi dimensional yang saling kait-mengait. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi.

Konflik horizontal dan vertikal Yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang ada, yang tentu akan melahirkan ancaman dis-integrasi bangsa. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi Geofrafis negara kepulauan yang terbesar.

Mungkin saja persoalan-persoalan yang kini dihadapi Bangsa ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal “Kebangsaan dan Pancasila“ yang menjadi pondasi ke Indonesia-Indonesia-an. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan presiden pertama RI, soekarno adalah Indonesia “Menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa bangsa“ bahkan yang lebih buruk lagi adalah “Menjadi bangsa pengemis dan pengemis diantara bangsa-bangsa”.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir yang menjembatani acara ini, sehinga dapat terlaksana dengan baik dan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh.”Pesan Bupati

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 1 hari dengan bertemakan “Kita Jadikan empat pilar Kebangsaan sebagai Sarana memperkokoh kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini menghadirkan narasumber Dandim 0314 Inhil, Kaban Kesbangpol Linmas Propinsi Riau dengan diikuti 40 orang peserta yang terdiri dari utusan Organisasi masyarakat, LSM dan Pelajar. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Sekda Inhil, H Alimuddin RM menegaskan bahwa pembukaan MTQ Provinsi Riau ke 33 di Tembilahan tetap sesuai jadwal pada tanggal 13 Desember mendatang.

“Tidak ada perubahan jadwal. Tetap sesuai rencana. Pembukaanya tanggal 13 dan berakhir tangal 18 Desember,” tegas Sekda.

Sekda mengaku sempat kaget mendengar adanya isu pembukaan MTQ dimundurkan. Sekda membantah tegas menyebarnya kabar tidak benar ini.

“Sebagai salah satu panitia inti, pastinya jika memang ada perobahan saya pasti tau,” Ujar Sekda.

Dalam kesempatan itu Sekda berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas. Mantan Kadistamben Inhil ini juga mengajak masyarakat bisa bersatu untukdukung dan sukseskan helat MTQ Riau hingga penutupan.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diwakilli Asisten I Setdakab Inhil, Drs Darussalam melantik anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kecamatan Tembilahan Hulu. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor Camat setempat itu turut dihadiri oleh Camat, Upika Kecamatan serta Kepala Desa yang ada di Kecamatan bertetangga dengan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan itu. Senin (8/12)

Kegiatan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Palas, Desa Sialang Panjang, Desa Pekan Kemis ini diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Asisiten I.

Dalam Sambutan Bupati yang di bacakan Asisten 1 Setda Inhil Drs.Darussalam menyampaikan harapan agara moment ini dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi pembangunan dan masyarakat di wilayah Kecamatan Tembilahah Hulu ini. Pengurus dan Anggota BPD yang dilantik pada hari ini merupakan wakil masyarakat yang dipilih mewakili masyarakat untuk duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Ditambahkan Bupati, BPD sebagai bagian dari Pemerintahan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD bersama dengan Kepala Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Dengan demikian, Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan,” Ujar Bupati

Diterangkan Bupati, secara umum BPD mempunyai kewenangan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Usai menyampaikan sambutan di lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Asisten 1 Setda kepada Anggota BPD yang baru di lantik. (dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengintruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu agar terus meng-up date kompetensi diri. Ilmu pengetahuan pada zaman yang terus berkembang menuntut setiap abdi masyarakat menguasai apa yang dibutuhkan.

“Selain bakal lebih mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan menguasai iptek juga akan mempermudah PNS dalam melaksanakan seluruh aktivitas lainnya,”Kata Bupati

Apalagi di era globalisasi saat ini sangatlah diperlukan PNS yang berkualitas tinggi. Tidak hanya pejabatnya, namun semua staf juga harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan.

Saat ini masyarakat khususnya warga Kabupaten Inhil sangat membutuhkan pelayanan yang kian optimal. Hal itu membutuhkan PNS yang capable dan tidak gagap iptek.(dro/*1/adv pemkab inhil)