TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan hadiri peringatan milad perdana Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatinpuanri) Cabang Kabupaten Inhil yang berlangsung di Gedung Wanita Tembilahan, Kamis (5/2/2015).

Milad perdana ini beriringan dengan peluncuran buku profil istri Bupati Kabupaten Inhil dari masa ke masa yang merupakan karya dari Pusdatinpuanri Cabang Inhil itu sendiri.

Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat atas terlaksananya milad perdana ini serta ucapan selamat atas peluncuran buku profil tersebut.

Dikatakannya untuk kegiatan itu merupakan sebuah tonggak sejarah yang mana sebelumnya belum pernah ada pusat data dan informasi dari perempuan-perempuan yang aktif.

Ia menyebutkan diseluruh Indonesia, hanya Provinsi Riau yang membangun Pusdatinpuanri ini. Dan untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau itu sendiri, hingga hari ini hanya ada 5 kabupaten yang membentuk cabang Pusdatinpuanri.

“Salah satu dari 5 kabupaten di Provinsi Riau yang membentuk cabang Pusdatinpuanri itu yakni Kabupaten Inhil,” ungkap Wardan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengharapkan kepada Pusdatinpuanri cabang Inhil ini tidak cukup sampai disini, namun terus aktif dan kedepan lebih dikembangkan lagi. Apalagi katanya berupa karya, salah satu contoh seperti karya buku.

Diacara milad perdana ini dihadiri juga ketua Pusdatinpuanri Hj Septina Primawati, ketua Pusdatinpuanri cabang Inhil Hj Zulaikhah Wardan serta unsur muspida kabupaten Inhil.(wan/adv pemkab inhil)

Jakarta (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Inhil yang di wakili Asisten I, Drs Darussalam melakukan audiensi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka perkembangan rencana pemekaran Daerah Kabupaten Inhil, Selasa (3/2/2015)

Kedatangan rombongan Asisten I yang saat itu didampingi oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi Anggota Komisi I DPRD Inhil, beberapa Anggota DPRD Propinsi Riau daerah Pemilihan Inhil, Kadis, Kaban dan Kabag di lingkungan Pemkab Inhil serta beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Inhil ini disambut oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir H Lukman Edy dan beberapa anggota.

Menurut salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau Inhil asal dapil Inhil. M Arfah bahwa kab Inhil menurutnya sangatlah layak untuk segera dimekarkan. Dengan menyandang predikat Kabupaten terluas di Propinsi Riau dengan 20 Kecamatan, sejak berdiri sebagai Kabupaten, Inhil sama sekali belum pernah dimekarkan.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Inhil Drs Darussalam kepada awak media usai melakukan audiensi mengatakan bahwa pemekaran wilayah Inhil mengacu pada PP 78 dan ada beberapa persyaratan-persyaratan administrasi yang harus di lengkapi, seperti; pernyataan rekomendasi Kabupaten Induk tentang pengalokasian pembangunan termasuk mengalokasikan dana Pembangunan.

usai melaksanakan audiensi di laksanakan penyerahan Dokumen wilayah Kabupaten Inhil yang akan dimekarkan yang diserahkan oleh ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam S.Pi kepada Wakil ketua Komisi II DPR RI Ir H Lukman Edy. (rls/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja dan sekaligus diskusi bersama jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (4/2).

Pertemuan yang dipusatkan di Lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dipimpin oleh Bupati HM Wardan dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin, Asisten II Setdakab Inhil, Fauzar serta pejabat eselon di Pemkab Inhil. Sedangkan Komisi E datang bersama beberapa Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Riau.

Pada kesempatan itu, Bupati Wardan memaparkan tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Inhil yang sangat memprihatinkan, sehingga dikatakannya akan sangat membantu jika Pemprov Riau mengucurkan dana melalui APBD Provinsi untuk melakukan rehab sekolah-sekolah yang ada di Negeri Seribu Parit ini.

Dijelaskan Bupati, untuk sekolah umum Inhil memiliki 94 Taman Kanak-kanak, 519 Sekolah Dasar, 136 Sekolah Menengah Pertama, 40 Sekolah Menengah Atas dan 17 Sekolah Menengah Keguruan, dan dari seluruh sekolah tersebut, hampir seluruhnya memerlukan perbaikan.

“Saya berharap sarana pendidikan di Inhil lebih diprioritaskan oleh Pemprov, tentunya minta pengawalan dari teman-teman di Komisi E,” tutur Bupati.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur yang juga membawa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta agar menghimpun data apa saja yang dibutuhkan Inhil dalam sarana pendidikan.

“Miris sekali setelah mendengar penjelasan dari Pak Bupati, tentu saja kita akan bantu mengawal alokasi dana untuk bantuan sarana pendidikan di 2016,” katanya.(adi/adv pemkab inhil)

“Pemkab Inhil Sediakan Rp 5 M untuk Pilkades 2015”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) sediakan dana sebesar Rp 5 miliyar untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil H Yulizal, Rabu (4/2/2015). Disebutkannya bahwa saat ini ada 96 kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, namun untuk sementara roda kepemerintahan tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“Dari jumlah 96 Kades yang habis masa jabatannya itu dijalankan oleh PJS Kades,” ungkap Yulizal.

Untuk Pilkades itu sendiri, ditambahnya, paling lambat dilaksanakan pada bulan Oktober, dan ini dilakukan secara serentak se-Kabupaten Inhil. Dana Rp 5 miliyar itu termasuk kedalam anggaran perubahan, jadi jika cepat anggaran perubahan itu disahkan maka Pilkades secara serentak ini akan dapat diselenggarakan dengan cepat.

Ia juga menyampaikan dari program yang dimasukan ke desa maka kepala desa itu dituntut aktif dan cerdas dalam menjalankannya‎. Dengan demikian, untuk pemilihan kali ini persyaratan untuk menjadi seorang kepala desa lebih diperketat lagi.

Dikatakannya salah satu persyaratan bagi calon kepala desa yakni harus mampu membaca Al- Qur’an dengan baik dan benar, serta mampu untuk berkomitmen melaksanakan segala program yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Inhil.

“Itu hanya sebagian saja, masih ada yang lain lagi. Intinya jika kemampuan dalam hal ini kurang dimiliki maka efeknya akan berdampak ketidak terlaksanaan program dengan baik,” pungkasnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir menghimbau kepada pemilik tempat-tempat hiburan dan warnet untuk ikut berperan serta mensukseskan program magrib mengaji. Partisipasi itu dilakukan dengan cara menutup tempat usahanya pada jam-jam pelaksanaan mangrib mengaji.

Disampaikan Kepala Satpol PP Inhil, TM Syaifullah melalui Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Hadi Rahman, waktu pelaksanaan program Magrib Mengaji sejak sore sekitar pukul 17.30 Wib hingga pukul 20.00 Wib.

“Kita akan lakukan razia untuk emmastikan himbauan ini dipatuhi, “ ujarnya.

Upaya ini jelas Hadi Rahman merupakan penegakan peraturan daerah yang telah disepakati, apalagi sejak beberapa waktu yang lalu program ini juga telah didukung penuh para tokoh masyarakat dan alim ulama yang ada di Inhil.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Belum memiliki anggaran yang memadai, Pemkab Inhil melalui Dinas Sosial mengaku belum mampu memberikan kesejahteraan lebih bagi sejumlah Veteran. Sejauh ini, perhatian bagi pejuang kemerdekaan ini baru dilakukan pada dua kesempatan.

“Yang pertama pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus dan kedua pada hari Pahlawan tanggal 10 November,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil Nurlia melalui Kabid Pemberdayaan Sosial, H Burhan, Selasa (3/2/2015).

Meski begitu, hingga saat ini sejumlah Veteran dan Janda Veteran menurutnya belum ada yang terdengar berkeluh kesah atas persoalan tidak adanya peningkatan kesejahteraan. kalaupun ada katanya, hanya sebagian kecil saja.

“Memang mayoritas persoalan ekonomi yang dipersoalkan Veteran, makanya dari dua moment itu kami berupaya memberikan perhatian seperti memberikan santunan berupa uang tunai, baik Veteran maupun Janda Veteran,” tambahnya

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Sosial Inhil, hingga akhir tahun 2014 lalu jumlah Veteran terdata sebanyak 26 orang yang tersebar di 20 kecamatan, dan untuk Janda Veteran berjumlah 54 orang, sedangkan untuk ahli waris pejuang sebanyak 30 orang.

“Data tersebut merupakan data binaan Dinsos Inhil terhadap Veteran, Janda Veteran dan ahli waris pejuang yang merupakan perintis kemerdekaan RI Kabupaten Inhil. Kami akan terus berupaya memberikan perhatian dan santunan terhadap mereka. Semua ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kita kepada jasa-jasa mereka. ” tutupnya. (mirwan)