TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mewacanakan mendorong para pekerja non formal untuk mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Disnakertras Kabupaten Inhil, H Masdar, Jum’at (13/2/2015). Dikatakannya, rencana ini dilakukan agar terpenuhinya undang-undang yang mewajibkan semua kalangan sudah mendapatkan jaminan kesehatan.

“kami akan upayakan agar kedepan wacana ini dapat terlaksana bekerjasama dengan pihak BPJS. Tujuannya tentu agar semua pekerja di Inhil baik formal maupun non formal terlindungi,” katanya.

Untuk saat ini, Disnakertras Inhil baru melakukan pendataan terhadap para pekerja formal. Para pekerja formal itu disebutkannya, sudah hampir semua terdata disetiap perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil.

Dengan demikian, kini pihaknya berencana merayap pendataan ke para pekerja non formal. Ia mengakui, untuk pendataan pekerja non formal tersebut cukup sulit. Sebab, pekerja non formal itu merupakan para pekerja penerima upah secara langsung, artinya para pekerja yang tidak menetap.

“Terkadang pekerja non formal ini hanya mengisi waktu kosong saja, atau tiba ada kerjaan baru turun seperti buruh di pasar, datang kapal membawa barang baru nampak mereka itu, jadi untuk sementara ini, menjaga kesehatan secara mandiri saja dan menjadi tanggung jawab pemilik usaha,” imbuhnya. (mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mewacanakan membangun kembali satu kawasan baru di Kota Tembilahan. Wacana tersebut sebagai bentuk respon atas kondisi kota Tembilahan yang dirasakan sudah memerlukan pengembangan.

“Itu sudah menjadi salah satu pemikiran kita. Jadi nantinya kawasan yang perlu dikembangkan tersebut seluruhnya ditata sedemikian rupa,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan, belum lama ini.

Kawasan yang akan dibangun tersebut diprogramkannya lebih tertata, baik pemukiman maupun ruas jalan ada termasuk fasilitas lainnya. Lebih khusus pada pembangunan ruas jalan penghubung.

Mantan Kadisdik Provinsi Riau ini juga menyampaikan bahwa sudah sejak lama ia memikirkan hal tersebut. Menciptakan kondisi ibukota kabupaten yang nyaman, dan ini termasuk pula salah satu misinya. Sebab itu, ia telah meminta kepada instansi terkait yang berkompeten untuk secepatnya mengaplikasikan.(wan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Inhil yang ke-15 bertempat di gedung Wanita Tembilahan, Kamis (12/2/2015).

Dalam sambutannya, Bupati Wardan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DWP Kabupaten Inhil.

“Semoga DWP Inhil selalu bersemangat untuk melanjutkan kiprah dan pengabdiannya dimasa-masa yang akan datang,” ucap Bupati.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Inhil Hj Hariyati Alimuddin mengungkapkan bahwa selain memperingati HUT DWP ini, pihaknya juga sekaligus merayakan hadirnya kepemerintahan baru yang merupakan hasil dari pilihan rakyat.

“Sebagai pemerintahan yang masih baru tentunya perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen termasuk DWP yang merupakan satu-satunya organisasi istri PNS” ujar Ketua DWP Inhil.

Pada acara HUT DWP pagi itu selain Bupati Inhil, juga tampak hadir Sekda Kabupaten Inhil H Alimuddin RM, Unsur muspida, Penasehat DWP Inhil Hj Zulaikhah Wardan, serta seluruh anggota DWP Inhil serta beberapa organisasi wanita yang ada di Kabupaten Seribu Parit ini.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mengantisipasi semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluruh masyarakat terutama para petani diharapkan untuk pro aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

Imbauan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, mengingat pada tahun 2014 lalu Negeri Seribu Parit termasuk dalam salah satu daerah penyumbang asap di Provinsi Riau, maka harus ada tindak lanjut dan kebijakan Pemda dalam upaya mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

“Saya harapkan tentunya bisa zero hotspot, dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Jadi, jika masyarakat menemukan adanya titik api, segera laporkan ke aparat setempat,” tutur Bupati Wardan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil, pada Rabu (11/2/2015) ini terdeteksi 4 titik api, yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Gaung dan Kempas.

“Dari pantauan satelit tera dan aqua hari ini, diketahui ada 4 titik api di Kabupaten Inhil, terdiri dari 1 titik di Desa Simpang Gaung dan 2 titik di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Kemudian, 1 titik lagi di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas,” terang Kelapa BLH Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Kerusakan Lingkungan, Ardhi Yusuf. (adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Afrizal menghadiri serta membuka resmi acara sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ketenagakerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil yang berlangsung di aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil di Jalan SKB Tembilahan, Selasa (10/2/2015).

Mewakili Bupati Inhil, Asisten III menyampaikan dalam sambutannya bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Dimana dulunya kata Afrizal, lembaga negara yang bergerak dibidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan ini bernama PT Jamsostek (Persero) yang merupakan pelaksana Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ia menyebutkan berdasarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS ini menggantikan sejumlah Lembaga Jaminan Sosial yang ada di Indonesia, yakni Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT Askes dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jamsostek.

“Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek ini menjadi BPJS yang dilakukan secara bertahap. Perubahan dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan terjadi pada 1 Januari 2014 lalu, sedangkan perubahan PT Jamsostek menjadi BPJS akan dilakukan pada 1 Juli 2015 mendatang,” sampaikannya.

Dijelaskan, Perubahan tersebut tentu membutuhkan proses untuk memberi pemahaman lebih jauh tentang BPJS. Oleh karena itu ia sangat menyambut baik diadakannya sosialisasi ini. Dengan harapan. Kedepan bisa dimengerti dan memiliki pemahaman yang sama tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Atas keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial. Dikatakannya, ada hal-hal yang perlu dicermati, terutama pada Bab II Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bahwa Peraturan Presiden ini mengatur tentang kriteria pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara serta kewajiban mengikuti program jaminan sosial secara bertahap paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Dengan demikian, ia mengharapkan kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Tembilahan untuk dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas terkait, baik dari persoalan pemotongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian maupun masalah manfaatnya.

“Dengan adanya kerjasama ini supaya dapat berjalan dengan baik sesuai amanah undang-undang. Selanjutnya kepada peserta sosialisasi, saya harapkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” harap Asisten III.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Inhil H Syaifuddin mengatakan peserta yang mengikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini diikuti sebanyak 75 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.(wan/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan berharap Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman akan dapat bekerja maksimal sesuai tupoksi yang diembannya. Untuk itu, apa yang menjadi kebutuhan Dinas termasuk intensif pekerja lapangan akan lebih diperhatikan.

“Kalau memang sekarang ini insentif yang kita bayarkan bagi para petugas hanya dua jam dalam satu hari, maka kedepan akan sesuaikan dengan kebutuhan yang akan ditingkatkan sesuai dengan peningkatan jumlah waktu kerjanya. Namun tentunya juga perlu diperhatikan keberhasilan tugasnya,” Ujar Bupati saat kunjungan perdananya pada salah satu Dinas pecahan dari Dinas PU Inhil ini di jalan Veteran Tembilahan, Senin (9/2/2015).

Ditambahkan Bupati, Dinas baru itu merupakan salah satu dinas yang menjadi harapan dan prioritasnya untuk penataan kota Tembilahan, terutama dalam hal penataan kebersihan kota.

“Dalam dua atau tiga hari kedepan saya ingin langsung bertemu petugas lapangan, mulai dari tukang sapu maupun pembersih got, ini penting saya lakukan karena kehadiran dinas baru ini diharapakan akan memberi perubahan terutama pada wajah kota,” tambah Wardan.

Untuk mencapai target, Bupati meminta agar Dinas memiliki rencana kerja yang baik serta harus memiliki target kedepan dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadikan kota Tembilahan ini bersih sesuai harapan. (mirwan/adv pemkab inhil)