TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syaifuddin ingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak tidak nakal, terlebih tidak sampai melanggar kode etik kepegawaian.

“Cukup patuh dengan aturan yang ada. Kalau waktu jam kerja jangan lagi keluyuran sana sini,” ujarnya kepada awak media, belum lama ini.

Terkait banyaknya PNS yang telah terjaring razia oleh Satpol PP, kata Syaifuddin itu akan terus didata pelakunya dan ketika berulang kali melakukan ketidakdisiplinan maka akan dikenakan sanksi kode etik kepegawaian.

Untuk saat ini, diakuinya belum ada PNS di kota Tembilahan khususnya yang dikenakan sanksi kode etik tersebut, sebab sanksi melanggar kode etik kepegawaian ini katanya bisa saja sampai diberentikan sebagai PNS.

“Namun untuk sementara ini yang ada hanya sebatas surat teguran, belum ada diberi sanksi lebih dari itu,” sebutnya.

Sebenarnya lanjut Syaifuddin, nongkrong di warung-warung minum itu tidak ada masalah, tapi cukup waktu sarapan pagi dan waktu makan siang, maupun waktu lain yang hanya sebatas mengisi perut saja.

“Yang tidak benar itu seperti nongkrong diwarung dari jam 9 sampai jam 11 siang, lama ngobrolnya dari pada makan, kebanyakan sekarang ini begitu,” tandasnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun anggaran 2016 mendatang, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan akan kembali memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini usai membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Bupati Wardan, berdasarkan masukan dan saran dari seluruh kecamatan hingga pokok-pokok pikiran DPRD, jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan tahun depan adalah sebesar Rp 15 triliun.

“Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan APBD kita yang cukup kecil,” tutur Bupati Wardan.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menyatakan tetap optimis, program dan kegiatan pembangunan akan terus berjalan di Kabupaten Inhil, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

“PAD kita hanya sekitar Rp 1,9 triliun, paling maksimal 2 triliun. Makanya, kita pilah-pilah mana yang akan diprioritaskan, seperti salah satunya perbaikan infrastruktur jalan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bupati Inhil yang dikenal agamis ini, bidang pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi fokus utama untuk diselesaikan di tahun depan. Mengingat, masih cukup banyak sekolah yang memerlukan bantuan, terutama sekolah-sekolah agama yang berada di bawah Kementerian Agama.

“Jika hanya mengharapkan dari APBD kabupaten, tentu hal ini tidak akan tercapai. Jadi, kita juga akan berusaha mendapatkan bantuan melalui APBD Provinsi dan APBN,” imbuhnya. (adv/humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meski baru beroperasi, namun Bandara Indragiri yang ada di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini telah menjadi acuan bagi Kabupaten Meranti.

Pernyataan ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, H Alimuddin RM ketika dijumpai usai menerima kunjungan dari Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Jum’at (13/3/2015).

“Kita melakukan shering bagaimana proses mengelola pengoperasian maskapai penerbangan Bandara di Kecamatan Tempuling ini serta ketika membuka bandara pertamanya,” kata Alimuddin.

Meski telah dilakukan shering pada pertemuan pagi itu, namun rencana kerjasama antara Kabupaten Inhil dengan Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penerbangan maskapai ini belum terlintas dibenak Sekda. Sebab katanya, Kepulauan Meranti tersebut belum memiliki bandara.

“Mereka baru wacana, jadi belum bisa kita lakukan kerjasama. Tapi tetap kita suport untuk membuka bandara di daerah mereka,” tutur Sekda.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengupayakan membuka bandara di Meranti, dan mengacu pada bandara yang ada di Kabupaten Inhil.

“Karena jenis tanah di Inhil dan Meranti hamper sama, maka kami mengacu pada bandara disini. Kalau bandara di tempat lain meraka itu tanahnya keras, tidak bisa dijadikan acuan,” sebutnya, di Tembilahan.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM sebut perekrutan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Indragiri hingga hari ini belum rampung. Meski sebulan yang lalu dilakukannya fit and proper test bagi calon dirut.

“Ya belum rampung, sayapun masih bingung terhadap persoalan calon dirut PDAM ini,” ungkapnya kepada detikriau.org, Jum’at (13/3/2015).

Dikatakan, untuk menjadi dirut PDAM ini memang harus dari orang yang telah berpengalaman dibidang itu selama 15 tahun, dan ini menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi dirut PDAM Tirta Indragiri.

Lanjutnya, PDAM ini instansi yang sedikit berbeda dengan instansi lain. Dirutnya harus jeli dalam pekerjaannya, karena harus langsung berkomunikasi dengan masyarakat secara umum.

“1 jam saja air macet, masyarakat akan ngamuk. Makanya kita cari yang betul-betul ahli. Beda halnya dengan kantor lain, macet kerja berhari-haripun tidak mengganggu masyarakat,” urai Sekda.

Memang diakui Alimuddin, belakangan ini ia merasa terbebani atas layanan PDAM Tirta Indragiri untuk masyarakat yang dinilai masih sangat minim. Apalagi katanya, desakan dari wakil rakyat begitu tegas kepada Pemkab Inhil untuk perbaikan pelayanan PDAM ini.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan segera mengganti jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Inhil menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

“Sekitar seminggu kedepan jabatan Plh Kepala DTPHP Inhil itu kita ganti menjadi Plt, karena sudah terlalu lama Dinas itu kekosongan Kepala, sedangkan jabatan Plh itu tidak boleh lama,” ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, H Syaifuddin kepada awak media, Kamis (12/3/2015).

Ia menerangkan, digantinya nama gelar jabatan tersebut karena kepala dinas yang definitif itu terlalu lama menjalani proses kasus yang membelitnya, padahal dinas itu membutuhkan pemimpin yang bisa memutusan sesuatu pekerjaan serta membuat suatu kebijakan.

“Jabatan Plh itukan hanya sebatas melanjutkan pekerjaan si pejabat definitif yang berhalangan saja, tapi pejabat definitifnya kita tidak tau sampai kapan menjalani proses dan ini menjadi suatu kendala bagi dinas, maka kami membuat kebijakan untuk mendudukan Plt,” terangnya.

Dijelaskan, jika jabatan Plt Kepala dinas itu di SK kan, maka dinas tersebut akan ada kebijakan tersendiri layaknya memiliki kepala difinitif, dan ini akan terwujud seminggu kedepan.

“Yang jelas Plt Kepala dinas itu orang harus ligat bekerja dan tidak merangkap jabatan kepala Satker,” tutupnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengharapkan kepada Satuan SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Inhil agar lebih fokus dengan programnya masing-masing.

“Saya mengharapkan SKPD fokus dengan programnya, kuncinya serius maka ada hasil yang didapat,” pesannya saat dijumpai pada acara Musrenbang RKPD kemaren.

Ditambahkan, jika SKPD ini bekerja hanya sekedar pengisian program kerja saja, maka hasilnyapun juga terbatas, dan ini sangatlah tidak membuahkan hasil yang bisa dinikmati bersama, terlebih program yang menyangkut masyarakat umum. Dicontohkannya seperti, Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Tidak hanya itu, ia juga sempat menyinggung tentang kesehatan, pendidikan serta pertanian Kabupaten Inhil hingga saat ini diakuinya masih perlu kerja keras pada capaiannya.

“Sekali lagi, kuncinya serius, tidak hanya mengacu pada kucuran dana saja,” tutupnya. (mirwan/adv pemkab inhil)