TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM membuka secara resmi seminar dan workshop Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Inhil di gedung Engku Kelana Tembilahan, Sabtu (28/3/2015).

Seminar yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil ini dilaksanakan dalam rangka Hari ulang Tahun (HUT) PPNI yang ke-41 bertemakan Implikasi Undang-undang Keperawatan Dalam Praktik dan Pelayanan Kesehatan yang diikuti lebih dari 300 perawat se-Inhil selama 2 hari sampai tanggal 29 Maret.

Sekda memaparkan dalam sambutannya bahwa seminar dan workshop ini sangat baik dilaksanakan karena akan membawa para perawat lebih berpengetahuan, apalagi perawat ini penting dalam kehidupan masyarakat yang secara langsung melayanani kesehatan di lapangan.

“Sesuai Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan yang dituntut mampu pada individu masing-masing serta kelompok dalam melayani masyarakat,” papar Alimuddin.

Oleh sebab itu atas nama pemerintah, ia sangat mensuport dalam pelaksanaan ini. Diharapkannya nanti, kepada perawat yang ada Kabupaten Inhil bisa membagi tupoksinya masing-masing, artinya paham dimana batas yang boleh dilaksanakan.

Pada intinya, Sekda menginginkan dari seminar kali ini perawat Inhil kedepan bisa lebih baik lagi terutama pada pelayanan yang lebih maksimal dan memuaskan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie menyebutkan, dari organisasi profesi keperawatan ini merupakan satu jalan yang bisa meningkatkan kualitas yang diharapkan, terkhusus pada pemahaman terhadap tugas di lapangan sebagai perawat.

“Tema seminar ini tentang Undang-undang keperawatan yang baru, tentu ada hal yang baru yang bisa diserap bagi perawat yang ada.” kata Alvi.

Ditambahkan, jika jajaran perawat Inhil kedepan telah memahami maksud dari UU terbaru ini, maka pelaksanaan pelayanan di lapangan akan bisa lebih baik lagi, dicontohkannya seperti memberikan hal-hak pasien yang dilayani perawat.

Sementara itu, Kepala PPNI Kabupaten Inhil, Matzen saat dikonfirmasi mengungkapkan seminar dan workshop merupakan sosialisasi pelaksanaan perdana di Inhil dengan tema tentang UU terbaru keperawatan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 lalu.

Ia menjelaskan, serupa sosialisasi ini akan terus dilakukan disetiap tahunnya, bahkan akan dilakukan 2 kali dalam setahun dengan tema yang berbeda sesuai isu terkini yang menyangkut terhadap bidang kesehatan.

“Tujuan seminar ini agar perawat kita bisa memahami dengan tugasnya, karena jika tidak diberi pemahaman yang jernih maka bisa berdampak negatif, salah satu contoh seperti mall praktif, minimal pelayanan terhadap orang yang dilayani tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Keperawatan,” ujarnya.

Untuk saat ini, dikatakannya jumlah perawat di Inhil yang terdata olehnya sebanyak 800 perawat. Namun, jika ditotalkan keseluruha termasuk dengan perawat diluar registrasi maka akan mencapai 10 sampai 11 ribu perawat.

“Karena masih banyak perawat yang belum masuk dalam data yang terdaftar registrasi, tapi saat ini PPNI sedang dalam proses melakukan pendataan secara rill terhadap perawat keseluruhannya,” imbuh Matzen.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan optimis untuk mengembangkan potensi padi di Kabupaten Inhil. Apalagi daerah yang dipimpinnya ini memiliki potensi lahan sawah yang cukup luas hingga 46.360 hektar.

“Dari seluas itu, yang dimanfaatkan baru sekitar 28.249 hektar pertahunnya atau lebih sedikit dari 74 persen,” ujarnya dalam sambutan pada acara Panen Raya Padi di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Jum’at (27/3/2015).

Menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan potensi padi Inhil, Bupati membuka dua jalur yang mesti dilewati yakni, dengan cara meningkatkan produksi padi baik dengan memperluas areal tanam serta dengan intensifikasi budidaya tanaman padi.

Dari dua jalan itu, maka pengembangan potensi padi yang ada ini akan bisa ditingkatkan hasil yang lebih maksimal. Dijelaskannya seperti peningkatan produksi padi, dari cara ini maka Pemkab bersama aparat TNI dan Polri akan memantau penanaman, pemeliharaan hingga panennya.

“Ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat mengurangi ketergantungan pada import pangan dari negara lain dengan cara mulai mengembangkan produksi pangan di negeri sendiri untuk pencapaian target swasembada pangan,” jelasnya.

Namun katanya, agar tercapai, maka memerlukan komitmen dan semangat bersama, baik itu kelompok tani, aparatur pembinanya ataupun pimpinan wilayah itu sendiri seperti kepala desa dan lurah hingga para pimpinan diatasnya.

Ia menerangkan, jikalau padi bisa ditanam 2 kali dalam setahun, maka produksinya tentu akan dapat ditingkatkan terus dan maka surplus beras Kabupaten Indragiri Hilir dapat tercapai.

“Menanam padi 2 kali setahun seluas 5.000 hektar saja, dengan produktifitas rata-rata 3 ton gabah kering giling perhektar, maka akan kita peroleh tambahan produksi padi 15.000 ton gabah kering giling atau setara dengan 9.000 ton beras, berarti kekurangan beras di Inhil ini sudah dapat  terpenuhi, bahkan kita sudah surplus,” urai Wardan.

Dengan demikian, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini mengajak semua pihak terkait untuk berperan aktif dibidang tugas dan kedudukan masing-masing. Berkaitan dengan teknis budidaya padi, kepada para petani juga diharapkan agar mengikuti anjuran dan bimbingan dari penyuluh pertanian setempat.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan harapkan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Inhil untuk tidak tertutup dengan media dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Pernyataan ini dilontarkan Bupati dalam sambutan ramah tamah HPN 2015 di kediamannya, belum lama ini.

“Dengan adanya peran media, maka masyarakat kita bisa tau aktifitas yang kita lakukan, oleh sebab itu saya harapkan SKPD tidak tertutup dengan media,” Pesan Bupati.

Ia menerangkan, jikalau dalam kepemerintahan disuatu daerah itu tidak ada peran media, maka akan berimbas pada masyarakat setempat. Kenapa tidak, segala yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Peran pemerintah akan terasa vakum.

Sebab katanya, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak boleh putus. Setiap keluhan masyarakat bisa kita dengar, begitu juga sebaliknya, kegiatan pemerintah juga mesti diketahui masyarakat.

“Agar semua tercapai, maka medialah yang akan berperan sebagai pemberi informasi. Tidak hanya dilindungi undang-undang, namun secara fakta peran media ini sangat penting,” imbuhnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

Diperkirakan Akan Dihadiri 700 Personil Satpol PP se Riau

Foto: Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-65 dan HUT Sat Linmas yang ke-53 tingkat Provinsi Riau yang akan digelar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam minggu ini telah capai 90 persen.

Pernyataan ini dilontarkan Kasatpol PP Kabupaten Inhil TM Syaifullah saat rakor persiapan bersama Kabag Umum dan Kabag Perlengkapan serta perwakilan Bagian Humas Setdakab Inhil di aula Kantor Satpol PP Jalan Pendidikan Tembilahan, Rabu (25/3/2015) .

“Kita telah membuat panitia kecil dan persiapan sementara telah mencapai 90 persen. Dalam penyelenggaraan ini, Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri, karena yang hadir nantinya sangat banyak, mulai dari Plt Gubernur Riau serta Forkopimda Priovinsi dan Wali Kota dan Bupati se-Riau mulai tanggal 27 hingga akhir bulan Maret ini,” katanya.

Dari sejumlah yang hadir nantinya, diperkirakan Syaifullah akan mencapai kurang lebih 700 orang. Sebab itu, ia mengaku tidak bisa bekerja sendiri dan perlu bantuan partisipasi dari Bagian Umum, Bagian Perlengkapan serta Bagian Humas Setdakab Inhil.

Menurutnya, jika hanya Gubernur Riau, unsur Forkopimda Provinsi, Wali Kota dan Bupati se-Riau serta seluruh utusan Satpol PP se-Riau tersebut masih bisa dilayani dengan baik di kota Tembilahan. Namun katanya, jika yang datang nanti hingga kepala Satker, ia mengaku akan kewalahan.

“Bukan tenaga kita kurang, namun yang menjadi persoalan itu tempat inapnya, karena hotel di kota Tembilahan ini terbatas,” jelasnya.

Sampai hari ini, informasi sementara yang diterima Satpol PP tuan rumah kepala Satker itu belum ada akomodasinya. Jikapun para Kepala Satker Provinsi pada datang nanti katanya, ia sebagai penanggung beban acara akan berkoordinasi kepada para Kepala Satker di lingkungan Pemkab Inhil untuk meminta bantuan.

Untuk diketahui, HUT kedua instansi ini nantinya akan menggelar banyak kegiatan diantaranya pertandingan antar Satpol PP se-Riau seperti, Futsal, Volly Ball dan Domino. Selain itu, juga ada kegiatan Bhakti Sosial seperti pengecatan rumah ibadah, donor darah dan sunatan missal bagi anak-anak kota Tembilahan.

“Pertandingan itu akan berpuncak di gedung Tasik Gemilang dan Venue Futsal. Bahkan untuk donor dara juga akan dilakukan di gedung Tasik Gemilang. Untuk acara puncaknya pada malam minggu dikediaman Bupati bersama Gubernur,” tutupnya.(mirwan/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna memaksimalkan kinerja dan perbaikan sejumlah mesin oleh PLN dan pihak terkait lainnya, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali melakukan peninjauan ke PLTD Parit 4 Tembilahan Hulu, Rabu (25/3/2015) kemaren.

Dari hasil tinjauan tersebut, disimpulkan bahwa pada Kamis (26/3/2015) ini, akan datang kembali 2 mesin sewa baru, sehingga bisa menambah ketersediaan pasokan listrik bagi para pelanggan PLN Rayon Tembilahan sebesar 2 Mega att.

“Mesin sewa ada rusak 2, jadi besok datang 2, yang rusak dikeluarkan pasang yang baru. Sehingga. kita presiksi Senin nanti sudah bisa 5 atau 6 hari hidup dan 1 hari mati, tapi asalkan mesin lain tak ikut bermasalah,” tutur Kepala Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi, Yusnaldi didampingi Kasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi, Syahjuri.

Sementara itu, 4 mesin baru berkapasitas 4 Mega Watt terlihat masih berada di dalam mobil fuso, dikarenakan saat ini pondasi mesin masih dalam proses pengecoran.

“Skenario kita, 15 April sudah normal kembali, karena 4 mesin yang baru datang ini sudah bisa dikondisikan. Kita juga jadi surflus 2 Mega Watt,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Yusnaldi, saat ini beban puncak pemakaian seluruh pelanggan PLN di Tembilahan dan Tembilahan Hulu sebanyak 13,2 Mega Watt, sedangkan jika semua mesin sewa berjalan baik, hanya mampu menampung 11 Mega Watt.

“Jadi, jika 4 mesin kapasitas 4 Mega Watt ini sudah terpasang, kita bisa surflus 2 mega,’” terangnya.

Oleh karena itu, Yusnaldi meminta kepada pihak PLN Rayon Tembilahan serta vendor, untuk bekerja secara profesional dan secepat mungkin mengupayakan perbaikan serta menggesa pemasangan 4 unit mesin yang baru.

“Kita lihat di sini, mesin sudah datang, karena tempat belum siap jadi belum juga bisa dioperasikan, makanya kita minta PLN dan Vendor untuk menggesa ini,” imbuhnya.(adi/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nyatakan komitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, menurut Kepala DKPP Inhil H Edywan Shasbi, Bupati Inhil HM Wardan telah membuat arahan khususnya dalam mewujudkan Tembilahan sebagai kota ibadah untuk meraih Adipura dengan membuat kota bersih dan indah.

“Masalah mendasar yang perlu dilakukan dalam mendukung semua itu adalah penataan kota yang baik, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memandang sampah sebagai permasalahan lingkungan.” Ujarnya usai melakukan rakor terbatas membahas persoalan ini bersama Dinas terkait yang saat itu dipimpin langsung oleh Bupati, rabu (25/3)

Menurut Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi ini, untuk mewujudkannya maka perlu adanya singkronisasi dan koordinasi antara DKPP dengan Satuan Kerja (Satker) terkait agar terjalinnya persamaan persepsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan dengan baik sesuai harapan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan seperti masyarakat dan Satker terkait,” jelasnya.

Contoh singkronisasi antar Satker, lanjut Edy yakni antara pihaknya dengan Dinas Kesehatan (Diskes). Saat ini Diskes tengah melakasanakan peningkatan kapasitas kader prilaku hidup bersih dan sehat.

“Sedangkan Dinas Pendidikan (Disdik) bisa melalui Kebersiahan Keindahan Sekolah dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) melalui program pengelolaan sampah,” sebut Edywan Shasbi.

GNIB merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 22 tahun 2001 tentang pedoman prilaku hidup bersih dan sehat dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 1995 tentang kebersihan serta visi dan misi daerah. (am/adv pemkab inhil)