TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Ahmad Ramani membantah  jika Bupati Inhil pernah berjanji selambat-lambatnya 2 tahun setelah ia menjabat orang nomor satu di Inhil,  Insel akan dimekarkan.

“Bupati berjanji ia akan memekarkan insel sesuai kewenangan yang dimilikinya, itu saja, tidak ada yang lain,” Bantahnya melalui sambungan selular, Kamis (27/8/2015).

Apalagi sekarang ini, lanjutnya, Bupati telah menandatangani rekomendasi pemekaran Insel, bahkan penandatangan tersebut merupakan komitmen Bupati sejak awal dilantiknya sebagai pimpinan daerah Inhil, bantah Bupati dalam pertemuan saat itu, kata Ramani.

“Secara administrasi segala kewenangan daerah sudah kita penuhi tinggal saat ini bagaimana  perjuangan kita bersama khususnya DPR RI dan Pemerintah pusat,” Ujaarnya menyampaikan pernyataan Bupati.

Senada yang disampaikan wakil ketua komisi 2 DPR RI Lukman Edy dalam pertemuan itu, masih menurut Ramani, bahwa Pemkab Inhil telah berupaya semaksimal mungkin untuk memekarkan insel.

Hanya saja saat ini menurut LE, Bola panas pemekaran telah berada di DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk mencapai kesuksesan pemekaran otonomi baru di Kabupaten Inhil.

Untuk sekedar diketahui, bantahan ini menurut Kabag Humas disampaikan menyikapi pernyataan salah seorang tokoh pemuda kecamatan Keritang,Hermison dalam pertemuan bersama anggota DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu mengenai persoalan ini.

Sebelumnya, melalui sambungan telepon selular, tokoh muda Kecamatan Enok, Rahman juga sempat mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin Inhil untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan cita-cita masyarakat Insel.

14 tahun lebih perjuangan untuk mendirikan daerah otonomi baru di kab Inhil bagian selatan bukan waktu yang singkat. Janji-janji calon pemimpin setiap menjelang pesta rakyat, berulang-ulang selalu terikrar, sayangnya janji-janji itu nyatanya kerap terlupakan atau bahkan mungkin sengaja dilupakan.

Janji tetap janji. Bagaimanapun kondisi dan langkah untuk mewujudkannya. Ia berharap pemimpin Inhil saat ini juga tetap kukuh memegang janji.

“Siapalah yang mau memperkecil “kue” kekuasaan. Tapi janji tetaplah sebuah janji.” Singgung Rahman kala itu. (dro/mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Darussalam membuka secara resmi diskusi bahaya Minuman Keras (Miras) dan Narkoba dari sisi kesehatan, hukum dan agama terhadap generasi muda di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Kamis (27/8/2015).

Diskusi yang ditaja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Inhil itu langsung dihadiri perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau, Kepala Badan Kesbangpol Inhil H Sirajuddin, unsur Forkopimda Kabupaten Inhil dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta diramaikan sejumlah peserta diskusi mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa dan ormas.

Kegiatan itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan wawasan pemahaman tentang bahaya narkoba serta bagaimana membentengi diri dalam rangka mengantisipasi dari pengaruh narkoba dilingkungan sekitar, dan sebagai upaya dalam menggali kreatifitas pemuda di Kabupaten Inhil, terutama dibidang seni sehingga dapat tersalurkan melalui wadah kegiatan yang lebih positif.

“Akhir-akhir ini perkembangan narkoba di wilayah Kabupaten Inhil sangat signifikan dan meresahkan kita, untuk itu dihimbau kepada tokoh masyarakat, dosen, guru hingga pelajar sebagai penerus bangsa untuk dapat membentengi diri agar tidak terpengaruh akan Miras dan Narkoba itu,” kata Darussalam.

Hal tersebut dikatakannya karena, Narkoba ini menurutnya bahayanya sangat luar biasa. Dimana, diantara efeknya bisa membuat kemampuan kehilangan fikiran dalam jangka panjang. Apalagi jika dilihat Kabupaten Inhil ini merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan daerah lain, maka lebih sangat mengkhawatirkan karera melalui perairan yang mudah dijangkau.

“Kareana daerah kita sedikit rawan dengan barang sejenis Miras dan Narkoba, sehingga sangat mudah masuknya barang-barang itu. Maka dari itu kita memerlukan peran serta dari usur terkait untuk sama-sama mencegah dan menekan akan masuknya Narkoba dan Miras ini,” paparnya.

Untuk diketahui, diskusi ini merupakan satu rangkaian dalam rangka peringatan hari anti Narkoba Internasional di Kabupaten Inhil, rangkaian peringatan tersebut akan dilaksanakan 2 kegiatan yakni diskusi mengatasi Bahaya Miras dan Narkoba dari sisi Kesehatan, Hukum dan Agama terhadap generasi Muda dan Festival Band di lapangan Gajah Mada Tembilahan pada tanggal 30 Agustus 2015 mendatang. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan menghadiri Sarasehan Nasional gerakan PKK dalam rangka mendukung kabinet kerja tahun 2015 di Gedung Aula Krakatau jalan Baycity Taman Impian Jaya Ancol Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (26/8//2015).

Kegitan tersebut berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 25 sampai 28 Agustus yang dibuka secara resmi oleh Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung.

Ia mengatakan, dengan adanya Sarasehan taajaan Dirjen Bina Bangdes kerja sama TP PKK Pusat itu kita bersyukur, karena dengan kegiatan ini akan menambah pengetahuaan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan program kerja PKK yang mencakup 10 POKJA PKK dari pusat sampai tingkat desa di seluruh indonesia.

“Dari materi yang ada pada kegiatan ini, sangat bermanfaat bagi pelaksanaan program PKK tersebut untuk masa datang, misalnya adanya perubahan sistem penganggaran,dan materi-materi program yang sangat meyentuh kepada masyarakat,tentang peyiapan generasi penerus bangsa, tentang deteksi dini kanker servic pada perempuan,” katanya.

Kedepan, dari hasil sarasehan itu ia mengharapkan PKK di Inhil mempuyai payung hukum yang kuat sehingga di dalam pelasanaan dilapangan tidak ada kendala masalah pendanaan dan koordinasi semua Satker terkait terlaksana dengan baik.

“Dalam hal ini pembinaan secara berjenjang bisa kita lakukan, pengawasan juga terlaksana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan,” imbuhnya. (humas)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhi) HM Wardan mengaku sangat kecewa terhadap sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil. Bagaimana tidak, pada rapat paripurna pembahasan tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2014 di Gedung DPRD Kabupaten Inhil hampir tidak ada yang hadir.

“Pembahasan rapat ini menyangkut pekerjaan teknis yang diketahui secara rinci oleh SKPD itu sendiri, kebijakan terbaiknya pun ada pada SKPD. Tapi pada rapat kali ini, saya lihat perwakilan dari Kabid saja yang banyak hadir,” kata Wardan, usai menyampaikan tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Inhil, Senin (24/8/2015) malam.

Ia menegaskan pada rapat paripurna yang menyangkut kinerja SKPD, seluruh kepala diharuskannya untuk hadir tanpa mengirimkan perwakilan. Sebab usai paripurna, menurutnya bukan selesai sampai disitu, namun banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh SKPD terkait berdasarkan berbagai macam pandangan umum fraksi-fraksi.

Kalau begini katanya, terpaksa mengulas kembali secara detail dari hasil paripurna tersebut kepada masing-masing kepala SKPD, apalagi jika pekerjaannya menyangkut data. Pada intinya, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini tidak menginginkan lagi hal seperti demikian terjadi kembali pada paripurna berikutnya.

“Kedepan, jika kepala SKPD masih seperti ini, tak segan-segan saya beri sanksi. Lihat saja nanti sanksi apa yang saya siapkan,” pungkasnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen untuk terus mengupayakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Inhil, HM Wardan saat menghadiri Rapat Paripuna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mariyanto didampingi Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Menanggapi pemandangan umum dari sejumlah fraksi yang mempertanyakan realisasi target opini WTP dari BPK, Bupati Wardan mengakui bahwa hingga kini target tersebut memang belum tercapai.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berjanji, pihaknya akan terus berusaha dan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

“Upaya untuk meraih WTP ini akan kita lakukan dengan memperbaiki data aset daerah dan penyelesaian investasi, yang sekarang masih menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya dijelaskan Bupati Wardan, memang tidak mudah untuk mencapai dan mendapatkan opini WTP ini. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Inhil hingga legislatif.

“Ke depan, kita akan berusaha meminimalisir serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ditemukan secara berulang-ulang pada LKPj, guna menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyebutkan bahwa pandangan umum ketujuh fraksi pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Inhil merupakan masukan untuk Pemkab Inhil.

Menurutnya pula, rapat yang membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 tersebut merupakan himpunan dari semua SKPD terkait. Dimana, pada tanggapan umum fraksi terhadap pembahasan itu diakuinya ada beberapa hal yang menjadi PR Pemkab.

“Diantaranya seperti untuk mewujudkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedepan bisa terwujud sesuai dengan penyampaian salah satu tanggapan umum fraksi,” kata Wardan usai mendengarkan pandangan fraksi-fraksi rapat paripurna DPRD Kabupaten Inhil, Senin (24/8/2015).

Selain itu masih ada beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan Pemkab untuk dilaksanakan kedepan.(mirwan/adv)