Detikriau.org — Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Rapat koordinasi yang dihadiri Menko Polhukam, Wiranto, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan sejumlah pejabat BNPP, Bupati serta Wakil Bupati ini mengangkat tema ‘Melalui Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Kita Tingkatkan Sinergitas Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Nawa Cita Ke -3’.

Baca juga: Wakil Bupati Inhil Hadiri Peresmian Kantor Polsek Batang Tuaka

Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti yang datang dengan didampingi oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil mengatakan bahwa hasil rapat, tidak ada sama sekali berkaitan atau menyinggung nama Kabupaten Inhil sebagai sebuah daerah perbatasan.

Padahal, menurut Wakil Bupati, Kabupaten Inhil bisa dikategorikan sebagai daerah perbatasan yang berbatasan dengan Negeri Jiran, Malaysia dan Singapore.

“Paparannya banyak ke daerah-daerah lintas batas, seperti Kepulauan-Kepulauan Timur Indonesia dan Kalimantan. Tapi itu semua tidak menjadi persoalan. Sebab, ada beberapa aturan tentang pembangunan daerah pesisir yang bisa kita dorong,” jelas Wakil Bupati usai mengikuti rapat koordinasi.

Baca juga: Sejumlah Akun FB Unggah “Pelacur Wardan”,Bupati Pinta Kepolisian Segera Ringkus Pelaku

Mengenai daerah pesisir tersebut, Wakil Bupati menilai, sangat perlu untuk diperhatikan karena daerah pesisir, khususnya di Kabupaten Inhil dapat dikatakan sebagai daerah yang tertinggal.

“Banyak pembangunan di daerah pesisir kita yang belum memiliki DED, contohnya Pulau Burung dan Kateman. Dengan aturan yang ada, ini yang ingin kita dorong agar pembangunan disana dapat tertata rapi,” tukas Wakil Bupati.

Kendati tidak membawa Kabupaten Inhil sebagai daerah perbatasan, Wakil Bupati secara umum mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi BNPP tersebut.

Baca juga: Wabup Inhil Kukuhkan Kepengurusan KBB Kecamatan Reteh Periode 2019-2023

“Paling tidak, ada manfaat yang kita peroleh dari hasil rapat tersebut, seperti yang Saya sebutkan tadi, yakni regulasi pembangunan daerah pesisir,” ungkap Wakil Bupati.

Terdapat beberapa arahan yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Wiranto dalam rapat koordinasi tersebut, seperti halnya terkait akan berakhirnya RPJM dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019.

Dia mengimbau, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di perbatasan oleh Kementerian / Lembaga harus lebih digalakan dan dioptimalkan sesuai Rencana Aksi Pengelolaan perbatasan negara tahun 2019, dibawah koordinasi BNPP, serta perlu dilakukannya refocusing kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan.

Baca juga: DMIJ Plus Terintegrasi, Role Model Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Kedua, Menko Polhukam meminta agar pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk segera membentuk dan melakukan penguatan Kelembagaan daerah yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan negara.

“Ketiga, para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah, diharapkan agar melaksanakan Inpres Nomor 1 tahun 2019 tentang pembangunan 11 PLBN dengan sebaik-baiknya. Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, Kementerian / Lembaga terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi CIQS di PLBN,” ujar Menko Polhukam seraya menjabarkan sejumlah poin penting lainnya kepada para peserta Rapat Koordinasi./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menerima rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018.

Bobot penilaian SAKIP Kabupaten Inhil mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Rapor SAKIP Tahun 2018 diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI Birokrasi kepada 185 Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Inhil.

Rapor SAKIP berisikan hasil evaluasi yang disertai rekomendasi perbaikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Menurut Bupati, Rapor SAKIP yang diterima merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil. Meski masih berpredikat CC, namun total atau bobot penilaian mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang lalu.

“Ada kebanggaan, ada pula hal yang jadi pertimbangan untuk perbaikan. Semoga kedepan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil dapat lebih baik lagi,” ucap Bupati usai menerima Rapor SAKIP, Senin (28/1/2019) pagi di Bandung.

Rapor SAKIP, dijelaskan Bupati, bukan hanya menekankan pada nilai yang diperoleh. Namun, lebih difokuskan pada langkah -langkah yang diambil kedepan sebagai wujud upaya perbaikan kinerja

Bupati mengungkapkan, melalui Rapor SAKIP Tahun 2018, Dirinya selaku Kepala Pemerintahan akan melakukan evaluasi kembali terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil, terutama yang berkaitan dengan persoalan kemampuan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran demi memberikan pelayanan optimal dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Melalui rekomendasi perbaikan oleh Kemenpanrb tersebut, Bupati meminta agar setiap perangkat daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar dapat direalisasikan tepat sasaran sebagaimana disaat awal penetapan.

“Semoga kedepan, kita mampu memberikan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan, pengunaan dan pelaporan keuangan agar akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil dapat dinilai tepat dan bagus,” tutup Bupati.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Inhil masuk ke dalam wilayah I (Satu) evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yang mana wilayah I (Satu) meliputi Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org — Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti menghadiri peresmian kantor Polsek Kecamatan Batang Tuaka, Sabtu (26/1/2019).

Kantor Polsek yang baru diresmikan itu terdiri dari 5 unit bangunan, yakni 1 unit rumah Dinas Kapolsek dan 4 unit Rumah Dinas Anggota dan berdiri diatas tanah hibah seluas 187 meter persegi.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Kapoles Inhil, AKBP Christian Rony Putra, Camat Batang Tuaka dan sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Batang Tuaka.

Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti mengapresiasi pelaksanaan pembangunan kantor Polsek Batang Tuaka. Dia menilai, dari sisi arsitektur, kantor Polsek Batang Tuaka tergolong bagus.

“Ditinjau dari aspek pelayanan, Polsek memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan sarana pendukung bagi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, keberadaan bangunan kantor baru ini diharapkan dapat menunjang kinerja Polsek Batang Tuaka,” Ujar Wabup

Wabup berpesan agar jajaran Polsek Batang Tuaka dapat menjaga dan merawat bangunan yang baru berdiri itu dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan sebagaimana fungsinya. Semoga bangunan baru ini dapat memberikan kenyamanan bagi jajaran Polsek dalam melaksanakan tugas sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat setempat,” tutur Wakil Bupati.

Selanjutnya, menyambut penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Polsek Batang Tuaka, diungkapkan Wakil Bupati juga memiliki peran yang vital dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Semakin mendekati hari penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, dikatakan Wakil Bupati, isu sensitif yang berkembang dapat memercikkan gejolak dalam setiap kegiatan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

“Soliditas di internal Polsek dan soliditas tiga pilar Kamtibmas, Kepolisian, TNI dan segenap Kepala Desa diharapkan mampu berjalan dengan baik. Seringlah berkoordinasi,” imbau Wakil Bupati.

Sementara itu, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra mengaku terharu sekaligus bangga atas pembangunan Kantor Polsek Batang Tuaka. Dia mengatakan bahwa bangunan Kantor Polsek Batang Tuaka merupakan yang termegah se-Provinsi Riau.

“Satu tahun lebih Saya bertugas. Kantor Polsek ini yang termegah di Riau,” pujinya.

Kapolres Inhil mengimbau kepada segenap jajarannya di Mapolsek Batang Tuaka agar menjadikan pembangunan Kantor Polsek tersebut sebagai sebuah motivasi dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya tidak mau ada petugas Saya yang menyakiti masyarakat. Tidak ada anggota yang mencoreng harkat dan martabat sebagai anggota polisi dan harus senantiasa menjaga citra baik kepolisian di tengah masyarakat,” kata Kapolres.

Guna menghadapi kontestasi Pilpres dan Pileg 2019, Kapolres mengimbau kepada Kapolsek Batang Tuaka beserta jajaran untuk menjalin sinergitas dengan TNI, Danramil dan pihak Pemerintahan Kecamatan bersama para tokoh masyarakat.

“Adakan Deklarasi Pemilu Damai. Saya minta dari kapolsek dan anggota, harus bisa jadi juru damai di tengah masyarakat. Laksanakan komunikasi dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat. Tiada hari tanpa komunikasi, tiada hari tanpa membaur kepada masyarakat,” tutup Kapolres./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

“Perbaikan Perkebunan serta Penguatan Nilai Ekonomis Tetap Jadi Perhatian Pemkab Indragiri Hilir”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Inhil HM Wardan dibantu oleh seluruh jajaran dibawahnya terus berupaya untuk mengangkat nilai ekonomis produksi perkebunan unggulan daerah, Kelapa Dalam.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil diantaranya seperti pembangunan pabrik mini biodiesel serta pemberian berbagai bantuan mesin-mesin industri, seperti pengolahan VCO dan minyak kelapa.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga meluncurkan berbagai program lainnya seperti peremajaan kebun kelapa yang sudah tua, pemberian bantuan bibit unggul, hingga bantuan dukungan alat berat diseluruh Kecamatan di Inhi

Hanya saja harus diakui berbagai upaya itu ternyata belum mampu memberikan hasil yang signifikan.

Beberapa kali Bupati Inhil HM Wardan, mendatangi pihak Kementrian di Jakarta, untuk melakukan loby-loby anggaran dalam upaya penyelamatan pekebunan kelapa. Mengingat, kurang lebih 100 ribu Ha, lahan pekebunan kelapa rakyat dalam keadaan rusak, baik disebabkan instrusi air laut maupun usia yang cukup tua.

Pada minggu kedua Januari 2019 yang lalu, Bupati Inhil HM Wardan, menemui sekaligus melakukan audiensi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI, di Jakarta. Cukup banyak yang dibahas terkait kondisi perkelapaan Inhil.

Saat itu Bupati didampingi Sekda Inhil H Said Syarifuddin berserta rombongan lainnya bertemu dengan Direktur Jendral (Dirjen) Inovasi dan Penguatan Dr Ir Jumain Appe MSi dan Kasubdit Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi Kemenristek Dikti, Eka Gandara,

Tanggapan dari pemaparan tersebut, pihak Kementrian, mengatakan bahwa Kabupaten Inhil layak dijadikan Klaster Kelapa (KK) di Indonesia dengan 3 cara. Pertama, mendorong kreativitas, melakukan inovasi dan interprenership.

Lanjut, menurut Dr Ir Jumain Appe MSi, semuanya turunan kelapa bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Untuk itu pihaknya akan mendorong kelapa menjadi produk unggulan Nasional. Langkah awal, akan diberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hal tersebut.

“Langkah ini akan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, dari sisi ekonomi. Yakni, menerapkan konsep dari hulu hingga hilir,”tuturnya.

Sejalan dengan itu, Kemenristek Dikti, akan mendorong daerah-daerah yang berpotensi terhadap komoditi kelapa, agar bisa dikembangkan. Tentu khususnya bagi Kabupaten Inhil, sehingga daerah itu akan lebih unggul dimasa-masa yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, Kelapa merupakan komoditas yang diandalkan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), sebagai sumber utama penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2013 Kabupaten Inhil mampu memproduksi kelapa dalam sebesar 294.152,12 ton per tahun dengan luas lahan 384.267 Ha.

Dengan potensi tersebut menjadikan Kabupaten Inhil, tercatat sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di dunia, bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hamparan Kelapa Dunia” yang menjadi Top Of Mind and Interest para penanam modal.

Menurut data Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil bahwa sekitar 75 persen penduduk Inhil merupakan petani kelapa rakyat. Hal ini menjadikan harga kelapa sangat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Inhil.

Sedangkan menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil bahwa kondisi harga kelapa mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di semua

sektor. Saat ini harga beli kelapa rendah menyebabkan petani sangat kesulitan.

Hal ini tetunya amat bertolak-belakang dengan fakta bahwa kelapa mempunyai nilai jual tinggi karena setiap bagian kelapa dapat dijadikan berbagai produk./adv/diskominfops_inhil/*/Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org – Viral di media sosial munculnya beberapa akun yang diduga kuat mempublikasikan pencemaran nama baik Bupati Inhil HM Wardan”. Unggahan sejumlah foto dengan dilampiri kalimat dengan menyebutkan beberapa orang guru sebagai ‘Pelacur Wardan’ itu tersebar melaului jejaring social Facebook dan WhatApp.

Tidak terima dan merasa dilecehkan, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan pun segera perintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak Polres Inhil. Dia mengaku kaget atas fitnah yang dilayangkan kepadanya dan mengatakan bahwa hal yang dituduhkan oleh oknum warganet yang tidak bertanggung jawab itu sebagai perbuatan keji dan sama sekali jauh dari kebenaran.

“Itu murni Hoaks. Saya berharap agar pihak berwenang dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. Saya tidak ingin muncul persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang diri Saya selaku Kepala Daerah,” Ujar Bupati, Jum’at (25/1/2019) pagi.

Bupati mengatakan, berita bohong atau hoaks yang disebar oleh 4 akun Facebook tersebut, berpotensi membuat gaduh masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil sehingga dapat mengganggu stabilitas sosial-politik Kabupaten Inhil.

“Itu hanya aksi cari sensasi saja. Sama sekali tidak ada kebenaran yang terkandung di dalam tuduhan-tuduhannya itu. Saya merasa sangat kecewa dan marah dengan perilaku amoril yang dilakukan oleh oknum netizen seperti itu,” pungkas Bupati.

Menurut OS, seorang guru yang wajahnya terpampang jelas dalam publikasi foto bertuliskan ‘Pelacur Wardan’ tersebut, keempat akun Facebook yang digunakan untuk publikasi dikelola oleh satu orang dengan mencaplok nama-nama orang lain yang dikenalnya guna menghindari jeratan UU ITE.

“Setahu Saya, itu hanya dilakukan satu orang. Dia menggunakan 4 akun FB sekaligus. Nama-nama akun itu juga merupakan nama orang lain, bukan nama akun asli pelaku,” tuturnya.

Saat ini, OS mengaku sudah diminta keterangan oleh penyidik polres inhil atas pelaporannya terkait pencemaran nama baik dengan penyebarluasan melalui 4 akun di media social itu.

“Semoga setelah memberikan keterangan kepada pihak penyidik kemaren, bisa memberikan informasi yang jelas, agar pengungkapan kasus ini bisa lebih cepat”, ujar OS

Sementara itu, menurut Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim, Akp, Indra Lamhot Sihombing, membenarkan adanya informasi pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sedang mendalami dan mengumpulkan keterangan – keterangan terkait hal tersebut, sekaligus menunggu laporan resmi dari pihak – pihak yang dirugikan, semoga dalam waktu dekat, kita sudah bisa mengambil tindakan sesuai peraturan perundang undangan yang ada”, tutup indra./*/Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melakukan koordinasi tentang rencana pembangunan gedung Pos SAR Tembilahan yang terletak di Parit III (tiga) Kecamatan Tembilahan Hulu.

Koordinasi dilakukan Bupati Inhil dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru (Basarnas), Gede Darmada beserta staf PPK dan Perencanaan pada jamuan di kediaman dinas Bupati Inhil dalam rangka kunjungan kerja, Kamis (24/1/2019) pagi.

“Ini adalah kabar gembira. Pembangunan Pos SAR menjadi penting mengingat tingginya tingkat kerawanan di beberapa wilayah Kabupaten Inhil, baik secara Geografis, Geologis maupun Hidrologis,” jelas Bupati usai santap pagi dan bincang ringan bersama pihak SAR Pekanbaru.

Beberapa bencana alam yang terjadi belakangan ini, diungkapkan Bupati, telah menyadarkan pihak Pemerintah Kabupaten Inhil tentang urgensi pendirian Pos SAR. Selain untuk reaksi cepat, pembangunan Pos SAR nantinya akan dapat pula mengoptimalkan kinerja instansi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Inhil, seperti BPBD untuk persoalan penanganan bencana.

Dari beberapa fakta yang ada, Bupati menggambarkan bencana yang berpotensi terjadi, sangat beragam jenis dan skala. Perlu fokus dan kerja ekstra terkait penanganannya, seperti adanya Pos SAR.

“Kondisi geografis dan hidrologis Kabupaten Inhil, tidak hanya menyulitkan akses menuju titik lokasi bencana, namun juga menambah potensi terjadinya bencana seperti tanah longsor juga banjir yang sempat terjadi beberapa waktu lalu,” papar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati kembali menegaskan harapannya agar pembangunan Pos SAR Tembilahan nantinya dapat meng-cover bencana atau musibah yang terjadi di Kabupaten Inhil.

Baca Juga: Bupati Inhil Lepas Ekspor Perdana 12,5 Ton Siput Laut Ke Malaysia

Kepala Kantor SAR Pekanbaru, Gede Darmada mengungkapkan bahwa Posko SAR Tembilahan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 silam. Namun, status Posko SAR tersebut belum permanen alias masih sewa.

“Dalam 3 tahun belakangan ini, Posko SAR telah ada di Inhil, namun baru menjadi Pos SAR sejak 1 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017 hingga sekarang,” ujarnya.

Ihwal pembangunan Kantor SAR Tembilahan, Gede Darmada mengatakan perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Inhil, terutama dalam hal penyediaan fasilitas dan kelengkapan lain yang memadai.

“Rencananya lahan untuk Pos SAR tersebut berada di Wilayah Parit 3 (tiga) dekat PLTD Tembilahan Hulu. Kita berharap Pemkab nhil dapat mendukung penuh program-program kita ini,” ujar Gede.

Menurut Gede Darmada, pembangunan gedung Pos SAR perlu dilaksanakan dengan alasan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemanusiaan di Kabupaten Inhil.

“Semoga dengan adanya sarana dan prasarana sesuai yang diharapkan, nantinya akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Inhil,” pungkas Gede.

Terkait dengan jumlah personel, Gede Darmada mengungkapkan, masih mencukupi untuk operasional Kantor Pos SAR Tembilahan kedepan, tanpa harus dilakukan penambahan personel.

“Sebelumnya, posko SAR memiliki 4 personel, namun setelah menjadi Pos SAR telah bertambah menjadi 8 personel. Untuk personel kita masih cukup,” tuturnya.

Baca Juga : Wakil Bupati Sambut Kunjungan Silaturahmi Dandim 0314 Inhil

Kepala Kantor SAR Pekanbaru beserta rombongan tiba di kediaman dinas Bupati pada pukul 07.30 WIB dan diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dengan turut didampingi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Nurahman serta Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, RM Sudinoto.

Kedatangan Kepala Kantor SAR Pekanbaru ke Kabupaten Inhil ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya sempat bertemu dengan Plt Asisten 3 bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil.

“Kebetulan pada waktu itu, Pak Bupati lagi Dinas Ke Jakarta. Dan kali ini, Alhamdulillah dapat jumpa dengan pak Bupati,” ungkap gede./adv/diskominpofs_inhil/*/Ari Permana