TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melantik sebanyak tujuh kepala desa terpilih se-Kecamatan Mandah periode 2016-2022 di Pantai Solo Pulau Cawan, Sabtu (16/1/2016).

Ketujuh Raja tingkat Desa tersebut adalah Said Khairul Hanafiah Pulau Cawan, M Thawil Bolak Raya, Suhaimi Bente, R Arifin Belaras, Rudi Hartono Bakau Aceh, Maslan Bantayan dan Sujono Batang Sari.

Dalam sambutannya, Bupati meminta kepada Kades yang baru dilantik ini untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagai abdi masyarakat desa dengan semaksimal mungkin.

“Karena keberadaan Kades sangat berperan penting dalam pembangunan desa, contoh saja pada program DMIJ yang diprogamkan pemerintah dan dananya langsung dikucurkan ke desa, bahkan dana juga ada bersumber dari provinsi dan pusat, oleh sebab itu saya minta Kades bekerja serius,” pintanya.

Disamping itu, ia mengingatkan bahwa dana yang dibeban kepada desa cukup beresiko jika kepala desa tidak mempergunakan anggaran tersebut tidak sesuai harapan. Mengatasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, maka Bupati akan selalu mengevaluasi kinerja para kades selambat-lambatnya pada akhir tahun.

Pada kegiatan itu, Bupati didampingi Kepala BPMPD Inhil Yulizal, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan beserta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu juga tampak dihadiri unsur Forkopimda Inhik dan anggota dewan dapil Kecamatan Mandah serta dipadati masyarakat Mandah.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut digelar serangkaian dengan beberapa kegiatan lainnya diantaranya pelantikan pengurus Koni Kecamatan Mandah dan pramuka. –Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memberikan waktu satu minggu bagi SKPD yang belum menyelesaikan laporan Progres tahun 2015 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikannya kepada sejumlah awak media usai memimpin rapat Evaluasi di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Jum’at (15/1/2016) kemarin sore.

“Sebelum finalisasi, terlebih dahulu saya ingin melihat pada rapat terakhir ini dan ternyata saya temukan beberapa SKPD yang belum rampung,” kata Wardan.

Namun, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini enggan menyebutkan SKPD mana saja yang belum merampungkan laporan tersebut. Yang jelas katanya, sejumlah SKPD tersebut masih diberi waktu satu minggu kedepan untuk menuntaskannya.

Kemudian, pada rapat tertutup tersebut juga dibahas tentang persiapan pelelangan. Tahap awal, ia meminta kepada seluruh jajaran Pemkab Inhil untuk melengkapi secara administrasi.

“Pertama secara administrasi saya minta juga tadi jangan ditunda-tunda lagi, sebab jika itu sudah selesai maka kerja selanjutnya bisa kita lanjutkan secepatnya,” tutupnya. –mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) Gabungan Organisasi Wanita (Gow) ke-VI di gedung Wanita jalan Sungai Beringin Tembilahan, Jum’at (15/1/2016).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Dewan Penasehat Gow Hj Zulaikhah Wardan, Unsur Forkopimda, Ketua GOW Kabupaten Inhil, Ketua Organisasi se-Kabupaten Inhil serta beberapa beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Adapun tujuan Musda tersebut adalah untuk memilih Ketua dan Pengurus Gow, membahas laporan pertanggunjawaban Ketua sera membuat program kerja.

“Diharapkan peranan Gow kedepannya semakin besar, disamping mereka sebagai pendamping suami tetapi juga bisa berpartisipasi memberikan pemikiran-pemikiran positif dalam pengembangan daerah maupun pengembangan wanita Indonesia,” kata Sekda.

Sementara Ketua Penasehat Gow HjZulaikhah Wardan mengatakan, dengan Musda itu diharapakan benar-benar dapat menentukan Ketua dan kepengurusan yang benar-benar bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik lagi.

Oleh sebab itu, pemikiranlah yang harus diakomodir dan diprogramkan selanjutnya dilaksanakan sebagai mitra pemerintah.

“Saya menginginkan organisasi ini dapat membantu pemerintah, minimal mendukung segala kegiatan dan program-progam yang ada,” imbuhnya. –Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk memotivasi para pengurus dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah menganggarkan bantuan operasional bagi seluruh Lembaga PAUD di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya usai melantik 4 Kepala Desa (Kades) terpilih se-Kecamatan Kempas, yang dipusatkan di Pendopo Desa Rumbai Jaya, Rabu (13/1/2015) kemarin.

Dijelaskan Bupati, bantuan operasional sebesar Rp 5 juta per PAUD ini dititipkan melalui dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), yang telah dianggarkan untuk 197 desa se-Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2016.

“Selain untuk bantuan operasional PAUD tersebut, dana DMIJ ini juga tetap diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” kata Bupati.

Sementara itu, Bunda PAUD Inhil, Hj Zulaikhah berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus, dalam upaya membangun dan memajukan PAUD di Negeri Seribu Parit.

“Ini adalah masukan dari guru PAUD, dikarenanakan selama ini banyak dari mereka yang tidak mendapatkan insentif. Jadi, saya minta kepada Pemda agar memberikan perhatian, sehingga diberikanlah bantuan ini,” terangnya.

Selanjutnya Ketua TP PKK Inhil ini berpesan, selain untuk insentif atau gaji para pendidik di PAUD, dana ini juga harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya, guna menunjang dan kelancaran aktifitas di PAUD.

“Keberadaan PAUD yang sekarang sudah berjumlah sebanyak 420 lembaga ini sangat penting. Jadi, saya harapkan bantuan yang diberikan Pemda bisa memotivasi mereka (guru PAUD, red),” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (14/1/2016).

Rapat tersebut  dipimpin oleh Wakil Bupati Inhil H Rosman Malomo didampingi Sekda Inhil H Said Syarifuddin dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

Adapaun kelima Ranperda tersebut adalah Ranperda bisa baca tulis Al-Qur’an yang diiusulkan Bagian Kesra Setdakab Inhil dan Ranperda retribusi perpajangan Izin mempekerjakan tenaga asing yang diusulkan Dinas Tega Kerja.

Sedangkan Ranperda yang diusulkan Dinas Kesehatan ada tiga yakni Ranperda kawasan tanpa rokok, Ranperda inisiasi menyusui dini dan Air Susu Ibu Eksklusif  serta Ranperda desa dan kelurahan siaga aktif.

Dimana, kelima Ranperda tersebut akan diajukan ke DPRD Kabupaten Inhil masa persidangan 1 tahun 2016.

“Apapun Ranperda yang diusulkan, saya harapkan tetap fokus dan betul-betul menghayati terhadap yang telah diusulkan tersebut hingga akhir,” pesan Rosman.

Bahkan, Wabup dua periode ini mengingatkan bahwa Ranperda itu harus diperhatikan dengan konsentrasi baik redaksionalnya maupun dari sisi penting lainnya. –mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam satu hari, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melantik 11 Kepala Desa (Kades) terpilih di dua tempat berbeda, yakni 7 Kades di halaman Kantor Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok dan 4 Kades di Pendopo Desa Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas, Rabu (13/1/2015).

Tampak hadir saat itu, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat dan Upika, serta ratusan masyarakat di Kecamatan Enok.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengatakan, Kades yang baru dilantik ini merupakan pilihan dan keinginan rakyat untuk memimpin serta membangun dan memajukan daerah, yang tentunya harus didukung oleh seluruh elemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Ke depan, terbentang tugas yang amat berat bagi Kades, karena anggaran yang disalurkan cukup besar, seperti melalui APBN sekitar Rp 1 hingga 1,5 miliar, APBD Riau sebesar Rp 500 juta dan APBD Inhil sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1,2 miliar,” kata Bupati Wardan.

Dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, anggaran sebanyak itu harus mampu dikelola secara baik dan profesional, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Saya tidak mau mendengar adanya kades yang tidak bisa mengelola anggaran ini, sehingga berurusan dengan hukum. Jangan smpai ini terjadi,” tambahnya.

Selanjutnya ditegaskan Bupati Wardan, dirinya tidak ingin mendengar adanya pemotongan terhadap dana Program DMIJ, baik yang dilakukan oleh Kades maupun aparatur lainnya, meski hanya satu sen saja.

“Jangan ada yang memotong dana DMIJ sepeserpun. Jadi dalam pengelolaannya harus menggunakan pola manajemen masjid, seperti harus ada papan laporan yang bisa dibaca masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat tidak ada yang berburuk sangka dan bisa mengetahui kemana saja dana itu digunakan,” imbuhnya.

Adapun 7 Kades yang dilantin di Kecamatan Enok, yakni Kades Pengalihan, Buhari, Kades Sungai Ambat, Yusran Abidin, Kades Simpang Tiga, Eka Susilawati, Kades Sungai Rukam, Rasyidi, Kades Bagan Jaya, H Andi Hamzah, Kades Suhada, Muhammad Ikhsan dan Kades Jaya Bakti, Fahruddin.

Sedangkan 4 Kades yang dilantik di Kecamatan Kempas, yaitu Kades Sungai Gantang Syarifuddin, Kades Sungai Ara H Fauzi, Kades Rumbai Jaya, Indra Setia Budi dan Kades Karya Tani, Anang Fahmi. –adi/adv