TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Muslimat NU Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan menghadiri konferensi wilayah VI Muslimat NU Riau di Gedung Daerah Pekanbaru, Sabtu (13/2/2016) .

Konferensi itu dibuka langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pengurus Pusat Muslimat (PPM) NU sekaligus menjabat sebagai Menteri Sosial RI Hj Khofifah Indar Prawansa yang dihadiri oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beserta istri, Ketua NU Provinsi Riau Tarmizi Tohor, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat (PWM) Riau Hj Dinawati, Unsur Forkopimda, Ketua dan para pngurus Muslimat NU Cabang Kabupaten Se-Provinsi Riau.

Saat itu, kehadiran Zulaikhah didampingi Pengurus Cabang Kabupaten Inhil yang bertemakan Tingkatkan Peran Perempuan Riau yang Berkualitas Menuju Masyarakat Damai Sejahtera dan Religius.

Ketua Umum PPM NU dalam sambutannya mengatakan, PPM NU terus mendorong perempuan-perempua NU terus menambah ilmu pengetahuan, ini sangat bermanfaat untuk mendidik anak-anak kita di rumah.

“Kita ingin tahun 2021 nanti Perempuan NU itu menjadi Perempuah Indonesia sejahtera dan religius,” katanya.

Sementara itu, Plt Gubri menyebutkan bahwa untuk membangun Provinsi Riau bukan saja menjadi tugas Pemerintah daerah dan aggota Dewan namun butuh dukungan dari semua pihak, termasuk PWM.

Dalam konferensi tersebut juga ditampilkan kerjinan tangan khas Kabupaten se Provinsi Riau. Salah satunya dari inhil yang menampilkan kerajinan tangan khas Inhil. Mirwan/Adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sinkronisasi data kemiskinan wilayah barat di Hotel Sultan and Residence Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016) kemarin.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi VIII DPR RI, Wakil Bupati/Walikota dan Ketua Tim Koordinasi Penanngulangan Kemisikinan (TKPK) wilayah barat yang dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 8 sampai 12 Februari 2016.

Wabup ini didampingi Ketua TKPK Kabupaten Inhil dan Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Inhil Saiful Kelana.

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam rakor ini yakni terbangunnya dukungan dan komiten bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menunjang keberhasilan Program Perlindungan Sosial.

Adapun tema yang di angkat pada Rakoornas ini yaitu Sinkronisasi Data Kemiskinan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perluasan Kepesertaan Program Keluarga Harapan . kegiatan tersebut di hadiri sebanyak 689 peserta dari 189 Kabupaten dari 12 Provinsi wilayah Barat yang teridiri Ketua TKPK, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

Mentri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rakoornas mengatakan, dilaksanakannya Rakor tersebut untuk membangun komitmen bersama bahwa referensi data yang dilakukan dari berbagai program penanganan fakir miskin baik dari Kementrian, Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta leading sektor untuk mengakhiri perbedaan data kemiskinan tersebut.

Ditambahkan, Rakornas itu tidak ada lagi perbedaan data Kemiskinan antara Pusat dan Daerah.

Usai melaksanakan Rakoor, Kamis malam (11/2/2016) di lanjutkan dengan penutupan rakoornas yang tutup Dirjen Kementrian Sosial RI Bidang perlindungan dan jaminan sosial Dr.Ir.Raden Hari Hikmat yang di rangkai dengan penandatanganan berita cara kesepatakan Data kemiskinan Antara Kementrian Sosial RI dengan Pejabat yang mewakili Kabupaten Kota wilayah Barat.  (Mirwan/Adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengukuhkan kepengurusan Forum Pembangunan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Inhil periode 2016-2019 di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (11/2/2016).

Pengukuhan tersebut dihadiri unsur Forkopinda Kabupaten Inhil, Kepala SKPD, Camat se-Inhil serta organisasi peguyuban dari beberapa suku.

“Saya sangat bangga bahwa FPK Inhil yang teraktif se-Riau, saya pikir inilah salah satu nilai lebih dan menjadi ukuran bahwa FPK terbaik se-Riau malah se-Indonesia yang dinilai langsung oleh Mendagri,” ungkap Wardan.

Dijelaskan, FPK itu merupakan suatu forum resmi yang dipayungi langsung oleh Mentri Dalam Negeri. Salah satu fungsinya adalah berkordinasi dengan pemerintah, memberikan masukkan dan keritikan yang membangun yang bertujuan untuk menciptakan daerah Inhil yang bermartabat dan bermarwah.

“Saya pikir dari semua suku yang ada di Indonesia ada di Kabupaten Inhil sebanyak 24 suku. Keanekaragaman suku inilah yang harus kita pupuk dengan jalinan silahturahmi dalam menyongsong pembangunan di Inhil yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyatakan bahwa rencana pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Inhil ini belum dibatalkan.

Alasannya, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini mengaku belum menerima pernyataan resmi dari pemerintah pusat. Bahkan menurutnya, sampai detik ini tidak ditemukan persoalan daerah sebagai penghalang rencana pemekaran daerah otonomi baru.

“Isu pembatalan itu hanya sebatas pemberitaan saja, belum ada surat yang masuk ke Pemkab Inhil,” ungkapnya kepada sejumlah awak media di TPA Sungai Beringin, kemarin.

Menurutnya lagi, meski kebijakan batal-tidaknya ada di pemerintah pusat namun tetap meninjau segala kelengkapan berkas dan segala hal pendukung proses pemekaran lainnya. Dan itu katanya tidak diragukan lagi untuk wilayah Inhil.

Dengan begitu, ia sangat yakin kalau daerah Inhil ini tetap diproses untuk mekar. “Jika alasan pusat membatalkan pemekaran karena keterbatasan anggaran maka kita akan jumpai langsung ke sana,” pungkasnya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menaikkan Honorarium petugas pugut sampah atau Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP).

Tak hanya itu, upah jabatan Mandor, operator alat berat dan kepala Mekanik dalam dinas itu juga dinaikkan dimulai pada tahun 2016 ini.

Jika diuraikan, maka tercatat kenaikan petugas THL dari Rp 500 menjadi Rp 1.200 juta, jabatan Mandor dari Rp 800 ribu menjadi Rp 2 juta, gaji operator alat berat dari Rp 800 ribu menjadi Rp 2,5 juta dan jabatan kepala mekanik Rp 800 ribu menjadi Rp 2,5 juta.

“Dari kenaikan ini saya harapkan ada peningkatan kerja dari sebelumnya,” kata Bupati Wardan dalam sambutannya saat acara Temu ramah dengan petugas THL sekaligus penyerahan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada petugas THL di TPA Sungai Beringin, Selasa (9/2/2016).

Untuk diketahui, kenaikan gaji terhadap jumlah 369 petugas PHL di Inhil ini merupakan perubahan nilai gaji yang drastis yang disesuaikan dengan standar UMK. Sebab angka gaji sebelumnya baru mengalami kenaikan sejak 10 tahun terakhir.

Bahkan, seluruh petugas saat ini telah dicover dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Pelayanan Kesehata. Artinya, pemerintah telah menjamin terhadap kesehatan seluruh petugas. Mirwan/adv

TEMBILAHAN, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini saat diwawancarai sejumlah awak media usai menghadiri salah satu kegiatan di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, apabila tidak memiliki data yang valid dan benar, maka setiap SKPD akan kesulitan untuk menemukan berbagai kendala serta hambatan dalam membuat kebijakan yang tepat.

“Kalau datanya hanya merekayasa, tentu kita tidak akan bisa membuat kebijakan yang maksimal,” terang Bupati.

Oleh karena itu, Bupati Inhil yang dikenal agamis ini menekankan kepada seluruh SKPD akan pentingnya memiliki data yang akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan.

“Dengan begitu, program dan kegiatan yang dilaksanakan ke depannya tidak terkesan asal jadi dan sembarangan saja,” imbuhnya. Adi/ Advetorial