TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana akan memberikan berbagai macam bentuk bantuan untuk kelompok tani di daerah tersebut.

Langkah ini disampaikan Kepala DTPHP Inhil, Kuswari diwakili Sekretaris, Sudinoto dalam upaya mensukseskan program percepatan pembangunan swasembada pangan nasional.

Dikatakan Sudinoto, pada rencana strategis pembangunan tahun 2016 ini, DTPHP Kabupaten Inhil akan tetap memperhatikan sektor pangan, hortikultura dan sarana prasarana pertanian.

“Jadi, tahun ini merupakan langkah awal kita untuk mewujudkan swasembada pangan di Inhil, sesuai dengan keinginan dan arahan dari Bupati kita,” tutur Sudinoto kepada awak media di ruang kerjanya baru-baru ini.

Dijelaskan Sudinoto, mengingat persiapan untuk mewujudkan target tersebut mendesak, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna menambah target produksi, salah satunya dengan mensinergikan program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DTPHP yang ada.

“Disamping itu, untuk jangka panjang kami juga akan memperkuat sektor pangan, seperti padi, jagung dan kedelai. Namun untuk sektor lainnya, yakni holtikultura dan peternakan serta potensi unggulan lainnya juga akan dikembangkan,” tambahnya.

Sementara itu, untuk sektor pangan jenis padi di Kabupaten Inhil, lanjut Sudinoto, saat ini produksinya sudah cukup baik, namun untuk jagung dan kedelai sudah mulai meningkat, meskipun masih ada sedikit kendala-kendala.

“Jika dipetakan dengan baik potensi pertanian di Inhil ini, saya rasa target penambahan produksi akan tercapai. Selain potensi tanaman pangan, Inhil juga memiliki potensi unggulan di bidang hortikultura dan peternakan,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal menghadiri kegiatan Deklarasi Lembaga komunitas Peduli Hukum (LKPH) Inhil di salah satu aula Hotel di kota Tembilahan, Kamis (25/2/2016).

Setelah berjalannya Deklarasi, Asisten langsung mengikuti diskusi dan dialog ilmiah dengan tema fenomena pekat dan penanggulangannya di Inhil tajaan LKPH yang diikuti langsung oleh Dewan Pembina LKPH H Indra Muchlis Adnan, Ketua LKPH Andang Widiantoro beserta sejumlah pengurus lainnya.

Mewakili Bupati, Asisten I mendukung dan menyambut baik atas dideklarasinya Ormas tersebut sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi salah satu kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah demi kemajuan daerah bumi sri gemilang.

“Pada kesempatan ini juga saya menyambut baik serta mengapresiasi terhadap pelaksanaan diskusi ilmiah yang akan bermanfaat untuk daerah kita sendiri, terutama persoalan penyakit masyarakat dan lain sebagainya,” kata Afrizal.

Terakhir, ia mengajak semua elemen untuk saling bekerjasama dalam memberantas penyakit masyarakat yang sedang merajalela di lingkungan sekitar. Sebab dukungan dan bantuan ormas dan lain sebagainya dikatakan Afrizal merupakan salah satu kekuatan bagi Pemda. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I bidang pemerintahan Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal berjanji segera menuntaskan semua regulasi terkait pemerintahan desa paling lambat pada bulan Maret 2016 mendatang.

Hal tersebut sebagai bentuk menindak lanjuti desakan DPRD Kabupaten Inhil yang meminta kepada Pemkab untuk menuntaskan segala persoalan desa, terutama persoalan berkenaan peraturan-peraturan.

“Kita akan upayakan bulan depan semua regulasi tersebut telah tertuntaskan,” ungkap Afrizal saat menghadiri Hearing bersama Komisi I DPRD Inhil yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Ferryandi, Kabag Hukum Marta Hariyadi, Kabag Pemerintahan Yun Hawarius, perwakilan Inspektorat dan perwakilan BPMPD Inhil di ruang Banggar Kantor DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (23/2/2016).

Dalam hearing itu, diketahui bahwa ada beberapa regulasi pemerintahan desa yang sejak tahun lalu tidak kunjung tuntas diterbitkan, diantaranya adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) desa, Perbup Penghasilan Tetap aparatur desa, Perbup Pengelolaan Keuangan desa, Perbup tentang Perlindungan Masyarakat desa (Linmas) serta Perbup Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan demikian, DPRD mendesak dan langsung ditanggapi positif oleh Asisten I. Yang jelas, mulai detik ini Pemkab Inhil sedang mengupayakan penyelesaian regulasi tersebut. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat telah mengusulkan pembangunan sebanyak 475 unit Rumah Layak Huni (RLH) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016.

“Usulan RLH ini diperuntukan bagi mayarakat tidak mampu di Kabupaten Inhil, yang harga pembangunan perunitnya sebesar Rp 70 juta,” tutur Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Inhil, HT Eddy Efrizal kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (22/2/2016).

Dijelaskan Eddy, tahun ini Pemprov Riau akan membangun sebanyak 2000 unit RLH, yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Bumi Lancang Kuning.

“Mengingat Inhil merupakan kabupaten terluas di Riau, dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak, maka diharapkan Provinsi Riau bisa memprioritaskan pembangunan RLH di daerah kita,” tembahnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 lalu Pemkab Inhil telag membangun sebanyak 56 unit RLH melalui ABPD Kabupaten, dengan jumlah biaya pembangunan perunitnya sebesar Rp 57 Juta.

“Tahun lalu, kami membangun RLH di tujuh lokasi, 8 Unit di Desa Teluk Dalam, Kuindra, 8 unit Desa Tanjung Labuh, Reteh, 8 Unit Desa Jerambang, Gaung, 8 Unit Sialang Jaya, Batang Tuaka, 8 Unit Desa Bekawan Luar Mandah, dan 8 unit dibangun di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang,” terangnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemkab Inhil melalui Dinas terkait memastikan untuk terus berupaya menjaga ketersediaan dan mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat daerah tersebut.

Menurut Kepala DTPHP Inhil, Kuswari melalui sekretaris Dinas, Sudinoto, pihaknya akan terus berusaha agar Kabupaten Inhil surplus beras dan tidak lagi mendatangkan stok beras dari daerah lain.

“Jangan sampai seperti tahun 2014 lalu, kita mengalami devisit sekitar 17 ribu ton, sehingga terpaksa mendatangkan beras dari luar daerah,” tutur Sudinoto.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi beras di Kabupaten Inhil, adalah dengan penggunaan bibit atau varitas padi yang unggul.

“Varitas yang digunakan ini, meliputi bibit padi yang tahan hama penyakit, produksi tinggi, umur pendek (masa tanam hingga panen), toleransi terhadap lingkungan, seperti cuaca dan lain-lain,” terangnya.

Sedangkan untuk mengembalikan Inhil sebagai lumbung berasnya Riau, diakui mantan Camat Tembilahan Kota ini, memerlukan waktu dan penanganan yang serius dari seluruh pihak terkait.

“Yang jelas harus ada upaya bersama, mulai dari pemerinah pusat hingha daerah, seperti pembenahan infrastruktur perkebunan, yang membutuhkan dana yang cukup besar,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan Sudinoto, Pemkab Inhil di bawah pimpinan Bupati HM Wardan, yang sejatinya putera petani dari negeri bera Keritang juga sangat mendukung upaya peningkatan produktifitas padi di Negeri Seribu Parit.

“Alhamdulillah, Bupati kita sangat peduli dan selalu memberi dukungan penuh terhadap masyarakat, khususnya para petani,” imbuhnya./Adi/Adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tetap siaga Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) pada tahun 2016 ini. Status itu sebagai antisipasi terjadinya kebakaran serupa tahun lalu.

“Siaga kita tetap, mulai tahun lalu memasuki Januari 2016 sampai akhir tahun nanti kita tetap siaga Karlahut,” kata Kepala BPBD Kabupaten Inhil Yuspik, kemarin.

Bahkan kesiap siagaannya tahun ini diakuinya lebih ditingkatkan dari sebelumnya, salah satunya menggencarkan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pihak kecamatan hingga desa.

Artinya, siaga itu dimaksudkan Yuspik bukan sebatas memperkuat personil Damkar di lapangan melainkan upaya pendekatan kepada masyarakat umum untuk tidak lagi melakukan pembakaran.

“Kita waspadai langsung di lapangan dengan cara melakukan komunikasi kepada pihak kecamatan dan desa serta dibantu beberapa instansi terkait,” tutupnya.