TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri perayaan Milad Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) cabang Kabupaten Inhil ke-3 tahun 2017.

Perayaan tersebut berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (18/1/2017) yang bersempena dengan peluncuran berjudul “penyusunan draft profil perempuan legislatif, kepala skpd di Kabupaten Indragiri Hilir” hasil kinerja Pusdatin Puanri Cabang Inhil selama 3 tahun terakhir.

Saat itu, tampak dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Ketua Pusdatin Puanri Cabang Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil serta Ketua dan para anggota Organisasi Wanita.

“Harapan kita bersama, Pusdatin Puanri Cabang Inhil ini dapat memainkan peranan penting terutama dalam menghimpun serta menyajikan data dan informasi mengenai kaum perempuan yang berada di Inhil, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek-aspek lainnya,” kata Wardan.

Dimana, data dan informasi tersebut menurutnya sangat penting sebab dinilai dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber daya perempuan dan peran serta kaum perempuan dalam membangun daerah.

“Kita tentu berharap perempuan Inhil dapat terus berkiprah dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pembangunan daerah, guna mewujudkan Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat,” tambahnya./adv/mirwan

“Bersempena peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-71 tahun 2017”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meresmikan Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji di Jalan Bunga Tembilahan, Selasa (71/1/2017).

Peresmian itu bersempena dengan peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-71 tahun 2017 yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau Drs H.A. Supardi, SH.MA, Ketua Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari, Unsur Forkopimda, Ketua MUI serta para Alim ulama dan Tokoh Masyarakat.

“Dengan diresmikannya Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Tembilahan ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena Kementrian Agama telah memproriataskan Kecamatan Tembilahan untuk membangun kantor yang representatif dan pertama di Provinsi Riau,” ungkap Wardan.

Orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini juga berharap kepada seluruh pihak terkait untuk memfungsikan kantor dengan baik dan sesuai dengan fungsinya.

Disamping sebagai kantor balai nikah dan manasik haji, menurut Bupati, juga dapat dimamfaatkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan organisasi keagamaan dan masalah-masalah ummat sebagai bentuk meningkatkan hubungan antara beragama.

“Untuk semangat peringatan HAB Ke-71 ini, saya menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan aktifitas-aktifitas keagamaan dengan demikian mudah-mudahan nagara kita aman dan tentram,” imbuhnya./ADV/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengukuhkan dan melantik secara resmi pengurus cabang Ikatan Mesjid Indonesia (IKMI) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Tanah Merah.

Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (14/1/2017) kemarin.

Kegiatan saat itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam. Kemudian tampak juga dihadiri sejumlah pejabat esselon II dan III dilingkungan Pemkab Inhil.

Bupati mengaku senang dan bangga. Bagaimana tidak, selaku dewan Pembina dan Penasehat kedua organisasi tersebut, ia dapat mengukuhkan dan melantik kepengurusannya secara serentak.

“Saya mengharapkan, keberadaan IKMI maupun IPHI ini tidak hanya sebatas pengukuhan dan pembentukkan kepengurusan saja, namun setelah ini yang penting pengaplikasiannya,” katanya.

Kemudian, Bupati yang dikenal agamis ini menginginkan organisasi tersebut harus tampil aktif serta eksis sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. IKMI misalnya, jelas sasarannya untuk mesjid. Begitu juga katanya untuk IPHI.

“IKMI dan IPHI merupakan satu organisasi yang memiliki kaitan yang sangat erat bisa bersinegri secara bersama-sama, bagaimana kita bisa meramaikan mesjid, mesjid yang sudah indah yang kita bangun dengan dana yang cukup besar itu mari kita ramaikan,” imbuhnya./Adv/mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan kembali melantik ratusan pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil. Kali ini sebanyak 447 orang. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Jum’at (13/1/2017).

Dari total 447 tersebut, 5 diantaranya merupakan pejabat esselon III dan sisanya adalah pejabat esselon IV.

“Stressing saya, pada jajaran esselon IV ini harus betul-betul meningkatkan kedisiplinan dan saya tegaskan masing-masing pimpinan untuk membuat pengawasan lebih ketat lagi,” sebut Wardan.

Kalau perlu katanya, masing-masing pimpinan Satker ada catatan khusus dalam jangka waktu selama 100 hari pertama sebagai penilaian kinerja para pejabat yang baru dilantik.

Dijelaskan, salah satu indikator penilaian itu bisa berupa jangka pengerjaan tugas yang diemban serta banyak lagi indikator lainnya yang mampu menunjang kinerja Pemkab Inhil lebih baik lagi kedepannya.

“Nanti saya minta catatannya bagaimana hasil kinerja para pejabat itu, kalau bagus bisa dijadikan sebagai promosi kepada masyarakat. Namun jika sebaliknya, pejabat itu akan dikenakan PP tentang kedesiplinan,” tegasnya./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Secepatnya Bupati Inhil HM Wardan memintakan bawahannya untuk segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Manajemen PT Setia Agrindo Lestari (SAL).

Pernyataan ini dilontarkan Bupati dalam pertemuan dengan perwakilan Masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung dan sejumlah anggotan WALHI Riau diruang rapat lantai V Gedung Bupati Inhil, selasa (11/1/2017) kemaren.

“saya minta segera jadwalkan pemanggilan PT SAL. Kita akan sampaikan semua keluhan dan informasi yang kita terima dari masyarakat dan WALHI hasil dari pertemuan ini,” Ujar Bupati kala itu

Beberapa hal yang akan disampaikan dan dimintakan klarifikasi diantaranya adalah informasi telah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas perusahaan yang bergerak dibidang pekebunan itu serta imbas lainnya yang menyebabkan masyarakat kehilangan sumber utama penghasilan mereka.

“Beruang, Kera, dan bahkan babi kata warga sudah masuk ke Desa mereka. Ini dugaannya disebabkan terjadinya kerusakan kawasan hutan yang menyebabkan hewan-hewan itu kehilangan habitat hidupnya serta beberapa persoalan lainnya,” Terang Bupati

Jikalah benar adanya informasi ini, Perusahaan tentunya haruslah bertanggungjawab. Bumi kita, daerah kita yang digunakan dan kehadiran mereka harusnya memberikan manfaat bagi masyarakat kita bukan justru menimbulkan kerusakan.

Pungkat menurut Bupati juga termasuk salah satu daerah di Inhil  yang berpotensi. Tidak semua daerah pendudknya sudah memeiliki ketrampilan seperti pembuatan perahu.” Ini harusnya kita bina”, Ingatkan Bupati

Termasuk informasi yang disamapiakn WALHI akan adanya tumpang tindih aturan  seperti penerbitan izin, “Nanti saya akan mintakan instanasi terkait untuk memperlajari. Jika memang itu salah kita akan sempurna dari sisi perizinan.” Janjikan Bupati

Sekali lagi dari berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah dipastikan Bupati muaranya, sasarannya dalah demi kepentingan masyarakat./ADV/dro

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan menyatakan bahwa apapun kegiatan dan program yang dijalankan pemerintah, output atau sasaran akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.

Dulu kehidupan mudah, dulu mencari ikan mudah, dulu mencari kayu untuk pembuatan kapal mudah, namun setelah masuknya PT SAL semua itu berubah.

Kesimpulan dari semua persoalan itu, warga desa pungkat menginginkan izin PT SAL untuk dicabut.

Namun menurut Bupati dalam pertemuan dengan perwakilan warga Desa Pungkat dan WALHI dilantai V Gedung Bupati Inhil, rabu (11/1/2017), untuk menghentikan ataupun mencabut izin PT SAL bukan segampang itu karena secara legalitas formal sudah diterbitkan.

Dan izin yang diberikan itu bukan hanya untuk Desa pungkat saja, tapi juga mencakup desa simpang gaung, belantak raya, teluk kabung dan mahang hulu.

“Jadi tentunya perlu kajian, perlu penelusuran terhadap pedoman-pedoman dan aturan yang ada,” Lagi kata Bupati

Saat ini yang menjadi pertanyaan besar kita ditambahkan orang nomor satu di Inhil ini, apakah dengan mencabut izin PT SAL sebagaimana yang warga Pungkat tuntutkan memang benar akan bisa menjadikan masyarakat sejahtera?.

Sebenarnya kehardiran perusahaan itu sungguh-sungguh  tidak diharapkan akan merusak apalagi sampai menghilangkan penghasilan masyarakat.

Jika itu yang memang terjadi, Bupati memastikan akan berdiri dibarisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa pungkat.

“Selaku pimpinan saya tidak akan pernah rela dengan masuknya perusahaan masyarakat menderita. Itu diluar konsep kita. Ini perlu kajian dan penelitian secara seksama. Perlu pembuktian.” Yakinkan Bupati

Bupati menegaskan harus ada titik kebijakan yang harus diberikan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat.

“diawali di tahun 2017 saya pinta semua satker terkait untuk buatkan deadline waktu dan progres-progres  untuk menyelesaikan persoalan ini. Secepatnya.”Perintahkan Bupati./adv/dro