TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin memimpin apel akbar Gladi Penanggulangan bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di lapangan Upacara Gajah Mada Tembilahan, Senin (20/3/2017).

Saat itu, turut dihadiri Kepala BASARNAS Provinsi Riau Pos Siaga SAR Tembilahan Letda Rio Putra, Kepala BPBD Provinsi Riau yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiap siagaan Komaruddin, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Asisten dan beberapa pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dan kala itu juga, Sekda didampingi Unsur Forkopimda memeriksa pasukan dan personil serta peralatan yang mengikuti apel akbar dan galadi lapangan Penanggulangan Bencana Karlahut di Kabupaten Inhil tahun 2017 yang diikuti kepada TNI, Polri, Manggala Agni, Polisi Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam kebakaran dan masyarakat peduli api serta Basarnas Provinsi Riau Pos Siaga SAR Tembilahan.

Bencana bukan hanya menjadi urusan pemerintah saja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta serta masyarakat. Bencana adalah urusan semua pihak, karena yang terkena dampak oleh bencana kita rasakan bersama. Pencegahan dini terhadap bencana dapat mengurangi, bahkan menghindarkan dampak yang terjadi akibat bencana,” kata Said Syarifuddin.

Ditambahkan, pencegahan dini dapat dilakukan dengan seringnya kita melakukan simulasi dan gladi lapangan, sehingga hal apa yang perlu dipersiapkan, proses evakuasi dan teknik evakuasi harus diperhitungkan juga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau memandang perlu untuk mengadakan gladi lapangan  penanggulangan bencana tahun 2017 ini di Kabupaten Inhil yang termasuk Kabupaten yang rawan bencana karlahut di Provinsi Riau.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan rasa bangga serta apresiasi kepada TNI, Polri, Manggala Agni, Polisi Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam kebakaran, dan masyarakat peduli api serta segenap komponen masyarakat dan stake holder terkait yang telah bekerja sama dengan baik dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten indragiri hilir,” tuturnya.

Diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi kebakaran hutan dan lahan, jumlah area terbakar pada tahun 2015 seluas + 845,9 ha dengan jumlah hotspot 371, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan yakni jumlah area yang terbakar + 80 ha dengan jumlah hotspot 26.

Penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kabupaten indragiri hilir pada tahun 2015 – 2016 tersebut karena adanya upaya-upaya yang dilakukan yakni melakukan patroli rutin, melakukan sosialisasi, melakukan himbauan, baik secara lisan maupun tertulis serta melakukan pembinaan kelompok masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu, ia berharap upaya-upaya ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, agar kebakaran hutan dan lahan dikabupaten indragiri hilir dapat kita minimalisir bahkan mungkin hilang.

Usai memimpin apel Pemerintah Kabupaten Inhil menerima Draf Prosedur tetap Penanggulangan Bencana KARLAHUT tahun 2017 yang diteriama Sekda Said Syarifuddin dari BPPB Provinsi Riau./ADV/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengharapkan kepada seluruh insan pers di Kabupaten Inhil untuk menghindari pemberitaan tidak benar atau hoax.

Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Inhil masa bhakti 2016-2019 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Jum’at (17/3/2017) kemarin sore.

Menurutnya, berita hoax tersebut sangat berpotensi besar untuk menimbulkan kegaduhan, perpecahan dan hal negatif lainnya. Apalagi, jika berita hoax tersebut menyangkut persoalan SARA.

“Melalui pelantikan ini, saya mengajak untuk menghindari penyebaran berita hoax. Saya berharap, insan pers selalu menyajikan berita yang aktual, berimbang dengan tetap berpegang pada pedoman etik kewartawanan,” katanya.

Pers itu, lanjut Wardan, mempunyai peran vital dan strategis dalam pembangunan melalui pemberitaan yang dibuat. Insan pers, lanjutnya, merupakan orang yang peduli terhadap pembangunan dan persatuan masyarakat, terutama di Kabupaten Inhil.

“Diharapkan, hubungan insan pers dengan pemerintah daerah, khususnya Pemkab Inhil dapat dijaga dengan baik, sehingga dapat bersama – sama melaksanakan pembangunan, pembangunan yang berkesinambungan,” tuturnya.

Disamping hal yang berkaitan dengan sinergi bersama pers, Wardan menambahkan bahwa Pemkab Inhil telah memberikan perhatian dan perlakuan istimewa terhadap. Hal ini, dibuktikan dengan pembentukan sebuah instansi yang berfungsi untuk menangani pengelolaan informasi dan publikasi yakni Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.

“Dengan adanya satu instansi khusus tersebut, diharapkan dapat lebih profesional dalam pengelolaan informasi dan publikasi, baik oleh pers maupun Pemkab,” ucapnya.

Terakhir, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang inj berkomitmen, Pemkab Inhil akan selalu mendukung dan memberikan dorongan melalui penyediaan fasilitas serta lainnya./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan ikut menghadiri upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati, jum’at (17/3/2017). Upacara yang dipimpin oleh Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK itu juga dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Pejabat Eselon dan Pegawai di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya Kapolres Inhil mengatakan bahwa upacara yang diselenggarakan setiap bulannya ini janganlah dianggap sebatas formalitas belaka, karena upacara dalam rangka memperingati hari kesadaran nasional ini seyogyanya memiliki nilai yang sangat luhur dalam membangkitkan semangat dan mengingatkan akan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Dengan hari kesadaran nasional ini, setiap aparatur negara bisa menyadari dirinya sebagai pelayan masyarakat dan bisa mengembangkan semangat patriotisme kebangsaan. Mudah – mudahan dengan upacara ini, bisa memberikan kesadaran kepada seluruh aparatur negara agar dapat melayani masyarakat dan dapat mengelola berbagai dinamika sosial yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” Sampaikan Kapolres

Untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut ditambahkan Kapolres, setiap aparatur pemerintahan khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hilir harus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan. Adanya penyimpangan dalam praktek pelayanan masyarakat sering terjadi bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan, namun karena adanya salah prosedur administrasi dan berbeda pemahaman terhadap peraturan.

Oleh karenanya diharapkan kepada setiap aparatur pemerintah agar dapat memahami sebuah peraturan dengan baik, dengan mengikuti berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis.

“Kita semua berharap kesalahan – kesalahan pemahaman tersebut bisa hilang, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun bisa diberikan secara maksimal.” Imbuh Kapolres

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan usai mengikuti upacara megatakan, dengan upacara ini di harapkan dapat meningkatkan solidaritas kebersamaan sekaligus meningkatkan kedisiplinan.

“Melalui upacara tanggal 17 hari bulan ini berbagai informasi dan arahan kita sampaikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan PEMKAB Inhil untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan rasa memiliki terhadap negeri ini demi terwujudnya kondisi keamanan, tertib dalam kehidupan dan tertib dalam melaksanakan tugas.” Ucap Bupati./ADV/Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan sampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman atas penabalan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah dari Lembaga Adat Melayu Riau, Rabu (15/3/2017) kemarin.

Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi penabalannya di Pekanbaru.

“Semoga amanah dan dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat adat di Riau,” kata Wardan.

Dikatakan, penabalan gelar ini tentunya berimbas kepada kabupaten dan kota di Riau. Dimana, semua daerah bersama Pemerintah Provinsi Riau tengah menguatkan keberadaan masyarakat adat dengan mengejar Visi Misi Riau 2020 menjadikan Bumi Melayu Lancang Kuning sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.

“Kabupaten dan kota tentu tidak bisa dipisahkan dari keinginan untuk memajukan masyarakat adat melayu budaya dan melayunya. Pemkab Inhil sangat mendukung sesuatu yang berbau kemajuan untuk negeri,” ujar Wardan.

Kala itu, tampak dihadiri sejumlah Bupati dan Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota se-Riau juga terlihat hadir dalam penabalan tersebut. Selain itu berbagai pihak lainnya mulai dari Kapolda Riau, Danrem 031 Wirabima, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau, Anggota DPR RI asal Riau, pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan undangan lainnya juga terlihat memenuhi tempat acara./ADV/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku meragukan adanya peningkatan data kemiskinan di wilayah Kabupaten Inhil.

Pasalnya, sampai sejauh ini dinilai Bupati, rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan kerap tidak sinkron.

Terjadinya peningkatan masyarakat miskin diduga Bupati bisa terjadi karena banyaknya masyarakat ‘mengaku miskin’ yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut terjadi, karena terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Yang mana, BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak,” kata Wardan, disela kegiatan Forum Komunikasi Publik, Senin (13/3/2017) kemarin.

Untuk itu, orang nomor satu di negeri sri gemilang ini meminta kepada Disdukcapil agar melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

“Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam. Sehingga, penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif. Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang-siuran,” tuturnya./Adv/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2017.

Kegiatanyang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (14/3/2017) itu juga dihadiri Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain, Bupati Inhil HM Wardan, unsur Forkopimda Inhil serta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil mengaku telah memulai beberapa tahapan perencanaan berdasarkan dari Musrenbang Desa, Kelurahan, Kecamatan dan forum OPD serta forum konsultasi publik.

Usulan masyarakat hasil Musrenbang tingkat bawah, dipaparkannya telah diinput ke dalam sistem e-planning itu dan diperoleh total usulan sebesar Rp 6,49 trilun. Dan setelah dilakukan verifikasi melalui forum OPD, maka total usulan menjadi Rp tersebut sebesar 1,66 trilyun.

”Jika melihat realisasi belanja langsung pada APBD Kabupaten Inhil selama beberapa tahun terakhir, kemampuan anggaran kita hanya berkisar sebesar Rp1,2 trilun,” kata Wardan.

Untuk itu, lanjutnya, dalam pembahasan Musrenbang kali ini masih perlu dirasionalkan lagi usulan masyarakat sesuai proyeksi kemampuan anggaran tahun 2018./ADV/Mirwan