Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sejumlah institusi, seperti PT Pos Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Riau – Kepri dan PT PLN (Persero) Area Rengat di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Rabu (24/5/2017) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil. Sedangkan, untuk masing – masing institusi lainnya diwakili oleh Dr. Irvan Gustari selaku Direktur Utama PT. Bank  Pembangunan Daerah Riau Kepri, Erizal Selaku Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Pekanbaru, Budi Prakoso Kepala Kantor Wilayah Regional II PT. Pos Indonesia dan Joy Mart S Sihaloho Manajer PT. PLN Area Rengat.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan SPPT PBB kepada Wajib Pajak di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Inhil, yakni Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kecamatan Batang Tuaka serta sekaligus dilaksanakan pula Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2017.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Inhil, Aslimudin mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan tersebut dimaksudkan sebagai momentum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketaatan membayar pajak daerah khususnya PBB-P2 secara tepat waktu.

“Sedangkan, tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan SPPT PBB-P2 telah disampaikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan telah dimulainya pembayaran PBB-P2 yang dapat dilakukan secara online atau melalui ATM maupun SMS Banking pada Bank Persepsi,” pungkas Aslimudin.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dalam sambutannya meyakini penandatanganan MoU yang dilakukan tidak hanya akan menjadi kegiatan seremonial belaka, melainkan juga akan ada tindaklanjut oleh pihak terkait.

“Wujud tindaklanjut itu dapat berupa penyusunan program-program, terutama bagi instansi terkait dengan pendapatan daerah, buat schedule yang jelas, berikan target kepada masing-masing Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk merealisasikan program yang telah disusun,” imbau Bupati Wardan.

Kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa dari 3 Kecamatan, termasuk 17 Kecamatan lainnya, Bupati Wardan berharap, agar serius menindaklajuti persoalan pembayaran PBB-P2 ini sehingga penerimaan daerah dapat optimal.

“Kepada Camat saya ingatkan untuk ikutserta mendorong, mengawasi, mengevaluasi para Lurah, Kepala Desa, dan Kolektor yang ditunjuk agar mereka serius dan sungguh-sungguh  melaksanakan  pemungutan PBB-P2 diwilayah kerja masing-masing

Sebagaimana diketahui, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari PBB-P2 dan PBB-P3. PBB-P2 terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. sedangkan komponen PBB-P3 terdiri dari pertambangan, perkebunan dan perhutanan.

Pasca diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dijadikan sebagai salah satu sumber yang bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Dengan ditandatanganinya MoU ini maka saya harapkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakan butir-butir yang tercantum dalam MoU dimaksud dengan baik, bangun kerjasama dan saling komunikasi secara intensif lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” minta Bupati Wardan.

Kewenangan pengelolaan PBB-P2 secara langsung kepada Kabupaten Indragiri Hilir, dikatakan Bupati Wardan, telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 01 tahun 2014 tentang Perubahan Perda no. 25 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta telah memasuki tahun ke 4 (empat), diawali pada tahun 2014 lalu. dengan adanya kesepakatan kerjasama, lanjut Bupati Wardan, maka pengelolaan tempat pembayaran PBB-P2 ini, akan dilakukan oleh 2 (dua) Bank persepsi dan PT. Pos Indonesia di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Diharapkan, langkah kerja sama yang dijalin ini akan mempermudah akses pembayaran pajak daerah serta mendekatkan wajib pajak ke tempat pembayaran dengan  sistem online, baik melalui ATM atau SMS Banking maupun secara langsung melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dari Bank Persepsi dan PT. Pos Indonesia tersebut,” pungkasnya.

“Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini saya pun berharap akan dapat meningkatkan pendapatan daerah, khususnya PBB-P2 di Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Bupati Wardan.

Selanjutnya, Bupati Wardan mengaku menyadari, masih terdapat data PBB-P2 yang belum valid. Untuk itu, Bupati Wardan meminta kepada perangkat daerah terkait,  perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa secara bersama- sama dan sinergis dapat memperbaiki data wajib pajak yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, Bupati Wardan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga akan melaksanakan kerjasama dengan pihak PLN. Dia mengharapkan, melalui kerjasama tersebut, nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui setoran pajak penerangan jalan (PPJ) yang pada setiap penyetoran hendaknya juga dilengkapi dengan data pelanggan yang valid sehingga tidak akan terdapat permasalahan ketika dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Sebaliknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan juga dapat membayar tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) dan gedung Pemerintah Daerah  kepada pihak PLN secara tepat waktu. Begitu juga halnya terkait listrik swadaya masyarakat dan pemasangan meterisasi PJU, jika masih terdapat permasalahan dilapangan mari kita carikan solusi terbaik untuk penyelesaiannya,” tandas Bupati Wardan.

Kegiatan penandatanganan MoU pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sejumlah institusi dan penyerahan SPPT PBB kepada Wajib Pajak di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Inhil tersebut, turut disaksikan oleh Unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Inhil./Diskominfoinhil/ADV

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan membuka secara resmi penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA UR) Kabupaten Inhil di Aula Kantor Bappeda Jalan Akasia Nomor 1, Tembilahan, Rabu (24/5/2017) siang.

Ketua Panitia Pelaksana, H Rudiansyah yang juga merupakan salah satu Kepala Orgainsasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Inhil mengatakan, dasar penyelenggaraan Musda Ika UR adalah penerimaan mandat yang berisi arahan untuk pembentukan kepengurusan melalui penyelenggaraan Musda Ika UR.

Berdasarkan mandat, terkait keanggotaan, dikatakan Rudiansyah, anggota dalam Musda Ika UR ini adalah seluruh alumni Universitas Riau yang terdiri dari 9 Fakultas plus 1 Fakultas program pasca sarjana yang berasal dari Kabupaten Inhil.

“Untuk sumber dana itu berasal dari partisipasi alumni yang tidak bisa kami sebutkan secara spesifik,” tukas Rudiansyah.

Rudiansyah menuturkan, kegiatan Musda ini adalah untuk memilih Ketua Ika UR yang nanti akan dibantu oleh beberapa orang tim formatur yang berasal dari 10 fakultas yang ada.

Penerima Mandat, Said Syarifuddin dalam pidatonya menjelaskan secara singkat kronologis pra – penyelenggaran Musda yang telah di mulai sejak bulan April 2017 lalu.

“Sebelumnya rapat tentang persiapan penyelenggaraan musda ini digagas sewaktu ada acara Haul Syekh Abdurrahman Siddiq di Sapat. Dalam rapat tersebut, Saya dipercayakan sebagai penerima mandat untuk menyelenggarakan Musda,” kata Said Syarifuddin.

Setelah menerima mandat, Said Syarifuddin mengungkapkan, penyelenggaraan Musda yang telah diagendakan mengalami kemunduran jadwal yang disebabkan oleh kesibukan dari masing – masing panitia penyelenggara.

“Semula, pada tanggal 21 mei 2017 kemarin diagendakan penyelenggaraan Musda ini, namun diundur karena kesibukan. Maka, pada hari ini, Selasa (23/5/2017) Musda Ika UR baru dapat diselenggarakan dengan dibantu oleh segenap alumni,” ungkapnya.

Said Syarifuddin mengatakan, Kabupaten Inhil merupakan Kabupaten perdana yang menyelenggarakan Musda Ika UR di seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Riau. Begitu pula, lanjutnya, dengan para alumni yang juga tersebar hingga seluruh pelosok Indonesia bahkan luar negeri.

Lebih lanjut, pasca pembentukan, Said Syarifuddin mengatakan, Ika UR akan mengadakan acara halal bi halal antar alumni sekaligus pelantikan para pengurus Ika UR.

“Kemungkinan besar setelah hari raya Idul Fitri nanti akan diadakan halal bi hala sekaligus pelantikan pengurus Ika UR. Jadi, bulan puasa ini kami akan disibukkan untuk menyusun pengurus Ika UR,” beber Said Syarifuddin.

Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan yang menyampaikan sambutannya, berpesan agar Ika UR, setelah terbentuk dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Inhil.

Disamping itu, Bupati Wardan sedikit bercerita tentang kedekatan yang terjalin antara Dirinya saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Universitas Riau. Salah satu kerja sama yang dimaksud, lanjut Bupati Wardan, adalah saat Dirinya bersama pihak Universitas Riau berupaya mendorong keinginan calon mahasiswa untuk berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang kala itu sepi peminat.

“Waktu itu, seingat saya tahun 2005, FKIP Universitas Riau belum jadi pilihan utama. Calon mahasiswa baru akan memilih FKIP i ini kalau tidak lulus di Fakultas lainnya. Kemudian, saya diundang oleh civitas akademika Unuversitas Riau untuk membahas upaya mendongkrak antusiasme calon mahasiswa berkuliah di FKIP,” ujar Bupati Wardan.

Akhirnya, Bupati Wardan melanjutkan, saat itu, dengan solusi yang digagas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan dengan pihak Universitas Riau, FKIP Universitas Riau telah menjadi salah satu pilihan utama para calon mahasiswa.

“Setiap tahun, calon mahasiswa berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa FKIP Universitas Riau,” tukas Bupati Wardan.

Tidak hanya bercerita tentang kedekatan yang terjalin sewaktu menjabat menjadi Kepala Dinas Provinsi Riau, hal yang mengejutkan, Bupati Wardan menceritakan, bahwa Dirinya sempat menjalani perkuliahan di Universitas Riau selama 1 (satu) semester sebelum bergabung ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN, sekarang telah berubah menjadi IPDN).

“Kala itu, saya sudah menjalani 1 semester di Universitas Riau, ternyata ada pembukaan di APDN, saya daftar dan lulus, niat saya mendafta di APDN itu, biar bisa meringankan beban orang tua, karena saya juga bukan dari keluarga yang berlebih, adik saya juga ada yang masih sekolah,” kata Bupati Wardan.

Awalnya, sambung Bupati Wardan, Dirinya sedikit ragu untuk berkuliah di APDN karena disamping proses perkuliahan yang sudah dijalani, juga sudah banyak biaya yang dihabiskan saat di Universitas Riau.

“Saat dilema memuncak, orang tua saya bilang,”kalo mikirkan adek masuklah APDN,”. Maka, dengan tekad yang bulat saya melanjutkan tahapan administratif untuk masuk APDN. Tapi, status saya di Universitas Riau, diarahkan oleh seorang kawan untuk mengurus masa langkau sehingga saya tidak langsung keluar,” tuturnya.

Setelah bercerita tentang kenangannya dengan Universitas Riau, masih dalam penyampaian pidatonya, Bupati Wardan mengatakan, Ikatan Alumni adalah suatu organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.

“Ikatan ini ada latar belakang emosional, ada nilai kebersamaan dan solidaritas yang begitu kuat yang harus kita pupuk kedepannya,” tukas Bupati Wardan.

Sementara itu, Bupati Wardan meyakini, sebagai Universitas paling lama berdiri, Universitas Riau telah begitu banyak berkiprah dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Riau.

“Selain itu, banyak alumni yang telah malang – melintang di berbagai lini kehidupan menjadi pejabat di Pemerintahan, anggota legislatif, pengusaha, akademisi dan lain sebagainya. Dengan begitu, saya yakin sumbangsih berupa ide, gagasan juga begitu banyak, terutama bagi daerah Kabupaten Inhil ini,” ucapnya.

Selanjutnya, dengan telah dilaksanakannya pembentukan, Bupati Wardan meminta agar Ika UR dapat menyusun program kerja yang disejalankan dengan program pemerintah Kabupaten Inhil guna mendukung penyelenggaraan Daerah.

Tampak hadir dalam Musyawarah Daerah Ika UR Kabupaten Inhil, Ketua Dewan Pereakilan Rakyat Daerah Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dan Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Inhil, Azwar yang merupakan alumni dari Universitas Riau.

Usai pembukaan oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan, kegiatan Musyawarah Daerah Ika UR Kabupaten Inhil dilanjutkan dengan sidang pleno yang dipimpin steering comittee bentukan panitia penyelenggara./Diskominfoinhil/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menggelar kegiatan ramah tamah bersama tokoh masyarakat di kediaman dinasnya Jalan Kesehatan Tembilahan, Selasa (23/5/2017) malam.

Selain tokoh masyarakat, kegiatan menyambut bulan Ramadhan 1438 H itu juga tampak dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh pemuda, Ormas serta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

“Saya beserta keluarga serta mewakili Pemkab Inhil menyampaikan permintaan maaf. Marilah kita sambut bulan yang suci ini dengan keadaan suci pula. Untuk itu, marilah kita saling bermaafan,” ucap Wardan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati tak lupa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan keamanan dan ketertiban, tentu katanya akan menunjang pelaksanaan ibadah pada Ramadhan.

“Marilah kita bersama menjaga keamanan dan ketertiban serta marilah kita sama-sama mendoakan negeri kita ini agar terhindar dari musibah. Sehingga kita semua mendapat kekhusyukan dalam rangka beribadah di bulan suci ini,” pintanya./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyaksikan langsung pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Desa Belaras Tahun 2017 di Pasar Belaras, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Senin (22/5/2017) sore.

Kedatangan Bupati Wardan beserta rombongan kali ini pun disambut dengan kesenian khas Mandah ‘Berdah’ yang dilantunkan mengiringi setiap langkah Bupati Wardan dimulai dari dermaga hingga sampai ke lokasi penyelenggaraan STQ.

Kepala Desa Belaras, Raja Alfin dalam sambutannya mengatakan telah mengikuti arahan bupati terkait keikutsertaan putra daerah dalam even Musabaqah maupun Seleksi Tilawatil Qur’an.

“Kami mengikutsertakan putra dan putri asli daerah dalam STQ ini sesuai dengan arahan Bupati. Kami tidak akan pernah mengizinkan orang lain mengikuti even keagamaan prestius di Desa Belaras,” katanya.

Pada kesempatan ini, Raja Alfin juga sempat menyampaikan permintaan masyarakat terkait penambahan alokasi dana anggaran melalui pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

“Kami memohon agar ditingkatkan alokasi dananya (Dana DMIJ, red) karena manfaat positif yang telah terasa di kalangan masyarakat Desa Belaras hingga saat ini,” tukasnya.

Camat Mandah, Umar Hamdi pada pidatonya mengungkapkan kepuasan dan rasa syukurnya atas pembangunan yang tergolong berhasil dilakukan di Desa Belaras

“Begitu banyak program pembangunan yang dilakukan di Desa Belaras, masyarakat setempat benar – benar telah merasakan manisnya ‘buah’ pembangunan selama ini,” kata Umar Hamdi.

Dampak positif yang signifikan di kalangan masyarakat Desa Belaras pasca pembangunan dilaksanakan di era kepemimpinan Bupati Wardan, dikatakan Umar Hamdi, dapat dirasakan dari sisi ekonomi.

“Infrastruktur yang semakin tahun makin baik yang dibangun melalui program DMIJ, ada jalan, jembatan dan jerambah. Ini memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat Desa Belaras tentunya,” ujarnya.

Umar Hamdi berharap, semoga program pembangunan serupa dapat terus dilaksanakan secara konsisten. Bahkan, lanjutnya, kedepan akan disertai dengan inovasi program pembangunan yang digagas oleh Bupati Wardan untuk kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah perdesaan di Kabupaten Inhil, khususnya di Desa Belaras.

Senada, Bupati Wardan dalam arahan yang diberikan, membenarkan ‘buah’ manis pembangunan yang selama ini dirasakan oleh mayoritas masyarakat Desa Belaras berasal dari pelaksanaan program DMIJ.

“DMIJ merupakan program unggulan sejak tahun 2014, yang menitikberatkan pada pembangunan wilayah perdesaan. Setiap tahun, termasuk untuk Desa Belaras dialokasikan dana anggaran untuk pembangunan dalam pelaksanaan DMIJ begitu besar, hampir mencapai 10 persen dari APBD Kabupaten Inhil,” pungkasnya.

Masih menyangkut tentang pembangunan, Bupati Wardan meyakinkan penduduk Desa Belaras, bahwa Desa Belaras akan kembali menerima bantuan dana pembangunan senilai Rp. 2,1 milyar pada semester kedua tahun 2017 ini.

“2,1 milyar tersebut diperuntukkan bagi rehab berat sekolah, peningkatan jalan berupa semenisasi, pembangunan jembatan, pembangunan jerambah beton, peningkatan pembangunan sumur bor, pembangunan dermaga, pembangunan sarana penunjang gedung pabrik es dan pembangunan asrama,” tutur Bupati Wardan.

Kedepan, pada tahun 2018, Buoati Wardan berharap, seluruh pembangunan, khususnya jalan jerambah beton di Desa Belaras dapat terlaksana secara keseluruhan sehingga akses penduduk di lingkungan Desa Belaras dapat berjalan lancar./Diskominfo/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memenuhi undangan acara tasyakuran perpisahan RA, MTs dan MA Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Al – Azkiya di Desa Pengalihan Keritang, Kecamatan Keritang, Selasa (23/5/2017).

Perpisahan siswa RA, MTs dan MA Pondok Pesantren Al – Azkiya, ini dihadiri Bupati Wardan beserta rombongan yang terdiri dari sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al – Azkiya, Ustadz H Muhammad Ridwan, LC mengatakan kedatangan Bupati Wardan dalam kegiatan tasyakuran ini memang telah sejak lama direncanakan.

“Sengaja diundang pak Bupati karena ini adalah angkatan sekaligus lulusan pertama. Sebelumnya, peresmian pondok pesantren ini juga dulunya dilakukan oleh Bupati Wardan, maka itu kami mengundang Beliau dalam kegiatan tasyakuran perpisahan ini,” pungkasnya.

Selain itu, menurut Muhammad Ridwan, undangan ini juga berkenaan dengan program – program keagamaan yang digagas Bupati Wardan yang telah menjadi stimulus bagi segenap siswa di Pondok Pesantren Al – Azkiya.

“Imbas positif yang dirasakan dari program tersebut, salah satunya program maghrib mengaji adalah kemampuan siswa kami yang meningkat dari sebelumnya, bahkan karena peningkatan kemampuan tersebut, siswa kami berhasil menorehkan prestasi dalam berbagai lomba,” ungkapnya.

Salah satu diantara presrasi tersebut, diungkapkan Muhammad Ridwan kembali, siswa Pondok Pesantren Al – Azkiya menorehkan prestasi sebagai juara dalam Gema Muharram yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Begitu pula, dalam lomba shalawat nariyah yang diikuti oleh murid ponpes ini yang juga berhasil meraih prestasi sebagai juara. Untuk itu, beberapa waktu mendatang, murid kami juga akan mewakili Kabupaten Inhil dalam even perlombaan di tingkat Provinsi Riau,” pungkasnya.

Terakhir, Muhammad Ridwan berharap agar Bupati Wardan dapat selalu memberikan dukungan atas seluruh program Pondok Pesantren Al – Azkiya.

“Sebaliknya, kami dari pondok pesantren Al – Azkiya ini pun akan terus berupaya mendukung setiap kegiatan keprograman, terutama program keagamaan yang dicanangkan oleh Bupati Inhil,” tandas Muhammad Ridwan.

Bupati Wardan dalam sambutannya, mengungkapkan permohonan maaf atas keterlambatan kedatangannya untuk menghadiri acara tasyakuran perpisahan di Pondok Pesantren Al – Azkiya.

Menurut pengakuan Bupati Wardan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala kerusakan infrastruktur yang dilaluinya guna menuju lokasi pondok pesantren Al – Azkiya yang mengharuskan Dirinya menempuh jalur sungai terlebih dahulu.

Berbicara persoalan pembangunan infrastruktur jalan, Bupati Wardan meng – klaim, sebelumnya telah melakukan perjuangan yang begitu berat hingga ke Pemerintah Pusat.

“Perjuangan ini sungguh luar biasa melelahkan. Tentunya, ini dilakukan bagi masyarakat Inhil, agar daerah mereka tidak menjadi daerah yang terisolir dan mudah diakses dari segala penjuru,” ungkap Bupati Wardan.

Dalam setiap perjuangan membangun ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ ini, Bupati Wardan mengatakan, tidak serta – merta praktis memberikan hasil positif. “Misalnya saja, ketika bantuan didapatkan, jumlah bantuan yang minim akan pula menjadi persoalan baru,” sambungnya.

Kendati demikian, Bupati Wardan mengaku tidak menyerah begitu saja, perjuangan membangun negeri pun terus dilanjutkan hingga akhirnya mendapatkan hasil positif sebagaimana yang diharapkan.

“Dengan perjuangan yang lebih lagi, akhirnya kami berhasil memperoleh ‘kue’ pembangunan yang sementara waktu cukup memadai untuk mengakomodir pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil, ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ ini,” kata Bupati Wardan.

Atas segala perjuangan yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang itu, Bupati Wardan berpesan kepada masyarakat, agar senantiasa menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan sejumlah kegiatan lainnya, seperti pemberian penghargaan kepada siswa sebagai lulusan terbaik, baik pada tingkat RA, MTs maupun MA oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan./ADV/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis.

Hal tersebut disampaikannya mengingat Kabupaten Inhil turut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 mendatang.

“ASN jangan terlibat politik praktis, bukan hanya saudara namun termasuk saya sendiri juga harus netral,” kata Sekda dalam sambutan pelantikan pejabat UPTD, Pengawas Sekolah dan Kepsek di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (23/5/2017) kemarin.

Ia berharap, seluruh ASN di Kabupaten Inhil ini untuk fokus saja dalam pekerjaan. Kepala sekolah misalnya, jauh lebih bermanfaat memikirkan bagaimana pendidikan bisa berkembang pesat jika dibandingkan turut serta dalam berpolitik.

“Kita ingin, 1 desa itu ada orang yang mampu mengembangkan pola fikir masyarakat, maka melalui pendidikan yang baik inilah impinan itu bisa tercipta,” imbuhnya./ADV/Mirwan