Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyatakan, torehan prestasi yang dipersembahkan oleh Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil sangat berguna untuk mewujudkan Visi Kabupaten Inhil menjadi Kabupaten yang Maju, Bermarwah dan Bermartabat.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Wardan saat menghadiri pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke – XI (Sebelas) Kwartir Cabang 04. 02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil di Hotel Puri Cendana, Jalan Lingkar I (Satu), Tembilahan, Jum’at (14/7/2017) malam. Kegiatan ini diagendakan akan berlangsung selama 3 hari hingga Minggu, 14 Juli 2017.

Pernyatan tersebut juga didasarkan pada pernyataan Ketua Kwartir Cabang 04.02 Kabupaten Inhil, H Alimuddin yang sebelumnya mengatakan,  Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil saat ini menyandang gelar sebagai Dewan Kerja Cabang Tergiat se – Provinsi Riau. Sedangkan, secara umum, Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil merupakan Gerakan Pramuka Tergiat Kelima setelah sebelumnya berada pada posisi kesebelas.

“Tentunya, ini merupakan suatu hal yang membanggakan, mengingat Gerakan Pramuka di Provinsi Riau, tidak hanya ada di Kabupaten Inhil, melainkan juga terdapat di seluruh Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Riau,” puji Bupati.

Bupati Kabupaten Inhil yang merangkap sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil tersebut pun mengatakan, sejak tahun 2014, Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil telah melaksanakan kegiatan – kegiatan positif bahkan telah mencapai keberhasilan dan menorehkan prestasi yang membanggakan.

“Ini akan menjadi semangat dan stimulan bagi para adik – adik penerus dalam meningkatkan mobilitas dan torehan – torehan prestasi berikutnya dari Gerakan Pramuka,” tukas Bupati.

Bupati Wardan, selaku Pimpinan Daerah pada pelaksanaan Muscab ini menyampaikan komitmen dukungan Pemerintah Daerah terhadap Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, khususnya dukungan dalam bentuk alokasi dana anggaran.

“Kami menyadari, jalannya suatu organisasi memang membutuhkan dukungan material berupa alokasi dana anggaran agar kedepan kegiatan dari organisasi, dalam hal ini Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil dapat lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Bahkan, guna merealisasikan komitmen tersebut, Bupati Wardan langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Inhil yang juga merupakan salah seorang peserta pada pelaksanaan Muscab, Junaidi untuk menambahkan alokasi dana anggaran penunjang kegiatan pramuka yang sebelumnya bernilai Rp. 500 juta menjadi Rp. 1 Milyar.

Kontan saja, kebijakan instan Bupati Wardan ini menuai tepuk tangan dan sorak – sorai ratusan peserta Muscab yang berada dilokasi. Betapa tidak, tanpa harus menunggu lama, Gerakan Pramuka dapat memperoleh dana penunjang kegiatan yang bagi sebagian kalangan organisasi begitu sulit untuk diperoleh.

“Sebelumnya, satu Kwartir Ranting hanya memperoleh alokasi sebesar Rp. 5 juta, dengan begini satu Kwartir Ranting akan mendapat alokasi anggaran penunjang kegiatan sebesar Rp. 10 juta per tahunnya. Saya tantang Kepala Disporabudpar yang hadir untuk hal ini,” kata Bupati.

Bupati Wardan berharap dengan adanya penambahan alokasi dana anggaran ini, Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil dapat mempertahankan kinerja positif dan menorehkan beragam prestasi di masa mendatang. Sebab, dulu, sepengetahuan Bupati, Kabupaten Inhil pernah mendapat julukan sebagai Kabupaten Pramuka dikarenakan aktifitas dan prestasi yang dipersembahkan oleh Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil.

“Dengan adanya dana ini, prestasi Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil jangan malah stagnan atau bahkan menurun. Jangan mau berada di posisi 5 tergiat, tapi posisi 1. Bagi kepengurusan yang baru dibentuk, nantinya dorong terus mobilitas Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, kami (Pemerintah Kabupaten Inhil, red) akan senantiasa mendukung,” imbau Bupati Wardan.

Ketua Kwaran Cabang 04. 02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, H Alimuddin dalam pidatonya mengatakan, kehadiran para pengurus gerakan pramuka Kabupaten Inhil telah banyak memberikan kontribusi di kalangan masyarakat melalui kegiatan yang ditaja selama ini.

“Bahkan, eksistensi gerakan Pramuka Inhil yang telah dirasa manfaat positifnya ini kerap diundang oleh pihak sekolah dari segala jenjang pendidikan untuk mengisi kegiatan – kegiatan ekstra kurikuler bagi para siswa,” ujar Alimuddin.

Dalam perjalanannya, Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, diakui Alimuddin, senantiasa menemukan halangan dan rintangan. Namun, hal tersebut, sambungnya, tidak melunturkan semangat Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil untuk terus memberikan kontribusi, baik bagi masyarakat maupun bagi daerah dan negara.

Pada pelaksanaan Muscab kali ini, Alimuddin berharap, agar terjadi proses regenerasi di tubuh Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil dengan menempatkan para pengurus muda di dalam struktur Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil.

“Maka dari itu, saya mengimbau kepada para kakak – kakak pengurus Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil agar memberikan kesempatan bagi generasi muda pramuka kita untuk mengembangkan diri. Jangan lagi masuk ke dalam struktur kepengurusan, biarkan lah yang muda, yang enerjik ini yang meneruskan,” imbau Alimuddin.

Ketua Kwartir Daerah 04 Gerakan Pramuka Provinsi Riau, Azaly Djohan yang diwakili oleh salah seorang perwakilan, dalam sambutan yang disampaikan, menyebut sebagai lembaga pendidikan non – formil, Gerakan Pramuka idealnya dapat bergerak demi kepentingan dan perkembangan bangsa Indonesia.

“Maka itu, kontribusi melalui kegiatan – kegiatan kepramukaan yang selama ini dilakukan oleh Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil haruslah terus dilaksanakan dan dipertahankan bahkan lebuh ditingkatkan lagi guna mencapai salah satu tujuan berdirinya Gerakan Pramuka itu,” ucap Azaly Djohan.

Realisasi tujuan tersebut, diungkapkan Azaly Djohan, semestinya diawali dari pelaksanaan kegiatan kepramukaan pada tingkat Gugus Depan hingga Kwartir Cabang dan dilanjutkan pada tingkat Kwartir Daerah sampai kepada tingkat Kwartir Nasional.

“Ini wujud kolaborasi dari setiap jenjang kepramukaan untuk merealisasikan tujuan Gerakan Pramuka. Hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan,” katanya.

Salah satu instrumen dalam menjalin kolaborasi yang apik demi mencapai tujuan yang ada ini, dikatakan Azaly Djohan, adalah melalui pelaksanaan Muscab seperti halnya yang dilaksanakan Gerakan Pramuka Inhil saat ini.

“Dalam Muscab, disusun lah kepengurusan yang baru, dipilih dari para pengurus terbaik Gerakan Pramuka. Pada pelaksanaan Muscab, hendaknya dilaksanakan demi mencapai mufakat, bukan malah memecah – belah,” imbau Azaly Djohan.

Selanjutnya, Azaly Djohan mengimbau, agar para pengurus Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil dapat senantiasa menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan serta dapat berlaku kritis yang bersifat membangun untuk kemajuan bersama.

“Selama ini, diketahui kehadiran Gerakan Pramuka dan serangkaian kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan akan selalu mendapatkan support dari pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, baik dari segi moril maupun materiil. Telah banyak sekali dukungan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil setiap tahunnya, terutama dukungan berbentuk alokasi dana anggaran untuk menunjang kegiatan Pramuka,” katanya.

Disamping penyampaian – penyampaian itu, Azaly Djohan mengajak, segenap pengurus Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil bersama – sama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Riau untuk mensosialisasikan Undang – Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.

“Mari kita bahu – membahu menegakkan UU tentang Gerakan Pramuka ini, karena UU ini disahkan guna memberikan landasan hukum bagi semua untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan sehingga kegiatan Pramuka dapat lebuh tertib dan terarah,” tandas Azaly Djohan./diskominfo-inhil/rls/ADV

Tembilahan, detikriau.org – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mencanangkan penyelenggaraan Jambore PKK pada 26 Juli 2017.

Jambore PKK yang rencananya akan berlangsung selama 3 (tiga) hari hingga 28 Juli 2017 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menumbuh – kembangkan kesamaan persepsi tentang 10 (Sepuluh) program pokok PKK di kalangan kader PKK se – Kabupaten Inhil.

“Selain itu, Jambore PKK ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader PKK dalam melaksanakan 10 program pokok PKK di daerah mereka masing – masing,” jelas Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Zulaikha Wardan melalui keterangan tertulis yang diperoleh, Kamis (13/7/2017) siang.

Menurut Zulaikha, pemahaman dan kesamaan persepsi tentang 10 program pokok PKK merupakan hal yang penting bagi para kader PKK, agar dalam implementasinya tidak terjadi kekeliruan dan disorientasi sehingga apa yang menjadi target dari kesepuluh program pokok PKK tersebut dapat tercapai.

Disamping kedua tujuan tersebut, Zulaikha mengatakan, pelaksanaan Jambore PKK Kabupaten Inhil ini juga dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mempersiapkan para kader PKK Kabupaten Inhil dalam mengikuti Jambore PKK di tingkat Provinsi bahkan pada tingkat Nasional.

“Jambore ini nantinya akan diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari para pengurus PKK Kabupaten Inhil, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan ditambah 2 orang kader PKK lain,” katanya.

Lebih lanjut, Zulaikha mengungkapkan, tahap persiapan penyelenggaraan Jambore PKK ini telah dilakukan sejak jauh – jauh hari. Tak hanya itu, Zulaikha menambahkan, koordinasi juga telah dijalin dengan sejumlah instansi berkaitan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Pembentukan Panitia Penyelenggara sudah dilakukan sebelum bulan Ramadhan kemarin. Rapat kepanitiaan juga sudah beberapa kali dilaksanakan. Setidaknya, seluruh persiapan akan rampung dalam 2 kali pertemuan rapat lagi,” ungkap Zulaikha.

Terakhir, Zulaikha mengimbau kepada seluruh kader TP PKK di tingkat Kecamatan untuk dapat bersiap mengirimkan peserta dalam Jambore PKK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan./Diskominfoinhil/ADV/*

Save

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin menilai pelaksanaan assessment dan open bidding Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru hingga hari Ke- 2 berjalan lancar.

Menurutnya, pelaksanaan assessment tersebut, dalam prosesnya tidak mengalami kendala, terutama dalam hal teknis. Sejauh ini tidak didapat keluhan dari para peserta assessment.

“Alhamdulillah berjalan lancar, tidak terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat berlangsungnya assessment. Keluhan pun sama sekali tidak ada dari para peserta, begitu pula dari kami selaku Panitia,” ujarnya, seperti keterangan tertulis yang diterima, Kamis (13/7/2017) pagi.

Hari ini ditambakan Sekda, para peserta akan mengikuti tahapan assessment hingga Jum’at. Sekda mengaku kagum dengan antusiasme peserta dalam mengikuti pelaksanaan assessment sejak hari pertama sampai saat ini.

“Hari ini sampai Jum’at, para peserta masih mengikuti assessment untuk open bidding. Setelahnya, ratusan pejabat eselon 2 dan 3 yang menjadi peserta assessment dan open bidding ini akan memasuki tahap berikutnya, yakni tes penulisan makalah dan presentasi serta wawancara,” ujar Sekda.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan assessment dan open bidding ini memiliki 2 (Dua) tujuan utama, yakni mengevaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan mengisi 3 (Tiga) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang saat ini sedang mengalami kekosongan. Mengacu pada tujuan pertama, Sekda menjelaskan, para peserta yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama nantinya akan menyesuaikan dengan hasil assessment.

“Sedangkan, untuk tujuan kedua, yakni pengisian jabatan yang kosong, nantinya hanya akan dipilih 3 orang dari 33 orang peserta yang dinilai layak berdasarkan hasil assessment dan open bidding ini,” jelas Sekda.

Di akhir, khusus untuk pengisian 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, usai menyelesaikan seluruh tahapan, Sekda mengatakan, pihak Panitia Seleksi akan memilih 3 nama untuk setiap jabatan yang tersedia untuk kemudian direkomendasikan kepada Bupati.

“Ini artinya, akan ada 9 orang untuk 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kami rekomendasikan kepada Bupati. Dari itu, Bupati akan memilih masing – masing 1 orang untuk mengisi 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong tersebut,” tandas Sekda.

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh salah seorang peserta Assessment dan Open Bidding, Sudinoto yang juga merupakan eselon 2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Sudinoto mengungkapkan, pelaksanaan assessment dan open bidding Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Inhil bekerjasama dengan Polda Riau ini, sejak awal berlangsung lancar tanpa hambatan.

“Sejauh ini lancar – lancar saja, tidak ada hambatan yang kami hadapi selaku peserta. Persiapan pihak penyelenggara terlihat matang,” ujar Sudinoto yang kini menjabat sebagai Camat Tembilahan, Kabupaten Inhil itu.

Sudinoto juga mengungkapkan, seluruh peserta mengikuti pelaksanaan assessment dan open bidding dengan antusias. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan dari masing – masing peserta mengikuti tes yang diberikan oleh Panitia Seleksi.

Disamping itu, Sudinoto sendiri mengaku optimistis dapat lolos dalam setiap tahapan tes yang diberikan oleh pihak panitia seleksi dan dapat direkomendasikan sebagai salah seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Saya senang dapat mengikuti pelaksanaan assessment dan open bidding ini. Insya Allah hasil tes saya akan bagus dalam setiap tahapannya. Saya optimistis dapat lolos untuk kemudian memperoleh rekomendasi,” tutup Sudinoto./Diskominfo-inhil/ADV

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Assessment dan Open Bidding Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2017 di Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru, Selasa (11/7/2017) pagi. Pelaksanaan Assessment dan Open Bidding bekerjasama dengan pihak Assessment Centre Polda Riau.

Kegiatan assessment dan open bidding ini, memiliki 2 (Dua) tujuan utama, yakni mengevaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon 2 dan mengisi 3 Jabatan Tinggi Pratama yang kini sedang kosong.

“Terdapat 34 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon 2 yang mengikuti assessment kategori evaluasi kinerja,” ujar Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/7/2017) malam.

Sedangkan, peserta yang mengikuti asseessment dengan tujuan mengisi 3 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dikatakan Bupati Wardan, terdapat 33 orang yang umumnya pejabat eselon 3.

Bupati Wardan mengungkapkan, Panitia Seleksi (Pansel) untuk 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sedang kosong saat ini terdiri dari 5 (Lima) orang, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin. “Selain itu, ada Sekretaris Pansel, Syamsurizal Awi, dan 3 orang anggota lainnya, yakni Prof DR Zulkarnain, MM, DR Ir Helmi, MSc, MP, MSi, MM, MT, MA, MH, dan Alimuddin, SH, MP,” papar Bupati Wardan.

Disamping mengungkapkan jajaran Pansel pada assessment yang dilaksanakan, Bupati Wardan juga menyebutkan, secara menyeluruh, seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap I (Pertama), seleksi administrasi yang telah selesai dilakukan pada 10 Juli lalu, tahap II (Kedua), Assessment yang tengah berlangsung hingga tanggal 14 Juli dan tahap III (Ketiga), Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara pada tanggal 20 dan 21 Juli mendatang.

“Pada tanggal 22 Juli, Saya akan menyampaikan laporan ke KASN (Komite Aparatur Sipil Negara). Khusus untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, laporan akan langsung diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,” Pungkas Bupati.

Selanjutnya, Bupati mengungkapkan, untuk posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dievaluasi diluar dari 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sedang kosong, nantinya akan dirotasi atau dimutasi berdasarkan hasil dari seleksi atau assessment bertahap yang sedang berlangsung.

“Ketika hasil seleksi atau assessment diperoleh barulah dilakukan pelantikan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal akhir bulan Juli ini,” kata Bupati.

Untuk itu, kepada para peserta, Bupati Wardan mengimbau agar dapat mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan assessment dan open bidding semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

“Usai pelaksanaan Assessment dan Open Bidding, kami dari pihak Pemerintah Daerah tentu akan mendapatkan ukuran kompetensi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat melalui hasil yang diperoleh nantinya,” tandas Bupati./Diskominfo_inhil/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2017 di gedung Engku Kelana, Tembilahan, Senin (10/7/2017) kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil, Fauzar, dalam penyampaian laporan kegiatan mengungkapkan, tujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk mengisi formasi kosong di Kementerian Kesehatan yang kemudian akan ditugaskan di daerah terpencil, terluar dan tertinggal di Kabupaten Inhil.

“Terdapat 137 orang tenaga kesehatan yang menerima SK CPNS yang mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan ini, terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 6 orang Dokter Gigi dan 130 orang Bidan,” ungkap Fauzar.

Sebenarnya, diungkapkan Fauzar, secara keseluruhan ada 139 prang tenaga kesehatan yang berkesempatan untuk menerima SK CPNS pada hari ini. Namun, lanjut Fauzar, 2 orang diantaranya mengundurkan diri. “Kedua orang ini masing – masing berasal dari Puskesmas Kecamatan Teluk Belengkong dan UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Enok,” katanya.

Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, memang sudah sepantasnya tenaga kesehatan, seperti Dokter dan Bidan mendapatkan sebuah penghargaan untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan menjadi seorang PNS. Sebab, lanjut Bupati, Dokter dan Bidan merupakan suatu profesi yang mulia.

“Kemuliaan ini dapat dilihat dari tugas seorang dokter maupun bidan yang senantiasa membantu orang kesusahan, membantu orang yang sedang sakit, menolong orang yang memang butuh pertolongan,” jelas Bupati.

Pengabdian yang dilakukan oleh Dokter dan Bidan di Kabupaten Inhil dengan status PTT sejak beberapa waktu lalu, dikatakan Bupati, pada hari ini telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya SK CPNS oleh Pemerintah. Maka itu, Bupati berharap, agar tenaga kesehatan yang telah menerima SK CPNS tersebut dapat lebih meningkatkan pengabdian dalam wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat.

“Ini merupakan langkah awal bagi saudara untuk bertanya apakah menjadi calon PNS sudah benar dan tepat. Diluar sana ada ribuan bahkan lebih orang yang bercita – cita menjadi PNS, namun saudara adalah sebagian orang yang beruntung saat ini yang sebentar lagi akan berstatus sebagai PNS, menjadi Abdi Negara,” pungkas Bupati Wardan.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyematan lambang Korpri secara simbolis kepada 2 (Dua) orang perwakilan CPNS oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan sekaligus juga dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Pindah Tempat Tugas bagi para CPNS minimal selama 10 (Sepuluh) tahun sejak diterbitkannya SK PNS.

Usai penyerahan SK CPNS, kegiatan dilanjutkan dengan dengan orientasi CPNS yang akan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Inhil dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil dengan diikuti oleh seluruh CPNS./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Dengan bertambahnya usia, Polisi diharapkan dapat mewujudkan cita – cita suci untuk senantiasa profesional dalam menjalankan tugas, mengayomi, melindungi dan menjaga stabilitas keamanan daerah, khususnya Kabupaten Inhil.

Tidak hanya itu, kepada sejumlah awak media usai mengikuti Apel peringatan HUT Bhayangkara Ke – 71 Tahun 2017 dihalaman Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan, senin (10/7/2017), Bupati Inhil HM wardan juga berharap agar Polri senantiasa dapat terus dekat dengan masyarakat seperti yang selama ini telah dilakukan

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil saya mengucapkan Dirgahayu Polri yang ke – 71, khususnya bagi segenap jajaran dan personel Polres Inhil. Dengan Dirgahayu ke 71 ini, semoga Polri senantiasa dapat terus dekat dengan masyarakat seperti yang selama ini dilakukan,” ujar Bupati Wardan.

Bupati juga berharap agar pihak Polri, khususnya Polres Inhil dapat terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat dalam menjalankan tugas. Sebab, menurut Bupati, keamanan dan ketertiban sebuah daerah tidak dapat hanya dijaga oleh satu pihak saja, melainkan harus terdapat sinergi dari pihak Kepolisian dengan seluruh pihak berkaitan lainnya.

“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil, mari kita saling bahu – membahu menjadikan Polri sebagai sebuah institusi yang profesional sehingga mampu menciptakan suasana yang kondusif dan berkeadilan,” tukas Bupati Wardan.

Selain dihadiri Bupati, Apel peringatan HUT Polri ke 71 yang dipimpin Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK ini juga dihadiri Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf J Hadiyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Lulus Mustofa dan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Arie Satio Rantjoko, SH., MH./ADV/Am