Tembilahan (detikriau.org) – Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam meminta kepada seluruh mahasiswa UNISI Tembilahan untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana harusnya. Persoalan akademis menurutnya harus tetap berjalan. Persoalan diluarnya, ada pihak-pihak yang akan berupaya untuk mencarikan penyelesaian.

Permintaan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisi bertempat diruang rapat Komisi II Gedung DPRD Inhil, senin, (29/9/2014)

Meskipun kelengkapan DPRD Inhil belum terbentuk, namun menurut Dani, sebagaimana ia akrab disapa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat jangan sampai tertunda.

“Menjelang kelangkapan DPRD Inhil terbentuk, untuk menyikapi persoalan ini kita akan bentuk tim dan akan membicarakannya ditingkat Fraksi. Upaya penyelesaian persoalan ini akan kita segerakan,” Sampaikan Dani.

Jika memang nantinya diperlukan, DPRD Inhil menurutnya juga akan memanggil pihak Yayasan termasuk Bupati Inhil. Persoalan ini dinilainya sudah cukup meresahkan mahasiswa dan masyarakat. Bupati juga tidak boleh berpangku tangan.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Ini juga tugas Bupati.” Tegas Dani sambil meminta agar mahasiswa tetap tenang dan jangan sampai justru menambah keresahan mahasiswa dan masyarakat.

Dalam pertemuan ini, Dani juga didampingi oleh beberapa anggota DPRD Inhil lainnya, Surya Lesmana, Edi harianto, Malian Gazali dan Andi Rusli.

Kehadiran Mahasiswa yang tergabung dalam BEM UNISI ini dalam rangka menyampaikan petisi yang mengatasnamakan keluarga mahasiswa UNISI tahun 2014.

Dalam petisi yang ditandatangani oleh Presiden Mahasiswa UNISI, Pirman dan Sekjend, Sekal Arianto ini mempertanyakan berbagai persoalan terutama terkait persoalan status UNISI.

Dalam keseamptan ini BEM Mahasiswa UNISI sekaligus juga menyampaikan surat permintaan kepada DPRD Inhil untuk mengagendakan jadwal  hearing(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Setelah ditetapkan dalam putusan rapat paripurna ke 2 Masa Sidang ke III tahun sidang 2014, unsur pimpinan DPRD Inhil definitif masih menunggu peng-SK-an oleh Gubernur Riau, H Annas Maamun untuk kemudian dijadwalkan pengambilan sumpah dan janjinya.

“Pengesahaanya masih menunggu peng SK-an dari Gubernur Riau. Secara administrasi, DPRD Inhil sudah mengirimkan surat usulannya melalui Bupati Inhil. Kita tentunya berharap agar persetujuan Gubernur bisa diterima segera agar amanah yang diembankan masyarakat bisa segera dilaksanakan,” Ujar Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, rabu (24/9/2014)

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, DPRD Inhil kini sedang melakukan pembahasan tata Tertib dan Kode Etik DPRD oleh Panitia Kerja (Panja) I dan II. Sebagaimana juga diketahui panja I melakukan pembahasan terhadap tata Tertib DPRD Inhil dan Panja II melakukan pembahasan terhadap Kode Etik DPRD Inhil. Tandasnya

Untuk sekedar mengingatkan, berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna ke 2 masa sidang ke III tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (23/9/2014) kemaren memutuskan bahwa Dani M Nursalam (PKB) dipilih untuk menjabat ketua DPRD Inhil definitif untuk masa bhakti tahun 2014 – 2019 dengan didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yakni, H Feriandi (Gokar), H Maryanto (PDI-P) dan H Syahruddin (PPP). (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Dani M Nursalam ditetapkan sebagai pimpinan DPRD Inhil definitif untuk periode 2014-2019. Penetapan ini dilakukan pada rapat paripurna ke II Masa sidang ke III Tahun sidang 2014 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan. Selasa (23/9/2014)

Sedangkan tiga wakil pimpinan DPRD Inhil terpilih adalah, H Feriandi (Golkar), H Maryanto (PDIP) dan H Syahruddin (PPP)

Unsur pimpinan DPRD Inhil definitif ini selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Inhil untuk diresmikan pengangkatannya melalui Keputusan Gubernur.

Dalam rapat paripurna ke 2 ini, DPRD Inhil juga menetapkan dua panitia kerja, yakni panja I yang membahas tentang Tata Tertib DPRD dan panja II membahas tentang Kode Etik DPRD.

Untuk keanggotannya, dari FPKB, Panja I, Edi Gunawan, H Awandi, Iwan Taruna dan Muammar. Panja II, Herwanissitas, Mansun dan M Fadli

F-Golkar, Panja I, Edi harianto, Amd Junaidi dan Razali. Panja II, HM Yusuf Said, HM Raus, Hj Okta Hasanatan dan yuliantini.

F-PDIP. Panja I, Wisnaria, Samino dan M Kausar. Panja II, H maryanto, Bambang Irawan dan Surya Lesmana.

F-PPP. Panja I. H Syahruddin, Adi Chandra dan Malian Ghazali. Panja II, M Amin dan Andi Rusli

F-Demokrat. Panja I, Hasmawi dan M Sabit. Panja II, H Bakri H Anwar, Alfian dan Muslim.

F- GBAK (Gerakan Bintang Amanat Keadilan) yang merupakan gabungan partai Gerindra, PBB, PAN dan PKS, Panja I, Asnawie, Hj Siti Bungatang, H Ardianto H Sulo Lipo dan Abd Rahman. Panja II, Sulaiman, M Wahyudin, Asmadi dan Sumardi

Dan terakhir adalah F Nasdem Plus (Nadem dan Hanura), Panja I, M Taufiq dan Zulbahri. Panja II, Gusti Deseriansyah dan Musmulyadi. (dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Herwanissitas meminta agar Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kehutan untuk melakukan kajian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan lokasi pelaksanaan program reboisasi. Hal ini dinilai sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan penempatan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penyelesaian program reboisasi.

Dikatakan Herwanissitas, untuk memastikan ketepatan penunjukkan lokasi tentunya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dilapangan yakni dalam tahap perencanaan.

“jangan nanti karena kurang matangnya perencanaan penyelesaian kegiatan yang didanai oleh pemerintah pusat ini menjadi terhambat.” Ujar Herwanissitas

Belajar dari pengalaman, pelaksanaan program rebosisasi tahun sebelumnya akibat tidak matangnya perencanaan menyebabkan lokasi penanaman mangrove ternyata dilahan yang dimiliki perusahaan.

Disamping persoalan ini, anggota DPRD Inhil yang kembali duduk untuk periode keduakalinya ini juga meminta agar Dinas Kehutanan dalam membentuk kelompok tani tidak hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Pembentukan kelompok tani kegiatan penghijauan lingkungan harus dilakukan secara benar dan transparan agar pelaksanaan program pemerintah dengan dana sangat besar ini benar-benar memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya dalam menghijaukan kembali kawasan pesisir pantai Inhil.

“Apalagi menurut informasi yang kita terima serapan dana reboisasi tahun ini sudah diatas 80 persen. Angka serapan ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan kepala dinas periode-periode sebelumnya. Kita tentunya berharap serapan besar ini juga memberikan dampak perubahan besar terhadap masyarakat dan lingkungan kawasan pesisir Inhil,” Pesannya. (dro/adv pemkab inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – 11 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Inhil membentuk 7 fraksi. 5 fraksi penuh dan 2 fraksi gabungan.

Kelima fraksi penuh yakni, Fraksi PKB dengan 8 kursi diketuai oleh Edy Gunawan dan Sekretaris, Fadli. Kemudian Fraksi Golkar, 8 kursi dengan ketua HM Yusuf Said dan Sekretaris Yuliantini.

Selanjutnya Fraksi PDIP dengan 6 kursi, Ketua, Wisnaria dan Sekretaris Samino. Kemudian Fraksi PPP, 5 kursi dengan Ketua Malian Ghazali dan Sekretaris M Amin serta Fraksi Demokrat, dengan 5 kursi, ketua H Bakri H Anwar dan Sekretaris Hasmawi.

Sedangkan fraksi gabungan yakni fraksi gabungan Gerindra, Bulan Bintang, PAN dan PKS dengan jumlah 9 kursi diketuai oleh Hasnawie dan Sekretaris M Wahyudin. Dan yang terakhir adalah Fraksi Nasdem dan Hanura yang dinamai Fraksi Nasdem Plus dengan 4 kursi. ketua Taufik Hidayat dan Sekretaris Gusti Deseriansyah.

Pengumuman nama-nama fraksi, penetapan anggota dan pimpinan fraksi ini dilaksanakan pada rapat paripurna pertama masa sidang ke tiga tahun sidang 2014 bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil sementara, Dani M Nursalam.

Rapat paripurna kali pertama masa jabatan anggota DPRD Inhil periode 2014-2019 ini juga dihadiri secara langsung oleh bupati Inhil, HM Wardan, Muspida Inhil dan sejumlah pejabat esselon dilingkungan pemkab inhil beserta 40 anggota DPRD Inhil.

“rapat paripurna ini beragendakan pembukaan masa sidang ke tiga sekaligus pengumuman nama-nama fraksi, penetapan anggota dan pimpinan Fraksi,” Sampaikan Dani M Nursalam.

parpol yang memiliki hak membentuk fraksi yaitu minimal memperoleh empat kursi DPRD. Tapi bisa juga parpol gabungan sepanjang jumlahnya minimal empat kursi DPRD.(dro/adv DPRD Inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edi Harianto berharap agar pemerintah mengupayakan untuk menggesa penyelesaian pembangunan jembatan Enok. Tuntasnya pembangunan jembatan yang sudah teramat lama dinanti-nanti masyarakat ini dinilai akan mampu membuka isolasi daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Permintaan ini disampaikannya melalui detikriau.org saat ditemui di ruang Komisi II Gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan.

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, Edi harianto menyarankan Pemerintah kabupaten juga mengupayakan untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD Provinsi dan Pusat.

“jika hanya mengandalkan kemampuan APBD Inhil, entah sampai kapan pembangunan jembatan ini akan rampung. Oleh karenanya perlu upaya untuk mendapatkan bantuan dana melalui APBD Provinsi dan APBN,” Harap Edi.

Sebelumnya, Kadis PU Inhil, Fauzar mengatakan bahwa tahun Anggaran 2014, Pemkab Inhil kembali menganggarkan dana sebesar Rp 15 M untuk melanjutkan pembangunan jembatan Enok.

Dengan segera selesainya pembangunan sarana tersebut, lanjut Fauzar, secara otomatis akan membuka isolasi daerah baik antar desa maupun kecamatan. Apalagi keberadaan Jembatan Enok, mampu menghubungkan beberapa kecamatan.

“tahun mendatang, insyaallah kita akan kembali angarakan dengan dana yang lebih besar.” Sampaikan Fauzar saat itu. (dro)