TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto menyayangkan pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat bahwa matinya ikan dan mabuknya buaya di Sungai Indragiri akibat cemaran pestisida dari lahan pertanian masyarakat.

“Kalau ada persoalan selalu masyarakat yang dijadikan kambing hitam. Dari jaman dahulu masyarakat sudah bercocok tanam, namun kenapa baru sekarang masyarakat dituding sebagai penyebab tercemarnya Sungai Indragiri,” Sampaikan Edy, Senin (8/12).

Bahkan ditambahkan Edi, tingginya curah hujan dan meluapnya air sungai bukan hanya terjadi di Kecamatan Kempas tetapi hampir merata diseluruh wilayah di Inhil. Nyatanya tidak diseluruh wilayah Inhil ditemukan ikan mati. Padahal banyak juga masyarakat yang membuka lahan pertanian dan menggunakan pestisida.

Wakil Ketua Komisi III ini menilai dengan pernyataan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih membela kepentingan pemilik modal. Tidak zamanya lagi menurut Edy masyarakat disalah-salahkan. Karena masyarakat semakin kritis.

“Jangan lukai hati masyarakat. Mari sama-sama kita bela kepentingan mereka, bukannya dengan menduga mereka sebagai penyebab dari persoalan tercemarnya sungai,” Kritik Politisi asal Kecamatan Enok ini.

Edy berjanji akan mebahas masalah ini secara internal dan dilanjutkan ketingkat pimpinan DPRD. Kapan perlu pihaknya juga akan memanggil dinas terkait dan meminta klarifikasi terhadap masalah matinya ikan-ikan di bantaran Sungai Indragiri.

“Ini baru ikan yang mati. Kalau kita biar-biarkan, bisa saja manusia nantinya yang jadi korban. Bisa kita bayangkan berapa ribu warga yang saat ini masih bergantung hidup dengan Sungai Indragiri. Bahkan Air PDAM juga bersumber dari sungai itu,”Tandasnya. (dro/*1)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan mengkritisi adanya oknum pejabat, mulai pejabat setingkat Camat hingga Kepala Sekolah yang jarang berada ditempat tugasnya.

“Kita menilai ada beberapa Camat dan Kasek malah lebih sering berada di Tembilahan daripada ditempat tugasnya masing-masing. Harusnya ini menjadi catatan serius oleh pimpinan mereka,” sampaikan Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini baru-baru ini di Tembilahan

Bahkan politisi partai Golkar ini juga mengaku menangkap kesan Badan Kepegawaian Daerah seakan tidak ambil peduli. Padahal penegakan disiplin PNS adalah tugas dan wewenangnya. “Kalau tidak mengetahui, rasanya jug aneh karena kelakuan pejabat tidak disiplin seperti ini cukup mudah ditemui,” Kritiknya lagi

Yuliantini bahkan secara terang-terangan memaparkan bahwa disalah satu Desa di Kecamatan mandah, salah seorang Kasek hanya datang 1 kali dalam setahun ditempat seharusnya ia memberikan pengabdian.

“Kita minta BKD tegas dan lebih memperketat pengawasan kepada para pejabat yang ada di desa hingga kecamatan. Kita tak ingin ke depan ada Camat, Kades maupun Kasek yang justru memberikan contoh yang tidak baik. Jika masih nakal, berikan mereka sanksi sesuai aturan,” Pintanya. (dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan meminta Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk menyegerakan penanganan bantuan bagi setiap korban bencana alam yang terjadi di Inhil.

Disampaikan Dewan melalui Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, dengan menyegerakan bantuan setidaknya masyarakat tidak sampai kesulitan, paling tidak dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Segera salurkan bantuan tanggap darurat. Yang terpenting adalah memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tertimpa musibah,” Pinta Herwanissitas melalui detikriau.org ditemui digedung DPRD Inhil, jl HR Subrantas Tembilahan, selasa (2/12)

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, juga meminta agar Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat memetakan daerah rawan bencana di Inhil. Dengan dukungan ketersediaan data, akan sangat mempermudah untuk meyikapi dan menindaklanjuti jika jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Musibah datangnya tidak kenal waktu dan tempat. Tapi paling tidak kita dapat memprediksi terutama dari gejala alam dan kondisi daerah. Kapanpun terjadinya, pemerintah harus siap.” Tandas Herwanissitas. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Inhil menyampaikan tanggapan atas pidato penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPBD tahun anggaran 2015.

Tangapan itu disampaikan melalui sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto di Gedung DPRD Inhil, Jalan Subrantas Tembilahan, Selasa (25/11).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar Dinas pendapatan daerah untuk bekerja lebih maksimal dalam mengupayakan peningkatan PAD. Kenaikan pendapatan yang hanya 1 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dinilai masih jauh dari harapan.

“Dinas terkait harus bekerja lebih maksimal untuk meningkatan PAD ini,”tegas Juru Bicara Fraksi PKB Inhil, Iwan Taruna.

Fraksi Partai Golongan Karya memberikan penilaian bahwa gambaran RAPBD 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, lebih kepada lips service daripada kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Jubir Fraksi Golkar, Yuliantini meminta seluruh kegiatan yang sifatnya live service harusnya diganti dengan kegiatan yang menyentuh sesuai dengan visi misi Warohmah yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018.

Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melali Jubirnya, Samino menyoroti proyeksi pendapatan pada APBD 2015 yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. (dro/*1/Mirwan)

“Setahun Kepemimpinan Warohmah”

Tembilahan (detikriau.org) – Satu tahun masa kepemimpinan HM Wardan dan H Rosman Malomo, ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menilai bahwa apa yang sudah dijanjikan pasangan Warohmah ini sudah direalisasikan dalam bentuk program selama tahun anggaran 2014. Hanya saja janji itu masih belum dapat direaliasikan secara masksimal dilapangan.

Dani, sapaan akrab ketua DPRD Inhil ini menilai, titik lemah belum maksimalnya pelaksanaan program lebih disebabkan kepada lemahnya pelaksana kebijakan. Oleh karenanya ia menyarankan agar Bupati segera melakukan evaluasi secara total kepada pembantu-pembantunya agar program-program yang dinilai sudah baik itu bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat.

“masa kepemimpinan Warohmah baru dalam hitungan satu tahun, saya rasa belum tepat waktunya kita memberikan penilaian berhasil atau tidaknya. Yang jelas, apa yang menjadi komitmen pasangan ini ketika terpilih seluruhnya sudah tertuang dalam bentuk program, hanya saja, realisasi dilapangan memang masih jauh dari kata memuaskan,” Ujar Dani saat dimintai tanggapan oleh sejumlah awak media di Gedung Kantor DPRD Inhil Jl HR Subrantas Tembilahan, selasa (25/11)

Saat ini, dimasa-masa pembahasan program di tahun anggaran 2015 mendatang, Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil berharap agar Bupati dapat melakukan telaah atas berbagai persoalan dan hambatan selama tahun 2014 yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan berbagai program-program itu.

“Artinya program-program yang bagus itu tentunya tidak cukup hanya bagus diatas kertas tetapi bagaimana juga bisa diimplementasikan secara nyata dilapangan. Sekali lagi kita menilai titik lemahnya berada pada pra staff di SKPD sebagai pelaksana kebijakan.” Ingatkan Dani

Untuk sekedar mengingatkan, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018, HM Wardan dan H Rosman Malomo dilantik dalam rapat paripurna istimewa bertempat di Venue Futsal, Komplek Gedung Olahraga Indragiri, Jalan Lingkar II, Tembilahan, Jum’at (22/11/2013) yang lalu dihadapan Penjabat Gubernur Riau, Prof Dr H Djoehermansyah Djohan. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Penyusunan RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2015 tetap ditekankan pada pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, yaitu program-program pembangunan yang lebih mengakar dan menyentuh masyarakat

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/11/2014) malam

“ program yang telah disusun ini dengan memperhatikan usulan masyarakat dan identifikasi atas permasalahan-permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Bupati

Selain itu, Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 ini, diupayakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,” terangnya.

Rapat Paripurna Penyampaian pidato pengantar Bupati Inhil tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta Wakil DPRD, H Mariyanto dan Syahruddin

Rapat paripurna yang digelar setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2015 ini, turut dihadiri 41 anggota DPRD Inhil dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.(dro)