TEMBILAHAN (detikriau.org) – Daripada terbengkalai dan tidak digunakan, keberadaan bangunan megah enam lantai yang terletak di Jalan Swarna Bumi Tembilahan diusulkan, untuk menjadi wilayah perkantoran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, apabila sudah selesai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bangunan yang didirikan dengan menggunakan APBD Inhil itu, sebaiknya diperuntukan bagi perkantoran dinas dan instansi di lingkungan Pemkab inhil.

“Dari pada dibiarkan terbengkalai seperti itu, kita usulkan lebih bagus digunakan untuk perkantoran,” kata Yusuf.

Apalagi, lanjut Yusuf, saat ini di lingkungan Pemkab Inhil sudah ada 3 dinas baru, yang merupakan pecahan dari Dinas Perkerjaan Umum (DPU), yakni Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Dinas Kebersihan, yang tentu saja belum memiliki kantor.

“Jadi, daripada buat kantor baru, bagus yang ada saja dimanfaatkan,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Inhil ini, meskipun diawal pembangunan gedung ini direncanakan untuk Universitas Islam Indragiri (Unisi), namun tidak ada salahnya jika pada akhirnya gedung tersebut tidak digunakan untuk peruntukan awalnya, karena Gedung ini sendiri didirikan di tanah milik Pemkab Inhil.

“Kalau digunakan untuk Unisi juga tidak masalah, namun hingga kini pihak Yayasan Tasik Gemilng (YTG) yang menaungi Unisi belum ada meminta kepada Pemda untuk pinjam sewa gedung itu. Makanya, dari pada terbengkalai seperti ini bagus dimanfaatkan saja untuk perkantoran,” terangnya.(ad/adv dprd inhil)

Tembilahan (detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil, H Edi Hariyanto Sindrang meminta kepada pemerintah setempat untuk mengawal dan memaksimalkan segala upaya agar pelaksanaan pekerjaan proyek di tahun 2015 mendatang tidak lagi molor dan akhirnya menjadi penyebab banyaknya pekerjaan pembangunan yang sudah diprogramkan untuk kepentingan masyarakat menjadi tidak mampu dituntaskan dengan baik sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Dikatakan politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri Hilir ini, upaya untuk mempercepat pekerjaan ditahun mendatang itu sangat mungkin untuk dilakukan mengingat pengesahan APBD Inhil 2015 sudah tuntas sebelum berakhirnya tahun 2014.

“jika nantinya pekerjaan proyek bisa disegerakan, pastinya akan banyak waktu yang tersedia untuk menuntaskan seluruh program pembangunan yang sudah dianggarkan bagi kepentingan masyarakat. Jangan malah pengesahan cepat tetapi pekerjaan kembali molor akibat ketidakmampuan aparatur. Ini harus menjadi catatan,” Ujar Edi kepada detikriau.org diruang kerjanya gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan kemaren

Ditambahkan oleh Wakil Ketua Komisi III ini, mengerjakan pembangunan tentunya dibutuhkan persiapan maksimal dan pastinya ketersediaan waktu yang mencukupi. Jika waktu yang tersedia sempit, pekerjaan yang akan dilakukan akan menjadi terburu-buru dan biasanya hasilnya pun tidak akan baik.

“Apa yang sudah kita lalui selama ini cukuplan menjadi pembelajaran dan jangan kedepannya kembali terulang. Kita berharap segala program yang sudah dianggarkan dapat terlaksana dengan baik dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” Tandasnya. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada Pemerintah kabupaten Inhil untuk mendirikan bursa komodity perkebunan. Keberadaan badan ini dinilai akan sangat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Edi Harianto Sindrang melalui detikriau.org baru-baru-baru ini diruang kerjanya, gedung DPRD Inhil, Jl HR Subrantas Tembilahan. Rencana pendirian bursa komodity ini menurutnya dulu sudah pernah dibahas namun hingga saat ini belum jelas ditindaklanjuti.

“Periode DPRD Inhil sebelumnya, sekitar tahun 2012 yang lalu, wacana ini sudah masuk dalam pembahasan. Bahkan beberapa satker terkait sudah diundang ke DPRD Inhil untuk melakukan pembahasan bersama. Sayangnya hingga saat ini tindaklanjutnya belum jelas,” Ujar Edi

Dikatakan oleh politisi partai Golkar ini, jika bursa komodity bisa didirikan, setidaknya akan banyak memberikan kemudahan kepada kalangan petani. Mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan informasi harga pasar hasil produksi perkebunan mereka seperti kelapa dalam, sawit dan pinang yang cukup banyak terdapat di Inhil.

“Dengan mengetahui harga pasar, petani tentu akan sulit untuk dibodoh-bodohi pihak-pihak pengusaha nakal. Mereka akan mendapatkan harga yang pantas dari hasil jerih payah mereka. Imbasnya, tentunya akan mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan petani,” Ditambahkan Edi

Di Bursa Komodity perkebunan itu juga ditambahkannya, pemerintah daerah juga dapat memberikan patokan ambang batas harga jual terendah hasil perkebunan rakyat. Bahkan pemerintah juga akan dapat memebantu mecarikan peluang pasar bagi petani.

“artinya melalui Bursa itu, pemerintah akan dapat banyak membantu petani. Dengan 80 persen sumber penghidupan masyarakat Inhil disektor perkebunan, jika sektor ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan penghidupan yang baik kepada masyarakat, pastinya secara keseluruhan tingkat kemiskinan akan dapat dituntaskan.” Tandasnya.(dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Kesan tidak serius pemerintah menyikapi persoalan dugaan pencemaran air sungai Indragiri kini juga mulai menarik perhatian Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Ia meminta pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk segera dan serius menyikapi persoalan ini.

“pesan saya BLH jangan terlalu cepat menarik kesimpulan agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat,” Ujar Dani M Nursalam

Dikatakan Dani sebagaiman Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini akrab disapa dalam perbincangan dengan detikriau.org diruang kerjanya, Jum’at (12/12), BLH harusnya segera mengecek kembali seluruh aktifitas yang ada disepanjang aliran sungai, baik itu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun milik perusahaan yang patut diduga sebagai pemicu masuknya bahan-bahan berbahaya ke aliran sungai Indragiri.

Disamping hal itu, untuk pengujian sample air, disarankannya BLH tidak hanya bersandar sepenuhnya kepada hasil pengujian laboratorium milik pemerintah di Provinsi tetapi sebaiknya juga melibatkan laboratorium independent seperti Universitas yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembanding.

“Cek juga kegiatan-kegiatan industri yang memiliki amdal baik itu UKL maupun UPL,” Saran Dani yang saat itu didampingi oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna.

Menurut politisi lulusan sarjana perikanan ini, Jika BLH bisa melakukan pemeriksaan secara komprehensif maka tentunya akan diketahui potensi kemungkinan terbesar masuknya zat berbahaya yang menjadi penyebab matinya ikan dan hewan air lainnya. Zat apa yang paling banyak didapati di air sample pada saat terjadinya peristiwa itu dan kegiatan mana yang memilki kontribusi terbesar sebagai penghasil bahan2 tersebut tentunya akan dapat dipastikan.

Dalam kesempatan itu Dani juga mengatakan bahwa suatu saat kondisi serupa ini bisa saja akan berulang kembali. Jika saat kejadian ini pemerintah lamban mengambil sikap dan menjadikan pembelajaran dan kejadian ini terus berulang, ia khawatir lambat laun aliran sungai Indragiri kedepannya tidak lagi bisa dijadikan sumber penghidupan oleh masyarakat khususnya nelayan.

“nanti kita akan panggil BLH untuk memintakan klarifikasi terkait persoalan ini. Yang jelas kejadian ini jangan dianggap persoalan biasa karena akan berdampak kepada kerusakan lingkungan. ” Tegaskan Dani.

Ketua Komisi II, Iwan taruna dalam kesempatan ini juga meragukan alibi yang dilontarkan BLH Inhil bahwa penyebab matinya ikan dan hewan air disebabkan penurunan kadar oksigen terlarut akibat tingginya curah hujan.

Alasanya, jika hal itu benar, kenapa penurunan oksigen terlarut yang menyebabkan kematian hewan air hanya terjadi mulai kecamatan Kempas? Padahal di kabupaten Inhu, curah hujan juga tinggi yang tentunya juga terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut.

“kita juga mendapatkan keluhan masyarakat dalam kegiatan reses kemaren. Apalagi dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Kempas tetapi juga masyarakat di Kecamatan Tempuling, Tembilahan Hulu, Tembilahan dan Kuala Indragiri,” Sampaikan Iwan.

Sebelumnya, Kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, H Encik Kamal Syahindra menyebutkan bahwa penyebab matinya ikan serta hewan air lainnya dialiran sungai Indragiri lebih dimungkinkan disebabkan pestisida dilahan pertanian masyarakat yang terbawa bersama naiknya air pasang dan curah hujan.

Berdasarkan hasil laporan pengelolaan limbah perusahaan yang ada di sepanjang Sungai Indragiri dalam beberapa bulan terakhir ini menurutnya masih dalam ambang batas. Artinya tidak ada pengelolaan limbah milik perusahaan yang salah.

“Jadi lebih dimungkinkan diakibatkan pertisida dilahan pertanian masyarakat atau juga akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan meningkatnya kadar keasaman air sungai indragiri.” Jawabnya saat dikomfirmasi saat itu. (dro)

Tembilahan (detikriau.org) – Dewan mendesak Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait untuk segera mempublikasikan hasil uji labor sample air sungai Indragiri. Ia menilai hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat diketahui masyarakat secara luas. Apapun alasannya, pasokan air sungai Indragiri menjadi sumber air bersih bagi ratusan ribu masyarakat Inhil.

“Artinya pemkab Inhil melalui instansi terkait harus segera mendapatkan hasil labor itu dan mempublikasikannya. Harus ada kepastian apakah air baku itu aman atau tidak untuk dimanfaatkan masyarakat,” Sampaikan Dewan melalui Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Edy Harianto Sindrang kepada detikriau.org di Tembilahan, Kamis (11/12/2014)

Setakat ini polisitisi partai Golkar itu menangkap kesan ketidakseriusan instansi terkait menyikapi persoalan dugaan tercemarinya sungai Indragiri dengan bahan berbahaya itu. Iapun menyampaikan pembenaran dugaan masyarakat akan tercemarinya sungai indragiri. Buktinya jika air sungai itu tidak ada masalah, kenapa ikan-ikan dan hewan air lainnya sampai terganggu.

Ditambahkan Edy, persoalan pencemaran lingkungan bukanlah baru pertama kali ini terjadi di Inhil. Untuk hal itu, kedepannya ia berharap agar pemerintah daerah dapat menyisihkan dana untuk membuat labor uji di Inhil. “jadi kalau ada apa-apa kita bisa cepat dapat mengetahui. Jangan lamban dan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat.” Tuntas Edy

Berdasarkan keterangan masyarakat, khususnya nelayan yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sungai Indragiri, sejak kejadian matinya ikan baru-baru ini, kini penghasilan mereka jauh merosot. Sebelumnya, dalam satu kali turun ke sungai, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan belasan kilo hasil tangkapan.

“Sekarang kita tak dapat apa-apa bang. Kemaren saya dapatkan ikan dan udang tidak lebih dari satu gayung kecil. secara pribadi saya tidak megetahui apa penyebabnya,” sampaikan Atan, salah seorang Nelayan di Kecamatan Tembilahan hulu.

Tidak hanya atan, penggemar pancing di kota Tembilahan juga mengakui minimnya hasil tangkapan ini. Menurutnya, setiap kali memancing ikan disungai Indragiri, biasanya hanya dalam hitungan jam sedikitnya ia mampu memperoleh 2 hingga 3 ekor udang galah. Beberapa hari belakangan ini. Jangankan dalam hitungan jam, dalam hitungan haripun hasilnya sangat mengecewakan.

“beberapa kali hasil tangkapan kami Nihil. Bisa saja ini akibat cemaran limbah baru-baru ini di Kecamatan Kempas,” Duganya.

Sebelumnya, awal desember lalu, masyarakat di Kecamatan Kempas dan Tempuling banyak menemukan ikan mati di sepanjang aliran sungai. Tidak hanya itu, warga juga dikagetkan oleh temuan seekor buaya muara terapung lemas. Kematian ikan dan buaya ‘mabuk’ ini diduga masyarakat akibat pencemaran limbah pabrik di aliran sungai.

Dugaan pencemaran limbah pabrik itu, menurut masyarakat diperkuat oleh penyakit gatal-gatal yang dialami warga seusai memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga. Padahal sebelumnya tidak demikian. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini telah memasuki masa reses selama satu minggu ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di konstituen masing-masing.

“Sejak ditutup masa sidang kemarin, kita memasuki masas reses hingga satu pekan ke depan. Saat itu kita mendapat kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat,”ujar Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, Rabu (10/12).

Reses kata Dani, melakukan pertemuan dengan warga maupun unsur elemen masyarakat lainnya di daerah pemilihan para anggota DPRD. Pertemuan tersebut akan membahas masalah seputar rencana pembangunan yang dibutuhkan ditingkat bawah, lalu hasilnya akan dibahas secara internal dan di paripurnakan.

“Segala keluhan warga mengenai pembangunan akan kami tampung. Kemudian dibahas oleh DPRD lalu disampaikan kepada Pemkab Inhil,” tuturnya.

Untuk itu dia berharap saat reses yang dimulai sejak tanggal 8 hingga 13 Desember mendatang ini masyarakat benar-benar menyampaikan informasi terkait kebutuhan mereka, agar nantinya dapat ditindak lanjuti DPRD dan Pemerintah.

Politisi PKB ini menyampaikan reses merupakan kegiatan wajib dari seluruh Anggota Dewan yang dilakukan di luar Gedung. Dengan demikian segala bentuk aspirasi masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing bisa disikapi. Kendati tak semua yang bisa teralisasi namun ada yang menjadi prioritas.(dro/*1)