TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Inhil berharap agar Bupati Inhil, HM Wardan benar-benar dapat menunjuk sosok yang mempunyai kemampuan untuk menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Indragiri. Hal ini sangatlah penting agar pelayanan perusahaan penyedia air bersih ini dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat.

“yang terpenting lakukan penilaian secara professional. Jangan ada pertimbangan lain apalagi karena unsur kedekatan,” Pinta Ketua Komisi II DPRD Inhil, AMD Junaidi ditemui di kantor DPRD Inhil, selasa (13/1/2015)

Dinilai politisi dari Partai Golkar Inhil ini, sejauh ini, kinerja PDAM TI masihlah belum menunjukkan prestasi terbaik. Sampai saat ini, masih banyak didapati keluhan masyarakat, terutama persoalan kualitas dan kelancaran distribusi air. Tanpa ditangani oleh sosok pimpinan yang benar-benar mempunyai kemampuan, pembenahan PDAM TI pastinya akan menjadi pekerjaan yang cukup berat.

“artinya penunjukkan Dirut adalah langkah awal untuk membenahi kinerja perusahaan daerah ini kedepannya. Makanya haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan seprofesional mungkin,” Tambahnya

Selain itu, ia juga mengharapkan siapapun yang nantinya terpilih haruslah mampu membuat kontrak target kerja dalam jangka waktu beberapa bulan. Jadi, ketika ia tidak mampu menyelesaikan target tersebut maka dimintanya dengan keikhlasan hati mengundurkan diri “Karena ini menyangkut hajat orang banyak, dan kita tidak mau lagi persoalan PDAM ini terulang kembali, cukuplah yang sudah-sudah,” tuturnya.

Sejauh ini, diakuinya untuk nama-nama calon direktur PDAM Tirta Indragiri pihaknya belum mengetahui. Seharusnya sebagai mitra pemerintah kata Junaidi, minimal harusnya diberi tahu perkembangan siapa saja yang sudah mendaftar.

“Tapi jika Bupati berpikiran lain, ya tidak juga jadi persoalan, siapa saja boleh asalkan dijalankan dengan pertimbangan terbaik. (dro/mirwan/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nyatakan mendukung penuh pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Maghrib (Gemmar) Mengaji di daerah tersebut.

Pasalnya, melalui program yang telah dicanangkan oleh Bupati Inhil, HM Wardan beberapa waktu yang lalu ini, diharapkan dapat mendidik dan memperbaiki akhlak generasi penerus.

Oleh karena itu, DPRD meminta kepada Pemkab Inhil untuk lebih memperhatikan program yang sangat memberikan dampak yang positif ini dengan baik, sehingga dapat menjadi kultur yang membudaya hingga kapanpun.

“Kita harapkan program Gemmar Mengaji ini menjadi kultur di Inhil, supaya sampai generasi keberapapun kegiatan itu tetap terus ada,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, Senin (12/1/2015).

Untuk mewujudkan hal itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini merekomendasikan dibuatnya Perda Maghrib Mengaji, mengingat saat ini Maghrib Mengaji baru berbentuk Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita ingin ini diperdakan, karena Perbup berlakunya hanya 3 tahun dan harus dievaluasi kembali,” terangnya.

Selanjutnya, Herwanissitas juga meminta agar program Gemmar Mengaji ini bisa lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi, sehingga tidak hanya belajar mengaji saja, tapi juga ditambah dengan kegiatan agamis lainnya.

“Dalam program ini bisa ditambah dengan baca dan tulis Al-Qur’an, supaya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dapat menjadi bekal untuk generasi muda kita ke depan,” imbuhnya.(di/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyarankan kepada Bupati, HM Wardan agar menempatkan aparatur yang benar-benar mumpuni dan menguasai pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga bisa mendukung dan mensukseskan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah tersebut.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Inhil, Yuliantini. Menurutnya,hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kinerja aparatur yang ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, terutama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga diharapkan tidak terjebak dengan situasi balas jasa, dalam menentukan para petinggi dan pemangku jabatan di Dinas, Badan maupun Kantor di jajaran pemerintahannya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dan harus menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan, yakni tidak mengabaikan konsep evaluasi kinerja SKPD, seperti yang sering disampaikan oleh Bupati Wardan pada beberapa kesempatan.

“Kami di DPRD sangat berharap dalam menyusun pemerintahan, Bupati tetap konsisten menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya dan tidak terjabak pada nepotisme dalam upaya balas jasa,” kata Yuliantini, beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Inhil ini, Bupati Wardan akan bisa membangun sistem pemerintahan yang professional, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

“Dengan sikap konsisten itu, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme akan bisa dilakukan, sesuai dengan spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang maju, bermarwah dan bermartabat,” terangnya.(adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk lebih memperhatikan nasib para petani kelapa yang ada di daerah tersebut.

Pasalnya, saat ini jumlah buah yang dihasilkan dari pohon kelapa milik para petani sudah semakin berkurang, yang diakibatkan oleh intrusi air laut dan berbagai gangguan alam lainnya.

Permasalahan tersebut dinilai harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan Pemkab Inhil ke depan, apalagi mengingat sekitar 70 persen masyarakat di Negeri Seribu Parit ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kelapa.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, Pemda seharusnya lebih mengutamakan nasib para petani dengan selalu memberikan apa yang diperlukan mereka seperti salah satunya pembuatan tanggul untuk manahan intrusi air laut.

“Saat ini, yang paling dibutuhkan para petani kita adalah tanggul. Jadi, Pemkab melalui Disbun seharusnya memprioritaskan itu,” kata Junaidi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, pembuatan tanggul yang dibutuhkan di seluruh Inhil adalah sepanjang 400 KM, namun tahun ini Pemkab Inhil baru sanggup menganggarkan sepanjang 200 KM.

“Mestinya, Disbun cepat mengerjakan yang 200 KM itu, jangan sampai habis tahun anggaran tak dikerjakan lagi seperti tahun sebelumnya. Sudahlah hanya mampu menganggarkan 200 KM, jika tak selesai juga tentu bisa tambah menderita petani kita,” imbuhnya. (adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Inhil berjanji akan menindaklanjuti hasil laporan BPK perwakilan Riau terhadap kinerja PDAM Tirta Indragiri Tembilahan. Hal ini dilakukan sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga perwakilan rakyat itu.

“Intinya, DPRD sesuai fungsinya dalam hal pengawasan, tentunya akan menindaklanjuti dengan Pemerintah Pusat,” Ujar Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto usai mengikuti acara penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan kinerja peyediaan air Bersih PDAM Tirta Indragiri dari BPK Perwakilan Provinsi Riau, kemarin.

Kendati tidak memaparkan secara langsung apa saja yang menjadi hasil pemeriksaan BPK tersebut, namun Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini berjanji bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengawasan hingga PDAM Tirta Indragiri benar-benar dapat berjalan dengan baik.

“Kita akan terus lakukan pengawasan agar kedepan PDAM dapat menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya dalam memberikan pelayanan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv DPRD Inhil)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar pengoperasian Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) untuk lebih dimaksimalkan.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Inhil, Adli Zulbahri terkait dengan masih belum optimalnya penggunaan terminal yang terletak di Parit 8, Kecamatan Tembilahan Hulu ini.

Dikatakan, setelah selesai dibangun beberapa tahun lalu, Terminal BLI tersebut belum juga digunakan dengan baik. Karena itu, Pemkab Inhil melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) diminta untuk lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Terminal BLI ini harusnya lebih dimaksimalkan lagi penggunaannya, karena untuk apa dibangun tempat sebagus itu, jika tidak dipergunakan dengan baik,” kata Adli.

Meskipun selama ini para pengguna angkutan umum tidak berhenti disana, dikarenakan letak terminal yang jauh dari pusat kota. Namun adli menekankan agar pihak Dishubkominfo bisa lebih mengambil sikap tegas.

“Terminal yang kita punya ini yang paling bagus dari kabupaten lain di Riau, lihat saja ada tidak kabupaten lain punya terminal sebagus itu. Jadi, sayang sekali jika tak difungsikan maksimal,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dishubkominfo Inhil, Tantawi Jauhari menjelaskan, terminal tersebut penggunaannya baru sebatas untuk terminal penumpang bukan terminal barang.

“Ke depan, kita akan lakukan evaluasi ulang terkait penggunaan terminal itu, supaya bisa difungsikan dengan lebih maksimal,” imbuhnya. (ad/adv dprd inhil)