TEMBILAHAN (detikriau.org) –P emerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh kontraktor yang ada di daerah tersebut. Pembinaan ini dalam upaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan pembangunan di Negeri Seribu Parit, khususnya di bidang jasa kontruksi.

“Pemda perlu melakukan pembinaan, guna menambah wawasan dan pengetahuan para kontraktor,” tutur Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, belum lama ini.

Dijelaskan Iwan, pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan atau sosialisasi yang sifatnya dapat menambah wawasan dan pengetahuan para rekanan menyangkut pekerjaan dan pembangunan di lapangan.

“Kita tentunya ingin hasil pembangunan di Inhil ini berkualitas, makanya Pemda harus memfasilitasinya, seperti dengan mendatangkan narasumber yang benar-benar menguasai bidang kontruksi,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sukses atau tidaknya berbagai program pembangunan daerah, tentunya dinilai dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, bukan hanya sebatas pada perencanaan dan wacana yang matang saja.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta tidak ketinggalan pula masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Seperti di pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) selaku perencana dan pelaksana berbagai program pembangunan daerah, harus bersinergi dengan pihak legislatif, selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam penganggaran dan pengawasan.

Dengan begitu, akan tercipta persamaan persepsi dalam rangka membangun dan memajukan daerah terutama Negeri Seribu Parit ini, menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat.

Hal itulah yang selalu ditekankan oleh anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri. Diakuinya, hingga saat ini pihaknya terus memanggil dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhil, guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2015.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, seperti diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada Bulan November 2014 lalu.

“Jadi, jangan hanya DPRD saja yang menggesanya. Pemda juga harus menggenjot dan mengejar pelaksanaan kegiatannya, sehingga seluruh program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan tuntas,” tutur Zulbahri.

Ditegaskan Zulbahri, pihaknya tidak ingin kejadian di tahun lalu terulang lagi di tahun ini. Dimana, cukup banyak program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan para petani tidak terealisasi.

“Dengan pimpinan dan anggota DPRD yang baru ini, tentunya kita ingin menciptakan suasana yang baru pula, yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar pembangunan Instalansi Pengolahan Air Limbah oleh pihak perusahaan harus jauh dari bantaran sungai atau laut.

Langkah tersebut dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pada air sungai yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Negeri Seribu Parit untuk keperluan sehari-hari.

Menurut anggota Komisi III DPRD Inhil, M Amin, salah satu penyebab seringnya masyarakat terserang dan terjangkit penyakit kulit, seperti gatal-gatal adalah karena pihak perusahaan meletakkan IPAL tidak sesuai pada tempatnya.

“Ketika kami berkunjung ke beberapa perusahaan, kami dapati banyak perusahaan yang meletakan IPAL tidak jauh dari bantaran sungai,” tutur Amin, belum lama ini.

Dijelaskan Amin, seharusnya pembangunan perangkat dan peralatan teknik beserta perlengkapan yang memproses dan mengolah cairan sisa produksi pabrik seperti IPAL ini, ditempatkan sangat jauh dari tepian sungai, sehingga tidak mencemari air sungai di wilayah setempat.

“Sedangkan meletakkannya (IPAL, red) jauh saja bermasalah, apalagi jika dekat dengan sungai,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, kondisi itulah yang menyebabkan air sungai tercemar, sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari.

“Ini sudah meresahkan masyarakat, kita minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) memikirkannya. BLH harus memberi teguran kepada perusahaan yang bersangkutan dan meminta mereka memindahkan letaknya,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) –S aat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai menyusun pokok-pokok pikiran guna persiapan pembahasan program pembangunan di tahun 2016 mendatang.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, ditargetkan pada tanggal 16 Februari nanti sudah dilaksanakan Rapat Paripurna terkait pembahasan pokok-pokok pikiran dari seluruh anggota DPRD.

“Kita memaksimalkan waktu yang ada, sehingga pada Musrenbang tingkat Kabupaten nantinya, kita sudah bisa mempresentasikannya,” tutur Dani kepada awak media usai memimpin rapat pembahasan pokok-pokok pikiran bersama seluruh anggota DPRD, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (2/2/2015).

Dijelaskan Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, penyusunan pokok-pokok pikiran tersebut dirangkum dari hasil reses, kunjungan dan aspirasi dari masyarakat yang telah di terima oleh Anggota DPRD Inhil.

“Kepada setiap komisi sesuai dengan tugas dan fungsinya diminta untuk betul-betul menghimpun data secara konkrit, apa saja permasalahan dan kendala yang ditemui di lapangan, serta apa saja yang dibutuhkan masyarakat, sehingga itu dapat dijadikan acuan untuk penyusunan program di tahun 2016,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar arsip dan aset daerah dapat dijadikan dan digabung dalam satu dinas atau badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi III, Zulbahri saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Zulbahri, ketika pembahasan mengenai penambahan  beberapa dinas bersama seluruh fraksi dan komisi di DPRD Inhil, pihaknya pernah mengajukan usul agar aset daerah juga harus dipertimbangkan, karena mengingat sejumlah aset daerah masih ada yang belum terdata.

“Sampai hari ini, ada beberapa aset daerah yang masih kececeran. Jadi, maunya antara aset dan arsip itu dijadikan satu dinas atau badan, sehingga betul-berul terstruktur berapa jumlah aset daerah yang ada ini,” tutur Zulbahri.

Selain itu, jelas Zulbahri, dengan dibentuknya badan atau dinas yang khusus menangani hal ini, maka seluruh aset daerah yang ada di luar kabupaten, seperti di kecamatan-kecamatan akan bisa didata seluruhnya.

“Selama inikan yang mengurus aset daerah hanya di Bagian Perlengkapan Setda saja,” terang Zulbahri

Seharusnya, lanjut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, arsip dan aset daerah itu harus menyatu dan ditempatkan tersendiri dalam satu dinas atau badan, sehingga akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kemarin usulan ini sudah kami sampaikan, tinggal Pemda saja lagi. Tapi kami dari DPRD sangat menyarankan, supaya itu bisa terbentuk,” imbuhnya.(adi)