TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan perusahaan di suatu wilayah terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), tentunya diharapkan dapat membantu dan mendukung upaya pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Oleh karena itu, penyaluran dana CSR dari pihak perusahaan ini, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang berdampak dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti keberadaan infrastruktur.

“CSR yang telah diberikan perusahaan tersebut, daripada digunakan untuk membangun pasar di Tembilahan, lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di daerah setempat,” Pendapat Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat menggelar rapat di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dengan begitu, lanjut Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, masyarakat yang berada di sekitar lokasi atau tempat perusahaan beroperasi, dapat benar-benar merasakan dan mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak sama sekali.

“Jadi, dana CSR itu jangan hanya digunakan untuk pembangunan di daerah perkotaan saja, karena masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tidak akan dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat saat ini membawa material melalui jalur laut sudah tidak aman bagi kontraktor, maka seluruh pihak terkait seperti kepolisian diminta untuk memberikan bantuan pengamanan dengan menurunkan personilnya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam. Permintaan ini menurutnya dalam upaya memberikan kenyamanan kepada pihak kontraktor saat menjalankan pekerjaannya di lapangan.

Dikatakan Dani, hal sekecil apapun akan dapat memberikan dampak yang besar, apalagi jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

“Jika terus dibiarkan adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan di laut, maka akan berimbas kepada kualitas dan mutu pembangunan di Inhil, karena bahan-bahan yang dibawa itu akan digunakan untuk pembangunan,” tutur Dani, belum lama ini.

Untuk itu, lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, diperlukan koordinasi yang jelas dan antisipasi sejak dini. Pasalnya, walaupun terlihat sepele, namun hal ini dapat membawa dampak yang cukup besar.

“Ini tidak akan selesai di level bawah saja, jadi kita juga harus memikirkannya. Bagaimana agar pihak kepolisian mau mendampingi teman-teman kontraktor saat berada di laut,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan mendukung MoU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) bersama Pemkab Karimun. Diharapkan hubungan kerjasama ini kedepannya benar-benar dijalankan dengan serius.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil HM Yusuf Said usai mengikuti pertemuan antara dua pemerintah kabupaten di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau itu di Kantor Bupati Inhil kemaren

“Kita tentunya berharap MoU ini tidak hanya sekedar MoU, tapi betul-betul dilakukan dengan baik untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Intinya kita selaku dewan di Inhil sangat mendukung,” ungkap Yusuf Said.

Ia mengatakan jalin kerjasama antara 2 daerah ini jika dijalankan dengan benar tentu akan memberikan berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat. dicontohkannya seperti masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Burung. Dimana, kecamatan ini lebih terjangkau ke ibu kota Kabupaten Karimun dibanding ke ibu kota Kabupaten Inhil.

Artinya, jika dari 9 bidang yang telah dibahas waktu itu akan bermanfaat bagi masyarakat Inhil, begitu juga bagi masyarakat Karimun sehingga akan saling menguntungkan antar kedua pihak.

Selain antar Kabupaten, kerjasama ini menurut politisi dari Partai Golkar Inhil ini juga bisa disebut dengan kerjasama antara dua Provinsi. Jadi, alangkah bagusnya, MoU ini tidak sekedar hubungan antara dua Bupati, namun juga perlu diketahui oleh kepala daerah Provinsi Riau dan Kepri. “Jika begitu maka kerjasama ini akan lebih terasa manfaatnya,” imbuhnya.

Bahkan katanya, yang lebih positifnya kerjasama antara dua derah tersebut akan lebih mempermudah dalam mengajukan anggaran APBN ke DPR RI, karena hal seperti ini termasuk dalam kepentingan nasional.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Guna mewujudkan Tembilahan sebagai kota yang bersih dan bebas sampah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta melibatkan kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT).

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Inhil, Okta Hasanatan karena mengingat IRT merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Kota Tembilahan.

“Berbagai program Pemkab Inhil untuk menciptakan Kota Tembilahan yang bersih, tentunya harus melibatkan IRT didalamnya,” tutur Okta, belum lama ini.

Melibatkan IRT dalam program kebersihan lingkungan, lanjut Okta, dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, salah satunya dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan.

“Caranya bisa melalui organisasi wanita atau kelompok yasinan ibu-ibu, dengan memberikan pemahaman kepada mereka, sehingga mendukung dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan,” terangnya.

Lebih jauh politisi dari Partai Golongan karya (Golkar) Inhil ini menyatakan, dirinya turut prihatin melihat kondisi Tembilahan yang terdapat banyak sampah di mana-mana. Padahal, banyak tersedia tong-tong sampah, baik sampah organik maupun non organik.

“Ini terjadi karena SDM kita yang kurang, itulah kenapa saya menekankan kepada intansi terkait, baik itu Badan Lingkungan Hidup maupun Dinas Kebersihan untuk mengikutsertakan IRT dalam mewujdkan Tembilahan sebagai kota bebas sampah,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) diminta untuk memperjelas persyaratan dan kategori penyaluran beasiswa bagi seluruh mahasiswa di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Herwanissitas kepada sejumlah awak media, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, selama ini pihaknya sulit membedakan kategori beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa di Negeri Seribu Parit.

“Setahu saya, beasiswa itukan tidak hanya untuk kalangan mahasiswa yang tidak mampu saja, tapi ada juga beasiswa bagi mahasiswa berprestasi,” tutur Herwanissitas.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap, Bagian Kesra Setda dapat menganggarkan juga beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi

“Sebenarnya, yang dianggarkan Pemda itu adalah Bantuan Sosial (Bansos), tapi selalu dipemahaman kalangan mahasiswa biasanya disebut dengan beasiswa,” terangnya.

Dijelaskan Herwanissitas, Bansos ini berbeda dengan Hibah yang biasanya juga sudah dianggarkan oleh Pemkab Inhil setiap tahunnya.

“Kalau Bansos bisa didapatkan secara berturut-turut, apalagi jika seseorang itu masuk dalam kategori terkena dampak sosial, sedangkan kalau Hibah tidak,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam waktu dekat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berencana akan memanggil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk duduk bersama dan menentukan langkah-langkah ke depan, khususnya dalam upaya pelaksanaan program pembangunan di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyikapi dampak dari turunnya harga minyak dunia, yang berpengaruh pada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Inhil hingga mencapai sebesar Rp 280 miliar dari sebelumnya Rp 1,8 triliun.

Dikatakan Dani, pemanggilan ini bertujuan untuk menentukan program apa saja yang harus ditunda pembangunannya terlebih dahulu.

“Kami akan panggil Pemkab Inhil secepatnya untuk menentukan program prioritas mana yang lebih kita utamakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda,” tutur Dani dihadapan sejumlah mahasiswa yang melakukan demo di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (18/2/2015).

Dijelaskan Dani, pengurangan DBH sebesar Rp 280 miliar ini, tentunya sangat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi jalannya program pembangunan di Negeri Seribu Parit. Apalagi APBD Murni 2015 sudah disahkan sejak Bulan November 2014 lalu.

“Jadi, kita akan menentukan program mana yang mau ditunda, karena semua program yang sudah disetujui sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” terangnya.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar dampak dari pengurangan DBH tidak menimbulkan gejolak sosial di Kabupaten Inhil.

“Dengan berkurangnya DBH ini sudah jelas berdampak pada bidang perekonomian. Namun kami harapkan hal ini tidak sampai menimbulkan gejolak sosial, supaya semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.(adi)