TEMBILAHAN (detikriau.org) – Aksi demonstrasi yang digelar puluhan alumni dan siswa SMAN 1 Tembilahan Kota berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Jumat (27/2/2015). Menyikapi tuntutan massa, senin mendatang, Ketua DPRD Inhil janjikan panggil pihak-pihak terkait.

Masih senada dengan yang telah disampaikan massa di Kantor Disdik Inhil, di gedung wakil rakyat ini mereka juga meminta kejelasan keberadaan sekolah mereka, termasuk Kepala Sekolah yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana harian.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan bahw pihaknya akan segera memanggil berbagai pihak terkait, guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan adek-adek yang masih mau mengadu ke Kantor DPRD ini, masalah tuntutan akan kita bicarakan secepat mungkin,” tutur Dani.

Dijelaskan Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, secepatnya pada Senin (2/3/2015) nanti pihaknya akan mengundang Dinas Pendidikan, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Tembilahan, Pelaksana Harian Kepala Sekolah, 4 Wakil Kepala Sekolah, aliansi dan alumni, termasuk Kepala Bappeda dan Asisten II Setdakab Inhil.

“Hari Senin nanti kita panggil semua pihak terkait untuk membahas ini, semoga saja permasalahan ini dapat cepat terselesaikan,” imbuhnya.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) juga diharapkan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam juga tidak akan berpengaruh pada program penyelamatan kebun kelapa masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar diskusi bersama perwakilan mahasiswa, di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Dani, program penyelamatan kebun kelapa masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama Pemkab Inhil. Pasalnya, sekitar 70 persen lebih masyarakat di Negeri Seribu Parit ini berprofesi sebagai petani, yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan kelapa.

“Walaupun DBH kita berkurang, program penyelamatan kebun kelapa masyarakat jangan sampai dipangkas dari usulan kita semula, seperti pembangunan tanggul sepanjang 400 km,” tutur Dani.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, ke depan pihaknya akan terus mendorong pemda untuk lebih maju, sehingga tidak hanya berkutat pada permasalahan tanggul dan trio tata air saja, tetapi sudah masuk pada peningkatan kualitas dan hasil perkebunan kelapa.

“Kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang semakin kritis saat ini harus menjadi prioritas utama penyelesaiannya oleh seluruh pihak terkait, khususnya Pemkab Inhil selaku pelaksana dan pengambil kebijakan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat terutama para petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diimbau agar menggunakan bibit kelapa yang baik, untuk ditanam di lahan perkebunan kelapa milik mereka.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Ferriyandi saat melakukan diskusi bersama perwakilan mahasiswa, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Ferriyandi, tumbuh kembangnya perkebunan dan pohon kelapa masyarakat, sangat bergantung dan ditentukan oleh bibit yang digunakan oleh para petani, serta ditambah perawatan yang intensif.

“Jadi, supaya hasil perkebunan kelapanga maksimal, petani harus menggunakan bibit kelapa yang unggul dan berkualitas,” tutur Ferriyandi.

Sedangkan selama ini, kata Ferriyandi, para petani kebanyakan hanya menggunakan bibit kelapa yang sudah tua dan jatuh dari pohonnya, sehingga tidak bisa diketahui apakah bibit itu bagus atau tidak.

“Hal inilah yang membuat hasil produksi kelapa masyarakat menurun dan tidak sesuai dengan harapan,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, diperparah lagi dengan adanya serangan berbagai hama dan intrusi air laut, yang membuat keberadaan perkebunan kelapa masyarakat semakin mengkhawatirkan.

“Karena itu, juga diperlukan dukungan dari seluruh pihak terkait, khususnya Pemkab Inhil, dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa milik masyarakat ini,” imbunya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah mahasiswa Indragiri Hilir (Inhil) yang berasal dari beberapa Universitas di Provinsi Riau mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (24/2/2015).

Kedatangan para mahasiswa ini sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin, serta dalam rangka mendiskusikan berbagai persoalan terkini yang terjadi di Negeri Seribu Parit.

Guna memfasilitasi kedatangan mahasiswa itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengajak para mahasiswa berdiskusi di ruangannya yang berada di lantai 2 Gedung DPRD Inhil.

Selain itu, pertemuan ini juga diikuti Wakil Ketua DPRD, Ferriyandi serta sejumlah Ketua dan Anggota Komisi di DPRD Inhil.

Beberapa persoalan penting yang menjadi pembahasan mahasiswa dan para wakil rakyat, diantaranya terkait dengan anjloknya harga kelapa, sengketa lahan masyarakat dan perusahanaan serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas jelek di Tembilahan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menjelaskan bahwa selama ini pihaknya di DPRD Inhil terus menjadi pengingat bagi Pemkab apabila mereka lupa terhadap berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan.

Seperti terkati tidak stabilnya harga kelapa, dikatakan Dani pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada Pemkab untuk melakukan opsi-opsi yang dapat membuat harga kelapa di Inhil ini stabil sehingga tidak membuat petani kelapa menjadi prustasi.

“Kita juga terus mengawal agar anggaran penyelamatan kebun-kebun masyarakat tidak terganggu, disamping itu kita juga meminta Pemkab Inhil untuk lebih cepat mengambil langkah pencegahan,” tutur Dani.

Dijelaskan Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, terkait infrastruktur yang pembangunannya tidak berkualitas baik, untuk tahun ini kejadian tersebut semaksimal mungkin tidak terjadi lagi, apalagi sudah ada penambahan SOTK baru.

“Kita sudah setujui pemecahan Dinas PU menjadi 3, jadi diharapkan tahun ini pembangunan berbagai infrastruktur tidak ada kendala lagi,” pungkasnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-II masa persidangan 1 tahun sidang 2015, dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Inhil, Senin (23/2/2015) malam.

Adapun yang menjadi prioritas dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Inhil diantaranya, pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubungan di sejumlah daerah, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Sedangkan dalam hal ekonomi adalah masalah penyelamatan kebun kelapa masyarakat yang saat ini cukup banyak yang terendam, mengakibatkan produksi menurun.

Selanjutnya, masalah pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi prioritas utama agar segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, apakah itu secara kualitatif maupun kuantitatif, mutu, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Feriyandi didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Syahruddin ini, dihadiri oleh Bupati diwakili Asisten II Setda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, serta sejumlah anggota DPRD dan Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Feriyandi dalam kata pembukanya mengatakan, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh masing-masing komisi ini merupakan aspirasi masyarakat yang didapatkan melalui reses, kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

“Diharapkan, pokok-pokok pikiran yang disapaikan ini dapat menjadi acuan untuk pembangunan daerah pada tahun 2016 mendatang,” tutur Ferriyandi.

Sementara itu, Asisten II Setda, Fauzar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dalam perencanaan pembangunan Negeri Seribu Parit ke depan.

“Pembangunan fisik di Inhil memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu jangka waktu yang cukup panjang untuk menuntaskannya, karena dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, harus ada komitmen kita bersama,” katanya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir berharap adanya pengurangan DBH tidak akan berdampak pada sektor perkebunan dan pertanian. Terhambatnya penyelamatan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Inhil ini akan memberikan dampak sangat signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara umum

Menurut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, apapun alasannya, ia berharap Bupati Inhil tetap berkomitmen menepati janji yang telah disampaikannya kepada masyarakat Inhil khususnya dalam upaya memperbaiki sektor pertanian secara luas.

“Tidak ada bahasa lain, komitmen Bupati sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten ini untuk perbaikan sektor pertanian harus ditepati kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Tegas Junaidi

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang-pun berpendapat senada. Menurut pria kelahiran enok 45 tahun silam ini, program penyelamatan sektor perkebunan seperti pembuatan tanggul dan normalisasi parit merupakan program yang sudah tertunda pada tahun anggaran sebelumnya. Ia berharap tahun anggaran 2015 ini kejadian serupa tidak sampai berulang kembali.

“Kalau memang harus ada penundaan beberapa program disebabkan adanya pengurangan DBH, jangan sentuh sektor pertanian. Sektor ini berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan harus kita prioritaskan,” Pinta Sindrang

Untuk penundaan beberapa program lainnya akibat pengurangan DBH ini ia berharap agar dapat diakomodir pada anggaran perubahan.

“Kita sebagai DPRD pastinya akan berdiri tegak dibelakang pemerintah selama perjuangan kita senada untuk kepentingan masyarakat. Tapi kita akan berdiri berlawanan jika kondisi itu terjadi sebaliknya.” Ingatkan Sindrang. (dro)