Pasca Kebakaran di SMPN 1 Tembilahan,

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) meminta agar proses belajar mengajar tidak terganggu dengan adanya musibah yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Tembilahan kemarin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin terkait dengan musibah kebakaran yang sempat menghanguskan 4 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tembilahan, Jalan Prof M Yamin, Rabu (4/3/2015) malam.

Dikatakan Syahruddin, SMPN 1 Tembilahan ini merupakan salah satu sekolah dan bangunan yang telah berdiri cukup lama di Kota Tembilahan. Kondisi itulah yang diperkirakan menjadi penyebab kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke ruangan lain yang ada di sekitarnya.

“Inikan sekolah lama, jadi kayu dan papannya sudah banyak yang kering. Berkemungkinan, hal tersebut yang membuat banyak ruangan terbakar,” tutur Syahruddin kepada sejumlah awak media saat melihat langsung terjadinya musibah kebakaran di TKP, kemarin.

Kendati demikian, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, musibah yang cukup sering melanda sejumlah daerah di Negeri Seribu Parit tersebut tidak sampai mengganggu aktifitas belajar para siswa.

“Apalagi, tak lama lagi anak-anak kita ini akan menghadapi Ujian Nasional (UN). Jadi, kita harapkan musibah ini tidak menghambat mereka untuk belajar dan mempersiapkan diri menjelang UN,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pendamping desa.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam dalam upaya meningkatkan kinerja pendamping desa, khususnya terkait pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Dani, apabila ada pendamping desa yang mengundurkan diri atau dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seharusnya BPMPD dapat segera mencari pengganti.

“Selama ini, kita banyak mendapatkan laporan tentang kinerja sejumlah pendamping desa. Jadi, harus ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait,” tutur Dani saat berbincang dengan sejumlah awak media, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, pendamping desa itu harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya, yakni mendampingi aparatur desa dan masyarakat saat proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan berbagai program pembangunan daerah.

“Apalagi, Program DMIJ ini tidak hanya sebatas membagi-bagi pembangunan infrastruktur di setiap desa saja, tapi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Itulah gunanya pendamping desa,” terangnya. (adi)

Tembilahan (detikriau.org) – April 2015 mendatang diyakini pasokan listrik PLN Rayon Tembilahan sudah dapat kembali berjalan normal.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada detikriau.org melalui sambungan BlackBerry, selasa (3/3) malam. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil ini, penegasan itu diperoleh setelah dilakukannya pertemuan antara Komisi III DPRD Inhil dengan GM PLN Wilayah Riau di Pekanbaru, Doddy B Pangaribuan, rabu (25/2) yang lalu.

“Kedatangan kita ke PLN Wilayah Riau untuk mempertanyakan persoalan defisit daya yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir yang sudah cukup meresahkan masyarakat. Alhamdulillah kita mendapatkan penegasan, April 2015 mendatang, persoalan ini sudah dapat diatasi. Pasokan daya PLN akan kembali normal,” Sampaikan Iwan

Berdasarkan penjelasan pihak PLN ditambahkan Iwan, defisit daya yang terjadi di Tembilahan disebabkan adanya kerusakan beberapa unit mesin sewa. Untuk mengatasi defisit tersebut, pihak PLN sedang melakukan proses perbaikan yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan.

Disamping melakukan perbaikan, pihak PLN juga sedang melakukan proses sewa mesin baru dengan pihak ketiga yang dalam hal ini sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi kedudukan mesin tersebut dengan kontrak daya sebesar 4 MW.

Berdasarkan perhitungan pihak PLN, beban puncak PLN Rayon Tembilahan sekitar 13 MW, sedangkan daya yang mampu diproduksi hanya sebesar 10,5 MW. artinya PLN masih mengalami defisit sekitar 2,5 MW.

Upaya perbaikan kerusakan mesin pembangkit yang di lakukan PLN saat ini yang di perkirakan akan selesai dalam 2 minggu kedepan adalah sekitar 1,8 MW. Setelah perbaikan mesin selesai, daya mampu PLN menjadi 12,3 MW. Dengannya PLN juga masih mengalami difisit daya sekitar 0.7 MW

“ namun menurut pihak PLN defisit tersebut akan teratasi dengan masuknya mesin sewa baru dengan daya mampu 4 MW, sekitar bulan april sesuai dengan kontrak pihak ketiga PLN akan memasok daya tersebut. Artinya nanti PLN rayon Tembilahan akan memiliki daya mampu sekitar 16,3 MW. ada surplus daya sekitar 3,3 MW,” Urai Iwan menerangkan penjelasan dari Pihak PLN

Dalam kesempatan pertemuan itu, Iwan juga memintakan kepada pihak PLN untuk merencanakan kontrak baru pada tahun 2016 menggantikan mesin yang sudah tua, seperti mesin yang disewa dari pihak PT. BPG, PT. MPI, dan PT. TBMA agar pasokan listrik terhadap masyarakat Inhil tidak lagi terjadi defisit di karenakan mesin sewa yang sering rusak.

“Alhamdulillah pihak PLN juga menyetujui peremajaan kontrak sewa mesin baru di tahun 2016,” Syukuri Iwan

Selain mengatasi defisit daya PLN Rayon Tembilahan, PLN Wilayah Riau juga telah mendatangkan mesin sewa baru bagi kebutuhan pelanggan PLN di Kuala Enok dan Pulau Kijang.

“ saat ini mesin telah sampai di lokasi dan dalam proses perakitan di masing-masing daerah.” Tandas Iwan.

Selain dihadiri oleh GM PLN Wilayah Riau, pertemuan itu juga dihadiri oleh Manajer Perencanaan, Manajer Pembangkit, Pihak PLN Area Rengat, PLN Rayon Tembilahan dan PLN Rayon Kuala Enok. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pasca aksi demonstrasi sejumlah alumni dan siswa SMAN 1 Tembilahan pada Jumat (27/2/2015) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, Senin (2/3/2015).

RDP yang dilaksanakan di ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, Asisten II Setda, Kepala dan Sekretaris Disdik, Mantan Kepsek dan Plh Kepsek, perwakilan Bappeda dan 4 Wakil Kepsek.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam mengatakan, pemanggilan seluruh pihak terkait ini menyangkut dengan aksi damai 2 hari lalu.

“Saya resah jika permasalahan ini tidak cepat terselesaikan, apalagi ini menyangkut dengan dunia pendidikan. Jadi, kenapa kita panggil bapak dan ibu ke sini, tidak lain tujuannya untuk menyelesaikan permasalah ini,” tutur Dani.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga mempertanyakan isu politisasi yang disampaikan alumni SMAN 1 Tembilahan saat aksi demonstrasi di depan para wakil rakyat Jumat lalu.

“Kadisdik mungkin bisa menjelaskan, kenapa Kepala Sekolah SMAN 1 Tembilahan itu memakai Pelaksana Harian (Plh), kenapa tidak ditunjuk definitive, apa kita kekurangan SDM,” tanya Dani.

Menanggapi hal itu, Kadisdik Inhil, Helmi D membantah adanya politisasi pada sekolah tersebut. Ia menyatakan bahwa penempatan Plh ini hanya sementara waktu saja.

“Karena sebentar lagi akan dilaksanakan UN dan Kepsek yang lama sudah pensiun, makanya kita tunjuk dulu Plh. Pokoknya pada April ini kita letakkan Kepsek definitif,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pihak kontraktor yang menjadi rekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan untuk melaporkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ke jalur hukum apabila diketahui tidak transparan dalam melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut.

Hal itu dimintakan oleh anggota DPRD Inhil, Adli Zulbahri terkait dengan keluhan para kontraktor yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia kepada Komisi III DPRD Inhil, belum lama ini.

“Jika mengetahui ULP tidak transparan, jangan diam saja, surati Pemkab atau kalau perlu leporkan ke jalur hukum,” tutur Adli Zulbahri, yang juga anggota Komisi III DPRD Inhil.

Dijelaskan Adli Zulbahri, untuk mengikuti pelelangan adalah hak setiap kontraktor, sehingga seharusnya tidak ada pihak-pihak lain yang membatasi kinerja para komtraktor.

Kendati demikian, lanjut politisi partai Nasional Demokrat ini, semua rekanan juga harus untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan ULP, sehingga kontraktor juga lebih mudah dalam mengikuti pelelangan berbagai proyek yang diajukan oleh Pemkab Inhil.

“Lengkapi juga persyaratannya, karena jika semua sudah lengkap dan ULP masih bermain, maka itu sudah menyalah. Saya harap teman-teman kontraktor juga lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk belajar dari persoalan yang terjadi di tahun 2014 lalu, sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2015 ini, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

“Persoalan di tahun 2014 lalu, hendaknya dijadikan pembelajaran, supaya tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Edi, berbagai permasalahan yang timbul pada tahun sebelumnya, yakni rendahnya keterserapan anggaran dan progres pekerjaan yang jauh dari harapan, dimana banyak paket-paket pekerjaan yang tidak terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

“Semua itu tergambar pada struktur APBD yang setiap tahunnya mengalami trend Silpa yang meningkat. ini tentunya akan memberikan dapak yang tidak baik bagi Pemkab, masyarakat dan daerah,” terangnya.

Oleh karena itu, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta Pemkab Inhil, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan kerjanya, jangan sampai kesalahan-kesalah itu terulang kembali.

“Alangkah baiknya seluruh paket pekerjaan dimulai sedini mungkin, sehingga kejadian dahulu tidak terjadi lagi,” imbuhnya.(adi)