TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menambah serta melengkapi peralatan dan tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Musa dan Tengku Sulung.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan memaksimalkan keberadaan dua RSUD berplat merah tersebut.

Dikatakan Dani, Pemkab Inhil harus memberikan perhatian khusus bagi RSUD Raja Musa yang terletak di Guntung dan RSUD Tengku Sulung yang terletak di Pulau Kijang.

Pasalnya, keberadaan dua RSUD milik Pemerintah Daerah ini akan dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya bagi para pasien dari daerah setempat.

“Untuk tahun 2016 nanti, kita mengusulkan agar keberadaan RSUD Raja Musa dan Tengku Sulung dapat lebih diperhatikan oleh Pemda melalui dinas dan insansi terkait, sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah lagi datang ke Tembilahan jika ingin berobat, karena disamping membutuhkan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh,” tutur Dani saat menyampaikan padangan pada Musrenbang RKPD, di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, kemarin.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, Pemkab Inhil juga harus memprioritaskan program pembangunan di bidang infrastruktur dan perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Parit, seperti penyelamatan perkebunan kelapa.

“Semua yang kita usulkan ini, sudah sejalan dengan visi dan misi yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk bidang lainnya, seperti pendidikan,” imbuhnya.(adi/adv)

“Terkait Tawaran Kerjasama Perusahaan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Saat ini, pola kemitraan yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani, dinilai sangat memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti pola kerjasama 65-35 (perusahaan 65 dan petani 35) yang diiming-imingi perusahaan, inikan tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan. Belum lagi ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto meminta seluruh pihak terkait terutama Pemerintah Daerah (Pemda), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terjadap kerjasama ini.

“Sekarang, perusahan-perusahaan sudah masuk hampir di setiap kecamatan. Inilah yang harus diantisipasi dan dicari jalan keluarnya, supaya tidak ada masyarakat kita yang dirugikan oleh pihak perusahaan,” tutur Edy saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita,” terangnya.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait harus segera menyikapi permasalahan ini, dalam upaya menyelamatkan masyarakat di Negeri Seribu Parit ini dari tangan penjajah.

“Pemangku kepentingan harus melihat posisinya, yakni sebagai pengayom dan pelindung masyarakatnya. Jangan pernah lupa akan hal itu,” pungkasnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Membangun suatu daerah tidak semudah membalik telapak tangan, karena itu dibutuhkan komitmen bersama antar seluruh elemen yang ada, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga masyarakat di daerah setempat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menanggapi adanya isu ketidakharmonisan antara para pemangku jabatan di Negeri Seribu Parit ini.

Dikatakan Yusuf Said, untuk membangun dan memajukan daerah ini tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada kerjasama yang baik dengan seluruh pihak terkait. Jadi, jika ada berbagai persoalan yang terjadi, seharusnya tidak menimbulkan perselisihan.

“Mari kita terus bekerjasama dan saling mendukung, karena untuk membangun daerah perlu sinergi dari semua pihak,” tutur Yusuf Said.

Lebih lanjut dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, apapun permasalahan yang menyebabkan timbulnya pergesekan dan ketidakharmonisan, hendaknya dapat dikesampingkan.

“Sekarang ini, yang paling penting itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, Yusuf Said mengajak seluruh pihak terkait agar mengenyampingkan berbagai kepentingan pribadi dan golongan, serta lebih mengutamakan kepentingan orang banyak.

“Itulah kuncinya untuk membangun negeri kita tercinta ini,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh guru atau tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Pasalnya, masa depan suatu bangsa atau daerah sangat bergantung pada generasi penerus yang dididiknya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Adriyanto saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Adriyanto, profesi guru merupakan salah satu pekerjaan mulia, yang dapat digeluti oleh siapa saja yang dinilai mampu dan telah memenuhi berbagai persyaratan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, siapa saja yang telah diberi amanah dan kepercayaan untuk mengemban profesi tersebut, hendaknya dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

“Contohnya dalam mendidik para siswa di sekolah, seorang guru jangan pernah pilih kasih dan membeda-bedakan anak didiknya, apalagi kepada siswa yang bandel,”

tutur Adriyanto.

Dijelaskan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Inhil ini, tidak mesti siswa yang bandel itu menjadi penjahat nantinya, karena banyak juga mereka yang dulunya bandel di sekolah, sekarang bisa berhasil serta mampu menduduki jabatan tertentu dan strategis di Negeri Seribu Parit.

“Jadi, jangan sepelekan siswa, tetap berikan motivasi dan dukungan kepada mereka, untuk menjadi lebih baik dan meraih cita-cita di masa depan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera memanfaatkan keberadaan bangunan eks stand MTQ Riau ke-33 tahun 2014, yang terletak di Jalan Kapten Mukhtar Tembilahan.

Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan maraknya berita yang menyebutkan bahwa bangunan-bangunan itu telah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil ini menilai, Pemkab Inhil terkesan lepas tangan dari tanggung jawabnya, karena hanya membiarkan bangunan-bangunan yang telah didirikan dengan cukup megah itu tanpa menggunakannya untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat.

“Kalau memang mau digunakan, seharusnya dijaga, bukan dibiarkan saja seperti itu,” tutur Herwanissitas, kemarin.

Ditegaskan Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jangan sampai bekas stand MTQ Riat itu dijadikan tempat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan norma sosial.

“Jika ada peruntukan yang lebih jelas, segera manfaatkan,” tambahnya.

Untuk diketahui, sedianya bangunan bekas stand MTQ Riau yang terletak di eks lokasi Pujasera Tembilahan ini rencananya akan digunakan oleh Pemkab Inhil untuk tempat memamerkan berbagai produk khas dari Negeri Seribu Parit.

Namun sayangnya, hingga saat ini bangunan-bangunan itu belum juga digunakan dan terkesan terbengkalai, karena tidak dijaga dan dirawat oleh pihak terkait.(adi/adv)

“Terkait Upaya Penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) seharusnya lebih memperhatikan nasib para petani di daerah tersebut dari pada hanya mementingkan kegiatan yang bersifat seremonial belaka.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Inhil, HM Yusuf Said. Kritikan ini disampaikan menurutnya karena mengingat sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga tumbuh kembangnya perekonomian sangat bergantung pada produktivitas hasil dari dua sektor tersebut, khususnya perkebunan kelapa.

“Janganlah kita hanya bermain dengan simbol-simbol, harus ada “action” nyata dan langsung di lapangan, seperti punya tanah, kenapa tidak digunakan untuk pembibitan kelapa,” tutur Yusuf Said saat berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Yusuf Said, saat ini cukup banyak permasalahan perkebunan masyarakat yang harus menjadi prioritas utama oleh Pemkab Inhil, seperi harga kelapa, alih fungsi lahan, perkebunan kelapa yang sudah tidak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intrusi air laut dan kebun yang rusak parah.

Kondisi dan ketidakberdayaan para petani tersebut, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini harusnya menjadi perhatian serius dan dicari jalan keluarnya oleh Pemkab Inhil melalui dinas dan instansi terkait.

“Jadi, jangan hanya bisa menanam kelapa di median jalan yang merupakan simbol saja, harus ada langkah konkrit dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat,” pungkasnya.(adi/adv)