“Tunggakan Pelanggan Tercatat 12 Milyar Lebih”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Melihat situasi dan kondisi PDAM Tirta Ibdragiri sangat memprihatinkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menyikapi kondisi tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dani M Nursalam pada rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Inhil bulan Maret di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Selasa (17/3/2015).

“Pemkab harus serius perhatikan kondisi PDAM, karena saat ini sudah sangat memprihatinkan, baik dari sisi pelayanannya termasuk juga belum ada direktur definitifnya,” ujar Dani.

Mirisnya lagi, Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil mengaku sangat kaget setelah mengetahui dari hasil hearing kemaren kalau tunggakan pelanggan PDAM Tirta Indragiri ini mulai tahun 2007 sampai 2014 tercatat mencapai Rp 12 miliyar lebih.

Apalagi katanya, modal yang dikantongi pihak PDAM Tirta Indragiri sangat minim. Dan ini menjadi perhatian khusus bagaimana nasib kebutuhan air kota Tembilahan kedepan.

“Kami sangat terkejut, tunggakan masyarakat yang belum bayar itu sangat tinggi. Dari permasalahan ini jadi pertanyaan bagi kami, sepertinya PDAM Tirta Indragiri ini hanya bisa menjual saja, tetapi menagih tidak bisa,” tukasnya.

Dengan demikian, dimintanya kepada Pemkab untuk mencari solusi bagaimana PDAM Tirta Indragiri ini kembali eksis. “Minimal kita pikirkan bersama bagaimana mencarikan modal untuk kembali memulihkan pelayanan PDAM ini,” pungkas Dani.(mirwan/adv)

Hearing Komisi III dan PDAM TI

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) mengelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama management Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) di Gedung DPRD Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (16/3/2015).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna ini dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam, perwakilan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna mempertanyakan apa solusi dari managemen PDAM TI, untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat.

“Akhir-akhir ini, kita mendengar pelayanan dari PDAM TI kurang maksimal, sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat, karena selain PLN mati, PDAM juga mati. Jadi, kita ingin mengetahui apa jalan keluarnya,” tutur Iwan Taruna.

Menjawab pertanyaan tersebut, Plt Direktur Utama PDAM, Abdul Muin yang baru menjabat 1 bulan ini mengakui bahwa pelayanan PDAM semakin menurun karena disamping permasalahan internal juga ada permasalahan dari luar, seperti kondisi pemadaman listrik PLN Rayon Tembilahan.

“Kita juga sangat bergantung dengan PLN. Jika PLN mati, maka otomatis distribusi air bersih dari PDAM ke pelanggan juga mati,” terang Abdul Muin.

Senada dengan itu, Kepala Bagian (Kabag) Produksi dan Distribusi PDAM TI, Kamusni menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 lalu, PDAM TI sudah mengalami devisit, dikarenakan biaya produksi tidak balance dengan harga jual, ditambah lagi air yang diproduksi tidak ada penambahan kapasitas, yang ada hanya penggantian.

“Jadi, dari sisi produksi masih kurang ditambah lagi kebocoran watermeter kita masih tinggi, karena seharusnya dalam jangka waktu 5 tahun harus ada penggantian baru, hanya saja saat ini terkendala finansial,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Iwan Taruna menyatakan PDAM TI harus diselamatkan. Tidak hanya seperti yang dilakukan Pemkab Inhil selama ini, yaitu hanya membantu di bidang infrastruktur, sedangkan kebutuhan PDAM TI yang paling penting adalah di bidang produksi.

“Inti masalahnya di PDAM TI adalah besar pasak daripada tiang. Dimana, pendapatan tidak imbang dari pengeluaran yang sangat besar. Jadi, permasalahan yang harus segera diatasai adalah terkait produksi,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Berbagai permasalah yang timbul di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini, dinilai karena faktor banyaknya jabatan yang dipegang oleh aparatur yang memang tidak ahli dibidangnya, sehingga kinerja yang dihasilkan pun tidak maksimal.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junadi saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Junaidi, berbagai permasalahan seperti minimnya infrastruktur, kerusakan perkebunan kelapa dan lain sebagainya adalah akibat dari penempatan aparatur, khususnya para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak pada tempatnya.

“Seperti diriwayatkan dalam Hadist Rasulullah SAW, yakni jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,” tutur Junadi.

Oleh karena itu, Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan, jika Bupati benar-benar ingin memajukan Negeri Seribu Parit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hendaklah dapat memilih kepala SKPD yang memang ahli serta menguasai tugas dan tanggung jawab di instansi yang dipimpinnya.

“Ke depan, kita harapkan aparatur yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk memegang jabatan, hendaknya dapat berkerja dengan baik dan maksimal, dalam upaya membangun dan memajukan daerah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi III DPRD Inhil, Zulbahri berjanji bahwa pihaknya akan terus mendesak managemen PLN, untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan kelistrikan di Kota Tembilahan dan sekitarnya.

“Kita minta pihak PLN secepatnya menyelesaikan kondisi pemadaman listrik bergilir, yang semakin parah melanda Tembilahan saat ini,” tutur Zulbahri kepada awak media, kemarin.

Untuk diketahui, rencana PLN Rayon Tembilahan untuk mengakhiri pemadaman bergilir di Kota Tembilahan dan sekitarnya pada awal bulan April mendatang sepertinya tidak akan bisa diwujudkan. Pasalnya, sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk itu masih tidak jelas sejauh ini.

“Mesin sewa baru yang dijanjikan entah dimana keberadaannya, begitu juga lokasi penempatan mesin tersebut yang belum selesai dibangun, sehingga harapan kita terbebas dari pemadaman bergilir masih kabur,” terang Zulbahri.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Nasdem Inhil ini, pihaknya juga telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak PLN Wilayah Riau, dimana keputusannya sejauh ini juga tidak jelas.

“Tidak ada kepastian yang bisa disampaikan pihak PLN sampai hari ini,” tambahnya.

Lebih jauh Zulbahri mengatakan bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan pembagunan gedung baru yang direncanakan untuk mesin sewa baru tersebut, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Bangunan pondasi tempat mesin kita nilai dibuat asal jadi dan sangat rapuh untuk dijadikan pondasi sebuah mesin ugm besar, saat ini saja sudah banyak yang pecah dan retak,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada manajemen PLN Rayon Tembilahan, untuk segera mengaktifkan nomor telp pengaduan yang bisa diakses dan dihubungi oleh masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD, Edi Hariyanto saat menggelar hearing bersama manajemen PLN Rayon Tembilahan, di salah satu ruangan di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilajan, kemarin.

Dikatakan Edi, dengan kondisi listrik hidup-mati seperti sekarang ini, tentu keberadaan nomor telp pengaduan PLN sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat bisa bertanya langsung tentang apa yang terjadi di PLN, yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir kepada para pelanggan.

“Saya saja yang anggota dewan susah menghubungi pihak PLN, untuk mengetahui kondisi yang terjadi disana. Sudah beberapa kali saya hubungi, tapi tak masuk-masuk. Kalau sudah begitu, bagaimana masyarakat bisa tahu,” tutur Edi.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini berharap agar pihak PLN dapat memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi di wilayah kerjanya, sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

“Jadi, tolonglah diaktifkan nomor telpon pengaduannya, biar kita semua bisa tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Lagi pula, tak mungkin setiap saya ingin mengetahui kondisi PLN harus menghubungi Managernya Pak Budi,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan bahwa nomor telpon pengaduan PLN memang sudah cukup lama berganti, dan mungkin belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik.

“Nomor telpon pengaduan kita sudah berganti dengan yang baru. Jadi, bagi mayarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi tentang PLN, silakan hubungi kami di nomor telpon (0761)123,” kata Budi.

Untuk diketahui, hingga saat ini PLN Rayon Tembilahan masih melakukan pemadaman bergilir bagi para pelanggannya, dengan durasi 8 jam hidup dan 8 jam mati. (adi/adv dprd)

Kondisi tersebut dikarenakan rusaknya sejumlah mesin sewa dan masih dalam proses perbaikan oleh teknisinya. Akibat hal itu, dari beban puncak sebesar 13 mw, PLN hanya mampu menyediakan 5 mw, sehingga jadilah defisit daya sebesar 8 mw..(adi/adv dprd inhil)

“Hearing Terkait Pemadaman Listrik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menyikapi kondisi pelayanan PLN Rayon Tembilahan yang dinilai semakin parah setelah diberlakukannya pemadaman bergilir 1:1, DPRD Kabupate Inhil menggelar hearing bersama jajaran aparatur PLN Rayon Tembilahan, Kamis (12/3/2015) sore.

Hearing yang dilaksanakan di salah satu ruangan di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Iwan Taruna dan didampingi para anggotanya.

Tampak hadir Sekretaris DPRD, perwakilan Distamben, Manager PLN Rayon Tembilahan dan anggota, serta LSM, mahasiswa dan sejumlah wartawan liputan Inhil.

Pada kesempatan itu, meskipun dicecar berbagai pertanyaan terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Tembilahan dan sekitarnya saat ini, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan dirinya hanya sebatas pelayanan. Sedangkan untuk pengambilahan keputusan, berada di tangan PLN Area Rengat dan PLN Wilayah Riau.

Seperti penyampaian Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna yang mempertanyakan apa langkah PLN untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik dengan dirasi 8 jam hidup dan 8 jam mati.

“Saya pikir kalau pihak PLN mau berusaha lebih keras dan maksimal lagi pasti bisa, karena waktu MTQ kemarin PLN kita bisa hidup normal,” tutur Iwan, politisi dari PKB Inhil ini.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD, Edi Haryanto meminta pihak PLN, untuk menjelaskan semua permasalahan yang dihadapi secara gamblang, tanpa ditutup-tutupi lagi, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Kondisi ini harus segera diperbaiki, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, akibat kondisi ini cukup banyak peralatan elektronik masyarakat yang rusak, serta untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran karena konsleting listrik,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan alasan yang menyebabkan devisit daya listrik terus bertambah. Dimana, hal itu dikarenakan mesin kontrak yang ada saat ini masih menggunakan mesin yang berumur cukup tua, sehingga mudah rusak dan sulit diperbaiki.

Inilah yang membuat perbaikannya terlambat, lanjut Budi, tetapi jika mesin PLN yang mengalami kerusakan, hari ini dipanggil teknisi, besok bisa langsung datang dan diperbaiki. Namun karena mesin sewa yang rusak, tentu masih harus menunggu berbagai proses yang dilakukan oleh pihak yang memiliki mesin.

“Jadi, kami minta Komisi III untuk dapat berkoordinasi dan melakukan mediasi dengan PLN Area Rengat dan PLN Wilayah Riau, khususnya terkait kerusakan dan gangguan di mesin sewa,” imbuhnya.

Usai melakukan hearing, seluruh yang hadir saat itu langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PLN Parit IV, Kecamatan Tembilahan Hulu, guna melihat langsung kondisi PLN di lapangan.(adi/adv)