Tembilalhan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta agar pers dapat membantu mengekplor berbagai persoalan yang ada di Inhil  khususnya persoalan perkebunan kelapa rakyat. Diakuinya luasan perkebunan kelapa yang terdapat di Inhil menjadikan sebuah kebanggaan untuk kabupaten dipesisir Provinsi Riau ini. Hanya saja, upaya penyelesaian berbagai persoalan yang kini menyelimutinya belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang kini terus menggerogoti sektor penghasilan terbesar masyarakat Inhil ini tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu keikutsertaan semua pihak termasuk provinsi dan pusat. Dengan bantuan media, kami berkeyakinan akan memiliki harapan lebih besar untuk mendapatkan dukungan itu,” Ujar Ketua komisi II DPRD Inhil, Junaidi ketika dikomfirmasi sejalan dengan peringatan HPN yang baru-baru ini dilaksanakan di Inhil, senin (23/3)

Setidaknya ditambahkan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, ada tiga upaya yang harus dilakukan yakni hasil perkebunan kelapa dapat diupayakan untuk masuk dalam produk unggulan nasional, kemudian pendirian kluster dan penggudangan agar tidak terjadinya praktik monopoli.

Persoalan terbesar yang kini dihadapi sektor perkebunan kelapa rakyat menurutnya terletak pada perbaikan sistem pengairan. Tanpa adanya solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkannya, upaya untuk menyelamatkan sumber penghasilan 70 persenan penghasilan ekonomi masyarakat Inhil ini menjadi sesuatu yang mustahil

Program perbaikan irigasi khususnya pembuatan tanggul dan sarana pendukung lainnya selama ini dirasakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk mengatasinya, ia menyarakan agar pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui program swakelola. Melalui system ini, dipastikan akan mampu melakukan penghematan biaya hingga 50 persen.

“ jadi perbaikannya langsung oleh pemerintah melalui Dinas terkait. tidak perlu lagi melalui pihak ketiga. Hanya saja perlu adanya kediapan Dinas.” Usulnya.

Berdasarkan hitung-hitungan, mellaui program swakelola, biaya pembuatan tanggul untuk 1 kilonya hanya membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 40 juta. Biaya ini berbeda jauh jika dilaksanakan melalui pihak ketiga yang membutuhkan dana hingga 70 juta per kilonya.

“Apalgi kita sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah provinsi uantuk membantu penyediaan alat berat.” Tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kerusakan terbesar perkebunan kelapa rakyat hari ini diperngaruhi terjadinya intrusi air laut yang disebabkan rusaknya tanggul perkebunan. Akibatnya, produksi kelapa merosot tajam dan bahkan kini sudah cukup banyak perkebunan kelapa rakyat yang tidak lagi mampu berproduksi. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Managemen PLN Rayon Tembilahan diminta, untuk segera menuntaskan berbagai pekerjaannya terutama yang mengangkut upaya perbaikan kondisi pemadaman listrik bergilir saat ini, seperti mempercepat progra pengerjaan pemasangan mesin sewa yang baru.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Harianto menyikapi permasalahan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN selama ini, yang dinilai telah banyak berimbas pada perekonomian hingga keselamatan warga.

Dikatakan Edi, meskipun pengerjaan pemasangan mesin sewa dijanjikan akan rampung pada pertengahan Bupan April nanti, namun pihaknya tetap mendesak PLN untuk dapat menyelesaikan pekerjaan itu pada awal April nanti, karena pemadaman bergilir ini telah banyak merugikan masyarakat.

“Jadi, kalau bisa cepat apa salahnya. Sekarang masyarakat juga sudah menunggu-nunggu kapan permasalahan listrik ini akan berakhir,” tutur Edi, kemarin.

Untuk itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, pihaknya juga akan tetap mengawal dan mengawasi proses pekerjaan yang dilakukan PLN Rayon Tembilahan, hingga kondisi listrik di Tembilahan bisa kembali normal.

“Saya kasihan melihat masyarakat yang menjadi korbannya, lihat saja para pedagang, pemangkas rambut dan lain-lainnya yang sangat memerlukan listrik untuk operasional usaha mereka. Kemudian yang lebih parahnya lagi, ada bayi yang terbakar karena orangtuanya sedang menghidupkan lampu teplok di saat listrik mati,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan‎ Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam meminta kepada seluruh insan pers, untuk menyebarluaskan pemberitaan, baik melalui media cetak, online maupun media elektronik tentang kondisi perkelapaan terkini di Kabupaten Inhil.

Permintaan tersebut disampaikan politiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini dalam sambutannya saat menghadiri ramah tamah Pemkab Inhil bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau dan Inhil serta masyarakat, di kediaman dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan Tembilahan, Jumat (20/3/2015) malam.

Dikatakan Dani, sesuai dengan tema yang diangkat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Riau tahun 2015 yang dipusatkan di Negeri Seribu Parit, yakni kelapa, tentu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkebunan kelapa di Inhil.

“Berhubung pada HPN kali ini mengangkat tema tentang kelapa, maka kita minta pihak media dapat terus memfollow up berita yang berkaitan dengan kondisi perkebunan kelapa kita,” tutur Dani.

Dijelaskan Dani, sebenarnya kelapa ini sangat berbeda dengan gas, bbm dan beras yang memiliki nilai politis, sehingga jika terjadi permasalahan, maka pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah dengan cepat mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengannya.

“Sekarang, kebun kelapa petani di Inhil sudah banyak yang rusak, ditambah lagi tidak stabilnya harga kelapa, yang membuat permasalahan ini semakin menyengsarakan petani. Ini yang perlu di ekspos oleh media,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Dani, Pemerintah Pusat dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi dan permasalahan perkelapaan di lapangan.

“Saya sangat senang HPN diadakan di Tembilahan, karena bagi saya pena wartawan itu lebih tajam daripada pedang, sehingga dengan kegiatan ini saya yakin akan dapat membantu mensejahterakan petani kelapa di Inhil,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Maksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penyediaan air bersih, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) definitif.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, Sumardi saat mengikuti hearing bersama managemen PDAM TI di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Sumardi, saat ini PDAM TI sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius terutama di bidang pelayanan masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya pimpinan definitif yang mampu membuat keputusan dan kebijakan guna penyelamatan kondisi PDAM TI yang sedang sakit ini.

“PDAM sekarang ini seperti ayam yang kehilangan induknya, jadi bagaimana mereka bisa bekerja maksimal. Karena itu, jika Pak Bupati tidak secepatnya menunjuk Dirut PDAM, maka penyelesaian terhadap permasalahah suplai air bersih di Tembilahan dan sekitarnya ini tidak akan berakhir,” tutur Sumardi.

Dijelaskan, apabila berkaca pada proses penerimaan dan seleksi calon Dirut PDAM TI beberapa waktu lalu, Sumardi mempertanyakan tentang sejumlah persyaratan yang dirasa cukup sulit bagi para pelamar, seperti minimal berpengalaman selama 15 tahun.

“Jika kita terlalu berkutak-katik di seputar pengalaman saja, maka permasalahan pada PDAM ini tidak bisa cepat teratasi. Jadi, kalau bisa segera tunjuk Dirutnya, sehingga bisa langsung bekerja untuk membenahi berbagai persoalan di lapangan,” tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Inhil ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa penunjukan Dirut PDAM TI akan segera direalisasikan dalam minggu ini.

“Hasil seleksinya sudah ada, mungkin 1 atau 2 hari lagi suratnya akan ditandatangani, setelah itu baru kita lantik,” terangnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) untuk segera mengoperasikan penggunaan air baku yang ada di Kecamatan Tempuling.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna saat menggelar rapat dengar pendapat bersama managemen PDAM TI, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Iwan, dengan beroperasinya air baku tersebut, diharapkan akan mampu mengurangi biaya operasional yang cukup besar yang selama ini ditanggung oleh managemen PDAM TI.

“Jadi kalau bisa, air baku yang ada di Tempuling itu segera dioperasikan sehingga PDAM tidak hanya bergantung pada ketersediaan air baku di Pulau Palas,” tutur Iwan.

Selain itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, kualitas air baku yang ada di Kecamatan Tempuling juga lebih baik dari air baku yang ada di Pulau Palas.

Apalagi pelayanan PDAM TI yang tidak maksimal saat ini disebabkan biaya produksi yang lebih besar dibandingkan harga jual, sehingga PDAM TI terus merugi. ditambah lagi gaji karyawan yang selalu menunggak.

“Berdasarkan pemaparan pihak PDAM, dari tahun 2011 yang sebelumnya PDAM ini di kategorikan sehat, grafik kinerja PDAM selalu menurun dari tahun ke tahun. Jadi, untuk menyehatkan PDAM harus ada langkah konkrit, seperti penghematan biaya operasional dan bantuan dari Pemda setempat,” terangnya.

Oleh karena itu, Iwan menyatakan bahwa pihaknya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemda, untuk segera mencari formula dalam upaya menyehatkan PDAM, apakah berbentuk penyertaan modal pemerintah atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

“Yang jelas, siapapun direktur definitif nantinya, kalau tidak dibantu masalah penyehatan PDAM ini, maka tidak akan mampu mengatasi permasalahan yang ada,” tambahnya.

Untuk itulah, kenapa dikatakan Iwan Pemkab Inhil harus berperan dalam hal ini, karena jika tidak dibantu, maka akan sulit untuk menyelamatkan kondisi PDAM TI.

“intinya, kita juga akan terus mendorong Pemda untuk membantu PDAM di bidang produksinya, karena selama ini Pemda hanya membantu PDAM di bidang Infrastrukturnya saja. Apa gunanya kalo Infrastrukturnya bagus, tapi perusahaannya sendiri tidak bisa menjalankan produksinya, dikarenakan biaya produksi yang begitu tinggi,” imbuhnya.(adi/adv)

“Masih Banyak Masyarakat Terisolasi”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dalam upaya membangun dan memajukan daerah, hendaknya berbagai program pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa direalisasikan semaksimal mungkin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Feriyandi menyikapi minimnya realisasi program pembangunan di Kabupaten Inhil, khususnya yang telah dituangkan dalam APBD pada tahun anggaran 2014 lalu.

Dikatakan Feriyandi, berbagai program pembangunan yang telah disampaikan dan diakomodir dalam APBD melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seharusnya mampu dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait.

“Pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan merupakan sesuatu yang mendesak, karena semua itu berdasarkan usulan yang sesuai dengan kebutuhan terkini masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan jembatan,” tutur Feriyandi, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, keberadaan jalan dan jembatan merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia, karena saat ini masih cukup banyak masyarakat di Negeri Seribu Parit yang terisolasi secara transportasi.

“Jadi, sudah seharusnya program pembangunan jalan dan jembatan yang telah direncanakan itu dapat diakomodir secepatnya, karena jalan dan jembatan adalah kebutuhan mutlak masyarakat kita, guna menunjang aktifitas sehari-hari dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.(adi/dro)