TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hili (Inhil) untuk gencar mencari bantuan dana, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini. Menurut Junaidi, apabila hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, maka tidak akan cukup untuk menyelamatkan kondisi perkebunan kelapa milik masyarakat.

Apalagi seperti diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2013 lalu, luas perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat intrusi air laut sudah mencapai sekitar 94.424 hektar.

Adapun penyebab utama kerusakan kebun kelapa masyarakat ini, lanjut Junadi, dikarenakan buruknya sistem trio tata air, seperti tanggul mekanik, yang merupakan penghadang yang dapat menghambat masuknya air laut ke perkebunan kelapa.

“Jadi, jika kita hanya menonton saja hal ini terus terjadi, maka semakin hari buah kelapa itu akan semakin sedikit, dan akhirnya tinggal hikayat saja,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Gologan Karya (Golkar) Inhil ini menyatakan bahwa perbaikan kondisi perkebunan kelapa masyarakat di Negeri Seribu Parit sangat membutuhkan sokongan dana dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Meskipun setiap tahunnya kita tidak pernah lupa menganggarkan dana untuk penyelamatan kebun kelapa, namun melihat luasnya kerusakan perkebunan kelapa di sini, tentu dana yang tersedia tidak akan cukup. Jadi, harus ada dana tambahan dari pihak lainnya, karena mengingat upaya penyelamatan ini harus dilakukan secepatnya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun baru memasuki tahun kedua penerapannya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat terealisasi dengan baik dan maksimal di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat berbincang dengan detikriau.org usai memimpin rapat di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Dani, pelaksanaan program unggulan Pemkab Inhil periode 2013-2018 ini harus mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya membangun dan memajukan Negeri Seribu Parit.

“Seperti dulu, ketika nama programnya Desa Mandiri, masih ada juga desa yang tidak tersentuh pembangunan. Jadi, kita harapkan ini tidak terulang pada pelaksanaan Program DMIJ,” tutur Dani.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, dalam penerapannya Kabupaten Inhil juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, sehingga dana yang akan dikelola desa nantinya sangat besar.

“Dengan dana yang besar ini, kita harapkan pemda melalui dinas terkait bisa menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat, seperti keberadaan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Musmuliadi mengusulkan agar ketersediaan dana CSR digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti keberadaan tanggul pengaman yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Sebaiknya, dana CSR dari perusahaan ini digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak, diantaranya pembuatan tanggul bagi pengamanan perkebunnan kelapa milik petani, yang saat ini sudah yang rusak akibat intusi air laut,” tutur Musmuliadi kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Musmuliadi, dibandingkan hanya digunakan untuk membangun pasar, dana CSR dari perusahaan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun infrastruktur di wilayah perusahaan tersebut beroperasi.

“Contohnya saja PT Pulau Sambu, dana CSRnya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Sungai Guntung atau desa-desa lainnya,” terangnya.

Namun apabila dana CSR hanya digunakan untuk membangun di daerah perkotaan, lanjut Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil ini, tentu mayarakat terutama yang berada di sekitar perusahaan tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari adanya perusaahaan di wilayah tempat tinggal mereka.

“Ke depan, kita harapkan usulan ini dapat menjadi masukan bagi Pemkab Inhil, khususnya dalam mengambil setiap kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mengawasi secara ketat peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi terkait dengan adanya korban luka bakar akibat dari minyak tanah yang diduga oplosan.

Dikatakan Junaidi, setiap barang kebutuhan masyarakat yang beredar di Negeri Seribu Parit ini, harus diketahui oleh pihak Disperindag Inhil.

“Langkah ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat memberikan dampak tidak baik, merugikan hingga mencelakakan masyarakat,” tutur Junaidi saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Kamis (26/3/2015).

Ditegaskan Junaidi, pihaknya tidak ingin lagi jatuh korban-korban berikutnya, yang disebabkan dari barang-barang kebutuhan masyarakat yang tidak seharusnya diedarkan dan digunakan masyarakat.

“Jadi, Disperindag harus turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung, supaya bisa mencegah dan mengantisipasi sejak dini terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan,” terangnya.

Selanjunya, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.

“Ini bisa kita lihat dari harganya. Jika harga barang itu jauh lebih murah dari harga biasa, maka kita patut curiga. Jangan hanya karena harganya yang murah, kita lantas mengabaikan keselamatan diri dan keluarga di rumah,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat penyediaan air bersih bagi masyarakat adalah tugas Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera bertindak dan mencari solusi dalam upaya mengatasi permasalahan air bersih di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Inhil, M Sabit saat hearing atau rapat dengar pendapat bersama managemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI), di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Menurut pengakuan managemen PDAM TI, kondisi listrik yang hanya hidup selama 8 jam di Kota Tembilahan dan sekitarnya saat ini sangat berdampak pada suplai air bersih kepada para pelanggan. Pasalnya, PDAM TI tidak dapat menghidupkan mesin saat listrik mati.

Selain dikarenakan kondisi mesin yang sudah tua dan sering rusak, alasan lainnya adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar, sehingga tidak dapat disediakan oleh pihak PDAM. Apalagi, tunggakan pelanggan yang saat ini sudah mencapai Rp 12 Milyar.

Oleh karena itulah, Sabit menilai bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan PDAM TI adalah dengan merahab totol seluruh unsur didalamnya.

“Dengan kondisi ini harus rehab total, baik manajemen maupun yang lainnya,” tegas Sabit.

Dijelaskan politisi dari Partai Demokrat Inhil ini, jika berbicara mengenai profit, dengan kondisi sekarang tentunya PDAM sudah bisa dikatakan tidak layak beroperasi lagi.

“Jadi, kalau kita berbicara profit ini harus ditutup, tapi karena pelayanan yang menjadi tanggung jawab, maka mau tidak mau harus tetap berjalan, meskipun dengan kondisi apa adanya,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Peningkatan Kapasitas, yang digelar di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (24/3/2015).

Kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau ini, menghadirkan fasilitator dari perwakilan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dosen Unri.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Inhil, Fauzan Hamid mengatakan, Bimtek ini menyangkut dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

“Ini merupakan orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Inhil untuk lebih memahami tentang Ranperda dan LKPJ,” tutur Fauzan.

Setelah pelaksanaan Bimtek tersebut selesai, lanjut mantan Asisten II Setdakab Inhil ini, juga akan diadakan dua Bimtek lainnya, yang rencananya dilaksanakan setelah masa sidang 2 dan 3.

“Ini Bimtek yang kedua, sebelumnya pada November 2014 lalu sudah ada Bimtek pertama. Kita rencanakan tahun 2015 ini ada 3 kali Bimtek, yang dilaksanakan setiap 1 kali masa persidangan,” terangnya.(adi/adv)