“Mempermudah Akses ke Makam Tuan Guru Sapat”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam berjanji akan mengawal penganggaran biaya, yang nantinya diperuntukan bagi pembangunan jalan penghubung menuju Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra).

Langkah tersebut dalam upaya memudahkan akses masyarakat yang ingin berkunjung ke makam salah satu tokoh penyebar agama Islam di Negeri Seribu Parit ini, sehingga lokasi itu tidak hanya bisa ditempuh melalui jalur laut saja, tapi juga bisa menggunakan kendaraan darat.

“Kita akan kawal penganggarannya, dan mudah-mudahan tuntas dalam 2 tahun,” tutur Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada awak media saat menghadiri Haul Syekh Abdurrahman Siddiq, Rabu (20/5/2015) kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, melihat antusias masyarakat yang berkunjung ke Makam Tuan Guru Sapat, tentunya DPRD harus memberikan mendukung sepenuhnya, dengan mengawal penganggaran perbaikan sarana dan prasana di tempat wafatnya Mufti Kerajaan Indragiri tersebut.

“Syekh Abdurrahman Siddiq inikan tokoh ulama yang sangat besar, setiap tahun banyak yang berkunjung kesini, baik untuk menghadiri haulnya maupun berziarah. Jadi, kita harus memaksimalkan sarana dan prasarananya, supaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung,” tambahnya.

Senada dengan itu, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menganggarkan untuk perbaikan akses jalan penghubung ke daerah tersebut.

“Saya juga sudah bincang-bincang dengan Ketua DPRD, agar akses ke Makam Tuan Guru ini juga bisa melalui jalan darat. Jadi, insya Allah secepatnya kita wujudkan. Jika memungkinkan, kita anggarkan di APBD Perubahan,” terang Bupati Wardan.

Apalagi, lanjut Bupati yang dikenal agamis ini, untuk badan jalan menuju Kampung Hidayat sudah ada, hanya saja terkendala dengan tidak adanya jembatan penyeberangan.

“Yang jadi masalah itu adalah penyeberangan dari terusan mas kesini, makanya akan kita programkan penyediaan ponton untuk membuat jembatan penyeberangan. Dengan begitu, kita harapkan kedatangan masyarakat kesini akan lebih banyak lagi,” imbuhnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mensegerakan melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur ruas jalan Provinsi yang ada di Inhil.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam melalui sejumlah awak media, kemaren di Kecamatan Keritang. Menurutnya, mayoritas jalan Provinsi yang ada di Inhil saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, bahkan ada beberapa titik yang sudah tidak layak untuk dilewati lagi.

“Kami dapat informasi, ada beberapa jalan Provinsi di Inhil yang telah dianggarkan dan sudah lelang, tentu setelah melihat kondisi di lapangan inikan jadi persoalan, sebab itulah kami desak Pemprov segerakan pelaksanaan perbaikannya,” pinta Dani

ditambahkannya, pembangunan infrastruktur jalan itu sangat penting, sebab merupakan saranan umum yang bisa dinikmati masyarakat banyak. Apalagi jika jalan itu merupakan satu-satunya akses menuju daerah lain.

Dan ini katanya, tidak hanya sebatas menikmati jalan saja, yang tertenting itu menjadikan satu akses yang mendukung pada pengembangan potensi perekonomian masyarakat.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh Madrasah yang ada di lingkungannya.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Herwanissitas, pihaknya ada mendapatkan laporan dan keluhan bahwa hingga saat ini dana BOS tahun anggaran 2015 untuk sekolah Madrasah di Kabupaten Inhil belum dibayarkan sepeserpun.

Sedangkan, dana BOS tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah, untuk membiayai dan mencukupi keperluan pokok mereka sehari-hari.

“Sekarang, pihak sekolah sudah banyak yang berhutang, baik untuk membeli alat tulis maupun berbagai kebutuhan lainnya,” tutur Herwanissitas.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius dari jajaran Kemenag Inhil, dengan memberikan penjelasan guna mencegah timbulnya fitnah.

“Paling tidak, surati pihak sekolah. Jangan sampai kita di DPRD pula yang menerima surat pengaduan nantinya,” kata pria yang akrab disapa Sitas ini.

Apalagi, diakui Sitas, keberadaan sekolah Madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan dunia pendidikan daerah, khususnya di pendidikan keagamaan.

“Jadi, jika bidang pendidikan ini hanya ditangani oleh Pemda saja, tentu tidak akan sanggup melayani seluruh masyarakat kita,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulkan kepada pimpinan dewan, untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lahan, yang nantinya akan membahas tentang izin lahan perusahaan dan pola kemitraannya.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi Golkar, Edi Haryanto Sindrang saat berbincang dengan detikriau.org, di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (19/5/2015).

Dikatakan Edi, untuk menyikapi berbagai persoalan lahan yang ada di Negeri Seribu Parit saat ini, maka pihaknya memandang perlu segera dibentuk Pansus Lahan, dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

“Dengan ini, nantinya kita harapkan Pemda tidak lagi sembarangan dalam memberikan dan mengeluarkan izin kepada perusahaan, harus dilihat dan dicermati dulu, apakah keberadaan perusahaan ini akan menguntungkan atau malah merugikan masyarakat kita,” tutur Edi.

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil ini, jika dilihat pola kemitraan atau kerjasama yang banyak ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat terutama para petani saat ini, lebih banyak memberatkan dan merugikan kalangan petani.

Seperti dengan pola kerjasama 65, 30 dan 5 (perusahaan 65 persen dan petani 30 persen dan koperasi 5 persen) yang diiming-imingi pihak perusahaan. Menurut Edi, kerjasama itu tentu saja akan membunuh dan membinasakan masyarakat secara perlahan-lahan.

“Belum lagi jika ditambah keterpurukan perekonomian masyarakat sekarang, yang disebabkan berbagai permasalahan di bidang perkebunan dan pertanian,” terangnya.

Dengan kerjasama seperti ini, dicontohkan Edy, ada lahan masyarakat seluas 10 hektar, Kalau hanya 3,5 hektar yang diberikan kepada masyarakat, sementara ada kewajiban yang harus masyarakat bayarkan, yakni kredit kepada pihak lainnya, tentu masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan.

“Jika sudah begitu, masyarakat dua kali kena. Sudah bayar hutang ke pihak bank, lahannya juga habis. Kalau ini dibiarkan terus, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita. Karena itu, kami memandang sangat perlu pementukan Pansus ini,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dani M Nursalam menyatakan menyambut baik dan mendukung penuh program dari Pemkab Inhil melalui BPMPD berupa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) ke-XII tingkat Kabupaten Inhil.

“Apalagi kegiatan ini bentuknya rutin, tentunya semangatnya itu sangat perlu untuk terus dipertahankan terutama dalam hal keswadayaan masyarakat,” ungkap Dani kemaren di Kecamatan Keritang.

Selain itu menurut ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, DPRD juga telah mempertimbangkan peran aktif pemerintah dalam memposisikan masyarakat ini tidak hanya sebagai objek pembangunan, akan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

“Sekali lagi kita sangat mendukung, sebab BB-GRM ini melibatkan masyarakat yang bisa menjadikan kebiasaan dalam mengambil peran pada pengembangan pembangunan..” Tegasnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya di satu tingkatan sekolah diimbau, untuk tidak melakukah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat saat merayakan kelulusannya.

Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan maraknya aksi konvoi di jalanan, yang dilakukan oleh sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Inhil, khususnya Kota Tembilahan dan sekitarnya usai menerima amplop yang berisi pengumuman kelulusan.

Dikatakan Herwanissitas, masih banyak kegiatan positif lain yang dapat dilakukan oleh para siswa untuk merayakan kelulusannya, seperti dengan menggelar syukuran dan do’a bersama agar bisa diterima di sekolah atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing.

“Kepada adik-adik yang sudah lulus sekolah, kita harapkan tidak kemaruk dengan keberhasilannya, karena perjuangan untuk meraih kesuksesan di masa depan masih cukup panjang dan butuh kerja keras,” tutur Herwanissitas saat berbincang dengan detikriau.org di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (18/5/2015).

Dijelaskan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, apabila merayakan kelulusan dengan melakukan konvoi di jalanan, selain merugikan diri sendiri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, juga bisa merugikan orang lain.

“Jadi, kepada pihak sekolah dan orang tua, kita minta untuk mengontrol anak-anak kita ini, supaya tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan mereka,” tambahnya.

Selain itu, kepada pihak keamanan dalam hal ini personil dan jajaran kepolisian, juga diharapkan dapat mengawasi para siswa ketika berada di jalanan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.

“Sekali lagi kami mengingatkan, siswa-siswa yang lulus ini sebaiknya melakukan kegiatan yang bermanfaat, daripada melakukan konvoi yang dapat membayakan keselamatannya dan orang lain,” imbuhnya. (adi/adv)