TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menghindari timbulnya permasalahan terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum, maka mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan serta program pembangunan harus dilakukan secara benar dan tepat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Ferryandi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah Kepala Desa (Kades), di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ferryandi, saat ini Kabupaten Inhil sedang disorot oleh berbagai pihak. Untuk itu, seluruh aparatur pemerintahan harus lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan dan program pembangunan daerah, agar selalu berjalan pada koridor serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Tapi jangan sampai, kehati-hatian ini membuat kita teledor dan lamban dalam melaksanakan kegiatan dan program pembangunan yang telah direncanakan, khususnya di daerah pedesaan,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, guna memberikan pemahaman kepada seluruh Kades tentang berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta harus diikuti dalam pelaksanaan kegiatan, maka perlu dijadwalkan pertemuan antara DPRD bersama SKPD terkait dan Kades untuk membahasnya.

“Jadi, saya minta dijadwalkan pertemuan dengan SKPD terkait dan Kades, untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan desa,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) untuk mencari berbagai terobosan baru dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kondisi sulit yang dihadapinya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat menggelar Reses II di lapangan Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, belum lama ini.

Dikatakan Dani, pihak PDAM TI harus berusaha semaksimal mungkin dan mencari jalan keluar yang lebih efektif, guna menyelesaikan permasalahan yang membelitnya selama ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

“DPRD dan Pemda tentunya akan memberikan dukungan penuh bagi upaya penyehatan PDAM,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga meminta kepada seluruh masyarakat terutama para pelanggan PDAM TI, untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya, seperti membayar tagihan pemakaian air bersih secara teratur dan tepat waktu.

“Kita harapkan masyarakat tidak ada yang nunggak lagi, karena operasional PDAM TI sangat bergantung pada pembayaran tagihan pelanggan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan diminta untuk memberikan “senjata” bagi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah SKPD, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Yusuf, pemberian “senjata” kepada Kepala SKPD ini dimaksudkan agar seluruh bawahannya benar-benar mau dan ikut dalam arahan, serta memberikan dukungan penuh dalam mensukseskan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Dengan adanya “senjata” itu, maka mau tidak mau bawahan di setiap SKPD akan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, serta mau bekerjasama dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan,” tutur Yusuf.

Apalagi, lanjut Yusuf, dalam membangun dan memajukan daerah sangat dibutuhkan capaian kinerja aparatur yang terus meningkat, sehingga masyarakat bisa melihat dan menikmati hasil yang sesuai dengan harapan mereka.

“Salah satu upaya kita dalam mencapai tujuan itu, dapat diwujudkan melalui kejasama dan koordinasi seluruh pihak terkait, khususnya antara atasan dan bawahan di SKPD,” terang Yusuf.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini berharap, adanya komitmen bersama dan saling mendukung antara atasan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Jadi, jangan hanya karena kesalahan dan ketidakmampuan kita, membuat masyarakat sengsara,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa diajak, untuk turut bersama-sama mengawasi pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan di daerahnya masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna dalam upaya menjaga kualitas dan hasil pembangunan terutama di bidang infrastruktur agar tidak terkesan asal jadi dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama.

Dikatakan Iwan, ketika mendapatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur di daerahnya, masyarakat harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga hasilnya tidak mengecewakan dan pekerjaan sesuai dengan spek.

“Jika tidak diawasi maka masyarakat itu sendiri yang akan rugi, karena hasil pekerjaanny tidak akan bertahan lama,” tutur Iwan saat melakukan Reses II di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, kemarin.

Dijelaskan Iwan, pengawasan tersebut harus dilakukan, karena mengingat sulitnya mendapatkan anggaran dari APBD yang terbilang kecil. Sedangkan peningkatan APBD setiap tahunnya tidak seberapa, namun anggaran ini harus dibagi-bagi untuk seluruh daerah di Negeri Seribu Parit.

“Kalau melihat daftar kegiatan di Musrenbang Inhil setiap tahun, total anggaran yang diusulkan untuk kegiatan pembangunan sangat besar, sementara APBD Inhil tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang diusulkan,” terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, diperparah lagi dengan luasnya daerah Kabupaten Inhil, yang hingga kini masih menyandang status sebagai kabupaten terluas di Provinsi Riau, karena belum ada dilakukan pemekaran.

“Makanya, kalau ada wacana pemekaran daerah, hendaknya kita dukung bersama-sama, karena ketika pemekaran terjadi, maka APBD kita tentu tidak dibebani oleh daerah yang mekar. Selain itu, pemekaran juga merupakan semangat untuk mempercepat pembangunan,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan reses tahap dua di tahun anggaran 2015.

Reses yang merupakan kunjungan kerja anggota DPRD ke masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing ini, bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari para konstituen, khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan daerah.

Sekretaris DPRD Inhil, H Fauzan Hamid mengatakan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah (Bamus), pelaksanaan reses tersebutdimulai sejak tanggal 10 hingga 15 Agustus 2015 nanti.

“Reses ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan dan perkembangan pembangunan di seluruh daerah di Inhil, baik itu pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya maupun untuk pembahasan perencanaan pembangunan di tahun berikutnya,” tutur Fauzan kepada awak media, Selasa (11/8/2015).

Selain itu, lanjut mantan Asisten II Setdakab Inhil ini, melalui reses tersebut diharapkan dapat lebih mempererat jalinan silaturrahmi antara para wakil rakyat dengan konstituennya.

“Dengan telah ditetapkannya jadwal reses ini, diharapkan pelaksanaan di lapangan bisa lebih maksimal,” imbuhnya. (adi/adv)