TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), mengkaji untuk mempermudah perizinan pembangunan beberapa pabrik kelapa sawit lagi di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi terkait dengan anjloknya harga jual buah kelapa sawit.

Dikatakan Junaidi, turunnya redemin atau kualitas buah sawit salah satunya dikarenakan terlambatnya pengolahan sejak panen yang disebabkan jauhnya lokasi pabrik dari areal perkebunan sawit masyarakat.

“Buah sawit ini harus sudah diolah di pabrik paling lama 8 jam sejak dipanen, jika lebih maka redeminnya jatuh dan dengan sendirinya harga jual juga tidak akan bisa bersaing, karena kualitas jelek,” tutur Junaidi di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dijelaskan politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, kebijakan Pemda untuk tidak memberikan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit yang baru, tentu sangat didukung sepenuhnya.

“Namun, Pemkab perlu menyelamatkan perkebunan sawit masyarakat yang ada saat ini, karena tidak mungkin kebun sawit tersebut dimusnahkan,” tambahnya.

Oleh karena itu, atas dasar pemikiran membantu perekonomian warga yang sudah mempunyai lahan perkebunan sawit, perlu dikaji pendirian ataupun memberikan izin berdirinya perusahaan kelapa sawit pada beberapa titik lagi di Negeri Seribu Parit.

“Kebijakan ini tentunya harus dikaji dengan baik dan yang paling penting adalah paradigmanya dalam rangka membantu, menjaga serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang selalu terjepit harga jual buah sawit. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Perwakilan warga Desa Pancur, Kecamatan Keritang kembali mendatangi Komisi II di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (2/9/2015).

Kedatangan warga yang diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi didampingi Sekretaris, Malian Ghazali dan sejumlah anggota ini, bertujuan untuk mempertanyakan penyelesaian kasus dugaan penyerobotan lahan oleh PT Palma Dua.

“Kami meminta secepatnya ada solusi, kalau tidak kami akan duduki lahan kami yang diserobot,” tutur perwakilan warga, Sulaiman didampingi Sudirman.

Mereka berharap, persoalan tersebut tidak sampai berlarut-larut, sehingga bisa membuat masyarakat hilang kesabaran dan mengambil langkah sendiri.

“Jangan nanti kami juga yang akan disalahkan, kalau terjadi sesuatu, karena kami bukan asal mengklaim, tapi memiliki bukti kepemilikan atas lahan itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi menyatakan akan segera memanggil PT Palma Dua ini dan pihak terkait lainnya, guna mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang sedang terjadi di Desa Pancur saat ini.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak DPRD Provinsi Riau, karena permasalahan melibatkan dua kabupaten, Inhil dan Inhu. Karena diketahui PT Palma Dua itu keberadaan kantor dan manajemen perusahaannya di Kabupaten Inhu,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan rekomendasikan pemkab Inhil untuk mengutamakan program perbaikan infrastruktur jalan dan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna ke-1, dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil reses II tahun 2015, Selasa (1/9/2015).

Juru Bicara (Jubir) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Inhil, Muslim merekomendasikan agar Pemkab Inhil memprioritaskan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di Dapil I, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.

“Diharapkan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil berperan aktif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar parit, dusun, desa, kecamatan dan ibukota kabupaten,” tutur Muslim.

Jubir Dapil II DPRD Inhil, Bambang Irawan yang mewakili Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Gaung berharap agar Pemkab Inhil membangun trio tata air, guna memperbaiki kondisi perkebunan kelapa rakyat yang sudah sangat kritis.

“Kita minta prioritaskan program penyelamatan perkeebunan rakyat’” Sampaikan Bambang.

Sementara itu Jubir Dapil V DPRD Inhil, Hasmawi yang mewakili masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kuala Indragiri dan Concong juga meminta agar pemerintah memprogramkan pembangunan akses jalan penghubung dalam upaya membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil di Negeri Seribu Parit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda, H Fauzar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi ini untuk menjadi masukan dan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 mendatang.

“Nanti semuanya kita padukan bersama hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, untuk menentukan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi ini turut dihadiri Bupati diwakili Plt Sekda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan sejumlah anggota DPRD Inhil. (adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Realisasi APBD Inhil tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai 79 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp 529 miliar lebih, berpotensi akan kembali berulang pada Tahun Anggara 2015. Kondisi yang menjadi dasar utama kejengkelan DPRD Inhil dinilai disebabkan rendahnya tingkat kinerja aparatur pemerintah.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Harianto Sindrang mengusulkan agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk segera mundur dari jabatan yang telah diamanahkan pimpinan kepadanya.

“Jika memang tidak mampu melakukan pekerjaannya, lebih baik mengundurkan diri saja dan diganti dengan yang lebih baik, demi percepatan pembangunan Inhil,” Sampaikan Edi saat membacakan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 dalam Rapat Paripurna kedelapan masa persidangan II tahun sidang 2015, Senin (31/8/2015) malam kemarin.

Selain persoalan itu, Edi juga menyinggung tentang lemahnya pengelolaan aset daerah.

“Pengelolaan aset merupakan poin penting yang perlu menjadi perhatian, apalagi hal ini juga menjadi titik lemah Inhil dalam kaca mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini, namun aneh kondisi itu tidak pernah dirubah,” terangnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas semua kekhilafan dan berjanji akan dilakukan perubahan ke depannya.

“Apa yang disampaikan ini akan kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi dalam proses perbaikan ke depan dan terima kasih atas semua kerjasamanya,” imbuhnya.

Rapat yang digelar diruang paripurna Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahruddin, serta dihadiri Bupati, HM Wardan, Unsur Forkopimda, Plt Sekda, sejumlah pejabat eselon dan 31 Anggota DPRD Inhil. (Adi/Adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk segera menangani hotspot atau titik api yang terpantau satelit agar tidak semakin meluas.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna terkait dengan ditemukannya 50 titik api, yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Inhil.

Dikatakan Iwan, melihat kondisi lahan gambut yang cukup luas di Negeri Seribu Parit ini, tentunya sangat rentan terhadap munculnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi, saat ini di kawasan Asia sedang terkena dampak fenomena alam El Nino.

“Kita minta semua pihak terkait, untuk secara bersama-sama memadamkan titik api yang terpantau di Inhil sekarang,” tutur Iwan.

Selain itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini meminta agar BLH dan BPBD memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya karhutla, seperti terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan kabut asap.

“Beberapa hari yang lalu, kita lihat dan diketahui bahwa titik api hanya sedikit di Inhil, tapi sekarang sudah meningkat drastis jadi 50 titik api. Jadi, apabila tidak ditangani secepatnya dan tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, kita khawatirkan titik api akan meningkat lagi,” tambahnya.

Dijelaskan Iwan, penanganan dan antisipasi sejak dini terhadap karhutla ini sangat penting, dalam upaya mencegah semakin meluasnya karhutla hingga ke kebun-kebun masyarakat atau bahkan sampai memakan korban.

“Kita juga minta BLH dan BPBD Inhil, untuk berkoordinasi dengan Pemprov Riau. Supaya persoalan ini bisa segera teratasi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari BLH Inhil, dari hasil pantauan Satelit Terra dan Aqua dari Sipongi.menlhk.go.id pada Minggu (30/8/2015) kemarin, jumlah hotspot yang ditemukan di Kabupaten Inhil mencapai 50 titik.

Wilayah yang paling banyak ditemukan titik api di Kabupaten Inhil, yaitu di Kecamatan Kempas dan Gaung yang masing-masingnya terdapat 18 dan 16 titik api. Kemudian, disusul Kecamatan Mandah 10 titik, GAS 4 titik serta Kecamatan Tempuling dan Kemuning masing-masing dengan 1 titik api. (adi/adv)