“Kita sudah pernah kena finalti akibat rendahnya serapan APBD pada tahun lalu. Jangan sampai DBH Inhil kembali dikurangi karena persoalan mundurnya PPTK,”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk segera mencari solusi dan penyelesaian terhadap persoalan mundurnya PPTK di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Syahruddin saat dimintai tanggapannya terkait persoalan mundurnya PPTK di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Inhil.

Dikatakan Syahruddin, beberapa waktu yang lalu, pihak DPRD sudah melakukan hearing dengan BKD Kabupaten Inhil, guna mencari jalan keluar terhadap penyelesaian persoalan tersebut.

Jika memang PPTK yang berkeinginan untuk mundur dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka secepatnya BKD harus mencarikan penggantinya.

“Persoalan ini jangan dibiarkan, kalau memang mereka sudah bulat untuk mundur, jangan dihalangi, dan segera lakukan pergantian. Tapi kalau memang masih bisa dipertahankan, jangan mempersulit rekanan,” tutur Syahruddin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (30/9/2015) malam.

Dijelaskan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Inhil ini, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ada solusi konkrit dari BKD. Apalagi, persoalan ini menyangkut dengan realisasi anggaran. Kalau sampai kegiatan terhambat, sudah barang tentu Inhil nantinya yang akan rugi.

“Kita sudah pernah kena finalti akibat rendahnya serapan APBD pada tahun lalu. Jangan sampai DBH Inhil kembali dikurangi karena persoalan mundurnya PPTK,” pungkasnya. (adi)

“Pemerintah Daerah (Pemda) harus memprioritaskan pelaksanaan berbagai program serta kegiatan yang benar-benar mendesak dan perlu penanganan segera”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga kini masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan harus segera dicari solusinya secara bersama-sama adalah kondisi infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam saat diwawancarai di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Diakui Dani, saat ini memang ditemukan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan, seperti adanya kebijakan nasional yang mengakibatkan adanya pemotongan dana perimbangan migas.

“Dengan adanya pemotongan ini, tentu kita harus mempress dan mengkaji kembali mana saja program serta kegiatan yang harus dilanjutkan dan mana yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu,” tutur Dani.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memprioritaskan pelaksanaan berbagai program serta kegiatan yang benar-benar mendesak dan perlu penanganan segera, seperti persoalam infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

“Jadi, program-program yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat harus tetap kita utamakan,” imbuhnya. (adi)

“Langkah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Kadis, tapi harus langsung Melalui Kebijakan Bupati,”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan pemerataan terhadap penempatan guru-guru yang ada di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanisitas. Hal ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, dengan pemerataan guru-guru tersebut pendidikan yang jauh dari pusat Ibukota Kabupaten dan Kecamatan tidak semakin termarjinalkan.

“Pada dasarnya jumlah guru yang bertugas di Inhil cukup. Hanya saja sebagian besar mereka terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan. Akibatnya sekolah-sekolah yang berada di pelosok pedesaaan jadi kekurangan guru,” tutur Sitas kepada awak media melalui telepon selulernya, Selasa, (29/9/2015

Oleh karena itu, peran Bupati sangat dibutuhkan untuk melakukan langkah pemerataan ini. Apalagi Bupati Inhil sekarang HM Wardan punya latar belakang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan

“Langkah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Kadis, tapi harus langsung Melalui Kebijakan Bupati,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan sitas, saat ini kita belum berbicara pada persoalan kurikulum, dimana sebagian besar sekolah di Kabupaten Inhil kembali pada kurikulum 2006.

Meskipun langkah itu diambil terkait adanya intruksi dari Mendiknas tentang penghentian kurikulum 2013, tetapi Kabupaten Inhil juga mesti mempersiapkan diri dalam rangka menerapkan kurikulum 2013, dengan mempersiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

“Di Inhil hanya ada beberapa sekolah saja yang menjadi percontohan kurikulum 2013. Untuk itulah, kenapa kita usulkan hal tersebut, agar nantinya guru-guru disini siap ketika diberlakukannya kurikulum 2013 secara Nasional,” terang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini. (adi)

“Baperjakat dinilai belum bisa memilih dan memilah mana aparatur yang memang sesuai dengan bidang dan keahliannya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk menempatkan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (FGBAK) DPRD Inhil, Asnawi saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, pada mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, membuktikan bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) belum bisa memilih dan memilah mana-mana aparatur yang memang sesuai dengan bidang dan keahliannya.

“Karena ada seorang bidan yang seharusnya mengurus ibu dan anak saat melahirkan, tapi malah diangkat menjadi lurah, serta ada yang tugasnya mengajar dan mendidik, tapi dipindahkan ke kecamatan,” tutur Asnawi.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil dalam hal ini Bupati diharapkan dapat memberikan jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Jadi, bukan hanya asal pindahkan dan asal tempatkan saja,” imbuhnya. (adi)

“Masyarakat Tidak Butuh Janji-janji, Tapi Bukti Nyata”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)bIndragiri Hilir (Inhil) meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mendukung dan mensukseskan berbagai program pembangunan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan sejumlah juru bicara (jubir) Fraksi di DPRD Kabupaten Inhil dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Seperti yang diungkapkan Jubir Fraksi Demokrat DPRD Inhil, M Sabit. Dikatakan, tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) membuktikan bahwa Pemkab Inhil melalui SKPD belum piawai dalam menyerap dan menggunakan anggaran untuk pembangunan daerah.

Padahal, saat ini sangat banyak kebutuhan mayarakat yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan, seperti pembangunan jalan, perbaikan perkebunan masyarakat dan lain-lain.

“Diharapkan, persoalan ini dapat dicari solusi dan jalan keluarnya, sehingga pembangunan dan kemajuan daerah tidak terhambat,” tutur Sabit.

Senada dengan itu, Jubir Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang berharap agar keberadaan SKPD, hendaknya dapat membantu kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan berbagai program pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

“Masyarakat tidak butuh janji-janji, tapi bukti nyata. Jadi, marilah kita bekerja dengan baik dan maksimal, serta penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (adi)

FGBAK DPRD : Tunggu Apalagi, Sekarang Hanya Tinggal Menghitung Hari “Hari Hujan dan Hari Pasang Dalam”

“sudah sekitar 22 bulan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang mengusung jargon Warohmah, serta telah2 tahun anggaran disusun dan dilaksanakan, namun hingga kini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan Negeri Seribu Parit.”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk segera merealisasikan berbagai kegiatan dan pekerjaan yang telah selesai dilelang.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (FGBAK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Asnawi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Asnawi, sudah sekitar 22 bulan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang mengusung jargon Warohmah, serta telah2 tahun anggaran disusun dan dilaksanakan, namun hingga kini belum terlihat adanya perubahan yang signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan Negeri Seribu Parit.

“Contohnya saja, pada kondisi infrastruktur jalan, pertanian dan perkebunan, serta sejumlah bidang lainnya,” tutur Asnawi.

Selain itu, lanjut Asnawi, Pemkab Inhil melalui SKPD terkait juga belum memenuhi sejumlah janjinya waktu kampanye dahulu, seperti pembangunan trio tata air dan perbaikan kondisi perkebunan kelapa masyarakat.

“Meskipun saat ini sudah ada beberapa program yang selesai dilelang, tapi belum juga dilaksanan. Jadi, mau menunggu sampai kapan lagi, karena sekarang kita hanya tinggal menunggu hari saja, yakni hari hujan dan hari pasang dalam,” tambahnya.

Oleh karena itu, Pemkab Inhil melalui SKPD terkait diminta, untuk memprioritaskan penanganan dan perbaikan kondisi yang selama ini dikeluhkan serta dibutuhkan masyarakat.

“Ini semua dalam upaya membangun dan memajukan negeri kita tercinta,” imbuhnya. (adi)