TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menuntaskan permasalahan yang saat ini terjadi di sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tergantung kemauan pengambil kebijakan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Dr H Ferryandi menyikapi semakin rumitnya upaya penyelamatan lahan perkebunan kelapa rakyat yang kondisinya semakin kritis, kemarin.

Dikatakan Ferryandi, permasalahan masif harus dituntaskan secara masif juga, karena itu dibutuhkan kemauan dengan wujud kebijakan yang nyata.

“Salah satu solusinya, adalah dengan mengupayakan adanya regulasi penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) oleh semua desa demi kepentingan perbaikan trio tata air, yang menjadi kunci permasalahan di bidang perkebunan,” tutur Ferryandi.

Dijelaskan Ferryandi, apabila semua desa diberi hak penuh untuk menuntaskan permasalahan perkebunan yang ada di desanya masing-masing melalui 25 sampai 30 persen dari ADD, maka persoalan perkebunan akan bisa tuntas dalam kurun waktu 3-5 tahun.

“Jadi, pemerintah hanya tinggal memantau dan memberikan arahan sesuai dengan ketentuan dan perturan yang berlaku, serta mensinergikannya dengan Satker terkait,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip sepakat dengan ide penggunaan ADD untuk mengatasi persoalan di desa.

“Kita akan upayakan membuat ADD tersebut agar bisa digunakan desa untuk mengatasi persoalan di desa, khususnya permasalahan trio tata air perkebunan kita yang rusak akibat intrusi air laut, dan saya sudah mulai perintahkan beberapa Kepala Desa terpilih untuk memprioritaskan hal ini,” kata Bupati Wardan, (adi).

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016, Senin (30/11/2015).

Prosesi penandatanganan yang dipusatkan di ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dihadiri Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi para Wakil Ketua DPRD, Ferryandi, Mariyanto dan Syahruddin, Bupati, HM Wardan, Anggota DPRD, Plt Sekda dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula diproyeksikan sebesar Rp 119,3 M dan setelah melalui pembahasan terjadi perubahan terhadap target proyeksi menjadi Rp 130,7 M atau ada kebaikan sebesar Rp 11,4 M.

“Kalau kita bandingkan dengan PAD pada APBD 2015 sebesar Rp 108,2 M, ada peningkatan terhadap target PAD Kabupaten Inhil sebesar Rp 22,5 M,” tutur Juru Bicara Banggar DPRD Inhil, Malian Gazali dalam penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan KUA PPAS.

Tentang dana perimbangan, yang merupakan dana transfer dari pusat ke daerah. Dimana, proyeksi dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp 1,38 T dan jika dibandingkan dengan dana perimbangan tahun 2015 sebesar Rp 1,46 T terjadi pengurangan sebesar Rp 86,6 M atau turun 5,90 persen.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, proyeksi pada rancangan buku KUA-PPAS tahun 2016 sebesar Rp 381,6 M dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 283 M ada peningkatan Rp 98,5 M.

Dari tiga aspek pendapatan di atas, dapat disampaikan bahwa semula proyeksi rancangan pada buku KUA-PPAS pendapatan daerah Inhil tahun 2016 sebesar Rp 1,88 T dan setelah melalui pembahasan terjadi perubahan menjadi Rp 1,89 T.

“Kalaulah kita bandingkan dengan pendapatan daerah Inhil tahun 2015 sebesar Rp 1,85 T, maka ada peningkatan terhadap pendapatan daerah Inhil tahun 2016 ini sebesar Rp 34,4 M atau naik 1,85 persen,” terang Malian.

Sedangkan belanja daerah, secara umum terjadi kenaikan, yang semula pada proyeksi rancangan buku KUA-PPAS belanja daerah Inhil tahun 2016 sebesar Rp 2,39 M dan setelah melalui pembahasan menjadi Rp 2,44 T atau ada kebaikan sebesar Rp 51,9 M.

“Kalaulah kita bandingkan dengan belanja daerah Inhil pada APBD tahun 2015 sebesar Rp 2,34 T, maka ada kenaikan belanja daerah tahun 2016 ini sebesar Rp 96,2 M atau naik 4,10 persen,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pembiayaan, sisa lebih perhitungan tahun anggara sebelumnya (Silpa) diproyeksikan sebesar Rp 589,6 M, yang dipergunakan untuk menutupi defisit belanja daerah sebesar Rp 549,6 M dan sisanya untuk penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, PD BPR dan PDAM Tirta Indragiri, serta masih terdapat sisa lebih sisa perhitungan anggaran sebelumnya sebesar Rp 22,2 M, yang merupakan akumulasi sisa dana DAK dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat dibelanjakan, karena masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.

“Dan Pembiayaan Netto tahun anggaran 2016 ini, menjadi sebesar Rp 571,9 M,” imbuhnya. adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta untuk segera dilakukan audit terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI).

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB DPRD Inhil, Padli dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Padli, mengingat masih perlunya berbagai perbaikan terhadap PDAM TI, Fraksi PKB meminta agar perusahaan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Jalan M Boya Tembilahan ini perlu dilakukan audit terlebih dahulu.

“Lakukan audit dulu, baik itu audit keuangan maupun audit kinerja,” Sampaikan Padli.

Terkait permintaan FPKB, Dirut PDAM TI, Agustian Rasmanto kepada detikriau.org menjelaskan, untuk tahun 2013 dan 2014 sudah dilakukan audit.

“dalam waktu dekat ini proses auditnya akan selesai”. Sampaikan Agsutian Rasmanto. (adi)

“Dewan pasti komit untuk menyembuhkan sakit pada PDAM TI. Tapi harus sesuai aturan.”

Tembilahan (detikriau.org) – DPRD Inhil menilai usulan penyertaan modal bagi PDAM Tirta Indragiri yang disampaikan oleh Pemkab Inhil kurang tepat. Pernyertaan modal sifatnya lebih kepada belanja investasi, sedangkan kebutuhan PDAM TI saat ini adalah untuk belanja produksi.

“harusnya Pemkab Inhil juga mengusulkan “belanja subsidi” untuk keperluan operasional produksi,” Sampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya.

Diterangkan ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, sakitnya kondisi PDAM TI saat ini disebabkan minimnya likuiditas lancar, terutama untuk keperluan belanja produksi. Salah satunya seperti untuk pembelian bahan kimia, yang sifatnya belanja barang habis pakai.

Sedangkan pernyertaan modal sifatnya untuk kebutuhan investasi seperti misalnya belanja penambahan alat produksi.

Diakui Dani, kebutuhan air bersih kini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya untuk daerah perkotaan. Dewan dalam hal ini ditegaskannya pasti akan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hanya saja untuk penggunaan setiap rupiah uang rakyat haruslah dilandasi dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak hukum dikemudian hari.

“Dewan pasti komit untuk menyembuhkan sakit pada PDAM TI. Tapi harus sesuai aturan.” Tandasnya. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan menyayangkan sikap Direktur Utama PDAM Tirta Indragiri, Agustian Rasmanto. Belum memperlihatkan kinerja dalam beberapa bulan setelah dilantik, PDAM TI dinilai hanya bisa ngotot memintakan penambahan modal.

“Harusnya tunjukkan dulu bahwa ia mampu merubah citra PDAM TI. PDAM harus jadi perusahaan penyedia air minum bukan “air mandi”. Saat ini minimal, air mengalir secara lancar dululah,” sampaikan Dewan melalui jubir fraksi PDIP, Samino dalam sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil tentang 4 buah Ranperda, kemarin

Lebih jauh dijelaskannya, apabila air mengalir dengan lancar dan kualitasnya bersih, jangankan kepada Pemkab Inhil, meminta ke konsumen pun mereka pasti tidak akan keberatan, seperti misalnya dengan menaikan tarif.

“Kalau semuanya memakai penyertaan modal, tak harus melakukan serangkaian tes untuk mencari calon Direktur, siapapun juga bisa,” Sindirnya.

Dikatakan Samino, air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus mampu dipenuhi khususnya oleh Pemkab Inhil. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh calon Kepala Desa (Kades) yang menang nantinya, diharapkan dapat merangkul seluruh elemen yang ada di wilayahnya, dalam upaya membangun dan memajukan daerah.

Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Inhil, Muslim terkait dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 96 desa di Negeri Seribu Parit.

Dikatakan Muslim, pada Rabu (25/11/2015) kemarin telah dilaksanakan Pilkades serentak dan surat suara sudah pula dihitung, sehingga pemenangnya pun diketahui.

Dengan hasil tersebut, berbagai harapan muncul dari seluruh kalangan, khususnya untuk calon Kades yang menang.

“Saya harap calon yang menang haruslah merangkul calon yang belum beruntung, untuk memajukan desa dengan program-program prioritas yang ada di desa,” tutur Muslim.

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat Inhil ini berpesan kepada calon Kades terpilih, untuk bisa menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya, baik etika dan akhlaknya, serta mampu memegang amanah dan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

“Calon Kades terpilih harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, guna membangun dan memajukan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Apalagi, ke depan anggaran untuk desa cukup besar,” imbuhnya. adi