TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan, sehingga membuat mereka terkena sanksi hingga harus dipindahkan ke sekolah lain.

RDP yang dilaksanakan di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD, H Adriyanto didampingi Sekretaris, Herwanissitas dan sejumlah anggota, serta dihadiri perwakilan satuan kerja terkait, pihak sekolah, orang tua atau wali murid, LSM dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, dihasilkan 4 kesimpulan yang merupakan hasil mediasi antara pihak sekolah dengan para orang tua atau wali murid dan sejumlah pihak terkait lainnya

Adapun 4 kesimpulan yang disepakati bersama saat itu, yakni :

1. Para siswa dinyatakan tidak meminum minuman keras, tetapi hanya membawanya ke sekolah, karena ketika ditemukan minuman keras tersebut masih bersegel. Kendati demikian, pihak sekolah tetap memberikan sangsi kepada para siswa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pihak keluarga akan mengirim surat permohonan agar anak yang bersangkutan beralih lingkungan sekolah. Jadi, bukan diberhentikan oleh pihak sekolah.
3. Untuk penempatan para siswa di sekolah yang baru, difasilitasi oleh Disdik dan P2TP2A Kabupaten Inhil.
4. Disdik harus mengirim surat edaran kepada seluruh sekolah agar mengevaluasi kembali berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam penetapan jumlah poin dan sanksi sebelum ditetapkannya keputusan terhadap setiap pelanggaran siswa.

“Saya harap ini menjadi introspeksi bagi kita, karena anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas menyatakan bahwa ini merupakan kasus luar biasa yang pernah terjadi di dunia pendidikan di Negeri Seribu Parit.

Oleh karena itu, Herwanissitas berharap agar persoalan ini bisa dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik antar kedua belah pihak dan seluruh pihak terkait, karena DPRD ini bukan tempatnya untuk menjustifikasi atau menyalahkan salah satu pihak.

“Kami harapkan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi, nanti harus kita mediasikan lagi, karena kalau seperti ini tidak akan tuntas permasalahannya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, terjadinya persoalan ini berawal pada tanggal 21 November 2015 lalu. Dimana waktu itu, 4 siswa SMAN 1 Tembilahan kedapatan membeli dan membawa minuman keras ke sekolah oleh pengurus OSIS.

Setelah itu, pengurus OSIS melapor ke pihak sekolah, sehingga dilakukan pemeriksaan langsung terhadap para siswa. Ketika diperiksa, selain 4 siswa tersebut juga ada 1 siswa lainnya di lokasi tempat menyimpan menuman keras itu, sehingga pihak sekolah menetapkan 5 siswa tersebut melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah.

Kemudian, dilakukanlah berbagai langkah selanjutnya, dengan memanggil para orang tua siswa atau wali murid. Akhirnya, setelah ujian dikeluarkanlah surat keputusan dari sekolah, yang menyatakan bahwa siswa-siswa tersebut harus mencari sekolah yang baru. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan maksimal, maka seluruh Pendamping Desa harus tetap berada di tempat tugasnya, bukan di daerah lain, seperti di Ibukota Kabupaten.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, HM Yusuf Said saat diwawancarai awak media usai menghadiri prosesi pelantikan 7 Kades terpilih se-Kecamatan Enok oleh Bupati HM Wardan, yang dipusatkan di halaman Kantor Desa Bagan Jaya, Rabu (13/1/2016).

“Kalau mereka tidak berada di tempat, SKPD terkait harus melakukan evaluasi, sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” tegas Yusuf.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, keberadaan Pendamping Desa sangat penting, khususnya dalam melakukan pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan, administrasi dan lain sebagainya.

“Jika nantinya ada ditemukan hasil pekerjaan yang tidak bagus, maka mereka harus ikut bertanggung jawab. Jadi, kerja Pendamping Desa itu jangan hanya sekedar membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) saja,” pungkasnya. –adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada seluruh Kepala Desa (Kades) untuk mengelola dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dengan baik dan profesional.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat diwawancarai awak media usai menghadiri prosesi pelantikan 7 Kades terpilih se-Kecamatan Enok oleh Bupati HM Wardan, Rabu (13/1/2016).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Desa Bagan Jaya ini, turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Camat dan Forkopimcam, serta ratusan masyarakat di Kecamatan Enok.

Dikatakan Yusuf, agar tidak tersangkut dengan persoalan hukum di kemudian hari, maka pengelolaan dana DMIJ harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Ini juga dimaksudkan supaya penggunaan dana DMIJ lebih tepat sasaran dan terarah,” tutur Yusuf.

Apalagi, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, salah satu tujuan dibuatnya kebijakan tersebut oleh Pemerintah Daerah (Pemda), adalah untuk membangun dan memajukan daerah yang dimulai dari tingkat bawah.

“Jadi, saya harapkan para Kades dapat memahami dengan benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam penerapan program DMIJ di lapangan,” imbuhnya. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kelemahan yang ditemui pada pelaksanaan program serta kegiatan di tahun anggaran 2015 lalu.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam dalam upaya perbaikan dan mengoptimalkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil di tahun anggaran 2016 ini.

Dikatakan Dani, apa yang menjadi kekurangan pada tahun lalu harus dibenahi dan diperbaiki di tahun ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti penyelamatan dan perbaikan perkebunan kelapa yang saat ini rusak parah.

“Kita harapkan tahun ini, Pemda dapat menuntaskan berbagai program yang telah diprioritaskan. Apalagi, APBD telah kita sahkan. Jadi segera tuntaskan segala administrasi, sehingga SKPD bisa memulai pekerjaannya,” tutur Dani.

Dicontohkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, sebelumnya ada anggaran untuk pembangunan kantor bupati baru yang telah ditunda pelaksanaannya. Anggaran yang telah tersedia tersebut, harus benar-benar dapat manfaatkan dengan baik.

“Anggarannya kan sudah dialihkan, yakni untuk penyelamatan kebun kepala masyarakat, sektor kesehatan dan pendidikan. Inilah salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan,” terangnya.

Selanjutnya, Dani berharap agar tahun demi tahun upaya penyelamatan perkebunan kelapa yang dilakukan oleh Pemda dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan persoalan kebun kelapa ini dapat segera dituntaskan, sehingga bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk tetap memprioritaskan dan fokus dalam membenahi kondisi perkebunan masyarakat.

Langkah tersebut harus dilakukan, karena mengingat sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini masih bergantung pada hasil perkebunan, khususnya perkebunan kelapa untuk membiayai dan menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Menurut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Amd Junaidi, saat ini kondisi sejumlah perkebunan milik masyarakat sudah sangat memprihatinkan.

Dimana, kerusakan lahan perkebunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti intrusi air laut, serangan hama dan lain sebagainya.

“Ini tentunya harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya, supaya masyarakat kita tidak bertambah susah terutama dari segi ekonominya,” kata Junaidi saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Inhil, beberapa waktu lalu.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab Inhil untuk mengatasi persoalan itu, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, adalah dengan membangun trio tata air di kawasan lahan perkebunan yang rusak tersebut.

“Dengan begitu, lahan perkebunan yang ada tidak akan lagi dimasuki air laut laut atau sungai, sehingga masyarakat bisa kembali membenahi perkebunannya,” terang Junaidi seraya menambahkan bahwa hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan harga jual hasil perkebunan. -adi-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, yang telah mendeklarasikan Gerakan Anti Narkoba.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat dikonfirmasi awak media usai mengikuti Upacara Deklarasi Gerakan Anti Narkoba, yang dipusatkan di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Jum’at (8/1/2016) pagi.

Dikatakan Yusuf, pendeklarasian Gerakan Anti Narkoba ini jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial belaka, tetapi hendaknya bisa diikuti dengan langkah dan tindakan ril di lapangan.

“Kita harapkan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini dapat dilakukan sedini mungkin, yang diawali dari internal Pemda dan dilanjutkan ke ruang lingkup yang lebih luas,” tutur Yusuf.

Dicontohkan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, seperti dengan melakukan tes urine kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Inhil.

“Kita juga sangat mengharapkan, deklarasi ini sebagai embrio pendirian BNN Kabupaten Inhil. Jadi, jangan setelah dideklarasikan langsung hilang dan tak ada kelanjutannya,” pungkasnya. -adi-