TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan tenaga pendidik atau guru yang baik dan profesional sangat penting di setiap sekolah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di suatu daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan mereka yang benar-benar siap, tulus dan ikhlas mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Apalagi mengingat, karakter para siswa yang berbeda-beda, sehingga memerlukan kreatifitas dari setiap tenaga pendidik atau guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto. Menurutnya, peran tenaga pendidik atau guru sangat besar dalam memberikan ilmu dan pengetahuan bagi para siswa di sekolah.

“Untuk itu, diperlukan berbagai terobosan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dan disenangi siswa,” tutur pria yang akrab disapa H Ateng ini.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru untuk mewujudkan suasana belajar mengajar seperti tersebut di atas, adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada setiap siswa, sehingga bisa lebih mengenal dan mengetahui bagaimana karakter para siswa.

Dengan begitu, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Inhil ini, tenaga pendidik atau guru akan mampu mencari dan menemukan ide-ide baru yang lebih kreatif, khususnya dalam upaya menumbuhkan minat belajar siswa.

“Yang penting itu, jadilah seorang guru yang dekat dengan siswa, bukan guru yang ditakuti,” pesannya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Keberadaan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan dapat lebih dimaksimalkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat diwawancarai awak media usai menghadiri prosesi pelantikan Kepala Desa (Kades) terpilih di salah satu kecamatan di Negeri Seribu Parit, belum lama ini.

Dijelaskan Yusuf, peran BPD di suatu desa sangat penting, salah satunya sebagai pengawas masyarakat dalam penerapan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di lapangan, sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.

“BPD bertanggung jawab kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan DMIJ, apakah sudah berjalan dengan baik serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Yusuf.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, apabila ditemukan adanya pekerjaan dan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya, maka menjadi tugas BPD untuk mengarahkannya.

“Jadi, kalau ada yang tidak benar, langsung saja kritisi, sebab inilah tugas BPD,” pungkasnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh guru Bimbingan Penyuluhan (BP) yang ada di setiap tingkatan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk bekerja serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih maksimal lagi.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Adriyanto dalam upaya menekan dan mengantisipasi semakin meningkatnya kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang dari peserta didik.

Dikatakan Adriyanto, keberadaan guru BP sangat penting dan memiliki tugas yang sangat besar di sekolah, diantaranya memberikan konseling kepada anak-anak atau siswa yang bermasalah.

“Inilah salah satu tanggung jawab penting yang harus dilaksanakan oleh guru BP,” tutur pria yang akrab disapa H Ateng ini

Oleh karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini berharap agar guru BP dapat bekerja dengan lebih optimal, khususnya dalam menyiapkan generasi muda dan masa depan daerah serta bangsa yang lebih baik.

“Mari sama-sama kita pantau dan bimbing anak-anak kita, supaya mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi, anak merupakan tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada tahun 2016 ini, kerusakan ruas jalan penghubung Kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) akan diperbaiki, dengan anggaran sebesar Rp 116 miliar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), DR H Ferryandi di Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Ferryandi, kerusakan ruas jalan sepanjang lebih kurang 40 kilometer tersebut sudah semakin parah, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan seperti sekarang ini.

“Tahun ini, sudah dianggarkan dana infrastruktur jalan kurang lebih Rp 116 miliar. untuk perbaikan ruas jalan Sungai Luar sampai Teluk Pinang,” tutur Ferryandi di Tembilahan.

Dijelaskan Ferryandi, perbaikan ruas jalan tersebut akan dibagi dalam empat bagian, yakni Sungai Luar – Sungai Dusun Rp 37 miliar, Sungai Dusun – Sungai Piring Rp 18 miliar, Sungai Piring – Teluk Pantaian Rp 38 miliar dan Teluk Pantaian – Teluk Pinang dengan anggaran sebesar Rp 22 miliar.

“Diharapkan, ini bisa segera terealisasi dengan baik, sehingga dapat menunjang kelancaran aktifitas dan perekonomian masyarakat sehari-hari,” imbuhnya. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada manajemen Pembangkit Listrik Negara (PLN) Rayon Tembilahan, untuk segera mencari solusi terkait pemadaman listrik yang sejak beberapa hari belakangan ini kembali terjadi.

“Kita belum ada konfirmasi ke PLN, kabarnya ada mesin yang mengalami gangguan,” tutur Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, kemarin.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar PLN Rayon Tembilahan dapat lebih transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa permasalahan yang saat ini dihadapi pihak PLN.

“Beritahu kepada masyarakat apa yang terjadi, supaya masyarakat tahu dan mengerti,” tambahnya.

Selain itu, pria berkacamata yang akrab disapa IT ini juga mendesak PLN Rayon Tembilahan, untuk secepatnya mencari jalan keluar dalam mengatasi pemadaman listrik di wilayah kerjanya.

“Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi pemadaman listrik dan masyarakat juga akan merasa puas terhadap pelayanan PLN,” imbuhnya. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung. Senin (18/1/2016).

RDP yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi I DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD, HM Yusuf Said didampingi Sekretaris, Mu’amar Armain dan sejumlah anggota.

Turut hadi juga dalam RDP tersebut, Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Ketua Panitia Pemyelenggara Pilkades Tingkat Desa, Camat Gaung dan perwakilan dari BPMD serta Kabid Bagian Hukum Setdakab Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua BPD Desa Simpang Gaung menjelaskan krologis permasalahan yang terjadi di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung.

“Kejadian di TPS 8 ini bermula ketika ada 2 orang warga yang bukan warga, tetapi baru sekitar 20 hari tinggal di rumah salah seorang warga Desa Simpang Gaung  mencoblos menggunakan surat atau undangan pemilih orang lain atau undangan pemilih anak si punya rumah,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya terus berusaha meredam gejolak-gejolak yang ada di masyarakat, khususnya dari pendukung yang menggugat.

“Kita selaku pihak yang mengawasi Panitia penyelenggara tingkat Desa melihat panitia sudah bekerja sesuai dengan aturan Perbup dan Perda, tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan terkait penyelesaian masalah tersebut, sementara masyarakat terus berdatangan kepada kita untuk mempertanyakan hasil dari keputusannya,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya datang ke DPRD untuk meminta kepada DPRD ataupun Bupati ataupun BPMPD semacam surat tertulis, sehingga bisa disampaikan ke masyarakat atas hasil dari keputusan terhadap penyelesaian masalah yang ada.

Menangggapi penjelasan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut.

“Terus terang kita dari Pihak DPRD Inhil dan saya selaku Anggota Badan pengawas Pilkades tingkat kabupaten sangat menyayangkan kejadian,” terangnya.

Menurutnya, permasalahan ini seharusnya sudah selesai di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan secara berjenjang

“Disini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi kita berusaha memediasi pihak-pihak terkait guna menciptakan situasi yang kondusif,” imbuhnya.

Untuk diketahui, persolaan sengketa Pilkades di Desa Simpang Gaung telah masuk ke Pengadilan Negeri Tembilahan dan tinggal menunggu hasil putusan dari pengadilan tersebut. -adi