TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk tetap memprioritaskan dan fokus dalam membenahi kondisi perkebunan masyarakat.

Langkah tersebut harus dilakukan, karena mengingat sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini masih bergantung pada hasil perkebunan, khususnya perkebunan kelapa untuk membiayai dan menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Menurut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Amd Junaidi, saat ini kondisi sejumlah perkebunan milik masyarakat sudah sangat memprihatinkan.

Dimana, kerusakan lahan perkebunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti intrusi air laut, serangan hama dan lain sebagainya.

“Ini tentunya harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya, supaya masyarakat kita tidak bertambah susah terutama dari segi ekonominya,” kata Junaidi saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Inhil, beberapa waktu lalu.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab Inhil untuk mengatasi persoalan itu, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, adalah dengan membangun trio tata air di kawasan lahan perkebunan yang rusak tersebut.

“Dengan begitu, lahan perkebunan yang ada tidak akan lagi dimasuki air laut laut atau sungai, sehingga masyarakat bisa kembali membenahi perkebunannya,” terang Junaidi seraya menambahkan bahwa hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan harga jual hasil perkebunan. -adi-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, yang telah mendeklarasikan Gerakan Anti Narkoba.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat dikonfirmasi awak media usai mengikuti Upacara Deklarasi Gerakan Anti Narkoba, yang dipusatkan di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Jum’at (8/1/2016) pagi.

Dikatakan Yusuf, pendeklarasian Gerakan Anti Narkoba ini jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial belaka, tetapi hendaknya bisa diikuti dengan langkah dan tindakan ril di lapangan.

“Kita harapkan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini dapat dilakukan sedini mungkin, yang diawali dari internal Pemda dan dilanjutkan ke ruang lingkup yang lebih luas,” tutur Yusuf.

Dicontohkan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, seperti dengan melakukan tes urine kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Inhil.

“Kita juga sangat mengharapkan, deklarasi ini sebagai embrio pendirian BNN Kabupaten Inhil. Jadi, jangan setelah dideklarasikan langsung hilang dan tak ada kelanjutannya,” pungkasnya. -adi-

Tembilahan, detikriau.org – Seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) yang baru dilantik diminta untuk meningkatkan kinerjanya guna mendukung dan mensukseskan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam terkait dengan telah dilantiknya 5 pejabat eselon, yakni Sekda dan 4 kadis di lingkungan Pemkab Inhil, yang digelar di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, baru-baru ini.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, selain segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru, para pejabat eselon yang baru dilantik juga harus melihat capaian-capaian apa saja yang telah berhasil diraih dan yang belum terealisasi oleh pejabat sebelumnya.

“Kepada para pejabat yang baru dilantik ini, sebaiknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja sebelumnya,” kata Dani, kemarin

Dengan begitu, kata Dani lagi, ke depan mereka akan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemkab Inhil.

“Mereka inikan dilantik setelah program dan kegiatan tahun 2016 selesai kita bahas, jadi perlu penyesuaian kembali agar program yang telah kita bahas sebelumnya dapat dipahami serta terealisasi dengan baik dan maksimal,” imbuhnya. -adi-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda sekaligus, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (6/1/2016).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam didampingi para Wakil Ketua ini, dihadiri Bupati diwakili Sekda, Said Syaripudin, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan 34 anggota DPRD Inhil.

Adapun tiga agenda pada Rapat Paripurna perdana di tahun 2016 tersebut, yakni Pembukaan Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2016, Penyampaian Laporan Hasil Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015 dan Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2015.

Dalam Laporan Hasil Reses yang disampaikan Juru Bicara (Jubir), Herwanissitas diketahui bahwa tujuan reses adalah untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Dengan begitu, diharapkan aspirasi masyarakat tersebut bisa tertampung dalam anggaran 2016, untuk mewujudkan pembangunan daerah secara merata melalui laporan reses yang dirangkum dari dapil 1 hingga 6 se-Kabupaten Inhil.

“Pelaksanaan reses ini untuk mencari data langsung terkait kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dimasukkan ke dalam Musrenbang tahun 2016,” tutur Herwanissitas.

Dijelaskan Herwanissitas, beberapa kebutuhan masyarakat yang masih belum terakomodir dan membutuhkan perhatian serius dari Pemkab Inhil, diantaranya perbaikan kondisi perkebunan masyarakat yang cukup memperhatikan dan masyarakat banyak membutuhkan tempat penampung air.

“Yang juga menjadi sorotan, adalah terkait masih banyaknya kegiatan intansi yang belum berjalan dengan baik dan maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Laporan Kinerja Pimpinan DPRD selama tahun 2015 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat, seperti kebutuhan pembangunan dan perbaikan perkebunan masyarakat.

“DPRD turun langsung ke ranah masyarakat melalui reses untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga diketahui apa yang menjadi keinginan masyarakat,” imbuhnya. –adi/adv-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Indragiri Hilir (Inhil) yang baru, H Zainal Arifin MKes diharapkan dapat mentransfer ilmu dan pengalaman yang telah didapat selama bertugas di Diskes Provinsi Riau, untuk diterapkan di Kabupaten Inhil guna membangun dan memajukan daerah terutama di bidang kesehatan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanissitas saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Senin (4/1/2016).

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, sekitar satu tahun yang lalu pihaknya telah melakukan audiensi dengan Diskes Provinsi Riau, dalam rangka meminta dukungan dan bantuan dari Pemprov, khususnya yang menyangkut sumber daya manusia, infrastruktur serta sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Inhil.

“Dengan ilmu serta pengalaman beliau di tingkat provinsi dan saat ini dipercayakan membantu kepemimpinan Bupati sekarang, besar harapan kita agar ilmu dan pengalaman tersebut bisa diterapkan disini, karena Inhil mempunyai cukup banyak permasalahan di bidang kesehatan,” tutur Sitas.

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, di akhir tahun 2019 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan lain-lain, sehingga harus ada terobosan-terobosan baru yang dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Jadi selain gratis, pelayanan kesehatan juga diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” tambahnya.

Selanjutnya, Sitas juga berharap agar apa yang telah dibangun oleh Kadiskes terdahulu dapat dievaluasi. Apabila program atau kabijakan tersebut memang bain dan sesuai dengan kearifan lokal daerah, maka harus bisa lebih ditingkatkan lagi, begitu pula sebaliknya.

“Seperti kita ketahui, beliau juga sebelumnya pernah bertugas di Inhil. Jadi, tentunya lebih memahami karakteristik daerah ini, sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik di masa mendatang,” imbuhnya. -adi/adv-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk bekerja sesuai dengan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah tertuang dan disepakati bersama dalam dokumen RAPBD antara kepala daerah dan DPRD dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan bersama.

“Kepala Pemerintah Daerah (Pemda) bersama seluruh stake holdernya, agar dalam pelaksanaan pekerjaan mempedomani apa yang telah tertuang dalam dokumen RAPBD,” kata Edi Gunawan dalam penyampaian laporannya pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Seperti yang disampaikan pada Rapar Paripurna tersebut, setelah melalui pembahasan bersama, struktur Pendapatan pada Rancanan APBD tahun 2016 terjadi perubahan, khususnya pada Rancangan Dana Transfer Pusat ke Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2015.

Dimana, pada target atau proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 130,7 M, yang apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 124,1 M, maka ada peningkatan terhadap target PAD tahun 2016 sebesar Rp 6,5 M atau naik 5,28 persen.

Sedangkan Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer pusat ke daerah, di tahun 2016 nanti diproyeksikan sebesar Rp 1,58 T, yang jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan pada APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 1,33 T, maka terjadi kenaikan sebesar Rp 249,8 M atau naik sebesar Rp 18,65 persen.

Selanjutnya, tentang Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Rancangan APBD tahun 2016 sebesar Rp 225,1 M, yang jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 318,6 M, maka ada penurunan sebesar Rp 93,4 M atau minus 29,32 persen.

Dari tiga aspek Pendapatan di atas, dapat disampaikan bahwa semula proyeksi pada buku Rancangan APBD tahun 2016 Pendapatan Daerah semula sebesar Rp 1,89 T, maka setelah melalui pembahasan bersama terjadi perubahan, yang diproyeksikan menjadi sebesar Rp 1,94 T. Kalaulah kita bandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 1,78 T, maka ada peningkatan sebesar Rp 162,9 M atau naik 9,14 persen.

Terkait dengan Belanja Daerah pada Rancangan APBD tahun 2016, terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp 1,22 T dan Belanja Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp 1,25 T.

Dari dua komponen belanja di atas, maka Belanja Daerah pada Rancangan APBD tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 2,47 T, yang jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 2,28 T, maka ada peningkatan sebesar Rp 198,8 M atau naik 8,72 persen.

Dengan jumlah ini, maka Belanja Daerah pada Rancangan APBD tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp 533,9 M dan akan ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan.

Sementara itu, tentang Penerimaan Pembiayaan atau Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp 573,9 M, yang dipergunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah, serta penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, PD BPR dan PDAM Tirta Indragiri.

Masih terdapat SILPA sebesar Rp 22,2 M, yang merupakan akumulasi sisa dana DAK dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat dibelanjakan, karena masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sehingga Pembiayaan Netto tahun 2016 ini menjadi sebesar Rp 556,2 M. –adi/adv-