“Lebih di Khususkan Bagi yang Bertugas diwilayah Terpencil”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga pendidik atau guru yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama mereka yang ditempatkan di wilayah terpencil serta jauh dari ibukota kabupaten dan kecamatan.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Herwanissitas saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Herwanissitas, sebagai abdi negara, pemerintah dan masyarakat, seorang guru yang menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mau ditugaskan dimana saja, serta wajib bekerja sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kepada seluruh guru yang berada di daerah pedesaan, diharapkan untuk lebih pro aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar, terlebih lagi sebagai seorang PNS,” tutur pria yang akrab disapa Sitas ini.

Politisi Partai Pebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menilai, kebanyakan tenaga pengajar yang ditugaskan di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten sering melalaikan tugasnya dengan berbagai alasan.

“Banyak kita dengar mereka yang mengajar di daerah yang jauh itu tidak maksimal dalam mengajar, apalagi mereka tidak berdomisili di daerah tempat mereka ditugaskan itu,” tambahnya.

Kendari dirinya tidak menampik bahwa kekurangan tenaga pengajar dari kalangan PNS di Kabupaten Inhil juga mempengaruhi mutu pendidikan, lanjut Sitas, namun dengan adanya tenaga pengajar honorer diharapkan bisa membantu untuk peningkatan kualitas pendidikan di Inhil.

“Kita juga berharap agar para guru PNS bisa berdomisili di tempat mereka mengajar, sehingga tidak ada alasan tidak masuk mengajar, yang berimbas kepada hak anak-anak atau generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diingatkan untuk segera menetapkan alokasi dana desa, mengingat waktu yang sudah memasuki pertengahan bulan kedua pada triwulan pertama tahun anggaran 2016.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat berbincang dengan sejumlah awak media, di ruang rapat Komisi IGedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil sudah sangat terlambat dalam bekerja, karena semestinya penetapan alokasi dana desa sudah harus masuk ke tahapan yang telah dijadwalkan.

“Kalau seperti ini, bagaimana bisa melakukan musyawarah desa, yang juga berimbas pada terlambatnya tahapan-tahapan lainnya,” tutur Yusuf.

Padahal, lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, pada Bulan April mendatang dana desa sudah memasuki masa pencairan tahap pertama.

Oleh karena itu, Yusuf berharap agar SKPD terkait bisa bekerja lebih cepat. Apalagi, berdasarkan ketentuan saat APBD sudah disahkan, alokasi dana desa ini juga sudah harus ikut didalamnya.

“Kalau kita lihat, ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar seluruh SKPD terkait. Jadi, kita harapkan ini bisa segera diatasi, serta dicari solusi dan jalan keluarnya, supaya pembangunan desa tidak terhambat,” pungkasnya. (Adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Menempatkan seseorang sebagai Kepala Sekolah (Kasek) hendaknya tidak sembarangan, harus melihat berbagai aspek dan kualifikasi yang dimilikinya, seperti pengalaman, lama bekerja, kepangkatan dan jenjang pendidikan.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan agar jangan ada pihak yang mengintervensi dalam penempatan Kasek, apalagi hanya dengan bermodalkan kedekatan.

“Ini dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Inhil,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas kepada awak media, kemarin.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Sitas ini, ada berbagai aturan yang harus diperhatikan dalam memilih Kasek, sehingga siapapun yang ditunjuk menempati posisi tersebut adalah mereka yang benar-benar memiliki kompetensi terbaik di bidangnya.

“Jadi, tidak ada istilahnya kedekatan. Kalaupun ada oknumnya, tentu sangat disayangkan, karena kita juga tidak ingin nantinya kualitas pendidikan di daerah ini hancur,” terang Sitas.

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jabatan Kasek juga merupakan seorang manajerial, yang harus mampu meningkatkan kualitas sekolahnya.

“Dalam artian, bagaimana Kasek berupaya semaksimal mungkin dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya,” tambah Sitas.

Kemudian, Sitas juga berharap agar seluruh Kasek di Negeri Seribu Parit ini, dapat mengelola dan memanfaatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disediakan oleh Pemerintah untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan.

“Kasek harus berfikir bagaimana dana BOS itu bisa dijadikan sebagai penunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dalam upaya membangun generasi penerus bangsa yang hebat dan mampu bersaing,” imbuhnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Ferryandi berharap agar seluruh aparatur pemerintahan yang ada di setiap kelurahan dan desa dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Pasalnya, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dituangkan pada rencana kerja satuan kerja perlu senantiasa dipantau dan dikawal agar bisa terwujud.

“Jangan hanya menunggu, desa harus pro aktif dan perkuat komunikasi dan koordinasi dengan DPRD serta satuan kerja, khususnya satuan kerja terkait rencana pembangunan desa di tempatkan,” tutur Ferryandi, Kamis (18/2/2016).

Dijelaskan Ferryandi, dari sekian banyak rencana pembangunan yang dihasil desa desa, memang tidak mungkin terakomodir secara keseluruhan, namun untuk memperjuangkan pembangunan yang berskala prioritas perlu komunikasi yang intens.

“Komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan SKPD harus senantiasa diperkuat, karena hasil Musrenbang desa harus dikawal hingga bisa masuk dalam dokumen Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun satuan kerja, yang selanjutnya menjadi dokumen RKPD,” terangnya.

Apalagi, lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, semua rencana pembangunan harus melewati semua tahapan perencanaan tersebut, hingga masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi bahan pembahasan bersama antara Eksekusi dan Legislatif hingga finalnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain menaikan gaji tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Bupati Indragiri Hilir (Inhil) juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di daerah tersebut, salah satunya guru honorer.

“Pada dasarnya kita sangat mendukung kebijakan Bupati ini, tapi sebaiknya jangan hanya pasukan kuning yang dinaikan gajinya, tenaga honorer yang lain juga, seperti guru,” tutur Anggota DPRD Inhil, Iwan Taruna kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Meskipun pihak legislatif sangat memahami terkait anggaran daerah yang tidak akan mampu menaikan seluruh gaji pegawai honorernamun Pemkab Inhil disarankan membuat klasifikasi tenaga honorer yang diprioriaskan untuk dinaikan gajinya, dengan melihat aspek kinerja dan kebutuhan.

“Kita paham APBD tidak akan mampu, tapi kan bisa secara bertahap dan dibuat dulu klasifikasinya. Katakanlah yang kinerjanya bagus dan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil yang diutamakan,” tambahkannya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga menilai wajar jika muncul kecemburuan bagi tenaga honorer yang lain, hal inilah yang harus diantisilasi oleh Pemda secepatnya.

“Kita tidak ingin nanti ada kesenjangan antara para tenaga honorer,” terang Ketua Komisi III DPRD Inhil ini.

Sebelumnya, kebijakan Bupati Wardan menikan gaji tenaga kebersihan pada DKPP Kabupaten Inhil mendapat apresiasi yang positif dari berbagai kalangan. Dimana, pada awalnya tenaga kebersihan hanya digaji Rp 500 ribu perbulan dan sekarang menjadi Rp. 1,2 juta perbulan. Adi/adv

TEMBILAHAN, detikriau.org – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Ferryandi menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang Tuaka dan Gaung, Senin (15/2/2016).

Musrenbang kecamatan yang diikuti aparatur desa dan kelurahan tersebut, juga dihadiri semua unsur pimpinan kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Ferryandi kembali mengingatkan dan mengharapkan agar semua Kepala Desa dan Lurah yang ada untuk dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan dana pembangunan.

“Saat ini, dana yang mengalir ke desa sangat besar. Jadi, diharapkan semua aparatur desa pro aktif dalam meningkatkan wawasannya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga tidak tersangkut persoalan hukum di kemudian hari,” tutur Ferryandi.

Selain itu, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, aparatur desa dan masyarakat juga harus saling mendukung dalam merealisasikannya, yang dimulai dari proses perencanaan seperti Musrenbang hingga terwujud program dan kegiatab, yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh bagi masyarakat luas.

“Mari sama-sama kita bangun dan majukan kampung kita ini,” ajaknya.

Sementara itu, Camat Gaung, Suryawirawan berharap agar semua satuan kerja yang ada di lingkungan Pemkab Inhil bisa mengakomodir hasil Musrenbang desa dan kecamatan, sehingga tidak timbul lagi kekecewaan dan pesimistis dari aparatur desa.

“Semua desa telah melakukan Musrenbang, ke depannya kita semua berharap pemerintahan yang lebih tinggi bisa mengakomodirnya,” kata Suryawirawan.

Senada dengan itu, Camat Batang Tuaka, Umar Hamdi juga mengungkapkan kekecewaannya atas sedikitnya partisipasi perwakilan satuan kerja dalam mendampingi desa ketika melaksanakan Musrenbang desa.

“Kami sangat menyayangkan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan perwakilan satuan kerja yang tidak mendampingi desa dalam Musrenbang, padahal usulan pembangunan dari desalah yang harus mulai didengar dan mereka catat,” imbuhnya. Adi