TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berharap agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pro aktif dalam membina para pegawai di lingkungan kerjanya, sehingga lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said terkait dengan masih adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer yang bolos saat jam kerja.

Dikatakan Yusuf, seringnya oknum PNS dan honorer keluyuran saat jam kerja lebih dikarenakan kurangnya pembinaan terhadap mereka, khususnya dari para pimpinan dimana tempat mereka bertugas.

“Satpol PP hanya berupa shock therapy, kepala SKPD yang harus proaktif. Kalau razia-razia terus tidak efektif, tidak menimbulkan efek jera,” tutur Yusuf.

Dijelaskan Yusuf, tindakan “nakal” para oknum pegawai yang kerap membolos kerja dengan alasan yang seolah dibuat-buat dan tidak masuk akal, tentunya akan mengganggu pelayanan publik hingga jalannya roda pemerintahan.

“Mau sarapan pagi boleh, kan bisa di rumah sebelum berangkat kerja atau di kantin kantor. Ini tidak, datang sebentar apel, isi absen, lalu cabut. Pulang tak pulang jam 11. Mending kalau pulang ke kantor, kalau pulang ke rumah, gimana,” kata Yusuf lagi.

Oleh karena itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini berharap agar kepala SKPD dapat lebih pro aktif dalam memberikan pembinaan bagi para oknum pegawai mereka yang sering bolos kerja.

“Resiko jika terjadi apa-apa kepada pegawai yang keluyuran diluar kantor saat jam kerja siapa yang tanggung?. Juga bagi PNS “nakal” (Pegawai Negeri Sipil), hati-hati ada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Ini (tindakan indisipliner, red) merupakan pelanggaran,” imbuhnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk segera menunjuk dan melantik sejumlah Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) yang ada di daerah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam terkait dengan telah berakhirnya masa jabatan 47 Kades di Negeri Seribu Parit.

Apalagi, jika mengingat saat ini sudah memasuki triwulan kedua di tahun anggaran 2016, sehingga dibutuhkan keberadaan Pjs Kades guna menjalankan roda pemerintahan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

“Sekarang sudah masuk triwulan kedua, jadi kita minta Pemerintah Daerah (Pemda) secepatnya menunjuk Pjs Kades di daerah yang memang masa jabatannya sudah habis,” tutur Dani kepada awak media, Kamis (21/4/2016).

Kebijakan tersebut sangat penting, karena politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini khawatir, apabila Pjs Kades tidak kunjung ditunjuk, maka sistem pemerintahan desa akan berjalan lambat.

Dengan begitu, secara tidak langsung akan berdampak pada realisasi penggunaan dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah tersedia, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten.

“Jadi, jangan lambat-lambat, karena serapan anggaran desa juga harus cepat berjalan, sehingga pembangunan di desa bisa terlihat,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kaum perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan untuk dapat mendorong semangatnya dan mengambil peran dalam upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat ditemui awak media usai menghadiri puncak peringatan Hari Kartini ke-137, yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf Tembilahan, Kamis (21/4/2016).

Dikatakan Dani, kaum perempuan di Negeri Seribu Parit ini harus turut berperan aktif dalam pembangunan, tanpa mengabaikan harkat dan martabatnya di tengah keluarga dan masyarakat.

“Kaum perempuan sekarang ini memiliki peran penting dalam pembangunan, karena itu harus memacu semangatnya agar semakin kuat dan bisa memberikan kontribusinya bagi masa depan daerah dan bangsa,” tutur Dani.

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, sekarang perempuan mempunyai kesetaraan dengan pria, sebab hak-haknya dilindungi oleh undang-undang.

“Untuk itu, kaum perempuan juga haru menjaga moral, etika dan sikapnya, baik di dalam rumah tangga maupun bermasyarakat,” imbuhnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun anggaran program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang dialokasikan pada tahun ini tidak sebesar tahun lalu, namun diharapkan pelaksanaan serta hasilnya di lapangan bisa lebih baik dan maksimal.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Yusuf, formulasi anggaran program DMIJ mengacu pada Peraturan Daerah (Perda), yaitu 10 persen dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta ditambah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Dikarenakan adanya pengurangan Dana Perimbanan dari Pusat, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, makanya berdampak pada pengurangan dana DMIJ.

“Jadi, bukan dikurangi. Jumlah itu sesuai dengan formulasinya,” kata Yusuf.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, anggaran program DMIJ tahun ini sebesar Rp 213 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 lalu adalah sebesar Rp 235 miliar./adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bagi pihak swasta yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditantang, untuk melakukan ekspos di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi. Menurutnya, jika dilihat dari sejumlah permasalahan yang timbul akibat ulah perusahaan yang berinvestasi di Negeri Seribu Parit terutama di bidang perkebunan, yang paling banyak muncul adalah terkait pola kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat

“Silahkan berinvestasi, namun tolong diperjelas pola kemitraan yang akan diterapkan kepada masyarakat nantinya kepada kami,” tutur Junaidi saat dijumpai awak media diruang kerjanya, Senin (18/4/2016).

Hal ini perlu dilakukan agar kasus seperti di Desa Pungkat tidak terulang kembali. Apalagi, biasanya perusahaan yang ingin berinvestasi selalu mengeluarkan janji manis di awal, namun nantinya hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, khususnya para petani dengan dalil pola kemitraan.

“Ini juga dimaksudkan supaya pola kemitraan yang diterapkan perusahaan lebih transparan dan jelas, jangan sampai konsep pola kemitraannya tidak jelas,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, berdirinya perusahaan di lingkungan perkebunan masyarakat seharusnya menimbulkan efek positif dalam membina perkebunan, bukan sebaliknya.

“Seperti memberikan bantuan pupuk, perbaikan kebun masyarakat dan perbaikan drainase perkebunan,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menantang pihak swasta yang ingin berinvestadi agar melakukan ekspos di DPRD sebagai perwakilan ribuan suara rakyat.

“Silahkan ekspos di ‘rumah rakyat’, kami siap mendengarkan dan mengkaji konsep pola kemitraan yang ditawarkan,” imbuhnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk meningkatkan kerjasama dengan para orang tua terutama dalam menangani kasus gizi buruk yang hingga kini masih ditemukan di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas ketika dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Jum’at (15/4/2016).

Dikatakan Herwanissitas, saat ini di Indonesia secara umumnya persoalan kasus gizi buruk masih cukup tinggi, yang disebabkan oleh beberapa faktor.

“Jadi, penanganannya harus benar-benar serius,” tutur pria yang akrab disapa Sitas ini terkait dengan kasus gizi buruk yang menimpa M Rafi (4), bayi yang berasal dari Desa Teritip Kecamatan Kateman.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam penanganan kasus gizi buruk tersebut, lanjut Sitas, adalah dengan membangun kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dengan para orang tua.

“Kita juga meminta kepada Dinas Kesehatan (Diskes), untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang status gizi kepada masyarakat dan memberikan penanganan yang intensif pada penderita gizi buruk, sehingga ke depan tidak ada lagi ditemukan kasus serupa,” tambahnya.

Apalagi, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, ketidaktahuan dan ketidakpahaman orang tua tentang asupan gizi yang baik bagi anak juga menjadi salah satu faktor munculnya kasus gizi buruk, serta ditambah lagi faktor-faktor lainnya, seperti adanya penyakit lain yang mengiringi dan faktor ekonomi keluarga yang sangat mempengaruhi.

“Kita harapkan, mudah-mudahan persoalan ini cepat ditanggapi, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” imbuhnya./Adi