TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan II tahun 2017, Jumat (07/07/2017) kemarin sore.

Rapat yang digelar di Aula Gedung DPRD Inhil Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil H Ferriyandi dan dihadiri Asisten I Setdakab Inhil Afrizal, Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam, unsur pimpinan DPRD lainnya, para anggota DPRD serta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Paripurna kali ini merupakan penyampaian Pidato Pengantar Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Penyampaian Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pimpinan Bapemperda, Malian Gazali mengatakan, dengan disahkannya Ranperda ini nantinya diharapkan adanya peningkatan kinerja baik itu pimpinan maupun anggota Dewan.

“Kita berharap peningkatan kinerja karena sudah ditunjang oleh Pemerintah, melalui PP No 18 tahun 2017,” katanya.

Ia menjelaskan, terutama peningkatan  kinerja yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi dan politik masyarakat, yang sebenarnya Perda tersebut sudah ada di tahun 2005 lalu.

“Sebenarnya Kita sudah ada Perda nya ditahun 2005 tapikan diperlukan semangat baru dengan PP 18 tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Perda terdahulu,” ucap Malian Gazali yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut./ADV/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Jum’at (7/7/2017).

Sidak tersebut sebagai langkah memastikan kondisi pelayanan kepada masyarakat. Dimana belakangan ini, pelayanan dinas tersebut dinilai masih banyak menuai keluhan masyarakat.

“Kesimpulan hasil dari Sidak ini memang banyak yang harus dibenahi, memang masih banyak perbedaan persepsi atau SOP yang ada di sini,” kata Ketua Komisi I, Yusuf Said didampingi Sekretarisnya Muamar serta sejumlah anggota.

Dijelaskan, yang menjadi perhatiannya diantaranya kurangnya fasilitas perekaman, persoalan tenaga kerja dan beberapa persoalan lainnya.

“Yang semestinya bisa melayani menggunakan IT kenapa tidak, terus alat perekamnya juga baru ada 2. Begitu juga pelayanan perekaman e-KTP, operator KK juga baru ada 4 yang kita nilai masih terbatas,” terangnya.

Dengan demikian, ia berharap dimomen Assessmen ini bisa merubah sistem lebih baik lagi. Untuk itu katanya, Pemkab harus jeli dalam memilih Kepala Disdukcapil yang baru. Kemudian juga diharapkannya segera mencari nama-nama pengganti para ASN yang hendak pensiun dan harus segera menyampaikan ke pusat.

Dimana, ada beberapa ASN yang sudah mau pensiun yang harus segera ditindak lanjuti sebelum terjadi persoalan baru.

“Jangan sampai mendadak, nanti tak ada pulak yang menggantikannya yang berakibat terganggu lagi pelayanannya. Apalagi Disdukcapil ini merupakan OPD yang harus mendapatkan perhatian lebih dari sisi pelayanannya,” tandas Politisi Partai Golkar Inhil ini./ADV/Wan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-4 masa persidangan II tahun sidang 2017 di Aula Gedung DPRD Kabupaten Inhil Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (6/7/2017) malam.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil H Maryanto ini tampak dihadiri oleh Asisten II Setda Kabupaten Inhil Rudiansyah, Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam beserta unsur pimpinan lainnya dan sejumlah anggota DPRD Inhil. Selain itu juga tampak para pejabat esselon dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Rapat paripurna masa persidangan II ini menyampaikan draft Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD oleh Badan Pembentukan Ranperda (Bapemperda) sebagai pengusul, pandangan fraksi terhadap draft Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, jawaban Bapemperda sebagai pengusul dan dewan mengambil keputusan.

Jubir Bapemperda DPRD Inhil, M Sabit mengatakan bahwa usul inisiatif pada Rapat Paripurna kali ini dibutuhkan adanya pengganti Perda nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

“Perda nomor 1 tahun 2005 ini harus diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017,” ungkap Sabit.

Untuk itu, Bapemranda Kabupaten Inhil menyarankan agar DPRD Inhil dapat memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah usul inisiatif tersebut untuk segera disampaikan kepada Bupati Inhil guna dilakukan pembahasan bersama./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Komisi IV DPRD Inhil meyakini menjelang batas akhir, tidak ada persoalan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Sampai saat ini tidak ada kendala, tidak ada laporan masalah THR dan kita juga terus pantau. hari senin 19 Juni nanti batas terakhir,” ujar Komisi IV melalui Sekretarisnya, Herwanissitas, Sabtu (17/06/2017).

Ditambahkan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, jika ada pekerja yang belum menerima THR hingga akhir batas yang ditentukan, silahkan melapor kepada instansi terkait atau ke pihak DPRD.

“Jika hingga senin besok ada pekerja yang belum juga terima THR, silahkan lapor ke Disnaker atau ke kita (DPRD) termasuk juga bisa juga melapor ke posko peduli lebaran 2017 yang dibentuk oleh Mentri Ketenagakerjaan,” pungkas Sitas.

Untuk sekedar diketahui,  Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta kepada kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

Permintaan tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017.

Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pekerja dan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan./ADV/Mirwan

“Dalam Amaranya pada Rapat Paripurna Instimewa Milad Ke-52 Kabupaten Indragiri Hilir 2017”

Tembilahan, detikriau.org – Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, H Dani M Nursalam S,Pi mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Kabupaten terdepan di Provinsi Riau.

Tidak hanya sebatas itu, dalam amarannya saat mengawali membuka Rapat Paripurna Istimewa Milad ke-52 Kabupaten Indragiri Hilir di ruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, rabu (14/6/2017) itu, Dani juga mengajak untuk bersama-sama membangun Inhil dengan pertautan hati yang mendalam agar dapat meninggalkan warisan yang baik bagi generasi masa depan dan tidak menjadi catatan hitam bagi generasi masa yang akan datang.

“ jika kita mau berbuat pasti ada jalan. Jika kita saling mendukung maka aka ada kemenangan.”Ujar Dani yang saat itu didampingi para Wakil Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi, H Maryanto dan H Syahruddin

Kita sadari ditambahkan Dani, secara realitas setakad ini masih menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada dalam kemiskinan, tingkat pendidikan rendah serta  infrastruktur yang sangat terbatas termasuk berbagai kekurangan lainnya. Olehkarenya, hal itu tentunya masih menjadi tugas berat khususnya bagi Pemkab Inhil untuk segera mengatasinya.

“Dalam kesempatan ini saya juga mengajak kepada semua pihak untuk membangun komitmen bersama dan mengambil langkah strategis agar masyarakat kedepan dapat merasakan kepastian terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan mendorong pengembangan sektor produktif yang berdaya saing,” Ajak Dani

Sempena peringatan Milad Kabupaten Inhil yang ke-52 ini, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga mengajak untuk memperdalam rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mellimpahkan rahmad dan khitmatnya kepada masyarakat untuk menata kehidupan dalam kabupaten inhil yg dicintai. Untuk itu tidaklah salah menurut Dani semua pihak bersama-sama menyampaikan penghargaan tinggi kepada pelaku sejarah yang telah memperjuangkan berdirinya negri yang dicintai ini.

“Bagi mereka yang telah berpulang kerahmatullah mari kita bersam-sama mendoakan agar mereka diberikan Allah SWT tempat yang layak dan bagi yang masih hidup semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.” Akhiri Dani.

Rapat Paripurna Milad ke – 52 Kabupaten Inhil yang bertajuk ‘Kita Tingkatkan Pelayanan Publik Menuju Good Governance dan Clean Government’ ini, selain dihadiri oleh unsure pimpinan DPRD Inhil juga dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati Rusli beserta sejumlah anggota, Kepala BPKP Provinsi Riau dan para Kepala Daerah se – Provinsi Riau maupun luar Provinsi Riau, Unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, para pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Inhil, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan segenap kalangan masyarakat lainnya./ADV/dro

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna meminta kepada PLN Rayon Tembilahan untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, DPRD Inhil melalui Komisi III akan terus berupaya untuk memacu peningkatan “Ratio Elektrifikasi” yang saat ini masih sangat rendah, khususnya di Inhil.

Permintaan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Inhil dengan manajemen PLN Rayon Tembilahan, diruang rapat Komisi III Gedung DPRD Inhil, selasa (13/6/2017).

“Komisi II akan terus berupaya untuk memacu peningkatan “Ratio Elektrifikasi” hingga seluruh masyarakat di Inhil bisa menikmati aliran listrik,” Ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini.

Sementara itu Manajer PLN Rayon Tembilahan, Iwan Eka Putra mengakui masih banyak kekurangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, namun menurutnya upaya peningkatan pelayanan itu sudah mulai berangsur terpenuhi meskipun masih ada kekurangan.

”Memang masih banyak kekurangan, tapi kita terus berupaya untuk memperbaiki, sebenarnya ketersedian daya sudah cukup bahkan berlebih, sehingga kita pun bisa memberikan untuk desa yang belum teraliri listrik,” ungkapnya./ADV/Mirwan