Taher Berdalih kapasitas dirinya hanya sebatas melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh pendahulunya
(TEMBILAHAN) – Tiga Proyek multiyears yang ada di Dishubkominfo dan telah selesai pengerjaan yakni Bandara Tempuling di Kecamatan Tempuling, Pelabuhan Parit 21 di Kecamatan Tembilahan dan terminal Bandar Laksamana Indragiri di Kecamatan Tembilahan Hulu seperti tidak memberikan kontribusi positif buat masyarakat. Padahal anggaran yang dialokasikan kesana sangatlah besar.

Hal itu terungkap dalam hearing antara Komisi III dengan Dishubkominfo, Rabu, (10/8) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Edi Gunawan dan dihadiri oleh Kadis Drs HM Thaher berserta jajarannya.

“Terus terang saya katakan, proyek multiyears dengan anggaran yang sangat besar terkesan mubazir, karena tidak langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mestinya menjadi perhatian dari dinas terkait, agar jangan sampai anggaran tersebut pada gilirannya jadi terbuang percuma,” Sebut Edy Gunawan.

Masih menurut Edy, pembangunan bandara tempuling ditujukan untuk mempermudah akses hubungan Inhil dengan daerah lainnya. Tapi kenyataannya, hingga sekarang tidak ada maskapai yang mau memanfaatkan keberadaan bandara tersebut. Hingga pada gilirannya tujuan awal, jadi meleset.

Begitu juga dengan keberadaan terminal Laksamana Indragiri yang sudah diresmikan sekitar satu tahun yang lalu. Hingga sekarang apa manfaatnya, nyata berbagai PO dan agen angkutan darat yang ada di kota Tembilahan tidak mau menggunakan terminal tersebut sebagai pusat aktivitas mereka. “Hal yang samapun kemungkinan akan terjadi dengan Pelabuhan Pari 21, akan seperti itu,” ujarnya lagi.

Menanggapi tudingan Komisi III tersebut Kadishubkominfo Drs HM Thaher tidak membantah. Ia menjelaskan, bahwa kapasitas dirinya dalam tiga proyek tersebut hanya sebatas melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh pendahulunya.
“Saya hanya melanjutkan program yang sudah ada. Kasarnya saya hanya terima bersih saja,” Jawab Thaher terkesan terkesan mengelak.

Apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan mengindikasikan yang bersangkutan seakan lepas tanggung jawab atas proyek yang terkesan mubazir tersebut. Padahal pada saat sebelum diresmikan yang bersangkutan sangat getol melakukan berbagai ekspos lewat media agar manfaat ketiga proyek multiyears tersebut dapat dirasakan masyarakat. (Suf)

Terkait Simpang Siur Berita Pengadaan Peralatan Medis.
www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Selasa, (09/08), Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Inhil melakukan Sidak ke Dinas Kesehatan (Diskes). Sidak yang dilakukan adalah untuk memastikan keberadaan alat-alat rontgen yang menjadi proyek pengadaan Diskes tahun 2010.

Sidak yang dilakukan dilatar belakangi dengan isu yang beredar bahwa alat-alat rontgen yang pada mulanya ditujukan untuk Rumah sakit yang ada di guntung, namun hingga saat ini belum diserahkan bahkan tidak diketahui dengan pasti oleh publik keberadaannya.

Anggota komisi IV disambut oleh Kabid PPTK Azri, sekaligus yang membawa anggota lagislatif tersebut kebekas rumah dinas Kadis Diskes yang terletak dijalan M Boya dan jalan Gajah Mada yang sekarang dialih pungsikan menjadi gudang penyimpanan.

Ditempat penyimpanan tersebut Azri memperlihatkan alat-alat ronsen kepada para anggota komisi IV dan azri juga mengatakan bahwa keterlambatan pendistribusian alat-alat ronsen itu belum mendapat perintah dari Sekdakab.

“Kita memang sedang bermasalah dalam pendistribusian alat-alat ini, saat ini kita juga mendapat permintaan dari RSUD Puri Husada untuk alat ronsen karena alat ronsen yang mereka miliki sudah rusak,” kata Azri.

Anggota komisi IV lainnya, Surya Lesmana, SE kepad Azri mengatakan bahwa sebaiknya pendistribusian alat-alat rontgen tersebut segera dilakukan sebelum alat-alat itu mengalami kerusakan. “Sebaiknya alat-alat ronsen ini segera didistribusikan,” katanya.

Surya juga menegaskan bahwa pendistribusian alat-alat rontgen tersebut harus dilakukan sesuai dengan perencanaan awal yaitu untuk rumah sakit yang ada di guntung. “Alat-alat ini harus diserahkan kerumah sakit guntung sesuai dengan perencanaan semula, jika akhirnya alat-alat tersebut lebih urgen atau lebih dibutuhkan masyarakat banyak di RSUD tembilahan, alat-alat tersebut bisa dipinjamkan,” kata Surya Lesmana. (Wawan)

www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Razia pekat yang dilakukan Front Pembela Islam(FPI) dinilai positif oleh Surya Lesman, salah seorang anggota komisi IV DPRD Kabupaten Inhil, Hal tersebut dikemukakannya setelah melihat razia yang dilakukan oleh FPI tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan anarkis.

“Kita selaku muslim tentu sangat mendukung apa yang dilakukan FPI yang merazia pekat, kita juga mendukung sekali FPI yang tidak melarang pihak pengelola warung kopi untuk berjualan disiang hari asal dibuka secara penuh,” kata Surya lesmana saat bincang-bincang kepada wartawan, selasa (09/08).

Sebab kata Surya lagi, jika warung tersebut tanpa ditutup maka dapat dipastikan tidak ada orang muslim yang akan masuk. “sebagai seorang muslim tentunya kita akan malu makan minum disiang hari dibulan puasa dan disaksikan banyak orang. ” katanya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Syahruddin, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Pada dasarnya kita mendukung apa yang dilakukan oleh FPI, kita yakin apa yang dilakukan oleh FPI demi kepentingan agama. Yang kita tidak suka jika apa yang dilakukan FPI tersebut dilakukan dengan anarkis,” katanya.

Syahruddin juga menyayangkan pemberitaan yang dilakukan oleh media massa nasional selama ini yang memberitakan FPI tersebut identik dengan anarkis. “Selama ini masyarakat kita sudah disuguhi pemberitaan tentang FPI dari segi anarkisnya saja, sedangkan pemberitaan yang baik-baiknya tidak dilakukan sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang FPI. Kita lihat dengan FPI di tembilahan ini saja, mereka tidak melakukan perbuatan yang anarkis ketika melakukan razia,” imbuhnya.(wawan)

Pandangan Umum Fraksi Tentang Usulan 8 Ranperda.
www.deikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Senin (8/8/2011) bertempat ruang utama gedung DPRD Kab. Inhil, diadakan Rapat Paripurna ke-2 dalam Rangka Mendengarkan Pendapat Umum Fraksi Tentang 8 Ranperda Kabupaten Inhil.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Sekdakab Inhil, H. Alimuddin yang mewakili Bupati Inhil. Acara Paripurna tentang pendapat Umum fraksi-fraksi tentang 8 buah ranperda berjalan tertib.
Kedelapan ranperda tersebut adalah ranperda tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak, Administrasi kependudukan, Pengelolaan sampah, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi tempat rekreasi dan saran olahraga, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, Retribusi tentang penginapan, pesanggarahan atau villa, dan retribusi gangguan.
Dari kedelapan buah ranperda yang diajukan oleh Pemkab kepada Dewan Lagislatif tersebut terdapat satu ranperda yang mendapat pandangan yang hampir sama dari setiap fraksi. Ranperda tersebut adalah ranperda mengenai peningkatan dana anggaran tahun jamak dalam rangka membangun fasilitas olahraga berupa gedung futsal.
Pembangunan gedung futsal tersebut direncanakan terkait dengan pelaksanaan PON ke-18 tahun 2012. Provinsi riau dipercaya menjadi tuan rumah dalam acara PON tersebut dan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi tuan rumah dalam salah satu cabang yaitu pertandingan futsal.
Pandangan anggota legislatif tentang ranperda tersebut adalah perlu adanya pernyataan secara tertulis dari provinsi ataupun pusat tentang kejelasan pembagian dana dalam pembangunan gedung futsal tersebut. Lagislatif menilai gedung tersebut dibangun untuk suatu even olahraga nasional, jadi harus jelas pembagian dana antara APBN, APBD I dan APBD II.
“Kita sangat mendukung pelaksanaan PON di Kabupaten Inhil, namun untuk pembangunan fasilitas gedung futsal, jangan lagi sampai membebani APBD Kab. Inhil yang saat ini sudah sangat keberatan untuk pembangunan proyek multiyears karena sampai saat ini janji bantuan dari Provinsi maupun pusat yang dijanjikan Bupati Inhil nol koma nol,” kata H. Adrianto, dari Fraksi Partai Bintang Repormasi.
Sedangkan ketujuh ranperda lainnya mendapat pendapat yang mendukung untuk ditindak lanjuti, namun masing-masing fraksi mengeluarkan pendapat yang berbeda tentang ketujuh ranperda tersebut.
Fraksi PKB Dengan jelas menolak ranperda tentang retribusi penginapan, pesangarahan atau villa. Penolakan tersebut didasari atas kurangnya pendapatan yang diterima oleh penginapan yang disebabkan sedikitnya orang dari luar daerah yang berkunjung ke Inhil.
“Jika Ranperda ini dilakukan maka banyak penginapan-penginapan yang akan terbebani, bagaimana penginapan-penginapan yang berada didaerah seperti daerah kemuning, pantai solop dan lain-lain yang hanya banyak didatangi pengunjung dalam waktu atupun even-even tertentu,” kata Edi Gunawan.
Menurut Edi Gunawan ranperda yang diusung harus didasari atas kepentingan masyarakat, jangan sampai peraturan dibuat hanya untuk menjadi koleksi ataupun untuk mementingkan egoisme saja, namun perlu didasari atas kepentingan orang banyak dan dilakukan pembahasan agar tidak terjadi suatu permasalahan yang nantinya akan merugikan masyarakat ataupun menyulitkan masyarakat.
Sekdakab Inhil, Alimuddin RM menjelaskan kepada wartawan seusai rapat paripurna bahwa sikap yang diambil oleh anggota lagislatif bagus dan penuh kehati-hatian, kita diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan sebelum Ranperda disetujui. “Untuk pembangunan gedung futsal provinsi sudah menyetujui, bukan hanya MoU tapi sudah APBDP, hanya saja DPRD provinsi belum membahas hal itu,” katanya. (Wawan)

Masyarakat Inhil mengeluhkan mahalnya biaya pemasangan listrik baru. Menurut kalangan dewan, kondisi tersebut akibat ada permainan antara PLN dengan AKLI.

www.detikriau.wordpress.com (-TEMBILAHAN-) Dewan menuding pihak PLN Ranting Tembilahan terlibat konspirasi dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dalam penetapan mencekiknya biaya pemasangan sambungan baru di Inhil.

Menurut anggota DPRD Inhil, mereka kerap menerima keluhan dari masyarakat, baik via telepon maupun datang langsung mengenai tingginya biaya pemasangan baru listrik di Inhil.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Junaidi menyatakan PLN Ranting Tembilahan tidak transparan dalam masalah penetapan biaya pemasangan jaringan listrik baru ke rumah pelanggan.

“Masyarakat mempertanyakan berapa biaya sambungan itu sebenarnya, jangan sampai ada dusta diantara kita. Kalau tidak jelas pungutannya itu kan namanya pungli, ini dagelan macam apa,” kecam politisi Golkar tersebut saat mempertanyakan masalah ini dalam hearing Komisi III DPRD Inhil dengan PLN Ranting Tembilahan dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil, Kamis (4/8/11).

Berdasarkan laporan dari masyarakat mereka diminta membayar sampai Rp 4,8 juta, bahkan ada yang membayar Rp 7 juta untuk pemasangan jaringan baru dengan daya 900 KVA.

“Dari laporan masyarakat kepada kita mereka diminta membayar sampai 4,8 juta bahkan ada yang membayar Rp 7 juta untuk daya 900 KVA. Terjadi ketidaksamaan biaya pemasangan baru antara satu biro dengan biro lainnya, maka kita minta PLN menjelaskan berapa sebenarnya biaya pemasangan listrik sebenarnya,” tanya Junaidi.

Manajer PLN Ranting Tembilahan, Desril Naldi menyatakan bahwa biaya pasang baru sebenarnya tidak sebesar itu, ia berjanji akan mengecek permasalahan tersebut ke lapangan.

“Dibayar ke PLN biaya penyambungan saja, instalasi listrik milik pelanggan dan dikerjakan biro instalatir yang sah di PLN. Tarif tergantung daya, yakni 900 KVA dibayar ke PLN Rp 675 ribu dan 1300 KVA dibayar ke PLN Rp 975 ribu,” jawab Desril. Saat ini, terangnya ada 10 biro instalatir sah yang terdaftar di PLN Ranting Tembilahan.

Sehingga menurut Desril, pihaknya tidak mengetahui kalau terjadi penetapan biaya pemasangan baru yang sangat tinggi dan memberatkan warga. Menurutnya, walaupun biro instalatir yang sah dibawah PLN, tapi pembinaannya dibawah Dinas Pertambangan dan Energi Inhil.

Namun anggota Komisi III DPRD Inhil, Ferryandi menyebutkan dalam permasalahan mahalnya biaya pemasangan baru jaringan listrik baru kerumah pelanggan jelas ada keterlibatan PLN Ranting Tembilahan.

“Ini ada konspirasi dan dusta ini kalau tidak ada konspirasi antara AKLI dengan PLN, masak daya 900 KVA harus bayar Rp 4,8 juta bahkan sampai Rp 7 juta,” tegas Ferryandi.

Alasannya, kalau memang PLN tidak tahu, kenapa setelah warga membayar Rp 675 ribu untuk pasang baru dengan daya 900 KVA. Tapi, tidak juga masuk aliran listrik kerumahnya, karena warga yang belum membayar tarif sebagaimana yang ditetapkan AKLI tersebut dan belum ada rekomendasi dari PLN.

Sedangkan Kepala Distamben Inhil, Encik Kamal Syahindra menyangkal kalau pihaknya yang mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada biro instalatir. Karena pihak PLN dan biro instalatir juga tidak pernah melaporkan adanya penyambungan baru kepada pihaknya.

“Bagaimana kita dikatakan melakukan pembinaan kepada biro instalatir tersebut, kalau kita tidak pernah dilaporkan. Dan data biro juga tidak jelas dengan kita,” bantah Encik Kamal.

Lanjutnya, kalau memang terjadinya praktek pembayaran yang memberatkan warga dan tidak jelas, seharusnya PLN tidak membiarkan begitu saja.

“Kok PLN membiarkan saja, seharusnya biro yang nakal didiskualifikasikan saja,” imbuhnya.***(rtc/mar)

Diagendakan kembali untuk memanggil pihak AKLI.
www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) – Kamis (04/08), bertempat di ruang rapat komisi III DPRD Inhil dilaksanakan hearing antara komisi III DPRD Inhil, PLN Ranting Tembilahan serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Dengar pendapat tersebut dilaksanakan guna mendapat keterangan dari pihak PLN atas beberapa hal, terutama tentang pemadaman yang akhir-akhir ini sering terjadi dan interval waktu sudah tidak beraturan.

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Edi Gunawan yang juga duhadiri oleh Desril Naldi, Manajer PLN ranting Tembilahan, Kadis Distamben, Ncek Kemal dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi III.

Anggota Komisi III DPRD Inhil, feriandy, menyayangkan atas terjadinya pemadaman yang terjadi saat ini, karena untuk sekarang ini banyak sekali keperluan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan listrik. “Kami perlu tahu kenapa hal itu terjadi, jika terjadi devisit energi, berapa energi yang diperlukan dan karena apa. Selain itu saya juga menanyakan tentang pembayaran pertama yang dipungut oleh PLN kepada pelanggan baru sangat besar, bukankah sebaiknya pelanggan hanya dikenakan beban dengan energi yang dipakainya saja,” Kata Feriyandri.

Dalam kesempatan itu, Dasril Naldi menjawab semua pertanyaan dari anggota Dewan. Desril menjelaskan bahwa pemadaman yang terjadi saat ini disebabkan adanya kerusakan yang terjadi pada mesin unit 1 dan unit 6. “Dengan kerusakan tersebut mengakibatkan kita devisit energi 1,5 MW. Untuk unit 6 hari ini akan dilakukan percobaan mesin, jika sudah baik maka akan kita masukkan system dan pemadaman akan dilaakukan pertravo saja,” katanya.

Untuk mengatasi akibat mesin tidak mampu menanggung beban atas penambahan pemasangan baru bagian dari program sejuta sambungan yang diperogramkan oleh PLN pusat, kita sudah meminta tambahan 4 mesin yang masing-masing berkapasitas 1 MW, selain itu kita juga meminta satu mesin cadangan.

Untuk saat ini 3 mesin sudah datang, dan satu mesin telah kita gunakan guna mengganti unit 5 yang mengalami kerusakan. Dengan tambahan 4 mesin tersebut maka kita tidak akan mengalami devisit energi dan dapat dipastikan tidak akan terjadi pemadaman jika mesin tidak megalami kerusakan, jelas desril.

Untuk Daftar tunggu, kita lakukan pendataan ulang. saat ini kita hanya mereview yang tahun 2011 saja, jadi bagi pelanggan yang pernah mendaftar pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan untuk mendaftar kembali.

Untuk pembayaran pelanggan baru yang cukup besar tersebut kita lakukan karena banyak pelanggan yang mendaftar tidak sama waktunya, untuk memudahkan proses pembayaran kita menetapkan harga-harga yang cukup besar, jika setelah kami cek kembali dan energi yang dipakai oleh pelanggan kecil dan dari pembayarannya yang pertama berlebih maka akan kita perhitungkan pada bulan kedua, bisa jadi dibulan kedua tersebut pelanggan hanya membayar biaya beban saja, dan jika masih berlebih juga uang yang dibayar pelanggan masih bersisa maka akan kita bayarkan lagi pada bulan ketiga dan begitu seterusnya, tapi beban tetap dibayar oleh pelanggan perbulannya.

Harga pemasangan meteran baru juga menjadi pertanyaan bagi lagislatif, karena menurut keterangan dari desril bahwa harga masyarakat yang diterima oleh PLN relative kecil, untuk 900 KW masyarakat hanya membayar Rp. 675.000, sedangkan untuk 1300 KW masyarakat hanya membayar Rp. 975.000.

Jadi, setelah dicermati, biaya pemasangan instalasi yang dilakukan oleh Biro sangat besar, oleh sebab itu, pihak DPRD dan Distamben berharap agar dapat melakukan pertemuan dengan pihak AKLI yang merupakan asosiasi biro-biro yang memiliki sertifikat dari PLN untuk melakukan pemasangan instalasi.

“Jadi kesimpulan kita dalam rapat ini adalah yang pertama peralatan untuk memperbaiki unit 1 pada tanggal 8 agustus sudah sampai dibatam, 10 agustus sudah berada ditembilahan dan pada tanggal 13 agustus sudah dilakukan pemasangan dan dipastikan telah hidup sehingga tidak terjadi pemadaman lagi,” kata Edi Gunawan.

Kesimpulan kedua Distamben selaku instansi Pemda yang menjadi pembina AKLI diharapkan untuk meninjau kembali tentang AKLI, agar AKLI tidak bisa menetapkan harga pemasangan instalasi sewenang-wenang yang memberatkan masyarakat, kita akan agendakan untuk menghadirkan AKLI guna hearing bersama kita, jelas Edi Gunawan lagi. (Wawan)