TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, untuk tahun 1432 Hijriah kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan korban yang rencananya akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha.

Demikian dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs Masdar, ketika berbincang-bincang dengan di lobi kantor DPRD, senin (31/10/2011).  Menurutnya, sesuai dengan laporan yang ia terima, untuk tahun ini hewan korban yang akan disembelih berjumlah 3 ekor. Meski setakat ini, mereka yang baru menyetorkan uang hanya untuk 1 ekor sapi.

Ketika disinggung kemana saja nantinya daging korban akan disalurkan, apakah untuk masyarakat tempatan, atau untuk pegawai sekretariat DPRD, menurutnya, “itu semua tergantung kepada mereka yang berkorban kemana mereka ingin menyalurkannya,” tambahnya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Progress pengerjaan jalan ruas I, Tempuling menuju Desa Belantara yang termasuk dalam proyek multiyears Bandara Tempuling Mandah memasuki triwulan ke empat 2011 masih dibawah 5 persen. Dewan meminta kontraktor pelaksana bekerja professional dan tidak hanya menunggu pencairan dana untuk melakukan pekerjaan.

“Kalau perusahaan besar, tentunya tidak seperti itu, kok harus menunggu dana cair dulu baru bisa bekerja, itu kan tidak professional namanya,” Kata Asun ketika dihubungi wartawan saat dimintakan komfirmasikan terkait hasil kungjungan mereka terhadap pengerjaan proyek ini.

Dari hasil kunjungan itu juga , kata Asun, minimnya progress pekerjaan yang telah diselesaikan disamping tidak professionalnya kontraktor pelaksana juga diakibat suplay pasir yang ada di Inhil tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek. Dewan meminta agar pihak kontraktor dan Dinas PU untuk segera mencarikan alternatif solusi terbaik agar pengerjaan ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

“yang jelas, kita mendesak agar pihak PT Duta Graha Indah Tbk selaku rekanan yang mengerjakan proyek dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Inhil agar segera menyelesaikan pengerjaan sesuai target yang telah ditetapkan untuk satu tahun kerja.” Tambah Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Terkait permasalahan ini, Kadis PU Inhil, HM. Nasir saat dimintakan tanggapan oleh wartawan mengatakan bahwa kendala utama keterlambatan ini lebih pada permasalahan non teknis.

“Ketersediaan kebutuhan pasir di Inhil tidak ada masalah. Pengerjaan terlambat lebih dikarenakan adanya permasalahan non- tekhnis seperti permasalahan benturan lahan dengan masyarakat”. Kata Nasir

Dirinya berharap untuk kelancaran pembangunan proyek ini agar masyarakat dapat memahami karena menurutnya pembangunan ini pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat. Nasir juga menjelaskan untuk saat ini, pihak rekanan lebih konsentrasi melakukan pekerjaan fisik, seperti membangun jembatan.

Tahun 2011, Pemkab Inhil mulai mengerjakan tiga paket proyek Multiyears dengan total anggaran sekitar Rp 960 miliar, diantaranya, pembangunan jalan High Way Tempuling-Mandah, gedung Islamic Centre, dan kampus Universitas Islam Indragiri (Unisi). Untuk pembangunan jalan High Way Tempuling-Mandah dibagi menjadi tiga paket. Paket satu, jalan Tempuling-Balanta Raya dikerjakan PT Duta Graha Indah Tbk, paket dua, Balanta Raya-Tokolan dikerjakan PT Waskita Karya Persero dan paket tiga dari Tokolan-Mandah dikerjakan PT Bangun Cipta Kontraktor join kerjasama operasional dengan PT Multi Struktur.

Untuk pembangunan gedung Islamic Centre, dikerjakan PT Pembangunan Perumahan Persero join kerjasama operasional dengan PT Multi Struktur. Sedangkan untuk pembangunan kampus Universitas Islam Indragiri (Unisi) dikerjakan PT Jaya Kontruksi join kerjasama operasional dengan PT Total Bangun Persada. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni memberikan batasan waktu paling lama satu bulan kepada Dinas Kesehatan untuk segera mendistribusikan sejumlah peralatan rumah sakit yang telah dibeli menggunakan anggaran APBD Inhil pada tahun 2010 lalu.

“Saat hearing baru-baru ini dengan Dinkes, kita telah mintakan mereka untuk distribusikan peralatan rumah sakit yang dibeli pada anggaran 2010 yang lalu. Untuk memastikannya, satu bulan kedepan kita akan kembali agendakan untuk panggil Dinkes guna memintakan pertanggungjawaban mereka,” Ujar Roni kepada Wartawan, Rabu (26/10).

Ditempat terpisah, Rasul Alim, Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Inhil, saat dihubungi Wartawan mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini peralatan rumah sakit tersebut akan segera didistribusikan.

“Kita baru meninjau langsung ke rumah sakit di Guntung. Hasilnya, untuk rumah sakit ini sepertinya belum bisa kita distribusikan karena keterbatasan pasokan tenaga listrik dan dokter. Namun sekali lagi perlu saya pertegas bahwa sesuai RKA tidak disebutkan bahwa Alkes tersebut khusus diperuntukan kepada rumah sakit guntung tapi kepada rumah sakit di kabupaten Inhil.” Jadi distribusinya tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit tersebut.” Ujar Rasul.

Khusus untuk  RS Guntung, kata Rasul lagi, yang sangat dibutuhkan adalah penyediaan dokter spesialis kandungan dan penyakit dalam.

“Jika usulan dana kita untuk tahun anggaran 2012 nanti disetujui maka segala peralatan pendukung untuk dokter spesialis akan kita siapkan, termasuk perbaikan sejumlah bagian gedung yang saat ini kondisinya mulai rusak,” Tutup Rasul.(fsl)

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Aktivis muda yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Tembilahan (MPT) Zakiyun, mempertanyakan kinerja dewan dalam mengawasi pembangunan. Dia menilai, selama ini tidak ada kejelasan terkait pengawasan yang dilakukan para wakil rakyat itu.

“Kami sudah bosan mendengar pernyataan atau janji-janji yang disampaikan dewan dalam hal pengawasannya. Buktinya, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas formalitas di atas kertas tanpa ada realisasi. Kami mempertanyakan kinerja pengawasan yang dilakukan dewan,” cetus Zakiyun, Sabtu (1/10/2011) di Tembilahan.

Misalnya, Yon panggilan akrab aktifis muda ini mencontohkan, selama ini fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi III dalam hal realisasi pekerjaan proyek. Dewan selalu menggaungkan pengawasan yang baik dan optimal. Namun sampai saat ini tidak ada hasil konkrit dari pengawasan itu yang dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

“Mana buktinya? Semua masyarakat Inhil mengetahui berapa banyak telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Beberapa kali rapat dengar pendapat yang mereka gelar setakat ini tidak pernah jelas kemana titik akhirnya. Semuanya mengambang.” Kecam Yon
Lebih jauh, Yon mengkhawatirkan, pengawasan yang digaungkan-gaungkan dewan itu ditenggarai hanya dijadikan tameng untuk meraup keuntungan oleh oknum dewan yang bersangkutan. Jangan sampai hal itu akan berdampak negatif, yakni hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya di DPRD.

Dia meminta agar dewan lebih bekerja optimal. Tunjukkan hasil kerja pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

“Kami menginginkan bukti, bukan hanya janji-janji. Sebagai wakil rakyat, hendaknya DPRD dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Dewan juga dituntut untuk lebih berpihak dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain. Baik pribadi, golongan dan partai,” pungkasnya. (fsl)

Terkait Kelangkaan BBM di Kateman

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Rencana pagelaran “people power” oleh kawan-kawan dari mahasiswa menurut Dewan patut disikapi dengan cara yang positif. Langkah ini paling tidak menunjukkan masih adanya rasa kepedulian mahasiswa akan kesusahan yang dialami oleh masyarakat.

“walaupun menurut beritanya aksi ini pada akhirnya hanya dilakukan dalam bentuk dialog di Kantor Kecamatan, secara pribadi saya menilai tindakan kawan-kawan mahasiswa patut untuk diberikan penghargaan. Apapun hasilnya dan darimanapun asal mereka, apa yang telah mereka lakukan ini menunjukkan masih adanya rasa kepedulian atas berbagai kesusahan yang kini dialami masyarakat,” Ungkap Anggota DPRD Inhil, Surya Lesamana ketika dimintai tanggapan terkait persoalan ini, Selasa (27/9/2011).

Surya menuturkan, rasanya tidak pas untuk merangkai kata, langka atau tidak langka. Karena diakui ataupun tidak, menurutnya, secara nyata harga BBM jenis apapun itu, di Kateman harganya sudah jauh meroket. Politisi Asal pemilihan Kateman ini mengibaratkan Secara hukum ekonomi, apabila permintaan jauh melebihi persediaan secara otomatis akan mendongkrak harga. Artinya, barang yang dibutuhkan tersebut secara kuantitas memang tidak mencukupi.

“Kejadian seperti ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, memang pasokan BBM untuk daerah Kateman dan sekitarnya dikurangi oleh Pertamina atau, kedua, adanya penjualan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Umpamanya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menjual kuota minyak untuk Kateman diluar ketentuannya.”Papar Surya.

Menyikapi kejadian ini, Surya meminta agar pihak-pihak terkait untuk segera mengambil sikap. Menurutnya, Untuk kepastian ada tidaknya pengurangan kuota BBM, tentunya harus dipertanyakan langsung kepada pihak Pertamina karena memang mereka yang mengetahui secara pasti akan hal itu. Namun, apabila memang kemungkinan berada pada opsi kedua, sudah menjadi keharusan agar aparat hukum, dalam hal ini pihak kepolisian untuk segera bertindak.(fsl)

Pastikan Besaran Sharing Dana Venues Futsal

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Pembahasan Ranperda venues lapangan futsal untuk PON XVIII di Kabupaten Indragiri Hilir diagendakan kembali untuk dilanjutkan oleh Pansus I DPRD Inhil terkait dengan masuknya surat bernomor 050/Bappeda/I/03.20 dari Gubernur Riau tentang dukungan dana dari provinsi dalam pembangunan venues futsal tersebut.
Surya Lesmana selaku ketua pansus I mengatakan bahwa pansus I minggu depan akan berangkat ke Pekanbaru guna menemui Gubernur Riau, HM.Rusli Zainal untuk meminta kejelasan rincian sharing dana dari Pemprov guna pembangunan lapangan futsal untuk pelaksanaan PON XVIII tahun 2012 mendatang.
“Jika di izinkan pimpinan, minggu depan kita akan menemui bapak Gubernur untuk memastikan rincian dana dalam budget sharing pembangunan lapangan futsal tersebut,” kata Surya Lesmana.
Menurutnya, dari APBD Kabupaten Inhil hanya akan disanggupi nilai sebesar Rp 10 – 20 milyar, jika lebih, DPRD Kabupten Inhil tidak akan menyanggupi.
“Kita tidak bisa mematok bahwa kita hanya menyanggupi 20% dalam pembangunan venues futsal tersebut, karena menurut saya dana yang dibutuhkan dalam membangun lapangan futsal tersebut tentunya flexsible. Artinya, pagu belum tentu sebesar 73 milyar. bisa saja nanti berubah menjadi 60 atau 50 milyar. Jika dana yang diperlukan hanya 60 milyar saya kira APBD kita sanggup membantu 30%,” katanya lagi.
Herwanissitas, wakil ketua pansus I juga mengatakan bahwa bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan lapangan futsal tersebut tidaklah perlu sebesar itu, menurutnya cukup dengan dana 40-50 milyar.
“Yang jelas kita perlu tahu apa alasan penetapan DED pembangunan venues futsal tersebut, apakah memang ada standar lapangan agar layak digunakan dalam PON. Karena menurut saya, dengan dana 40 – 50 milyar sudah cukup untuk membangun lapangan yang bagus,” katanya. (drc3)