TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni meminta kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) untuk memberikan teguran kepada dokter yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pernyataan ini disampaikannya kepada www.detikriau.org ketika dihubungi melalui sambungan telepon selularnya, Sabtu (18/2).”Seharusnya dokter yang bersikap seperti itu segera diberikan teguran oleh direktur. Paling tidak teguran pertama untuk mengingatkan agar ia mau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bekerja. Fasilitas medis yang disediakan RSUD bukan hanya untuk pajangan tapi untuk dipergunakan dengan baik. berikan dulu pelayanan secara maksimal apapun fasilitas medis yang kita miliki. ”Jawab Roni singkat. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komersialisasi Rumah Sakit Swasta oleh Oknum dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH)  semakin melupakan sisi kemanusiaan. Seorang pasien pemilik kartu askeskin juga dengan alasan peralatan medis RSUD PH yang tidak memadai dirujuk ke RSI. Diminta Dewan segera turun tangan agar masyarakat tidak terus dirugikan.

“Dokter bilang kalau mempergunakan peralatan RSUD PH sulit untuk memastikan penyakit yang keluarga saya derita. Kita dirujuk untuk melakukan perobatan ke RSI. Karena tidak ada pilihan kitapun tanpa pikir panjang menyetujui. Tapi setelah dirawat dan dilakukan diagnosa menggunakan peralatan medis di RSI, si dokter juga nyatanya tidak bisa memberikan jawaban pasti,” Tutur seorang keluarga pasien, Doni saat mengemukakan kekecewaannya kepada detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan.

Masih menurut penuturan Doni yang juga menjabat Ketua salah satu RT di kota Tembilahan ini, kini keluarganya yang termasuk dalam keluarga ekonomi menengah kebawah yang berobatpun harus menggunakan askeskin ini jangankan sembuh malah harus pinjam kanan kiri untuk membayar tagihan biaya perobatan yang menurut ukurannya terbilang selangit.”Kalau komersialisai yang saya nilai sudah mengesampingkan rasa kemanusiaan ini  terus dibiarkan tentunya akan semakin banyak masyarakat yang dirugikan. Saya berharap, khususnya kepada Komisi IV DPRD Inhil untuk segera menyikapi hal ini.” Ungkap Doni dengan penuh harap.

Sebelumnya, Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan ketika dikomfirmasi terkait persoalan ini, menuding para dokter yang bertugas di RSUD Puri Husada Tembilahan sudah menyalahi kode etik yang ada. Bagaimana tidak, sudah jelas mereka saat itu sedang bertugas di RSUD, tapi mereka mempromosikan RSI. Padahal untuk pasien yang melakukan konsultasi mampu ditangani di RSUD.

“Sangat tidak pantas apa yang dilakukan oleh tenaga medis seperti itu. Mereka saat itu sedang tugas untuk RSUD Puri Husada. Jadi kalau memang pasien yang berobat bisa ditangani, lakukan segera langkah medis kepada pasien, kenapa harus disuruh ke RS Indragiri segala,” ujar aktivis yang terkenal lantang tersebut.

Lain cerita kalau mereka sedang praktek dan  tidak di dalam jam dinas seperti itu. Tapi itupun meski di sampaikan terlebih dahulu kepada pasien apakah ingin di rawat di RSUD atau RS Indragiri. Karena pada kenyataannya dokter yang menangani di RSUD dan RS Indragiri, dokternya ya itu-itu juga.

“Sebagai tenaga dokter, mereka sudah terikat dengan sumpah. Jangan hanya mengedepankan sisi komersial tanpa memikirkan nasib masyarakat yang sedang dalam kesusahan seperti itu,” tukas Indra.

Direktur RSUD PH Tembilahan, dr Iriyanto SPD ketika dikonfirmasi terkait dengan peralatan medis RSUD PH, baru-baru ini  mengatakan bahwa saat ini peralatan medis  di RSUD PH cukup bagus  dan masih sangat layik untuk  dipergunakan.

“Kalau dibandingkan dengan alat USG yang ada di RS Indragiri punya kita memang masih kalah, tapi kondisinya masih sangat bagus. Tentunya masih bisa digunakan untuk mendiaknosa penyakit,” jawabnya

Sayangnya, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni ketika coba dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, sabtu (18/2) belum bersedia menjawab. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kerusakan lahan perkebunan masyarakat disebabkan oleh intrusi air laut kian hari kian memprihatinkan. Untuk itu harus ada kebijakan konkrit oleh pengambil kebijakan di negeri ini untuk menganggarkan dana pembangunan tanggul guna mencegah hal serupa terus terjadi.

Sebagaimana diketahui, sektor perkebunan terutama kelapa dalam adalah komuditi andalan di daerah ini. Roda perekonomian sangat tergantung dengan keberadaan sektor ini. Kalau harga dan produktivitas kelapa baik, maka secara otomatis perekonomian akan baik. Begitu pula sebaliknya, saat harga anjlok dan produktivitas menurun, perekonomian juga akan terpuruk hingga daya beli masyarakat juga menurun.

Sebagai upaya dan komitmen DPRD Inhil pada kepentingan masyarakat, Komisi II dalam pembahasan KUA-PPAS yang telah berakhir beberapa waktu lalu, merekomendasikan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk meningkat dana pembangunan tanggul di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Salah satu rekomendasi yang kita berikan kepada Banggar adalah meningkatkan dana untuk pembangunan tanggul di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebab hampir seluruh wilayah terjadi kerusakan akibat intrusi air laut,” ujar Ketua Komisi II HM Yunuss SE, didamping Sekretaris Herwanisitas kepada detikriau.org di ruangan kerjanya, Rabu, (15/2).

Masih menurut politisi Golkar tersebut, alasan lainnya kenapa pihaknya membuat kebijakan seperti itu, pada reses yang dilakukan dewan kemaren, hampir sebagian besar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah pembangunan tanggul dalam rangka penyelamatan lahan perkebunan.

“Tidak ada cara lain, kita memang harus menyelamatkan lahan perkebunan masyarakat karena ini menyangkut dengan  kehidupan mereka. Untuk itu, harus diupayakan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan tanggul di Inhil,” imbuhnya.

Meski seperti itu menurut Yunus, komitmen dewan tersebut hendaknya harus diikuti dengan kinerja yang profesional oleh SKPD terkait. Kondisi itu bercermin dengan tahun sebelumnya, dimana banyak proyek pembangunan tanggul bayak yang tidak terealisasi hingga tahun anggaran berakhir. Padahal keberadaan proyek tersebut sangat vital, bagi petani kelapa di Inhil.

“Kita sangat menyayangkan dengan kinerja SKPD terkait, sebab pada tahun anggaran kemaren banyak pembangunan tanggul yang tidak dikerjakan. Untuk itu, kedepan kita meminta kepada pihak terkait untuk dapat bekerja secara profesional, sehingga permasalahan serupa tidak kembali terulang lagi,” katanya menegaskan.

Sementara itu Sekretaris Komisi II Herwanisitas dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, keinginan Komisi II pada tahun anggaran ini hendaknya dana untuk pembangunan tanggul bisa mencapai angka 5-7 milyar. Dana tersebut masih terbilang kecil dalam rangka penyelamatan kerusakan lahan perkebunan yang terus terjadi.

“Data yang kita miliki, kerusakan lahan perkebunan treutama di daerah pesisir lebih di atas 60 persen. Dengan anggaran seperti itu, sudah barang tentu belum bisa menyelamatkan sebagian besar kerusakan yang terjadi. Makanya dalam pembahasan nantinya saya berkeinginan apa yang kita rekomendasikan bisa terwujud,” katanya. (Nejad)

APBD Inhil 2012 Kembali Mengalami Defisit.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam penyampaian hasil  rapat paripurna  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil tentang pembahasan   Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (PPAS), senin malam (13/2) tercantum besaran APBD Inhil untuk tahun anggaran 2012 lebih kurang sebesar Rp. 1,268 Triliyun sementara belanja daerah Rp. 1,39 Triliyun.  Difisit anggaran kurang lebih  sebesar Rp. 128,3 milyar ini menurut Dewan ditutupi dengan menggunakan dana Silva.

“memang kita masih mengalami defisit, tapi kekurangan itu kita tutupi dengan dana silva yang untuk tahun ini kurang lebih sebesar Rp. 196 Milyar.”Ungkap Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M. Nursalam.S.Pi didampingi dua orang anggota DPRD Inhil, Edy Gunawan dan Irwandi ketika ditemui di gedung DPRD Inhil, rabu (14/2).

Menurut  penjelasan Dani M. Nursalam yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Tanfizs Partai Kebangkitan Bangsa ini, lebih kurang Rp. 670 Milyar APBD Inhil sudah terserap untuk pembiayaan pemerintahan seperti gaji pegawai, perjalan dinas dan sebagainya.

Untuk belanja langsung, SKPD yang paling besar diusulkan mendapatkan bagian APBD adalah Dinas PU, perkiraan sebesar 30an persen dari total belanja langsung. Didalamnya juga termasuk untuk pembiayaan tiga paket multiyears sebesar Rp. 110 Milyar. Sedangkan untuk pembangunan venues futsal, untuk tahun anggaran 2012 ini Inhil kembali menggelontorkan dana sebesar Rp. 6 Milyar.

“Namun untuk porsi belanja langsung dan tidak langsung ini masih belum rampung karena masih ada beberapa item yang masih harus disesuaikan,seperti permohonan masayarakat untuk belanja hibah. Tentunya perlu kejelasan apakah belanja hibah ini berbentuk barang atau uang. Kalau berbentuk uang tentunya masuk pada APBD. Beberapa item ini sampai saat ini masih diinpentarisir oleh SKPD.”Jelas Dani panggilan akrab Wakil Ketua DPRD Inhil yang dikenal cukup enerjik ini.

Dari total Rp. 1,268 Triliyun, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 sebesar 49,6 milyar, dana perimbangan Rp. 1,145,800 juta dan pendapatan lain-lain sebesar lebih kurang Rp, 72 Milyar.”PAD Inhil 2011 ditargetkan sebesar Rp. 44 Milyar dan mampu dicapai sebesar Rp. 46 milyar lebih. beberapa sumber PAD yang menduduki porsi besar diantaranya adalah pajak penerangan jalan, pajak perusahaan dan penerimaan retribusi ijin HO.”Pungkas Dani.

Dengan adanya keterlambatan ini, agar pekerjaan proyek tidak kembali molor, Dewan berharap satker dapat mempercepat proses lelang. “Agar berbagai kegiatan tahun 2012 ini tidak kembali terbengkalai karena keterlambatan waktu, salah satu alternatifnya kita berharap kepada satker terkait untuk mempercepat proses lelang.” Ungkap anggota DPRD Inhil, Edy Gunawan menyambung.(fsl).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Pemkab Inhil diminta untuk memperbanyak bangunan sekolah lanjutan terutama yang ada di Kecamatan. Hal itu dipandang penting dalam rangka antisipasi angka putus sekolah akibat daya tampung yang kurang bila dibandingkan dengan lulusan yang terus bertambah dalam setiap tahunnya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Komisi IV, M. Ilyas kepada www.detikriau.org, Senin, (13/2) di kantor DPRD Inhil. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia pendidikan di Inhil adalah kurangnya daya tampung untuk siswa setelah mereka menamatkan jenjang pendidikan yang lebih rendah. Akibat tidak diterima, siswa yang tidak tertampung terpaksa putus sekolah.

Ditambahkannya, kalaupun ingin melanjutkan mereka terpaksa harus masuk ke sekolah swasta. Ataupun kalau ingin tetap ke sekolah negeri, mereka harus menunggu untuk tahun berikutnya dengan resiko belum tentu juga bisa diterima karena keterbatasan daya tampung.

“Kita melihat, salah satu permasalahan dunia pendidikan yang sedang kita hadapi adalah kurangnya daya tampung sekolah lanjutan. Akibatnya angka putus sekolah jadi tinggi, karena mereka yang tidak diterima disalah satu sekolah tidak bisa melanjutkan ke bangku sekolah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Kata Ilyas lagi, makanya dalam pembahasan KUA-PPAS yang dibahas oleh Komisi IV beberapa waktu yang lalu, salah satu hasil yang kita rekomendasikan kepada Banggar adalah permasalahan tersebut. Intinya, Komisi IV berharap ada kebijakan konkrit untuk menambah jumlah bangunan sekolah untuk mengakomodir permasalahan seperti itu.

“Komisi IV meminta agar seluruh pihak memikirkan persoalan tersebut. Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah hanya karena terbatasnya daya tampung. Karena kondisi itu tentu akan menimbulkan permasalahan sosial di belakang hari.” imbuhnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Belum berfungsinya terminal angkutan kota yang berlokasi di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu tentunya sangat disayangkan. Ditambah lagi dengan kesembrautan angkutan jalan raya tentu makin memperburuk sarana transportasi kota. Meskipun setiap tahun anggaran dialokasikan namun kenyataan tidak memberikan dampak positif kearah perbaikan.

Sebagaimana diketahui, setelah diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu, ternyata terminal yang dibangunan dengan dana yang cukup besar belum juga berfungsi. PO angkutan sampai detik masih enggan untuk mangkal dan lebih senang menyewa tempat diluar.

Begitu juga dengan angkutan pedesaan, terutama yang ada di jalan Abdul Manaf Kelurahan Tembilahan Kota. Sejauh ini, sistem tranportasi tidak tertata dengan rapi, sehingga  membuat arus lalu lintas di ruas jalan menjadi macet.

“Kita meminta kepada Dinas Perhubungan untuk segera mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan rencana awal. Begitu juga dengan penataan angkuatan jalan raya, sebab dana  untuk itu terus dianggarakan, jadi sangat disayangkan kalau memang tidak memberikan manfaat,” kata Wakil ketua Komisi III Ir Junaidi kepada www.detikriau.org , belum lama ini.

Lebih jauh kata politisi Golkar tersebut, masih banyak sektor lain yang meski harus diperhatikan yang tentunya juga membutuhkan anggaran. Makanya kalau memang hal itu tidak juga mampu dimanfaatkan oleh Dishub, rasanya tidak perlu lagi dianggarkan untuk kegiatan itu. “Dari pada mubazir, lebih baik dalihkan untuk kegiatan lain,” tukasnya. (Njd)