TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beberapa waktu dari Drs Anuar Nawang kepada H Fauzar SE, tentunya sebagai upaya penyegaran dan perbaikan kinerja SKPD yang dimaksud. Harapan Kadis yang baru mampu membuat inovasi dan terobosan baru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Inhil.

Ungkapan itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV Mansun kepada detikriau.org ketika berbincang-bincang terkait pendidikan di Inhil belum lama ini. Dijelaskannya, untuk peningkatan kualitas pendidikan memang bukan perkara mudah, karena banyak aspek yang mesti diperhatikan. Dalam hearing yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu, setidaknya ada 21 item yang harus diperhatikan untuk upaya kearah sana.

“Dalam hearing dengan Dinas Pendidikan Inhil saat itu, kesimpulan yang didapat ada 21 item yang harus kita tempuh untuk peningkatan kualitas pendidikan di Inhil. Kita berharap Disdik yang baru dapat menjalankan apa yang telah dihasilkan dalam hearing tersebut,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Salah satu dari kesepakat tersebut adalah perbaikan infrastruktur pendidikan. Hal ini tentunya dianggap sangat penting, karena ruangan belajar yang baik dan representatif tentu akan memudahkan proses belajar mengajar yang dilaksanakan.
Tidak bisa difungkiri, sejauh ini cukup banyak gedung sekolah di Inhil yang kondisinya cukup memprihatinkan. Kita berharap, dengan bantuan dana DAK yang diperoleh Inhil, sarana dan prsarana pendidikan yang rusak dapat segera diperbaiki demi kenyamanan aktivitas pembelajaran.

Selain itu tidak kalah pentingnya menurut Mansun, adalah peningkatan SDM guru itu sendiri. Sebab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini semakin komplek. Guru, tentu dituntut untuk melakukan berbagai terobosan baru sehingga mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan.

Ditambahkannya, penyebaran tenaga pendidik juga diharapkan merata hingga sampai kepelosok pedesaan. Sebab selama ini ada kesenjangan tenaga pendidik antara di pedesaan, Kecamatan dan ibu kota Kabupaten.

“Kita berharap kepada Kadisdik untuk mengatur penempatan guru hingga ke daerah terpencil. Kalau memungkinkan dana insentif guru untuk didaerah terpencil bisa ditambah. Hingga para guru memiliki motivasi dan mau ditugaskan didaerah terpencil dan tidak hanya minta ditugaskan di Kabupaten dan Kecamatan,” katanya.

Selain itu sarana pendukung lainnya juga diminta untuk diperhatikan, seperti perpustakaan dan buku-buku penunjang lainnya. Kalau itu semua bisa kita lakukan, tentu boleh optimis pendidikan di Inhil akan berkembang kedepannya (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Aktivitas truk pembangunan Gedung Universitas Islam Indragiri, Gedung Islamic Center dan Venue PON Futsal telah membuat sebagian besar jalan di Kota Tembilahan seperti kubangan kerbau dengan lubang-lubang yang menganga di sana sini.

Dari pantauan, beberapa ruas jalan kota yang sekarang dalam kondisi hancur lebur tersebut diantaranya adalah sepanjang jalan Telaga Biru dan Jalan Pendidikan. Kondisi ini banyak mendapat keluhan warga karena aktivitas keseharian mereka sudah terganggu, baik akibat debu jika hari panas, dan kubangan lumpur jika hari hujan.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan ketika dimintai tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta pertanggung jawaban kondisi jalan tersebut.

“Mereka semua sebenarnya sudah profesional dalam pekerjaan, namun apa yang telah mereka lakukan dalam mengejar pembangunan telah menimbulkan kerugian yang banyak pada masyarakat kota, untuk itu mereka akan kita tindak, karena sudah dinilai membandel, , “kata Edy Gunawan, Jum’at (23/3).

Kembali ditegaskan Edy, pihak rekanan yang melakukan pekerjaan pembangunan tiga proyek di atas dalam waktu secepatnya harus memperbaiki jalan tersebut, persis seperti jalan yang ada sewaktu proyek ini belum dikerjakan, bukan menunggu pekerjaan pembangunan gedung itu selesai, “Masa kelas jalan seperti ini dipaksakan angkutan sebesar itu, “ujar Edy dengan nada kesal. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dinilai penting guna peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi yang berjuluk Negeri Seribu Jembatan ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil Herwanisstas, kepada detikriau.org kemarin. Dia menilai jika kekreatifan Dispenda dalam mengelola PAD terus diasah dan ditingkatkan sebagaimana yang telah disampaikan maka hasilnya juga akan maksimal.

“Dispenda harus kreatif mencari sumber-sumber lain, jangan hanya mengandalakan sumber PAD yang sudah pasti,” tegasnya.

Sudah waktunya, dikatakan lagi oleh Sitas sapaan akrab Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, Inhil harus mampu meningkatkan PAD karena di daerah Inhil begitu banyak potensi yang belum dikelola dengan benar, di antaranya, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi pemanfaatan berbagai fasilitas daerah.

Dijelskan Sitas lebih jauh, apa yang disampaikan oleh Dewan dalam hal ini Komisi II adalah bentuk dari kepedualian wakil rakyat untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. “Kita melihat target PAD yang disampikan Dispenda pada tahun 2012 ini jauh dari realisasi PAD di tahun 2011 silam,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, Dispenda harus jeli dalam mencari sumber-sumber PAD sehingga apa yang telah tercapai pada tahun sebelumnya, di tahun 2012 ini tidak sampai terjadi penurunan target. “Paling tidak target PAD sekarang harus sama dengan realisasi tahun kemarin,” cetusnya.

Hal senada juga disebutkan Anggota Komisi II DPRD Inhil lainnya, H Bakri, menurut dia, target dan pencapaian PAD tahun demi tahun harus mengalami peningkatan secara gerafik. Apalagi bila dilihat dari bertambahan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Inhil, yang terus mengalami peningkatan.

“Target PAD, harus menjadi catatan kita semua. Jika pencapaian dan  target selalu mengalami penurunan tahun demi tahun, sama artinya terdapatnya sebuah ke gagalan dalam memenej pendapatan daerah,” sambungnya.

Pihaknya berharap eksekutif segera membuat regulasi atau aturan yang mendukung tergarapnya potensi-potensi lain yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Yang lebih tepat SKPD tidak selalu tergantung pada peraturan daerah terutama sekali terhadap retribusi yang ada saat ini.

”Kita berharap instansi terkait harus mampu membuat inovasi untuk meningkatkan PAD,” tutur ketua prasksi PBR ini.(fen)

Sesalkan Aparat Berwenang yang Terkesan Tutup Mata

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan mengatakan alasan pembenaran yang diberikan oleh PT. WIKA mempergunakan kendaraan truk kapasitas besar melakukan mobilisasi material proyek terlalu dibuat-buat. Bahkan Asun, panggilan akrab politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga sempat menyesalkan sikap aparat berwenang yang terkesan tutup mata.

“Dengan tekstur tanah kita yang sangat labil, tentunya mempergunakan kendaraan besar akan menimbulkan resiko yang juga besar. Buktinya, kendaraan mereka amblas karena daya tahan badan jalan tidak mampu menanggung beban kendaraan yang berisi puluhan ton muatan material proyek mereka. Kondisi seperti ini apa tidak sebaliknya semakin membuat banyaknya waktu yang terbuang?. Jadi menurut saya alasan mereka terlalu dibuat-buat” Jawab Asun membantah alibi pembenaran yang diberikan PT. WIKA.

Kembali diperjelas Asun, sebelumnya, terpuruknya kendaraan mobilisasi material milik PT. WIKA ini juga sudah pernah terjadi dan Dewan sudah memberikan peringatan akan hal itu.” Kita sudah pernah mewanti-wanti mereka. Tapi tidak mereka indahkan. Jangan dengan sempitnya waktu menjadi alasan pembenaran bagi mereka untuk berbuat seenaknya,” Kritik Asun.

Dilanjutkannya, yang juga patut menjadi kekhawatiran, dengan bobot kendaraan dan muatan yang demikian berat, saat melintasi oprit jembatan tentu juga akan rentan menimbulkan kerusakan. Sementara menurut Asun, untuk tahun ini perawatan oprit jembatan itu ditangani oleh pihak Provinsi,” Kondisi seperti ini seharusnya mendapat pengawasan ketat dari aparatur berwenang,  jangan malah terkesan tutup mata,” Sindir Asun mengakhiri.

Sampai jum’at (23/3). Dua kendaraan mobilisasi material proyek milik PT. WIKA asal Tangerang itu masih belum berhasil dievakuasi. Muatan besi batangan terpaksa dibongkar ditempat dan kembali diangkut dengan kendaraan kapasitas kecil menuju lokasi proyek. (fsl)

TEMBILAHAN- (www.detikriau.org) – Bakri H Anwar anggota dewan dari Partai Bintang Repormasi (PBR) meminta kepada seluruh SKPD untuk pro aktif dalam meraih dana pusat. Sebab banyak anggaran di Kementrian yang bisa diraih, asalkan ada upaya dari daerah untuk meraih dengan melakukan komunikasi kepada mereka.

“Banyak anggaran pusat yang  bisa diraih oleh SKPD di Inhil, asalkan mereka proaktif menjalin komunikasi. Sebab kita sering dimintai proposal kegiatan oleh pihak Kementrian, itu berarti ada anggaran yang tersedia tergantung upaya kita saja untuk meraihnya,” papar anggota Komisi II tersebut.

Makanya ia merasa heran, ada begitu banyak biaya perjalanan oleh SKPD ke Jakarta, tapi nyata tidak menghasilkan kontribusi positif bagi meraih anggaran pusat. Tentunya kondisi itu menimbulkan tanda tanya besar, apa saja yang mereka lakukan ke Jakarta. Apakah hanya sekedar jalan-jalan menghabiskan anggaran.

“Kita tentunya menyayangkan kalau memang seperti itu persoalan yang terjadi. Untuk itu saya kembali tegaskan kepada SKPD untuk bekerja exstra meraih dana pusat. Sebab kalau hanya mengndalkan dana APBD Inhil yang tidak seberapa, bagaimana kondisi pembangunan di Inhil untuk digesa,” paparnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Terkait rencana pembuatan peraturan daerah (Perda) insiatif masalah limbah cair atau B2, Komisi III DPRD sudah turun kelapangan guna melakukan peninjauan kepada beberapa perusahaan.

Oleh karena itu, Komisi III memberi peringatan kepada seluruh perusahaan untuk memperhatikan sistem pembuangan limbah. Agar tidak memberikan dampak negatif ke lingkungan dan masyarakat. Selama masih dalam pembahasan perda tersebut, Komisi III dalam hal ini akan terus melakukan pembinaan.

“Jika pembinaan sudah dilakukan tapi masih ada juga perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan maupun perundang-undangan, maka kita akan memberikan tindakan bersama pihak terkait,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Junaidi kepada detikriau.org, Senin (18/3) di Tembilahan.

Ketika ditanya mengenai perhatian Komisi III tentang perusahaan yang beroprasi di wilayah teritorial Inhil, dijelaskan Politisi Golkar ini, tidak ada pembedaan. Menurutnya, semua perusahaan menjadi perhatian terlebih kepada perusahaan yang keberadaannya di bantaran sungai.

“Tidak ada pembedaan, semua kita samakan. Kalau menyalahi aturan tetap diberi sangsi tegas sesuai kesalahannya,” tutur Junaidi.

Tahun 2012 ini merupakan tahun  penegakan hukum karenanya sambung Junaidi, sangat perlunya pembuatan Perda. Tapi dengan catatan urusan penegakan hukum merupakan wewenang instansi terkait salah satunya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi maupun Kabupaten berdasarkan wilayah masing-masing.

“Karena seperti kita ketahui bersama tanpa adanya regulasi kita tidak bisa menegakan hukum,”pungkasnya.(Fen)