Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan nyatakan bahwa hinggasaat ini pada bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan kepegawaian masih ditemukan beberapa persoalan yang perlu untuk menjadi perhatian secara bersama.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, H Jubair Malomo dalam Rapat paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 2014 sekaligus Penutupan Masa sidang Pertama 2013, Kamis (25/4)

“Harapan kita agar pemerintah dapat menciptakan birokrasi (pegawai) yang professional, efektif dan efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Sehingga diharapkan akan dapat menurunkan berbagai temuan BPK pada pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan kinerja pengawasan Internal,” Ujar Jubair Malomo.

Disamping hal itu, Dewan juga menilai hingga saat ini standar pelayanan minimal masih belum berjalan termasuk Pelayanan publik akibat jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan sebagai akibat luasnya wilayah masih belum maksimal serta masih rendahnya kesadaran apratur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Hal lainnya, penyeleksian dan penempatan aparatur pemerintahan masih dinilai belum sesuai dengan analisis jabatan serta baperjakat juga dinilai kurang berfungsi dalam menjalankan tupoksinya.

Kemudian persoalan lainnya, masih ditemukan PNS yang enggan bekerja maksimal hanya karena alasan jauh, kurangnya fasilitas dan lain sebagainya. Namun juga masih ditemukan UPTD dan perangkat pemerintahan di tingkat Desa atau Kelurahan maupun Kecamatan yang kekurangan tenaga sehingga masih dipandang perlu untuk mengangkat tenaga honorer daerah dan pusat untuk diangkat menjadi PNS.

Dewan juga menilai perlu adanya tindakan tegas sesuai aturan Undang-Undang bagi CPNS/PNS yang ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pemerintah juga diminta untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparatur yang tidak disiplin serta tidak bekerja sesuai tupoksinya.

“untuk memaksimalkan aparatur dalam menjalankan tugas dan perannya memberikan pengabdian kepada masyarakat kita juga memandang perlu dilakukannya pengembangan aparatur melalui pelaksanaan pendidikan formal, fungsional dan penjenjangan, kursus dan pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai kebutuhan,” Sampaikan Jubair.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Putusnya pasokan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sempat mengganggu jalannya Paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Inhil 2014 dan Sekaligus Penutupan Masa Sidang Pertama 2013.

Pantauan detikria.org, Terputusnya pasokan listrik PLN ini membuat ruang Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil menjadi gelap gulita. Pelaksanaan sidang yang sedianya sudah bisa dilaksanakan terpaksa  harus dilakukan penundaan.

Saat pelaksanaan Rapat paripurna, dalam pembacaan pokok-pokok pikiran DPRD 2014 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, H Jubair Malomo, pasokan listrik kembali terputus. Ditengah ruangan yang gelap gulita, jalannya Paripurna tetap dilanjutkan. Guna membacakan pokok-pokok pikiran yang dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPRD, Dani M Nursalam terpaksa diterangi dengan bantuan penerangan seadanya.

Sering terputusnya pasokan listrik dalam beberapa waktu belakangan bahkan tidak mengenal waktu ini cukup membuat berbagai aktifitas masyarakt dan pemerintahan terganggu. Padahal dalam beberapa kali dilakukan komfirmasi dengan pihak PLN, dikatakan putusanya pasokan listrik disebabkan adanya pekerjaan pemasangan jaringan PLTU dan penggantian beberapa travo. Namun dijanjikan, pelaksanaan pekerjaan dilakukan pada hari-hari libur yang diharapkan tidak akan menggangu aktifitas masyarakat.(dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 2014 sekaligus penutupan masa sidang pertama 2013. Kegiatan ini disamping dihadiri oleh anggota DPRD juga tampak oleh Bupati Inhil yang diwakili Asisten III, Djamilah, Unsur Muspida serta pejabat dilingkungan Setdakab Inhil.

Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Inhil, Jubair Malomo mengatakan bahwa Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat pandangan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Derwakilan Rakyat Daerah tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikannya sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pokok-pokok Pikiran ini disusun dengan memperhatikan kondisi riil daerah. Berbagai persoalan yang dirangkum melalui kegiatan Komisi-komisi seperti kunjungan lapangan, kegiatan reses, dan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, sehingga dengan Pokok-pokok Pikiran ini diharapkan diakomodir kedalam musrenbang kabupaten untuk selanjutnya menjadi acara bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.

Dalam kesempatan itu, Dewan juga menyampaikan beberapa permasalahan dan program prioritas bidang urusan masing-masing komisi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indragiri hilir

Dewan berharap dengan adanya pokok-pokok pikiran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir melalui perbaikan pelayanan dan mentalitas birokrasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berpihak kepada rakyat.(dro)

Terkait Klaim lahan Perkebunan Masyarakat Desa Pancur dengan PT palma Satu.——–

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir sekali lagi menyampaikan harapan agar semua aktifitas diarea konflik masyarakat dengan PT palma satu di Desa pancur dihentikan. Hal ini disebut sebagai sebuah upaya untuk menghindari kembali terjadinya pertikaian.

Harapan ini disampaikan oleh Anggota Komisi satu DPRD Inhil, HM yusuf Said melalui detikriau.org di Tembilahan, Rabu (17/4) kemaren. “Permintaan penghentian seluruh aktivitas diareal konflik ini pada juni 2012 lalu sudah menjadi salah satu keputusan hasil pertemuan di DPRD Inhil bersama pihak-pihak terkait termasuk permintaan itu sebelumnya juga disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau melalui surat bernomor 136/TAPEM/23.01. Sayangnya permintaan itu tidak diindahkan. Akibatnya, bentrok yang jauh-jauh hari sudah kita prediksi akan terjadi akhirnya terbukti. Sekali lagi saya berharap, sebelum persoalan ini bisa didudukan, ada ketegasan agar seluruh aktivitas di lokasi tersebut untuk dihentikan,” Pinta Yusuf Said.

Dalam pertemuan bulan Juni 2012 yang lalu di ruang banggar gedung DPRD Inhil ditambahkan Yusuf Said, pihak perusahaan hanya mampu memperlihatkan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemkab Inhu. Harusnya, karena areal kerja perusahaan berada diperbatasan dua Kabupaten, perijinan dikeluarkan oleh Provinsi.” Lepaskan dulu persoalan areal tersebut masuk wilayah hukum Kabupaten Inhil ataupun Kabupaten Inhu karena bagaimanapun, dimanapun letaknya, tanah itu masih wilayah NKRI. Yang lebih penting, harusnya ijin operasional perusahaan untuk diperjelas,” Tegas Yusuf Said.

Saat ini, agar tidak semakin memperuncing persoalan, Yusuf Said meminta semua pihak berpikiran arif, persoalan tapal batas Kabupaten bisa diselesaikan melalui aturan hukum yang berlaku. Yang harus menjadi perhatian utama menurutnya adalah tindakan antisipasi nyata agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –  Pembangunan infrastruktur di pedesaan masih menjadi sorotan banyak pihak, terutama bagi warga yang berdomisili di desa-desa dan kecamatan-kecamatan, mereka masih melihat adanya ketimpangan pembangunan yang terfokus di ibu kota.

Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Bakri Anuar,  mengatakan kondisi jalan penghubung Desa Kuala Lahang, Kecamatan Gaung menuju Kelurahan teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) sangat memperihatiankan. Maka itu perlu perhatian serius dari pemerintah daerah

“Demikian juga dengan jalan dari Teluk Pinang, menuju Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka. Tingkat kerusakanya bervariasi,”ungkapnya kemarin

Kerusakan itu kata Bakri, sudah berlangsung cukup lama. Dengan demikian dia berharap pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Inhil, tetap memperhatikan kondisi infratrutur desa yang semakin memprihatikan. “Hampir seluruh ruas jalan semenisasi itu sudah dalam kondisi rusak,” tambahnya.

Infratruktur jalan darat merupakan bagian dari urat nadi perekonomian warga masyarakat. Kemudian juga bagian dari jalur tranpotasi warga yang akan berkunjung ke Tembilahan. Sehingga sudah selayaknya mendapat perbaikan, mengingat semakin tingginya aktivitas warga

“Kita kawatirkan kalau ada warga yang sakit mendadak pada malam hari, dan terpaksa harus di bawa ke ibu kota Tembilahan. Kalau mengandalkan jalur sungai kan repot, mana ada angkutan umum kalau sudah sore apalagi malam hari. Sedangkan jalur darat, kondisi jalanya dalam kondisi rusak,”terang Politisi PBR ini.

Demikian pula dengan infrastruktur umum seperti jalan dibagian Selatan Inhil. Dimana saat kondisi jalan Penunjang, Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang sampai ke Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh dalam kondisi rusak berat, sehingga sulit untuk dilintasi.

“Semakin hari kondisi jalan kita sudah banyak yang rusak, diperbaiki yang lain yang ini sudah rusak kembali, apalagi kalau tidak diperbaki sama sekali. Maka dari itu kami minta komitmen pemerintah dalam memperhatikan jalan-jalan yang rusak di Desa kami,”tuturnya berharap.

Tingkat kerusakan jalan desa cukup berpariasi, mulai dari mengelupasnya hotmik akibat dilintasi kendaraan bertonase tinggi, hingga dari umur jalan yang sudah termakan usia. Karenya warga meminta keseimbangan pembanguan infrastruktur antara desa dan perkotaan sebisa mungkin dapat diseimbangkan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bakal Calon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif (Pileg) Kabupaten Inhil, 2014 mendatang, merasa terbebankan dengan pelaksanaan tes kesehatan jiwa yang di syaratkan oleh KPU. Berbeda dengan tes pada pileg periode sebelumnya, kali ini tes kesehatan kejiwaan yang harus dilakukan para celeg dipusatkan di Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Kebijakan ini jelas sangat membebankan bakal calon, baik dari segi biaya maupun waktunya. Terutama baleg yang berasal dari daerah.” jelas Edi Gunawan salah seorang Bakal Calon yang juga akan kembali bertarung pada Pileg 2014 nanti.

Berdasarkan informasi yang diterima, untuk tes kejiwaan dikenai biaya Rp 400 ribu, bila dipekanbaru tentu para bakal calon juga harus mengeluarkan biaya tambahan seperti penginapan dan uang transportasi, karena tes ini tidak selesai dalam satu hari,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap KPUD Inhil dapat memfasilitasi tes kejiwaan tersebut agar dapat dilakukan di Ibukota Kabupaten seperti pada Pileg sebelumnya.

“Dulu bisa dilakukan di Tembilahan, kita berharap kali ini juga demikian. Meski ini bukan wewenang KPUD namun kita berharap KPUD Inhil dapat mencarikan jalan keluarnya. mungkin dengan mendatangkan tim pemeriksa kesehatan kejiwaan langsung ketembilahan seperti periode 2004 dan 2009 lalu,” harapnya.(dro)