Tembilahan (www.detikriau.org) – Tindakan penggalian dan pembersihan lahan yang dilakukan pihak perusahaan membuat sebahagian masyarakat Benteng Kecamatan Sungai Batang kaget. Tanah yang diakui sudah mereka miliki secara turun temurun ini digarap tanpa adanya pemberitahuan.

Pernyataan ini disampaikan oleh salah seorang perwakilan masyarakat Benteng, Ilyas dalam pertemuan dengan anggota Komisi II DPRD Inhil diruang rapat komisi II Gedung DPRD Inhil, selasa (9/7)

“Kita kesini hanya menyampaikan rasa keberatan atas tindakan pihak perusahaan yang menggarap lahan kami tanpa sedikitpun adanya pemberitahuan. Padahal lahan perkebunan yang masih produktif ini sah milik kami secara turun temurun,” Keluhnya.

Ditambahkannya, secara keseluruhan 2000 an Ha lahan perkebunan masyarakat sudah diserobot oleh pihak perusahaan (PT Krisna Mustika Kencana. Red) tanpa alasan dan dasar yang jelas.

“secara pribadi saya nyatakan ini tidak lebih dari perampasan. Sampai tanaman kami ditumbang secara sepihak, belum ada sedikitpun pemberitahuan dari pihak perusahaan termasuk kepala desa dan pihak koperasi.”Tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil,  Herwanissitas mengakui tidak satu dua persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. dewan menurutnya akan segera mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait.

“Benar kita sudah terima beberapa pengaduan serupa. Dalam waktu dekat kita akan coba agendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. yang jelas persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluar agar masyarakat tidak terus dirugikan.” Tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima bantuan dua unit eskavator dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau. Bantuan itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan.

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi menyatakan setelah dua alat berat itu diperjelas statusnya maka akan langsung dimanfaatkan demi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, kalau tidak segera dimanfaatkan sebagaimana mestinya bantuan itu akan menjadi mubazir dan sia-sia.

“Kita tidak ingin barang-barang itu menjadi hiasan semata. Kalau memang tidak bisa memanfaatkanya lebih baik dikembalikan,” kata Junaidi, Selasa (2/7).

Selain dua unit alat berat bantuan Provinsi tersebut, Junaidi menegaskan lima unit eskavator milik pemkab Inhil sendiri yang saat ini berada di Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil harus juga dimanfaatkan. Kalau memang ada yang rusak, sesegera mungkin dapat diperbaiki.

“Jangan kerusakan menjadi suatu alasan untuk tidak memanfatkan eskavator itu. Paling tidak kalau kondisinya bagus dapat dipergunakan demi kepentingan sektor perkebunan. Karena ini juga sudah menjadi pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tuturnya.

Meski diketahui, lanjut Politisi Golkar ini Pemerintah Kabupaten tidak memilki dana cukup untuk melakukan pembuatan tanggul. Namun bisa dicarikan solusinya, dengan cara menyewakanya alat berat tersebut. Sehingga masyarakat secara swadaya bisa menyelamatkan kebun-kebun mereka tanpa terlalu mengharapkan pemerintah.

Masih menurut Junaidi, dalam mengelola asset milik daerah, baik yang lainya atapun eskavator Disbun Inhil harus jelas. Demikian juga dengan melakukan perawatan asset yang rusak mau tidak mau harus segera dilakukan. Sebab, membelinya lebih mahal dari pada merawat.

“Kalau saya pribadi berkeinagainan setiap desa dan kelurahan memilki satu unit alat berat. Dengan demikian mereka bisa memanfaatkanya tanpa harus menunggu proses yang lama dan berbelit-belit. Sehingga kedepan tidak ada lagi lahan yang kondisinya kritis,”imbuhnya sambil menyebutkan kalau Inhil ingin sejahtera, maka sejahterakanlah petani.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski dianggap mampu menciptakan pemerataan pembangunan perdesaan yang ada, program Desa Mandiri diharapkan tidak berjalan sendiri. Selain butuh program pendamping, penambahan anggaran bagi program tersebut juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Inhil untuk meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pandangan ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang. Edi Sindrang yang meminta program tersebut dapat terus dilanjutkan itu berpendapat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Program Desa Mandiri harus menjadi salah satu prioritas penting disamping program pembangunan Pemkab lainya.

“Meski Sejauh ini program tersebut mampu menciptakan pemerataan pembangunan di perdesaan, namun program Desa Mandiri juga tidak dapat berjalan sendiri. Artinya harus ada program pendamping atau evaluasi anggaran untuk program tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran Program Desa Mandiri yang saat ini untuk 250 juta perdesa tersebut dinilai masi kurang jika dilihat dari kebutuhan pembangunan infrastruktur Desa yang bertujuan dapat menunjang perekonomian masyarakat.

“250 juta tersebut sudah masuk gaji perangkat Desa dan biaya lainya termasuk pembangunan, artinya disini kita bias melihat untuk pembangunan yang mampu menunjuang pendapatan masyarakat, ini masih belum cukup,” ungkapnya.

Dengan demikian, program pendamping atau pun yang sejalan dengan program tersebut dinilai dapat membantu jalan dan meningkatkan tujuan program Desa Mandiri tersebut.

Untuk itu pihaknya juga menghimbau kepada calon pemimpin Inhil kedepan juga dapat terus melanjutkan program Desa Madndiri tersebut, karena dianggap langsung bersentuhan dengan masyarakat perdesaan, program Desa mandiri dianggap program Pemkab yang saat ini dapat meningkatkan pembangunan daerah khususnya pembangunan Desa.

“Siapapun Bupatinya nanti, kita berharap program Desa mandiri harus tetap berlanjut. Karena hingga saat ini, program tersebut masi sangat dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan karena langsung bersntuhan dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(dro/*r)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta memperhatikan seluruh sekolah yang berada dibawah naungan mereka. Terlebih lagi bagi sekolah-sekolah rusak yang berada dipedalaman.

Hal ini disampiakan Anggota Komisi IV DPRD Inhil Mansun, kemarin. Dia menyebutkan, meski perbaikan bangunan gedung sekolah telah dijalankan Disdik, namun masih ada beberapa sekolah yang berda jauh dari ibukota memerlukan perhatian. Perbaikan katanya tidak hanya dilakukan disekitar perkotaan dan tempat-tempat ramai. Tetapi harus merata hingga sampai kepelosok desa.

“Hak untuk mendapatkan fasilitas bagus saya kira tidak hanya bagi anak-anak yang ada kota. Tapi anak-anak di pedalaman juga sama. Maka itu kita minta dinas terkait dapat memberikan porsi yang sama, agar tidak terjadi kesenjangan social,” ujar Mansun, akhir pekan kemarin

Politisi asal Indragiri Hilir bagian selatan ini mengajak pemerintah daerah dan pemerintah pusat sedikit lebih memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang jauh dari lingkungan kota. Sebab, perbaikan fasilitas sekolah menurutnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri.

Kalau melihat dari sejarah, kata Mansun, bahkan banyak anak-anak pedesaan yang tidak kalah suksesnya ketimbang anak-anak yang berada dilingkungan perkotaan. Padahal anak-anak kota lebih banyak menikmati berbagai fasiltas lengkap, sedangkan anak desa hanya biasa-biasa  saja.

“Bisa kita buktikan, banyak kalangan pemimpin berasal dari mereka anak-anak desa. Karena mereka memiliki semangat dan kemauan yang tinggi. Selain itu mereka juga jauh dari pengaruh buruk yang banyak terdapat didaerah ramai (Perkotaan, red) ”tandasnya.

Maka sangat disayangkan, kalau infrastruktur maupun bangunan sekolah yang ada di desa terkesan tidak diperhatikan. Mungkin selama ini, pihak terkait tidak memperhatikan hal itu karena lupa. Tapi selaku manusia, tutur Mansun, sudah menjadi kewajiban untuk saling mengingatkan.

Melalui APBD Inhil, Provinsi dan APBN, ia sangat membutuhkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan sekolah yang ada di daerah terpencil. Sehingga kedepan apa yang ia sampaikan itu dapat direspon Disdik. Lakukan pendataan ke sekolah-sekolah yang ada. Perbaikan gedung sekolah katanya sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah tersebut.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dalam rangka mendengar masukan masyarakat, Pansus II menggelar publik hearing bersama pemuka masyarakat. Pertemuan ini terkait pembahasan ranperda penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transpotasi, Senin (24/6) kemaren.

Hampir semua aduien yang terdiri dari pemuka masyarakat dan tokoh agama yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa biaya lokal haji yang tahun lalu mencapai Rp 3,8 juta sangat membebani Jemaah Calon Haji (JCH). Sehingga perlu dilakukan perubahan skema pemberangkatan.

Bahkan mereka menyarankan untuk proses pemberangkatan JCH menuju Embarkasi Batam tidak perlu lagi menunggunkan jalur udara. Sebab, selain mahal dari sisi biaya hal tersebut juga tidak terlalu efisien khusunya bagi JCH yang berasal dari bagian utara Inhil yang wilayah mereka sangat berdekatan dengan Batam.

“Terus terang kita lebih suka jika keberangkatan JCH menunju Batam kembali ke sistem lama yakni dengan menggunakan Speadboad. Banyak kemudahan yang meringankan beban JCH. Terutama biaya dan waktu,”ungkap salah saorang tokoh masyarakat Tembilahan, H Nawawi.

Namun demikian, Ustad Jayadi melihat semua itu tergantung pada kemampuan keuangan daerah untuk memberikan subsidi kepada para calon jemaah haji (Masyarakat) yang akan berangkat baik pada tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, subsidi dari pemerintah sangat dibutuhkan.

Apapun alasanya untuk transpotasi haji harus dipertimbangkan dari berbagai sisi, baik mengenai anggaran maupun sisi geografis. Demikian disampaikan salah seorang anggota Pansus II H Syamsudin. Dia mengakui cukup banyak masukan dari masyarakat, antara lain keinginan untuk berangkat ke Embarkasi Batam dengan menggunakan jalur laut.

“Untuk ini tentu kita harus mempertimbangkan dari segala aspek, agar tidak ada yang merasa terbebani. Toh, kalau pemerintah mampu untuk mensubsidi dengan jumlah besar alangkah baiknya dan kita bisa berangkat melalui jalur apapun,’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus II, H Yusuf Said pada kesempatan itu menyebutkan untuk transpotasi lokal JCH dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan catatan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan dan perudangan-undangan yang berlaku. Sehingga masukan-masukan demikian sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan.

“Tentu akan kita carikan solusinya. Namun kita juga meminta pengelola haji harus terbuka dan transparan,” harapnya.

Lanjutnya, mencari masukan dan tanggapan hal yang sangat krusial. Pun demikian, instansi terkait harus menghitung secara jelas, berapa biaya transpot haji kalau melalui jalur udara dan jalur laut. Panusus II berharap sebelum tanggal 8 Juli semua sudah ada kesimpulan termasuk besaran biaya.

“Kita mau tahu, apakah biaya lokal haji sepenuhnya bisa ditanggung pemerintah atau hanya meberikan subsidi beberapa persen dari biaya tersebut,”imbuh Yusuf Said, yang kala itu disaksikan anggota Pansus II seperti Arfah, Maryanto, Junaidi, Edy Gunawan, Syamasudin dan Heriansah.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Berbeda dengan gejolak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat didaerah lain dalam menolak rencana kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kelancaran distribusi dan pasokan BBM kedaerah-daerah pelosok di Kabupaten Inhil justru menjadi permintaan masyarakat dalam rencana kebijakan tersebut. Tidak terlalu memikirkan harga, ketersedian BBM justru dianggap menjadi hal yang lebih penting bagi masyarakat Inhil yang setiap tahun mengalami peningkatan kebutuhan BBM.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi. Ia menjelaskan, dari dulu sulitnya distribusi dan minimnya jumlah stasiun bahan bakar di Kabupaten Inhil, sudah membuat sebagian masyarakat Inhil mendapatkan BBM dengan harga yang lebih mahal. Sehingga saat ini, pada umumnya masyarakat Inhil tidak terlalu mempermasalahkan kenaikan harga BBM, tetapi lebih kepada ketersediaan BBM itu sendiri.

“Seharusnya, kenaikan BBM dapat meningkatkan pembangunan sektor ril, sehinga percepatan ekonomi kerakyatan dan tingkat kemiskinan tidak lagi tergantung kepada naik turunya harga BBM tersebut. Karena sulitnya medan jalur distribusi di Kabupaten Inhil sudah dari dulu membuat sebagian masyarakat mendapatkan BBM dengan harga sedikit lebih mahal, namun masyarakat tidak mengeluhkan seperti saat kelangkaan BBM,” jelas Junadi saat ditemui diruangan kerjanya, belum lama ini.

Junaidi menyampaikan, pihaknya akan meminta kepada Pertamina untuk dapat menambah kuota dan volume BBM untuk Kabupaten Inhil dalam memenuhi kebutuhan BBM Masyarakat Inhil. Dan harga serta volume yang telah ditentukan benar benar sampai kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat disatu daerah.

“Jadi sebenarnya masyarakat kita lebih membutuhkan distribusi, karena tanpa distribusi yang benarpun biaya tambahan juga akan dibebankan kepada masyarakat khususnya para nelayan didaerah kita,” jelasnya.(dro/*r)