Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan meminta dua pasar terbengkalai untuk segera difungsikan. Hal ini dipandang penting karena keberadaan pasar merupakan hajat hidup masyarakat banyak.

“Untuk pasar pagi tembilahan kita memang anggarkan kembali. Tapi mengingat keterbatasan waktu, jumlahnya tentu tidak terlalu besar agar pengerjaan bisa disegerakan. Yang terpenting, selesaikan agar pasar ini memenuhi syarat dulu untuk segera difungsikan,” Ujar Ketua Fraksi DPC PKB Inhil, Herwanissitas saat ditemui di Gedung DPRD Inhil, Kamis (3/10)

Persoalan pasar guntung yang hingga hari ini juga masih terkatung-katung, Anggota Komisi II DPRD Inhil ini juga meminta untuk segera dicarikan jalan terbaik. Persoalan hukum yang katanya masih harus diselesaikan dengan rekan pelaksana, Ini harusnya dibedakan.  Herwanissitas meminta yang terpenting segera juga fungsikan pasar ini agar segera dapat dinikmati masyarakat.

“Pisahkan dulu masalah hukumnya. Secara aturan, pasar ini milik pemda bukan milik rekanan pelaksana. Harusnya ambil sikap yang jelas. Persoalan hukum memang harus tetap berjalan. Hanya saja jangan sampai persoalan ini menjadi penghambat untuk segera mengoperasionalkan pasar yang sudah cukup lama dinanti-nanti masyarakat guntung ini.”pinta Herwanissitas. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk memprioritaskan penganggaran pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini dipandang sangat perlu sejalan dengan upaya pencapaian  Inhil Berjaya dan Gemilang 2025.

Permintaan ini disampaikan DPRD Inhil melalui Ketua Komisi III, Ir Feriandy saat ditemui digedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas, Tembilahan. Selasa (1/10). Dikatakannya, hingga saat ini masih banyak desa di Inhil yang belum menikmati kebutuhan infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik dan air bersih.

“Program ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan kedepan. Kita berharap, 2014, program ini mendapat prioritas dalam penganggaran. Bagaimana kita bisa mewujudkan Inhil Berjaya dan Gemilang 2025 jika kebutuhan vital ini belum terpenuhi,” Pendapat Feriandy

Ketersediaan fasilitas penerangan ditambahkan politisi dari partai golongan karya (golkar) Inhil ini, kini menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Dengan dipenuhinya kebutuhan listrik, tentunya akan banyak memberikan kemudahan berbagai aktivitas masyarakat. Para pelajar tidak lagi perlu hanya mengandalkan penerangan lampu berbahan bakar minyak tanah untuk belajar atau mengerjakan berbagai tugas sekolah disaat malam hari. Industsri rumahan bisa digalakkan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga dan efeknya tentu akan memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan serta berbagai keuntungan lainnya.

Disamping listrik, kebutuhan air bersih juga amat sangat dirasakan mendesak, khususnya didaerah-daerah pesisir. Topografi daerah pesisir yang berdekatan dengan bibir pantai menyebabkan air bersih terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan air minum menjadi barang langka. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan ini, masyarakat terpaksa harus mengeluarkan tambahan biaya yang tidak sedikit.

Apalagi menurut Fery, penyediaan air bersih ini akan sejalan dengan pencapaian target RPJMN 2010-2014 Nasional dan MDGs 2015 dimana Riau bersama 30 Provinsi lainnya telah berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi pengelolaan program besar sektor air minum dan sanitasi ini.

“dengan ketersediaan air bersih diharapkan tingkat kesehatan masyarakat akan semakin membaik,” Pungkas Feriandy. (dro)

Diminta Berikan Penjelasan Simpang Siur Berita Jumlah BLackBerry Temuan —

Tembilahan (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil memastikan telah mengundangan pihak KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop). RDP yang akan dilaksanakan bertempat di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan itu diagendakan akan dilaksanakan pada, selasa (1/10) malam.

”Benar, kita sudah mengirimi surat undangan kepada pihak KPPBC Tembilahan. Kita agendakan pertemuan itu akan dilaksanakan pada selasa malam,”Ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Arfah kepada wartawan, senin (30/9)

Menurut Arfah, permintaan RDP dengan pihak KPPBC Tembilahan ini didasari atas permintaan dari kalangan LSM. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari pihak KPPBC Tembilahan yang salah satunya terkait informasi tidak sikronnya jumlah Black Berry hasil tangkapan KPPBC Tembilahan beebrapa waktu lalu.

Ditempat terpisah, Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan komfirmasi dari DPRD Inhil terkait jadwal pelaksanaan hearing dengan KPPBC Tembilahan. Indra menyatakan bahwa Fokus Ornop akan hadir bersama beberapa pengurus LSM yang tergabung dalam Fokus Ornop dan jajaran Presidium.

”Kita tentunya memberikan aprsiasi positif dengan disikapi permintaan hearing kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan nantinya kita akan dapatkan keterangan dan tentunya harus disertai dengan bukti valid akan kesimpangsiuran data Jumlah BB Tangkapan pihak BC itu,” Ujar Indra.

Disamping persoalan tidak sinkronnya jumlah barang tangkapan BB pihak BC, Indra juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mempertanyakan beberapa persoalan lain terkait kinerja KPPBC Tembilahan. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –DPRD Inhil meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau untuk segera melakukan perbaikan dan uji kelayakan terhadap kondisi jembatan penyeberangan Rumbai Jaya. Berdasarkan investigasi, lebih kurang 98 buah baut jembatan hilang.

Permintaan ini disampikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Feriandy, akhir pecan kemaren di Tembilahan. Ia merasa khawatir jika hasil temuan dalam investigasi yang dilakukan Komisi III ini tidak segera disikapi belakangan kondisi ini akan menjadi penyebab jembatan ambruk.

“Kita tentunya tidak ingin peristiwa ambruknya jembatan Kutai Karta Negara beberapa waktu juga terjadi di bumi Riau. Makanya kita meminta pihak PU Provinsi untuk serius menyikapi persoalan ini dengan segera,” Pinta Ferry.

Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak baut jembatan rumbai hilang atau rusak, seperti terjadi mobilitas angkutan yang bertonase tinggi. Lalulintas kendaraan berukuran besar yang tidak terkontrol, sampai saat ini masih terjadi terutama pada saat jam-jam sepi di tengah malam.

“Karena jalan dan jembatan merupakan kewenagan provinsi, kita minta mereka tetap menganggarkan perawatannya. Dengan demikian perawatan dari berbagai sisi pada jembatan bisa dilakukan secara terus menerus,” kata Feriandi.

Sementara itu, Kepala Dianas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkomunfo) Inhil, H Fahrolrozy saat dikomfirmasi terhadap raibnya ratusan baut jembatan rumabai tidak menampik. Menurut Fahrolrozy, masalah tersebut sudah mereka sampaikan kepada pihak Provinsi Riau

“Benar, berdasarkan hasil indentifikasi dilapangan puluhan baut jembatan hilang. Untuk memperbaikinya kami tidak memiliki hak sama sekali. Kami hanya bisa melaporkan saja,” jawab Pahrolrozy.

Agar keamanan jembatan tetap terjaga, tambah mantan Kadisperindag Inhil ini, pihaknya sudah menawarkan solusi kepada pihak Provinsi, antara lain dengan menjaga kendaraan besar yang selama ini bebas melintas. Jika kewenangan itu diberikan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau, maka Dishubkominfo akan langsung mendirikan pos penjagaan.

“Saya rasa apa yang menjadi kebimbangan masyarakata akan ketahanan jembatan ini, juga menjadi kekawatiran kami. Kita tidak ingin kejadian buruk menimpa jembatan ini. Sebab jembatan ini adalah bagian dari lambang kebanggaan masyarakat Inhil secara umum,’’ pungkas Fahrolrozy.

Untuk mengetahui seluruh kondisi pada bagian jembatan, memang sangat diperlukan pengujian kembali baik bagian atas dan bawah jembatan.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pihak DPRD Inhil megakui sudah menerima surat permintaan untuk melakukan rapat dengar pendapat dari Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) terkait kinerja  pihak KPPBC Type Madya pabean C Tembilahan. Kapan dilakukan pemanggilan dikatakan masih menunggu arahan dari Ketua DPRD.

“Benar, kita sudah menerima surat permintaan hearing tersebut, sekarang sudah diruang Ketua. Dari sisi pengawasan, DPRD memang berhak untuk memanggil pihak Bea dan Cukai untuk memintakan klarifikasi,” Ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, Arfah saat ditemui di gedung Kantor DPRD Inhil, jalan HR Subrantas Tembilahan, senin (23/9)

Dalam hearing nantinya ditambahkan arfah, apakah hanya dilakukan Komisi I atau gabungan komisi, belum dipastikan. Bagaimana tindaklanjut dan penanganannya masih menunggu arahan ketua DPRD Inhil. “Kita masih menunggu petunjuk dan arahan Ketua. Jika sudah ada perintah, kita segera akan kirimi surat pemanggilan,” Tegas Arfah.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan menyatakan bahwa pihaknya sudah memintakan jadwal rapat dengar pendapat dengan pihak Bea dan Cukai Tembilahan di DPRD Inhil. permitaan RDP ini terpaksa dilakukan karena kesan bungkam yang ditunjukkan BC Tembilahan atas dugaan raibnya ratusan Handphone Blackberry tangkapan.

Berdasarkan penjelasan Indra, sejak beredarnya pemberitaan dibeberapa media akan tidak sinkronnya jumlah BB tangkapan oleh KPPBC Type Madya Pabean C Tembilahan dengan pihak yang mengaku menjadi pemilik barang, berita ini sudah menjadi konsumsi publik. Khususnya masyarakat Inhil kini bertanya-tanya yang mana sesungguhnya yang benar.

“secara organisasi, kita sudah beberapa kali berupaya untuk memintakan komfirmasi, namun setiap kali itu pula upaya itu selalu mentah karena ditolak dengan berbagai alasan. Kita sendiri tidak mengerti, ada apa dengan pihak BC ini. Kalau memang mereka benar, kenapa mereka harus bungkam dan enggan memberikan penjelasan,” Ujar Indra di Tembilahan, Kamis (19/9) yang lalu

Dugaan adanya penggelapan barang milik Negara, menurut Indra sangat wajar ia dugakan. Expose pihak KPPBC, barang tangkapan sejumlah 974 unit sementara pengakuan pihak yang mengaku sebagai pemilik sebanyak 1.226 unit. Artinya ada selisih sebanyak 252 unit.
Kalau tidak adanya penjelasan apalagi diiringi dengan kesan bungkam dan tutup mulut pihak KPPBC, masyarakat pastinya menduga-duga ada yang tidak beres.

Sebagai lembaga Negara, Indra berharap pihak BC tidak anti dengan pengawasan masyarakat karena ini dilakukan sesuai aturan hukum atas  upaya dan peran serta masyarakat untuk menciptakan aparatur Negara yang bersih.”Sangat gampang. Berikan klarifikasi dengan jelas. beberken berita acara penangkapan dan siapa yang menjadi saksi. Kalau ini dilakukan, saya rasa masyarakat tentunya akan memberikan nilai positif pada lembaga ini, kalau bungkam seperti saat, siapapun pastinya akan menjadi menduga ada apa-apanya,”papar Indra.

Untuk memintakan klarifikasi persoalan ini, Indra mengakui bahwa pihaknya sudah memintakan DPRD Inhil melalui Komisi I untuk melakukan pemanggilan Hearing terbuka dengan pihak KPPBC Tembilahan melalui surat bernomor 028/FO-IX/2013 tertanggal 16 september 2013. Semua ini menurut Indra dilakukan agar dugaan angin tidak sedap ini tidak terlalu berhembus lama dan semakin mendiskreditkan lembaga yang berada dibawah Kementrian Keuangan RI ini. “kalau tidak sekarang kapan lagi kita mau memulai untuk menciptakan Negara ini bebas dari Koruptor. Kita awali dengan sikap saling terbuka,” Pungkas Indra. (dro)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir berharap jika kelak HM Wardan dilantik sebagai Bupati Inhil kiranya menjadi pemimpin yang tidak anti kritikan dan peka dalam merespon berbagai keluhan masyarakat.

Harapan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini saat ditemui di Gedung Kantor DPRD jalan HR Subrantas Tembilahan. Selasa (10/9). Sebagai Bupati Inhil dua periode, kepemimpinan Indra M Adnan menurut Yuliantini sudah cukup baik, hanya saja masih diperlukan berbagai pembenahan.

“Keuanggulan perolehan suara Wardan dalam Pilkada 4 september yang lalu bukan kemenangan Tim apalagi hanya kemenangan pasangan berjargon Warohmah. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan masyarakat Inhil secara keseluruhan yang menghendaki adanya perubahan. Ini tugas berat dan harus disikapi dengan bijak oleh Wardan,” Sampaikan Yuliatini, selasa (10/9)

Jika ingin menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai masyarakat, Yuliantini juga memberikan masukan agar sebagai pemimpin, Wardan tidak anti dengan kritikan yang sifatnya membangun serta harus peka dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat.

Persoalan utama yang harus menjadi perhatian serius dalam masa 5 tahun kepemimpinan Wardan  menurutnya yang terpenting adalah pembenahan dari sisi birokrasi. Hingga saat ini ia menilai penempatan seorang pejabat, seperti Camat masih terkesan tidak professional. “Tempatkan seorang Camat secara professional dan tentunya sosok yang benar-benar mengerti dan memiliki komitmen akan daerah yang dipimpinnya. Selama ini masih ada seorang Camat hanya berada di kantor 2 hingga 3 hari saja. ini tentunya akan mengganggu kelancancaran urusan pemerintahan ditingkat Kecamatan,” Sampaikan Yuliantini.

Persoalan lainnya, karena Wardan adalah sosok pemimpin berlatar belakang pendidikan, hal ini juga harusnya menjadi perhatian serius. Penempatan guru harus dilakukan secara merata. Nota dinas yang selama ini masih kerap ditemukan untuk penempatan seorang tenaga pendidik kiranya mampu ditiadakan. Demikian juga dengan pembenahan berbagai fasilitas pendidikan yang disebahagian daerah kini dalam kondisi memprihatinkan.

Persoalan pendidikan lainnya, Yuliantini juga memberikan masukan agar HM Wardan dapat menjalankan pengawasan dengan benar penggunaan dana pendidikan termasuk dana Bos. Jangan lagi ada indikasi terjadinya penggelembungan jumlah murid yang dilakukan oleh oknum tertentu yang jelas bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Persoalan pemberian budget dana pada setiap Desa dan Kelurahan, harusnya diberikan secara proporsional atau disesuaikan dengan luasan desa termasuk jumlah penduduk. “seperti Desa Binangun Jaya di Kecamatan Pulau Burung dengan luasan relatif kecil dan jumlah penduduk hanya sekitar 100 an Kepala Keluarga tentunya tidak bisa disamaratakan jika dibandingkan dengan Desa atau Kelurahan lainnya yang memiliki luasan yang jauh lebih besar serta jumlah KK yang jauh lebih banyak,” Ujar Yuliantini memberikan perbandingan.

Ditambahkan Yuliantini, berbagai program kemasyarakatan seperti Jamkesmas, Jamkesda termasuk Jampersal kiranya juga masih perlu dilakukan berbagai pembenahan agar masyarakat yang memang benar-benar berhak dapat benar merasakan manfaatnya secara langsung.

Terakhir dia berpesan agar selama kepemimpinannya, Wardan juga harus mampu terus menerus memperbaiki mental aparatur pemerintah. Selama ini ia menilai masih banyak menemui pelayan masyarakat itu meminta imbalan atas jasa yang telah diberikan sehubungan dengan tugas pokoknya sebagai aparatur pemerintahan. (dro)